JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) berkolaborasi menata beberapa kawasan di Kota Bandung, Jawa Barat.

Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak dan teratur bagi masyarakat.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyatakan pentingnya masukan dari institusi pendidikan dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang perlu ditata.

"Kami ingin mendapatkan berbagai masukan baik dari institusi pendidikan yang ada dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa ditata," ujarnya dalam keterangan resmi.

Fahri menekankan, masalah di kawasan permukiman tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah daerah, karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dia juga mendorong institusi pendidikan untuk berperan aktif dalam melakukan riset dan pengabdian masyarakat terkait program penataan kawasan permukiman.

Kementerian PKP siap mendukung pemerintah daerah dalam program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung, terutama di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal.

"Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan bisa menjadi pilot project dan percontohan bagi kota-kota lain," kata Fahri.

Fahri juga mengusulkan agar pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dengan mengambil gambar atau video drone untuk mendokumentasikan kondisi kawasan permukiman kumuh.

Selain itu, institusi perguruan tinggi diharapkan melakukan riset untuk mengevaluasi dampak kawasan tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam upaya ini, Kementerian PKP juga berkomitmen untuk mendorong kehadiran investor yang dapat membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus melakukan penataan kawasan.

"Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan serta adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada," tandasnya.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan Kota Bandung dapat mengatasi tantangan kawasan permukiman yang tidak tertata, memberikan contoh bagi kota-kota lain dalam penataan yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan keyakinan bahwa investasi dari Luar Negeri (LN) di bidang perumahan tinggi berkat kredibilitas baik Presiden RI Prabowo Subianto di kancah global.

Hal ini disampaikan Maruarar setelah Indonesia dan Qatar menyepakati pendanaan untuk pembangunan satu juta unit hunian di daerah perkotaan yang disahkan melalui penandatanganan nota kesepahamam antara perwakilan dua negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

"Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada bapak presiden yang tinggi, dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan banyak dukungan," kata Maruarar.

Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, tingginya minat investasi bagi Indonesia dari investor-investor luar negeri untuk bidang perumahan bisa dicapai berkat kolaborasi Satgas Perumahan dan Kementerian PKP yang berupaya keras menggaet investor terlibat dalam pemenuhan program prioritas 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tidak hanya itu, Ara menilai para anggota Kabinet Merah Putih (KMP) lainnya juga memiliki kontribusi besar khususnya menyiapkan regulasi untuk mempermudah investasi di bidang perumahan.

"Proses yang teman-teman lihat adalah proses panjang yang sudah dilakukan pak Hashim, sebagai Ketua Satgas (Perumahan) beserta jajaran dengan Pak Fahri (Wamen PKP) sehingga kita ada acara ini. Kemudian Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi) juga beberapa waktu lalu melaporkan ke Presiden begtitu banyak investor masuk ke Indonesia dan target yang biasanya lebih panjang, bisa dipercepat beliau," katanya.

Untuk membuat minat-minat investasi tinggi itu dapat terealisasi, Ara menyebutkan pemerintah sudah menyiapkan tim khusus yang akan menangani kebutuhan para investor.

Hal ini sejalan dengan pernyataannya pada Selasa (7/1) soal mandat terkait pembentukan tim dari KMP untuk mengantisipasi investasi asing di bidang perumahan.

"Kita harus siap bagaimana nanti begitu ada investasi di bidang perumahan. Timnya ada Ibu Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri ATR, kemudian nanti ada Menteri BUMN, kemudian Menteri Hukum, ada juga dari perbankan, kemudian juga dari BPKP, ini supaya semuanya berjalan dengan legal," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan tim tersebut perlu disiapkan, agar ketika ada investor yang sudah benar-benar siap melakukan investasi di bidang perumahan maka nantinya baik dari sisi penyiapan lahan hingga sisi yang berdampak kepada ekonomi bisa langsung dijelaskan pada investor tanpa memakan waktu.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Pak Erick nanti menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas, dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kerja sama pembangunan 1 juta hunian yang didanai oleh Qatar di Indonesia akan memakai lahan yang dimiliki oleh lembaga dan kementerian seperti dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Penyediaan lahan tersebut dipastikan akan berlangsung lewat kolaborasi sehingga proses pembangunan satu juta hunian tersebut dapat segera dilakukan memenuhi target penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar kepada wartawan usai menyelesaikan penandatanganan kesepakatan bersama investor Qatar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Lahan-lahan yang diajukan itu memang secara sengaja difokuskan di perkotaan karena pemerintah memang memprioritaskan pembangunan 1 juta hunian yang didanai Qatar tersebut untuk masyarakat kota.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ara itu menyebutkan lahan yang disediakan tersebut dipastikan merupakan lahan idle atau dikenal juga sebagai tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).

"Karena ini G2G, negara hadir untuk mempersiapkan lahan yang idle atau tidak bermasalah yang siap dibangun, begitu," kata Ara.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Ia mengatakan pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah sejak 20 Oktober 2024.

Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

"Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, Ara menyampaikan pemerintah akan membuat skema pembiayaan, terutama untuk MBR yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan. Hal ini agar MBR memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah.

Ia pun menambahkan bahwa Prabowo memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

"Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan perizinan PBG.

Pengurusan PBG yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, menurutnya proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam di Tangerang.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan soal kebijakan penghapusan PPN selama 6 bulan di tahun 2025 untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut menurutnya seiring dengan langkah diplomasi Prabowo ke berbagai negara.

"Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan banyak investor di bidang perumahan yang bakal berinvestasi di Indonesia.

Ia menuturkan, Qatar bukan menjadi satu-satunya investor yang bakal menanamkan dana di dalam negeri.

Diketahui, Qatar merupakan investor yang baru saja menyepakati kerja sama pembangunan 1 juta rumah dalam proyek 3 juta rumah di Indonesia.

"(Datangnya investasi) Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang tinggi. Dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan," kata Maruarar usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak Qatar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini menjabarkan, jajaran Kabinet Merah Putih berperan aktif dalam menarik minat investor.

Sebelum penandatanganan dengan Qatar terjadi, misalnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat bertolak ke luar negeri untuk menemui investor.

Ara bilang, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani juga melaporkan banyak investor yang ingin menanamkan modal di dalam negeri.

"Pak Rosan beberapa waktu lalu melaporkan ke Presiden, begitu banyak investor masuk ke Indonesia dan target yang biasanya lebih panjang, bisa dipercepat beliau. Beliau juga sangat membantu, banyak kemudahan sesuai aturan sehingga investor makin tertarik untuk membangun," ucap Ara.

Adapun usai penandatanganan kerja sama, pihaknya bakal bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk dibangun perumahan tersebut.

Rencananya, lahan yang dipertimbangkan adalah lahan milik PT PP, KAI, dan Perumnas.

Ada pula lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di area Kemayoran dan Senayan, serta lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di daerah Kalibata.

"Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di-survey ini aturannya," ucap Ara.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan, 1 juta rumah yang dibangun ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembangunan diprioritaskan di perkotaan dengan area padat penduduk, berkonsep hunian vertikal (vertical housing) atau rusunawa.

Kendati begitu, nominal investasinya masih terus dibicarakan.

"Diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat, di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup (Qatar) ini untuk membangun kota kelihatannya. Kita akan bicarakan, ini bukan satu-satunya, nanti ada lagi," jelas Ara.

Sebagai informasi terkait program 3 juta rumah, pemerintah sudah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah sejak Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa konsep hunian yang akan dibangun dalam kerja sama pembangunan 1 juta rumah dengan investor Qatar akan berbentuk hunian vertikal (vertical housing).

Kerja sama ini merupakan bagian dari proyek pembangunan 3 juta rumah di Indonesia dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

"Ini rusun dulu, lebih vertikal housing," kata Fahri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Fahri mengatakan, pembangunan hunian ini akan diprioritaskan di wilayah perkotaan dan daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan juga dapat dilakukan di desa dan kota lainnya.

Hunian ini ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), di mana Presiden Prabowo menginginkan agar ukuran rumah tidak terlalu kecil, dengan tipe minimal 36.

"Bebas (diklarifikasi) unitnya banyak. Tapi, memang beliau lebih prefer supaya rakyat jangan kasih yang kecil, minimal (tipe) 36," ucap dia.

Fahri mengatakan, fokus pembangunan akan diarahkan ke kota-kota yang memiliki banyak daerah kumuh.

Pihaknya tengah berupaya untuk membersihkan rumah kumuh di 98 kota di Indonesia secara bertahap.

Meski demikian, nominal investasi untuk proyek ini masih dalam tahap pembicaraan.

"Teknisnya nanti, tentu akan dibentuk perusahaan teknis untuk membahas detail desain biaya yang akan dihitung. Lebih cepat lebih baik, karena kami kerja setiap hari untuk memastikan investasi lebih cepat," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa setelah penandatanganan kerja sama dengan Qatar, pihaknya akan bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk pembangunan perumahan tersebut.

Lahan yang dipertimbangkan meliputi lahan milik PT PP, KAI, Perumnas, serta lahan milik Kementerian Sekretariat Negara di area Kemayoran dan Senayan, dan lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di Kalibata.

"Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di survei ini aturannya," ucap Ara.

Ara menambahkan bahwa pembangunan 1 juta rumah ini akan ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan prioritas di daerah padat penduduk di sekitar Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Meskipun proyek ini merupakan kerja sama dengan Qatar, Ara menyatakan bahwa masih ada kemungkinan untuk melakukan pembangunan di desa dan kota lainnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah dari program 3 juta rumah sejak Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menyepakati kerja sama pembangunan 1 juta rumah termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Qatar (government to government/g to g).

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Dengan begitu, Qatar menjadi investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo.

"Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah. Kemudian tugas kami, kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara," kata Maruarar usai menandatangani perjanjian kerja sama di Istana Merdeka, Rabu.

Ia menuturkan, penyiapan lahan itu bakal dilakukan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan memanfaatkan lahan milik PT KAI, Perumnas, hingga Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kemayoran dan sekitar Senayan.

Maruarar bilang, pembangunan 1 juta rumah ini bakal dilakukan di wilayah perkotaan.

"Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata, kemudian juga sesudah Pak Erick, DJKN, dan Mensesneg, kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia," ucap dia.

Di kesempatan yang sama, Sheikh Abdul Aziz Al Thani menuturkan, investasi ini menjadi bentuk relasi yang kuat antara Indonesia dengan Qatar.

"Saya seorang investor dan kelompok saya datang untuk berinvestasi di Indonesia, di bidang perumahan sosial bagi masyarakat. Jadi kami akan mengerjakannya secara profesional dengan seluruh kelompok di belakang saya," tandasnya.

Pemerintah meneken kerja sama investasi pembangunan rumah rakyat 1 juta unit dengan investor Qatar. MoU investasi baru saja diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dengan investor Syekh Abdul Aziz al-Thani dari Qatar.

Penandatanganan MoU dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hadir juga Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Maruarar mengatakan, usai penandatanganan kerja sama, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah. Lahan yang digunakan merupakan milik negara, yaitu lahan dari BUMN hingga lahan yang dimiliki Kementerian Sekretariat Negara dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

"Tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari PT PP, KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," beber Maruarar, Rabu (8/1/2025).

Setelah ini pemerintah akan mengajak pihak Qatar untuk melakukan survei ke lahan-lahan yang disiapkan dalam waktu dekat.

"Kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia. Kemudian juga bisa melakukan survei ke lapangan langsung karena, arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja cepat aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung di cek," beber Maruarar.

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) merancang dua skema untuk memastikan susu masuk dalam program makan bergizi gratis di daerah yang jauh dari sentra peternakan sapi perah.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, susu dalam kemasan ultra high temperature (UHT) atau susu bubuk menjadi solusi bagi sekolah di luar Jawa.

"Kami mempertimbangkan dua opsi, yaitu membangun pabrik susu baru atau mengakuisisi pabrik yang sudah ada," kata Ferry dalam Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Koperasi Didorong Bangun Pabrik Susu

Ferry menambahkan, koperasi-koperasi di Indonesia harus mampu mendirikan pabrik pengolahan susu.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi menjadi lebih mandiri dan produktif.

"Koperasi harus bisa seperti di luar negeri. Ada koperasi yang memiliki pabrik minyak sawit (CPO), begitu juga koperasi susu harus mampu memiliki pabrik pengolahan sendiri," ucap Ferry.

Koperasi yang ingin bergabung dalam program makan bergizi gratis juga harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki pabrik pengolahan susu jika berasal dari koperasi peternakan sapi perah.

Distribusi Susu Masih dalam Tahap Uji Coba

Program makan bergizi gratis telah dimulai di beberapa daerah pada Senin (6/1/2025). Namun, tidak semua daerah mampu menyertakan susu dalam menu yang disediakan.

Di Banyumas, Jawa Tengah, misalnya, susu sempat disajikan pada hari pertama, tetapi tidak tersedia pada hari kedua.

Ferry menjelaskan, distribusi susu masih dalam tahap simulasi untuk memastikan kelancaran program.

"Simulasi distribusi terus dilakukan agar program berjalan lancar," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemerataan konsumsi susu di seluruh wilayah Indonesia sekaligus memperkuat peran koperasi dalam pengembangan sektor pangan.

Banyak orang mempertanyakan menu dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak Senin (6/1) lalu. Padahal, sejatinya tak cuma menu yang diperhatikan, tapi juga menyoal kebersihan dan sanitasi tempat makanan dibuat yang tak kalah penting.

Banyak orang luput memperlihatkan aspek lain dalam pelaksanaan program MBG. Menu makanan jadi satu-satunya yang selalu jadi sorotan.

Dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata mengatakan, menu bergizi yang dirancang dengan baik memang penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Namun, makanan hanya akan memberi manfaat optimal jika disiapkan dalam kondisi yang bersih dan higienis.

Menurutnya, kebersihan dan kesegaran makanan harus menjadi prioritas utama dalam program ini.Apalagi, kasus keracunan massal sering terjadi di Indonesia.

"Masalah yang sangat penting sebenarnya adalah kebersihan dan kesegaran makanan. Jangan sampai ada kasus keracunan makanan massal gara-gara MBG," kata Johanes saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Jika aspek kebersihan diabaikan, risiko seperti keracunan massal bisa muncul dan berbahaya untuk para penerima manfaat.

Keracunan, kata Johannes, dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari pengolahan makanan yang kurang higienis, penggunaan bahan makanan yang kurang segar, hingga pengemasan dan distribusi yang tidak sesuai standar.

Menurut Johanes, diperlukan beberapa langkah untuk memastikan kebersihan dan keamanan makanan dalam program MBG.

Semua makanan harus disiapkan dalam dapur yang memenuhi standar sanitasi. Peralatan dapur harus dibersihkan secara berkala. Petugas pengolah makanan juga perlu menggunakan perlengkapan yang higienis, seperti sarung tangan, masker, dan celemek bersih.

Bahan makanan yang digunakan, mulai dari sayur, daging, hingga buah, harus segar dan bebas dari kontaminasi. Pemeriksaan bahan makanan sebelum dimasak dapat mengurangi risiko makanan tercemar.

Makanan yang sudah dimasak harus disimpan dalam suhu yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan bakteri.

Selama proses distribusi, makanan harus dikemas dengan rapi dan bersih untuk menjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan penerima.

Semua petugas yang terlibat dalam program MBG harus mendapatkan pelatihan mengenai pentingnya kebersihan dan cara menjaga sanitasi makanan. Dengan edukasi yang memadai, potensi risiko keracunan makanan dapat dieliminasi.

"Ketika aspek kebersihan dan sanitasi diprioritaskan, makanan yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima, tetapi juga melindungi mereka dari risiko terpapar penyakit," kata dia.

Bisnis.com. JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menuturkan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), merupakan program prioritas yang banyak dilakukan di negara maju.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menilai program MBG juga dapat membuka partisipasi masyarakat, di samping untuk menurunkan angka stunting di Tanah Air. Maka dari itu, program MBG harus menjadi program semua pihak.

“Karena banyak negara maju yang sebenarnya menempatkan program makan bergizi ini menjadi program prioritas negara-negara tersebut,” kata Ferry dalam acara Konferensi Pembangunan Indonesia 2025 oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Selain untuk menurunkan angka stunting atau malnutrisi, sambungnya, pemberian program makan bergizi atau makan siang gratis ini diharapkan juga bisa membuka partisipasi ekonomi rakyat seluas-luasnya termasuk koperasi.

Ferry mengatakan bahwa koperasi bisa ikut berpartisipasi dalam program MBG, baik sebagai penyalur bahan baku, penyalur bahan-bahan olahan, serta menjadi dapur atau unit pelayanan.

“Harapannya program makan bergizi ini menjadi program unggulan yang bukan hanya ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menurut pendapat kami ini harusnya menjadi gerakan kita semuanya,” tuturnya.

Kendati demikian, Ferry mengakui program MBG yang baru ini juga bisa mengalami trial and error. Meski begitu, dia berharap implementasi program MBG secara berlanjut akan semakin sempurna.

“Dan insyaallah harapannya Presiden [Prabowo Subianto], anak-anak Indonesia kemudian hari akan menjadi anak-anak yang nutrisinya cukup dan mereka akan menjadi tidak stunting lagi,” tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wamenkop Ferry juga menekankan bahwa bahan baku untuk menyajikan program MBG berasal dari dalam negeri alias lokal, mulai dari koperasi sayur, peternakan ayam, ayam petelur, maupun peternakan ayam potong.

Berdasarkan catatan Kemenkop, koperasi yang paling siap memasok bahan baku program MBG adalah koperasi pondok pesantren. “Karena mereka memang biasa melayani kebutuhan makanan untuk ribuan siswa atau santri,” jelasnya.

Namun, Ferry menyampaikan bahwa sebanyak 1.331 koperasi ikut memasok bahan-bahan untuk penyelenggaraan program MBG. Di samping itu, juga ada koperasi yang kini sudah mulai mempersiapkan dapur MBG.

KOMPAS.com - Puluhan orang merasa telah menjadi korban dugaan penipuan perumahan subsidi di kawasan Kilometer 10, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sebab, mereka tak kunjung mendapat kepastian kepemilikan rumah di proyek perumahan berinisial GRA. Bahkan, terdapat unit hunian yang dijanjikan tak kunjung dibangun oleh developer.

Para korban melalui Penasihat Hukumnya, Sultan Akbar Pahlevi mengatakan, sudah banyak warga yang menjadi korban penipuan yang dilakukan pihak developer melalui pria berinisial CN.

"Saat ini, sudah ada 38 korban yang datang melaporkan kasus ini, dan kami masih membuka posko untuk siapa saja yang merasa menjadi korban," ujar Sultan Akbar kepada TribunKaltim di pusat kuliner Grand City Balikpapan, Senin (6/1/2025).

Kronologi dan permasalahan

Ia menjelaskan, mulanya sejumlah korban sedang mencari rumah subsidi. Kemudian diperkenalkan pada proyek perumahan GRA.

Dalam prosesnya, pihak developer melalui CN, yang bekerja sama dengan perusahaan berinisial PT PIE, menawarkan pembelian rumah melalui program KPR subsidi.

Meskipun korban memiliki penghasilan yang melebihi batas sebagai penerima rumah subsidi, pihak developer tetap memberikan tawaran tersebut, dengan jaminan bahwa rumah bisa dibeli dengan maksimal KPR sebesar Rp 12 juta.

Namun, setelah membayar sejumlah uang seperti Uang Tanda Jadi (UTJ), uang muka, dan biaya tambahan terkait kelebihan tanah, para korban tidak menerima apa yang dijanjikan.

"Rumah yang seharusnya mereka miliki tidak kunjung dibangun," ucap Sultan Akbar.

Bahkan, beberapa korban yang sudah melakukan akad kredit dan membayar cicilan merasa sangat dirugikan karena rumah yang dibeli tidak dapat dihuni.

Fasilitas umum di perumahan tersebut juga tidak memadai, dan beberapa rumah terendam banjir saat hujan.

Selain itu, terdapat pula korban yang telah membayar UTJ, enam bulan kemudian menyadari bahwa rumah yang dibeli tidak kunjung dibangun. Padahal mereka dijanjikan oleh developer bahwa pembangunan rumah dalam waktu enam bulan.

"Setelah tiga tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pembangunan rumah sama sekali," tandasnya.

Terdapat pula permasalahan lain, di mana salah satu korban mengetahui bahwa blok rumah yang telah dipilih untuk akad kredit ternyata sudah diakadkan kepada orang lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mulanya pihak developer memberikan janji untuk memindahkan korban ke blok lain, namun pada akhirnya blok yang dijanjikan tersebut juga dijual lagi kepada orang lain tanpa konfirmasi lebih lanjut.

Keinginan refund tak terealisasi

Para korban yang merasa dirugikan mencoba meminta pengembalian uang (refund), namun pihak developer tidak memberikan respons.

Korban yang ingin mengajukan refund juga tidak mendapatkan solusi. Meskipun sudah berkali-kali mendatangi kantor developer, mereka hanya diberikan janji-janji.

Istri dari CN yang turut terlibat dalam kasus ini juga menjanjikan pengembalian uang korban setelah akad kredit yang dilakukan pada November. Namun sampai saat ini, uang tersebut tak kunjung dikembalikan.

Pelaku diduga mantan caleg

Sultan Akbar menduga, modus utama dari oknum developer tersebut adalah untuk meraup keuntungan dari segala biaya yang dibayarkan oleh para korban.

Skema penipuan ini, kemungkinan besar juga berhubungan dengan penggelapan dana.

Apalagi setelah CN, yang diduga sebagai pelaku utama, mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) dari salah satu partai dengan identitas warna biru muda dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2023.

Untuk itu, Sultan Akbar berencana membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan dana ke aparat yang berwenang.

"Kami juga akan membawa kasus ini ke ranah perdata atau kepailitan untuk memulihkan hak-hak para korban," tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul "Mantan Caleg Diduga jadi Dalang Penipuan Perumahan Subsidi di Balikpapan, Puluhan Warga jadi Korban"

Penulis: Mohammad Zein Rahmatullah | Editor: Budi Susilo