MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) telah terlaksana di seluruh provinsi se-Indonesia dan dinikmati oleh lebih dari 2 juta orang.

Dadan mengatakan, provinsi terakhir yang melaksanakan MBG adalah Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Ilaga.

"Alhamdulillah, sampai hari ini, itu sudah ada di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi. Provinsi terakhir yang minggu ini operasional adalah di Papua Tengah, di Kabupaten Ilaga, dan sudah melayani 2.021.000 orang di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut Dadan, capaian program MBG ini termasuk cepat, mengingat program tersebut baru dimulai pada 6 Januari 2025.

"Ini kecepatannya luar biasa," kata dia.

Selain itu, Dadan menyebut program MBG akan tetap dilaksanakan meskipun saat bulan puasa.

Program MBG akan disiapkan untuk makanan yang tahan lama sehingga makanan bisa disantap saat berbuka puasa.

"Dan hari ini mungkin hari terakhir sekolah, dan minggu depan sudah puasa. Badan Gizi tetap melaksanakan pengiriman antara jemput tersebut dengan mekanisme yang berbeda dari biasanya. Jadi, kalau biasanya akan dikirimkan makanan segar ke sekolah masing-masing, nanti kami akan siapkan makanan yang tahan lama," kata Dadan.

"Untuk yang berpuasa, dimakan saat buka; untuk yang tidak puasa, dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. (Disiapkan) makanan yang tahan lama, contohnya telur, susu, kemudian buah, ringan korsifikasi, dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," ujar dia.

Anak-anak sekolah nantinya akan diberikan dua kantong berisi makanan yang dibawa ke rumah masing-masing.

Kantong pertama harus dibawa ke sekolah untuk ditukarkan dengan kantong kedua yang berisi makanan bergizi gratis.

"Jadi, satu anak akan dijatahkan dua kantong, satu kantong isi, besoknya yang kosong dibawa, dan yang isi dibawa ke rumah. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah, karena kita gunakan yang recycle," kata Dadan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis (MGB) tetap berjalan meskipun di bulan puasa.

Namun, Dadan menyebut, makanan yang akan disiapkan adalah makanan yang tahan lama sehingga anak-anak bisa membawa ke rumah untuk disantap saat berbuka puasa.

"Untuk yang berpuasa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Makanan yang tahan lama, contohnya telur, susu, kemudian buah, dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," kata Dadan saat ditemui di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Dadan menjelaskan, setiap anak nantinya akan diberikan dua kantong khusus untuk tempat makan mereka.

Kantong tersebut nantinya diberikan satu untuk membawa makanan ke rumah, sedangkan kantong kedua disiapkan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong pertama.

"Jadi, satu anak akan jatahkan dua kantong, satu kantong isi, besoknya yang kosong dibawa, dan yang isi dibawa ke rumah. Sehingga program ini tidak menimbulkan permasalahan sampah, karena kita gunakan yang recycle," ujarnya.

Dadan juga mengatakan, saat ini capaian program MBG telah mencakup 38 provinsi di Indonesia.

Provinsi terakhir yang baru mengoperasikan MBG adalah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Ilaga.

"Alhamdulillah sampai hari ini itu sudah ada di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi. Provinsi terakhir yang minggu ini operasional adalah di Papua Tengah, di Kabupaten Ilaga dan sudah melayani 2.021.000 orang di seluruh Indonesia," kata Dadan.

Dia juga menyebut, capaian program MBG ini termasuk cepat mengingat program tersebut baru dimulai pada 6 Januari 2025.

"Ini kecepatannya luar biasa," ujar Dadan.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengharuskan semua satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG) untuk mengunggah menu makanan yang mereka masak setiap hari.

Langkah ini diambil untuk memberikan kontrol bersama terhadap menu yang disajikan kepada masyarakat.

"Kami sudah meminta kepada seluruh satuan pelayanan untuk membuat media sosial sendiri, mulai dari Instagram dan Facebook, dan mereka wajib meng-upload apa yang dimasak hari itu," kata Dadan saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Dadan menekankan pentingnya transparansi dalam program ini.

"Supaya menjadi kontrol bersama. Jadi, semua orang bisa mengontrol, semua orang bisa melihat, semua orang bisa membanding. Itu adalah mekanisme pertanggungjawaban kami," ujar dia.

Untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan, BGN telah menetapkan empat standar bagi mitra MBG.

Pertama, pemenuhan kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan.

Kedua, komposisi gizi yang harus mencakup 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat.

Ketiga, aspek higienis, dan terakhir, keamanan makanan.

Dadan juga menyoroti pentingnya mitra MBG untuk membiasakan diri dengan jumlah porsi yang harus disediakan, dengan memulai kebiasaan memasak dari jumlah yang kecil dulu.

"Oleh sebab itu, kami evaluasi setiap hari, dan kami menyarankan untuk yang baru-baru, tidak mulai langsung banyak, tetapi harus mulai dari kecil. Jadi, kalau mereka menjadi mitra, kemudian ingin melakukan penyaluran makan bergizi, maka kami sarankan mulai dari 100-190," imbuh dia.

Setelah mitra MBG mampu memasak lebih dari 500 porsi, SPPG akan diminta untuk meningkatkan jumlah masakan agar makanan yang disajikan lebih sehat dan bergizi.

"Rata-rata yang muncul (kasus keracunan) di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Yang baru-baru, yang lama-lama sudah tidak. Kenapa? Karena sudah terbiasa," ucap Dadan.

"Jadi, memang untuk program yang besar seperti ini, selain pengetahuan, kebiasaan pun penting," ujar dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (19/2/2025).

Sebanyak 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare.

Kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

Pengembang mengaku mengalami kerugian karena menurunnya jumlah pembeli rumah, termasuk pada rumah subsidi. Hal ini terjadi karena adanya isu rumah gratis yang beredar di masyarakat.

Menurut Pengamat Hukum Properti, Muhammad Joni, pemerintah perlu mereview kebijakan-kebijakan yang sekiranya dulu menjadi hambatan diubah menjadi dorongan. Selain itu dia menilai pemerintah juga harus memberikan kepastian hukum maupun regulasi, baik untuk perusahaan, investor, maupun masyarakat terkait perumahan.

"Kalau investor, pengembang, bahkan masyarakat luas, konsumen mendapatkan narasi yang tidak pasti,pasti, dan pasti mereka akan menunda beli rumah karena ada isu rumah gratis. Informasi yang tidak valuable, yang tidak jelas, akhirnya berimpact di pasar, di MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), di konsumen," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Dengan adanya kepastian yang jelas, maka pengembang maupun investor dapat mengerjakan tugasnya dengan tenang, sementara hak masyarakat juga terjamin.

Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad atau yang dikenal sebagai Andre Bangsawan, mengaku pihaknya merugi setelah ada isu rumah gratis. Hal itu karena calon konsumen memilih menunggu informasi mengenai rumah gratis tersebut.

"Kalau Apernas Jaya rasakan, kami merugi selama 100 hari (adanya Kementerian PKP). Kami merugi," ujarnya.

"Kenapa merugi? Anjloknya animo MBR untuk membeli rumah karena isu liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.

Selain merugi, isu rumah gratis tersebut membuat para developer dan konsumen bingung. Para calon konsumen masih menunggu kejelasan mengenai informasi rumah gratis. Hal itu ia temukan saat berkunjung ke wilayah Sulawesi Selatan.

"Ketika Menteri PKP mengeluarkan isu rumah gratis, bayangin, orang-orang di sana (Sulawesi Selatan) itu bingung. Yang bingung bukan cuma developer, masyarakat MBR juga bingung. Kenapa bingung? Mereka menunggu kapan datangnya rumah gratis, dan akan dibangun di mana, dan bagaimana modelnya, dan apa syaratnya untuk mendapat rumah gratis itu," tuturnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan bahwa adanya isu rumah gratis ini sangat merugikan pengusaha. Ia bukan tidak setuju dengan adanya rumah gratis, namun pastikan penerimanya yang benar-benar berhak akan hal tersebut.

"Rumah gratis itu kan kita sangat setuju rumah gratis untuk rakyat yang memang membutuhkan. Tapi kalau dia bilang kan rumah gratis untuk ASN, TNI, POLRI, ya kan nggak pas, dia berpenghasilan, harusnya ke rakyat kecil. Nah pasal ini yang akhirnya dirusak oleh seorang Menteri. Dirusaknya apa? Akhirnya penjualan teman-teman itu terganggu, ada konsumen mundur, dan sampai sekarang terbukti mulai sepi," ungkapnya kepada wartawan usai acara.

Walau demikian, Junaidi menegaskan pihaknya akan tetap mendukung Program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto. "Jadi kita, tolong dicatat, mendukung program 3 juta rumah (besutan) Bapak Presiden," tutupnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim, kasus keracunan dan masakan makan bergizi gratis (MBG) yang tidak matang disebabkan oleh mitra yang kurang berpengalaman memasak dalam jumlah besar secara bersamaan.

Sebab, menurut Dadan, kasus-kasus tersebut hanya ditemukan pada mitra-mitra yang baru terlibat dalam program MBG.

"Rata-rata yang muncul di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Yang baru-baru, yang lama-lama sudah tidak (ada masalah). Kenapa? Karena sudah terbiasa," kata Dadan di Magelang, Kamis (27/2/2025).

Ia menuturkan, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang baru beroperasi biasanya belum memiliki pengalaman memasak dalam jumlah yang besar, sehingga muncul makanan yang belum matang dan beracun.

Dadan pun menekankan bahwa para mitra perlu mempunyai kebiasaan untuk dapat menjalankan program sebesar MBG, tidak cukup hanya pengetahuan.

"Karena untuk bisa memasak, yang biasa masak 1-10, untuk bisa masak 1.000-3.000, butuh waktu membiasakan sampai kematangannya cukup, sampai rasanya sama," ujar Dadan.

Dadan juga menegaskan, BGN telah menetapkan empat standar MBG, yakni pertama, pemenuhan terkait kebutuhan kalori untuk setiap tahap kebutuhan;

Kedua, memenuhi komposisi gizi, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat; ketiga, higienis; dan terakhir, keamanan.

Namun, mitra MBG tetap harus membiasakan diri dengan jumlah porsi yang harus disediakan.

Sebab itu, Dadan meminta agar mitra MBG bisa memulai secara bertahap kebiasaan memasak dari jumlah yang kecil terlebih dahulu.

"Oleh sebab itu, kami evaluasi setiap hari, dan kami menyarankan untuk yang baru-baru, tidak mulai langsung banyak, tetapi harus mulai dari kecil. Jadi kalau mereka menjadi mitra, kemudian ingin melakukan penyaluran makan bergizi, maka kami sarankan mulai dari 100-190," kata Dadan.

Tahap berikutnya, jika sudah bisa membuat masakan lebih dari 500, SPPG akan diminta memasak lebih banyak sehingga makanan yang diproses bisa menjadi lebih sehat dan bergizi.

"Rata-rata yang muncul di berita terakhir ini adalah semua satuan pelayanan yang baru melaksanakan. Yang baru-baru, yang lama-lama sudah tidak. Kenapa? Karena sudah terbiasa," ucap Dadan.

"Jadi memang untuk program yang besar seperti ini, selain pengetahuan, kebiasaan pun penting," kata dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (19/2/2025).

Sebanyak 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare.

Kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendorong agar kepala daerah dapat berkontribusi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan.

Menurutnya, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM. Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi.

Hal ini disampaikannya saat memberikan materi di Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

“Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” imbuhnya.

Dadan menjelaskan, saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG.

Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

“Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian,” ucapnya.

Menurutnya, MBG merupakan sebuah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia menyebutkan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, program itu berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045.

“Kenapa disampaikan sangat strategis? Kami sampaikan data yang kami peroleh bahwa penduduk Indonesia sampai detik ini masih bertambah 6 orang per menit,” ujarnya.

Generasi anak-anak saat ini, kata Dadan, di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi. Karena itulah, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting. Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan, program MBG merupakan program pemerintah pusat. Adapun anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal. Harapannya, program ini dapat didukung oleh para kepala daerah," pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal terus menyuntik anggaran untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa waktu ke depan.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo yang mengatakan bahwa prioritas Prabowo menambah anggaran untuk menyukseskan Program MBG dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi RI.

“Dengan adanya tambahan MBG jadi Rp171 triliun itu, akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,99% dari sebelumnya 0,83%. Itu saja sudah 2% penambahan pertumbuhan,” jelasnya dalam agenda CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo Subianto optimistis target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dapat tercapai.

Untuk itu, Hashim menyebut pemerintahan Prabowo bakal terus melakukan efisiensi anggaran. Memangkas kucuran APBN pada program tidak perlu untuk dapat dialokasikan pada program yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi RI.

“Rp306 triliun dari penghematan itu adalah hasil realokasi dari program-program konyol, dialokasikan ke program yang lebih perlu, yaitu makan bergizi gratis," tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, Hashim juga mengungkap bahwa setidaknya bakal diperlukan 80 juta butir telur, sayur, hingga daging setiap harinya. Di mana, hal itu bakal menjadi pendongkrak ekonomi tumbuh pada masyarakat kecil.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut untuk mempercepat distribusi program MBG bagi seluruh anak Indonesia diperlukan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada 2025.

Dadan menjelaskan bahwa BGN sejauh ini sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut, tetapi dengan adanya permintaan Presiden untuk mempercepat distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak, anggaran tambahan sangat diperlukan.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa jika program percepatan dilakukan mulai September 2025, tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) merupakan sebuah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dadan saat memberikan pembekalan dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, menyebut sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, program MBG berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045.

“Kenapa disampaikan sangat strategis? Kami sampaikan data yang kami peroleh bahwa penduduk Indonesia sampai detik ini masih bertambah 6 orang per menit,” kata Dadan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Generasi anak-anak saat ini, menurutnya, di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi. Karena itulah, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting.

Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan program MBG merupakan program pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal. Dadan berharap program ini dapat didukung oleh para kepala daerah.

Adapun kepala daerah dapat berkontribusi dalam program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan. Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi.

“Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

“Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian,” ujar dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

MAGELANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan pada Maret 2025, meskipun dengan perubahan dalam menu dan sistem distribusinya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa selama Ramadan, menu yang dikirimkan bukan makanan segar seperti biasanya, melainkan makanan yang lebih tahan lama.

"Yang puasa dimakan saat buka (puasa), yang tidak puasa dimakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi," cetusnya usai mengisi materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Makanan tahan lama yang akan disediakan dalam program ini meliputi telur, buah, dan susu.

Selain itu, pihaknya juga sedang menguji coba sayur yang dapat bertahan hingga 8 jam agar tetap layak dikonsumsi.

Distribusi MBG Selama Ramadan

Selama bulan puasa, makanan MBG tidak lagi dikemas menggunakan ompreng, tetapi akan didistribusikan menggunakan tas jinjing (tote bag) yang nantinya harus dikembalikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk ditukarkan dengan tas jinjing lainnya yang berisi makanan baru.

"Sehingga, program ini tidak menimbulkan masalah sampah baru," ujar Dadan.

Saat ini, terdapat 726 SPPG di 38 provinsi yang telah melayani 2.000.021 penerima MBG.

Terpisah, Kepala SPPG Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, menyampaikan bahwa selama Ramadan, distribusi makanan tidak dilakukan pada pagi atau siang hari seperti biasanya, melainkan mendekati waktu pulang sekolah.

“Kami distribusikan saat hampir jam pulang sekolah, dari TK sampai SMK,” ucapnya di kantor SPPG Kota Magelang, Rabu (26/2/2025).

Dengan adanya perubahan ini, program MBG diharapkan tetap berjalan optimal selama Ramadan, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penerima manfaat.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Bali, I Nyoman Parta, menilai teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum maksimal. Parta melihat program tersebut masih mengalami kendala saat dilaksanakan, seperti mobilisasi dan pendistribusian ke lokasi sekolah.

"Misalnya di tempat-tempat yang pernah dicoba misalnya ternyata menyiapkan nasi untuk 700 orang itu tidak gampang," kata Parta saat ditemui detikBali di kediamannya di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Kamis (27/2/2025).

Selain penyiapan makanan, Parta juga menilai distribusi makanan juga tidak bisa sekaligus. Situasi ini membuat para guru kesulitan memberikan makanan kepada siswa lantaran harus menunggu kiriman kloter selanjutnya.

"Ya, jadi persoalan teknis menjadi persoalan yang justru merugikan secara keseluruhan, itu baru yang di mobilitasnya gampang lho, bagaimana dengan yang di kepulauan yang harus menggunakan perahu ting-ting," beber politikus Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Komisi X DPR RI, Parta berujar, akan melakukan pemantauan dari pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya juga mengoordinasikan program MBG ke Komisi X DPR RI karena melibatkan siswa meski tidak bermitra.

"Tetapi, mungkin karena prosesnya masih berjalan jadi belum ketemu," terang alumnus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

MAGELANG, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menilai bahwa temuan terkait makanan basi dan mentah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih dalam tahap penyesuaian.

"Kami melihat masalah muncul utamanya dari SPPG yang baru muncul," ungkapnya usai mengisi materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

Menurut Dadan, butuh waktu bagi SPPG untuk dapat memproduksi makanan dalam jumlah besar dengan kualitas yang sesuai standar.

"Berdasarkan pengalaman, kami butuh 3 bulan," ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, Dadan menyarankan agar SPPG memulai produksi makanan secara bertahap, dimulai dari 100-150 porsi per hari, kemudian meningkat secara bertahap seiring waktu.

Selain itu, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ia mewajibkan setiap SPPG memiliki media sosial resmi yang digunakan untuk mengunggah menu MBG yang disajikan setiap hari.

"Untuk program yang besar seperti ini, selain pengetahuan, butuh pembiasaan," tambahnya.

Ombudsman Temukan Makanan Basi dalam Program MBG

Sebelumnya, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menemukan makanan basi dalam program MBG di SMPN 13 Surabaya. Inspeksi mendadak dilakukan oleh tim Ombudsman pada Selasa (25/2/2025).

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi, menjelaskan bahwa pihaknya telah mewawancarai siswa terkait kualitas makanan yang mereka terima.

"Kami bertanya kepada anak-anak, apakah pernah mengonsumsi makanan yang basi dari program MBG ini. Mereka menjawab pernah," ungkap Azmi.

Selain itu, beberapa murid juga melaporkan bahwa mereka menerima buah yang sudah basi dalam menu MBG yang dibagikan pada hari tersebut. Namun, Azmi menegaskan bahwa tidak semua siswa mengalami kejadian serupa.

"Tapi tidak seluruh buah yang dibagikan ke siswa. Beberapa siswa menerima makanan yang di dalamnya terdapat buah yang sudah basi, itu satu kelas sekitar 5 sampai 7 siswa," ujarnya.

Dengan adanya temuan ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat segera dievaluasi dan ditingkatkan agar kualitas makanan yang diberikan kepada siswa tetap terjaga.

Teluk Bintuni, iNewssorongraya.id – Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak terus diperlihatkan oleh jajaran TNI. Kali ini, Koramil 1806-01/Bintuni, yang dipimpin oleh Danramil Letda Inf. Y. Mantong, menggandeng SMP Perintis Manimeri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah. Kegiatan ini berlangsung di Kampung Korano Jaya, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada Selasa (25/02/2025).

Dalam pertemuan bersama Kepala Sekolah SMP Perintis Manimeri, Markus Limbong, S.Pd., Danramil dan para Babinsa membahas strategi distribusi makanan bergizi bagi para siswa. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup guna mendukung tumbuh kembang mereka serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui kesehatan yang lebih baik.

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung kebijakan pemerintah, TNI tidak hanya berperan dalam pengamanan, tetapi juga aktif dalam program sosial kemasyarakatan. Letda Inf. Y. Mantong beserta jajarannya memastikan distribusi makanan bergizi berjalan dengan tepat sasaran, sehingga seluruh siswa memperoleh manfaat dari program ini tanpa kendala.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Ini bukan sekadar bantuan, tetapi juga investasi bagi masa depan mereka. Anak-anak yang sehat akan memiliki daya konsentrasi yang lebih baik dalam belajar dan tentunya mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini,” ujar Letda Inf. Y. Mantong.

Tak hanya mengawasi distribusi, TNI juga memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pola makan sehat, kebersihan, serta pemahaman akan gizi yang seimbang. Edukasi ini diharapkan mampu membentuk kebiasaan baik sejak dini, sehingga anak-anak lebih peduli terhadap kesehatan mereka sendiri.

Program MBG ini menjadi salah satu bentuk nyata sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan kuat. Dengan adanya keterlibatan TNI, program ini dapat berjalan dengan lebih terstruktur, aman, dan efektif. Diharapkan, inisiatif serupa dapat diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak anak-anak di Nusantara.

Kehadiran TNI di tengah masyarakat bukan hanya dalam konteks pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan semangat pengabdian, TNI terus berjuang bersama rakyat untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.

Editor : Hanny Wijaya