Badung -

Program makan bergizi gratis (MBG) bakal dijalankan mulai pekan depan. Namun, selain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung juga belum menerima surat pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat.

"Nggih (ya) kami belum menerima surat edarannya. Kami sedang menunggu teknis program itu seperti apa," kata penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Ida Bagus Surya Suamba dihubungi detikBali, Jumat (3/1/2025).

Lantaran belum menerima teknis pelaksanaan program tersebut, Badung belum bisa melaksanakannya dalam waktu dekat, seperti yang dikabarkan akan berjalan pada Senin (6/1/2025).

Menurut Surya, kepastian penyaluran program makan bergizi yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu ditangani oleh Badan Gizi Nasional. Meski begitu, Badung sebetulnya sudah siap mendukung program pemerintah pusat itu.

Apalagi Pemkab Badung sudah mengalokasikan Rp 16,7 miliar pada tahun ini untuk menyokong program tersebut. "Ya kami sudah siapkan atas perintah pimpinan (bupati). Dalam APBD 2025 sebesar Rp 16,7 miliar," jelas pejabat yang juga Kepala Dinas PUPR Badung itu.

Sebelumnya, uji coba pemberian menu makanan kepada siswa sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Badung, Bali. Pemkab Badung sendiri sudah ancang-ancang menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar untuk program itu meski petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat belum turun.

Surya Suamba membenarkan dalam uji coba itu, muncul skema penganggaran untuk satu porsi sebesar Rp 20 ribu per anak. Besaran ini dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat sebesar Rp 10 ribu.

Lebih lanjut, laporan dari Disdikpora Badung bahwa saat uji coba, estimasi per porsi untuk satu anak Rp 20 ribu, baik dengan skema prasmanan maupun per kotak. Jumlah ini dipandang ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi pada konsumsi tersebut.

Surya menambahkan, anggaran Rp 16,7 miliar ini untuk siswa PAUD, SD, hingga SMP dengan kemungkinan pola penerapan secara bergilir. "Kami tentu mendukung program pemerintah pusat. Terkait teknis lebih lanjut tentu kami masih menunggu," tukas Surya.

(dpw/gsp)

Solo -

Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Solo sampai saat ini masih menunggu petunjuk mengenai mekanisme pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono mengaku belum akan melaksanakan MBG meski sudah ada wacana digelar serentak pada pekan depan.

"Belum, belum (makan bergizi gratis 6 Januari). Saya sudah coba koordinasi ke pusat, terus ke beberapa teman daerah lain," katanya ditemui di GOR Indoor Manahan Solo, Jumat (3/1/2025).

Dari hasil koordinasi dengan daerah lain itu, Budi menyebut bahwa belum ada informasi jelas mengenai pelaksanaan makan bergizi gratis.

"Intinya sama, belum ada informasi yang fix MBG ini mau bagaimana, yang dilaksanakan di daerah ya, jenjang SD SMP, itu. Kita bicara itu aja. Jenjang lain SMA bukan kewenangan kita," ungkapnya.

Dirinya kembali menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

"Katanya gitu (serentak tanggal 6), sampai sekarang belum ada info. (Juknis) Belum. Setiap hari saya nanya, belum ada jawaban," ungkapnya.

Menurutnya, Pemkot Solo juga tidak menyediakan anggaran khusus makan bergizi gratis. Untuk program tersebut, pemkot Solo melakukan kolaborasi anggaran.

"(Anggaran) Belum, seperti kemarin. Sementara kolaborasi dengan anggaran yang ada penanganan stunting itu aja," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta mengatakan, Pemkot Solo sempat menggelar uji coba makan bergizi gratis. Namun, hal tersebut tidak menjadi patokan untuk memulai MBG secara serentak.

"Solo dulu pernah ada uji coba. Tapi apakah itu berarti Solo termasuk atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas untuk tanggal 6 Solo belum. Karena belum ada sosialisasi," jelasnya.

Dian menyebut memang sudah ada sosialisasi mengenai makan bergizi gratis, namun hal tersebut baru sebatas sosialisasi makanan sehat.

"Tadi ada sosialisasi tapi hanya mengenai makanan sehatnya. Untuk detail pelaksanaan makan bergizi gratis kita masih menunggu," paparnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, program makan bergizi gratis rencananya dimulai pada Senin, 6 Januari. Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan proses persiapan.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Nantinya makan bergizi gratis akan dilaksanakan serentak di setiap provinsi seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," jelasnya.

Seperti diketahui, makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ada empat target program ini, yaitu pelajar dari PAUD hingga SMA. Kemudian balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Uji coba program makan bergizi gratis pemerintah telah dilakukan di sejumlah daerah di RI. Menu makanan selama uji coba pun beragam, dengan jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi.

(apu/rih)

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menunggu dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan dimulai pekan kedua Januari ini (6/1).

"Kami mendukung sepenuhnya program ini, dan menunggu BGN terkait teknis pelaksanaannya seperti apa," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor Kanwil Kemenag Jabar di Bandung, Jumat.

Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dana tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui bersama DPRD Jabar pada November 2024.

Selain itu, kata Bey, Pemprov Jabar juga beberapa kali telah melakukan uji coba atas program makan bergizi gratis di beberapa daerah dan berjalan lancar, walau saat ini ada perbedaan dengan diharuskan rutin.

"Sudah baik, tinggal rutin dan itu harus siap," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan Program MBG ini selain dapat membantu membentuk generasi baru yang sehat, kuat, dan berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menunggu dan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan dimulai pekan kedua Januari ini (6/1).

"Kami mendukung sepenuhnya program ini, dan menunggu BGN terkait teknis pelaksanaannya seperti apa," ujar Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor Kanwil Kemenag Jabar di Bandung, Jumat.

Pemprov Jabar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis ini.

Dana tersebut, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui bersama DPRD Jabar pada November 2024.

Selain itu, kata Bey, Pemprov Jabar juga beberapa kali telah melakukan uji coba atas program makan bergizi gratis di beberapa daerah dan berjalan lancar, walau saat ini ada perbedaan dengan diharuskan rutin.

"Sudah baik, tinggal rutin dan itu harus siap," ucapnya.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan Program MBG ini selain dapat membantu membentuk generasi baru yang sehat, kuat, dan berkualitas, juga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sumber bahan baku program MBG harus didapat dari masyarakat sekitar.

Karenanya, diharapkan pemerintah desa turun tangan membantu, bisa melalui BUMDes agar bahan baku dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan, ini (makan bergizi gratis) akan meningkatkan ekonomi lokal. Kalau bisa betul-betul yang menyediakan itu dari lingkungan sekitar, oleh BUMDes, oleh desa. Jadi ekonomi juga bergerak di situ," tuturnya.

Sementara terkait viralnya dugaan penipuan dalam penyediaan jasa katering oleh pihak yang minim moral dan tanggung jawab, Bey mengaku pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait dengan mekanisme dan siapa yang akan ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk program tersebut.

"Itu Badan Gizi Nasional nanti," katanya menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum di seluruh Indonesia," kata KSAL dalam konferensi pers di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

Ali menyebutkan, dapur umum itu terdiri dari 78 titik di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta 18 titik di jajaran Korps Marinir.

TNI AL juga akan menyiapkan dapur umum di seluruh markas se-Indonesia apabila anggarannya mencukupi.

"Tapi tempat sudah kita siapkan. Untuk dapur lapangan, kita juga bisa menyiapkan secara mobile yang dimiliki oleh Batalyon Bekpal-nya Marinir. Kita ada beberapa dapur lapangan yang bisa mobile," ujar Ali.

Selain makan bergizi gratis, TNI AL juga mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ali mengatakan bahwa ketahanan pangan telah dilaksanakan TNI AL meliputi sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan air tawar, maupun air laut.

"Adapun kesiapan lahan TNI AL dalam mendukung program ketahanan pangan adalah seluas 8.342,09 hektar," ujar dia.

KSAL sudah meninjau dapur untuk program makan bergizi gratis yang ada di Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta, pada Jumat (20/12/2024).

"Sekarang yang sudah ready dan sudah uji coba sudah ada 18 titik dan sudah mengundang para siswa sekolah juga untuk menikmati makanan bergizi gratis ini," ujar Ali ketika itu.

Saat meninjau dapur makan bergizi gratis di Mako Marinir Cilandak, KSAL menyebut makanan yang disediakan sudah mencakup empat sehat lima sempurna.

Adapun dalam uji coba yang digelar itu, menyediakan makanan dengan nilai Rp10.000 yang terdiri dari nasi, telur dadar, sayur buncis, susu, dan buah pisang.

"Ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini, dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai 10.000 rupiah. Dengan nilai 10.000 rupiah, sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna lah," katanya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipungut biaya alias gratis.

“Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun terkait program makan bergizi gratis,” kata Zulhas melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (3/1/2025).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengimbau agar masyarakat melaporkan aksi pungutan terkait program MBG.

“Jika ada oknum yang mencoba menjual janji menjadi penyedia program MBG tapi meminta uang di awal, maka wajib dilaporkan. Itu penipuan,” jelasnya.

Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah ingin membantu masyarakat melalui program MBG. Apalagi, pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program MBG pada 2025.

“Jadi tidak mungkin ada pemerintah yang minta-minta, nggak ada. Orang memberi anggaran begitu besar,” ungkapnya.

Untuk itu, Zulhas kembali mengimbau agar masyarakat melaporkan oknum yang tak bertanggung jawab kepada aparat kepolisian.

“Kalau ada oknum-oknum yang menamakan siapapun yang meminta biaya itu pasti penipu dan tidak benar, laporkan kepada aparat penegak hukum. Hati-hati, sekali lagi, tidak ada pungutan apapun, ini semua dari pemerintah,” pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya juga sempat mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif Makan Bergizi Gratis untuk melapor ke polisi.

Hal ini seiring dengan terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur yang tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, modus yang mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri itu, murni penipuan.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini,” ujar Lalu dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/12/2024).

Dia menegaskan, program ini merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Kami imbau para korban segera melapor ke polisi, agar kasus ini segera diusut,” jelasnya.

Selain itu, BGN juga memastikan untuk mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Dia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa di masa mendatang.

Lalu menuturkan, program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Untuk itu, jika ada penawaran yang mencurigakan, dia meminta masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung informasi yang ada ke instansi terkait.

“Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan,” pungkasnya.

Denpasar -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali belum menerima surat pelaksanaan program makan bergizi gratis dari Pemerintah Pusat. Walhasil, Pemprov Bali belum mengetahui petunjuk teknis (juknis) penerapan program itu di lapangan.

"Sama sekali belum ada (surat edaran atau pengarahan)," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali, I Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, saat dihubungi detikBali, Jumat (3/1/2025).

Boy menegaskan tetap mendukung program prioritas nasional itu untuk dapat berjalan lancar di Bali. Program dari Presiden Prabowo Subianto itu dikabarkan akan dimulai pada Senin (6/1/2025).

Namun, karena belum ada surat pelaksanaan, Boy belum dapat memastikan jika program Makan Bergizi Gratis di Bali dimulai pada Senin (6/1/2025). Boy berharap surat edaran program Makan Bergizi Gratis segera turun.

Boy menegaskan anggaran sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis di Bali sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Sementara belum ada arahan apakah itu dari APBD, belum ada sama sekali," terang Boy.

Sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis rencananya mulai diterapkan pada Senin (6/1/2025) pekan depan. Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan persiapan menjelang penerapan program tersebut.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Rabu (1/1/2025), seperti dikutip dari detikNews.

Makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Fokus awal dari program Makan Bergizi Gratis ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

(iws/iws)

SOLO, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Solo, Jawa Tengah, masih menunggu sosialisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG yang direncanakan oleh pemerintah pusat diluncurkan pada 6 Januari, belum dapat dilaksanakan di Solo, meski pernah dilakukan uji coba.

"Solo dulu pernah ada uji coba. Tapi apakah itu berarti Solo termasuk atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas untuk tanggal 6, Solo belum. Karena belum ada sosialisasi," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Solo, Dian Rineta, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/1/2025).

Dian mengatakan, sudah ada sosialisasi terkait makanan sehat. Namun, untuk detail pelaksanaan MBG sendiri belum ada.

"Tadi ada sosialisasi, tapi hanya mengenai makanan sehatnya. Untuk detail pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, kita masih menunggu," ungkap dia.

Pihaknya mengatakan, akan segera mensosialisasikan kepada masyarakat apabila pelaksanaan MBG dimulai di Solo.

"Nanti kalau sudah ada, pasti kita sampaikan ke teman-teman, karena kita juga butuh teman-teman untuk mensosialisasikan ke masyarakat," kata dia.

Meski rencana MBG diluncurkan pada 6 Januari, kata Dian, pelaksanaannya tidak secara serentak.

"Iya. Kelihatannya itu kan memang tidak dibuat serentak ya," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Mensesneg Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi program Makan Bergizi Gratis bagi semua pihak yang terlibat.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, khususnya anak-anak sekolah, mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

Dengan pemenuhan gizi yang tepat sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

“Kami berharap, program yang akan dimulai pada Januari 2025 ini mendapat dukungan optimal dari berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam belanja kementerian atau lembaga. Dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71,0 triliun akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

Mataram -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diluncurkan mulai Senin, 6 Januari 2025. Program ini menargetkan 3.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sesuai dengan informasi awal, sasarannya ada 3.000 siswa yang ada di sekitar dapur," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf saat dikonfirmasi di Kantor Wali Kota Mataram, Jumat (3/1/2025).

Yusuf menjelaskan, uji coba program ini menggandeng TNI AD sebagai penanggung jawab dapur masak yang berlokasi di zipur TNI AD. Dapur dengan ukuran 20x20 meter tersebut akan menjadi pusat pengolahan makanan bagi para siswa.

"Kami sedang menunggu juklak-juknis (petunjuk pelaksanaan dan teknis) program ini. Namun, berdasarkan pertemuan awal, penerima manfaat mencakup siswa dari jenjang TK, SD, hingga SMP," jelas Yusuf.

Dalam pelaksanaannya, makanan akan didistribusikan satu kali sehari. Untuk siswa TK hingga kelas 2 SD, makanan akan dikirim dari dapur pukul 07.30. Sementara itu, siswa kelas 3-6 SD dan SMP akan menerima makanan pada pukul 09.00.

"Jadi, makanan itu nantinya diangkut dari dapur sesuai jadwal tersebut," tambah Yusuf, yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB Lalu Hamzi Fikri menyatakan anggaran program MBG yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Pemprov NTB mengakalinya dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa.

"Rp 10 ribu itu pusat yang menentukan. Artinya, kami harus menyesuaikan dengan produk lokal yang ada. Kami harus memastikan nilai gizi yang dikonsumsi tetap terpenuhi meski dengan anggaran yang minim," kata Fikri.

Fikri menjelaskan, Pemprov NTB akan memanfaatkan hasil peternakan dan perikanan daerah sebagai sumber protein. Bahan pangan lokal lainnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, vitamin, dan mineral.

"Kombinasi empat sehat, dan syukur kalau bisa dilengkapi satu sempurna. Tapi unsur protein, vitamin, dan karbohidrat harus terpenuhi," tegasnya.

(dpw/gsp)

Jakarta: Program makan bergizi gratis akan segera dimulai. Namun program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut marak terjadinya aksi penipuan di berbagai daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis mulai diluncurkan pada Senin, 6 Januari 2025 mendatang. Untuk tahun pertama anggaran pelaksanaannya mencapai Rp7 triliun.

Sementara itu penerima manfaat sebanyak 3 juta orang pada awal, kemudian meningkat menjadi 15 juta pada Agustus, dan total keseluruhan penerima manfaat program tersebut sebanyak 19,47 juta orang.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis yang melibatkan banyak orang dan anggaran yang besar dimanfaatkan sebagian orang untuk melaksanakan kejahatan.

Penipuan atas nama MBG marak di sejumlah daerah. Di Bojonegoro, Jawa Timur terdapat orderan pemesan fiktif dengan surat berkop palsu TNI dan BGN.

Sementara di Kediri, Jawa Timur dan Magelang, Jawa Tengah, puluhan pengusaha katering menjadi korban penipuan orang yang mengatasnamakan mitra program makan bergisi gratis.

BGN memastikan bahwa pihaknya tidak pernah meminta dana atau menawarkan kerja sama berbayar terkait dengan program tersebut, dan semua layanan dipastikan gratis.

Sumber: Redaksi Metro TV

(WWD)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diluncurkan Badan Gizi Nasional 6 Januari 2025 mendatang. Untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, 937 dapur disiapkan.

"Tanggal 6 Januari rencananya (peluncuran), (disiapkan) 937 dapur di seluruh Indonesia," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional Lalu Muhammad Iwan Mahardan dikutip detikFinance, Jumat (3/1/2025).

Iwan menyebut sasaran utama pada daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), maka dapur lebih banyak di luar Pulau Jawa.

"(Dapur) paling banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasaranya," tuturnya.

Lalu juga menyebutkan target awal penerima manfaat terdiri dari anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Jumlah keseluruhan target penerima awal menyasar kepada 3 juta orang.

"Penerima manfaat tahap awal setiap dapur ada 3.000-3500 sasaranya. Sasarannya mulai usia 5 tahun, Paud, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

(astj/astj)

Kudus (ANTARA) - Program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bakal melibatkan banyak pelaku usaha katering, karena jumlah siswa yang bakal menjadi sasaran program mencapai ratusan ribu orang.

Dengan jumlah siswa yang begitu banyak, tentu jasa katering yang dibutuhkan juga harus disesuaikan. Sedangkan pemilik usaha tata boga di Kudus, Jateng, yang sudah berizin dan memiliki sertifikat laik higienis sanitasi hingga bulan Oktober 2024 sebanyak 37 pelaku usaha.

Untuk merespons program pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memperbesar alokasi peserta pelatihan kuliner untuk mendorong terwujudnya UMKM baru di bidang kuliner yang nantinya bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan menu makanan untuk program makan siang bergizi.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus Harjuna Widada bercerita bahwa uji coba sebelumnya dengan jumlah 2.599 pelajar dari empat sekolah saja membuat pihak katering yang ditunjuk harus bekerja ekstra untuk bisa memenuhi program tersebut.

Itu baru uji coba di empat sekolah, yaitu MTs Negeri Kudus, SMP 1 Gebog, SD 2 Wergu Wetan, dan SDIT Umar Bin Khathab.

Bagaimana untuk memenuhi jatah makan siang bergizi semua siswa di Kabupaten Kudus mulai dari siswa SD/MI hingga SMP/MTs yang berjumlah 127.880 siswa menjadi sasaran pelaksanaan? Tentu tidak mungkin hanya mengandalkan beberapa jasa katering yang sebelumnya ditunjuk saat uji coba.

Selain harus menyiapkan menu makanan, penyedia jasa katering juga harus mendistribusikannya ke masing-masing sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sedangkan jumlah sekolah untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Kudus sebanyak 572 sekolah dan SMP/MTs sebanyak 124 sekolah tersebar di sembilan kecamatan.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kudus juga menginisiasi pelibatan kantin sekolah untuk ikut menyediakan menu makan program yang sejak masa kampanye itu sudah menyedot perhatian publik.

Agar semua kantin sekolah di Kudus layak menjadi penyedia menu makanan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kudus berharap ada yang menyiapkan mereka agar bisa memenuhi persyaratan sebagai penyedia menu makan yang sesuai dengan program andalan pemerintahan Prabowo tersebut.

Salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan melatih pengelola kantin sekolah maupun masyarakat umum menjadi penyedia jasa katering, yakni Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK).

Selama ini, munculnya wirausaha baru di Kabupaten Kudus juga tidak terlepas dari keberadaan BLK yang melatih ribuan warga Kudus dengan berbagai bidang keahlian.

Bertepatan dengan adanya program makan siang bergizi, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus juga sudah meresponsnya dengan menyiapkan program pelatihan kerja yang berhubungan dengan tata boga atau katering.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengakui sudah memprogramkan pelatihan untuk menciptakan pelaku usaha baru di bidang katering.

Program pemerintah pusat tersebut, menurut dia, memang harus dimanfaatkan karena menjadi peluang untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Kudus.

Visi misi Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka, salah satunya program makan siang bergizi, dipastikan juga tidak hanya sekadar formalitas, tentunya bakal berlangsung lama karena bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi puluhan juta penerima.

BLK Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus tidak hanya sekadar memberikan pelatihan di bidang tata boga, melainkan membekali mereka dalam penyajian makanan yang higienis dan bergizi.

Setelah diberikan keahlian membuat aneka menu masakan, para peserta pelatihan juga akan dibantu pengurusan perizinan usahanya.

Karena usahanya bergerak di bidang tata boga, mereka juga akan dibantu pengurusan sertifikat laik higienis sanitasi jasa boga karena untuk bisa menjadi pemasok program pemerintah itu juga harus memiliki sertifikat laik higienis sanitasi.

Dinas Tenaga Kerja juga akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk dibantu pengurusan perizinan maupun sertifikat tersebut.

Untuk perizinan usahanya akan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, sedangkan pengurusan sertifikat itu melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Andini Aridewi memastikan pengurusan sertifikat cukup mudah dan tidak lama, sepanjang memenuhi persyaratan sarana dan prasarana pendukung dalam menyajikan makanan.

Dukungan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM Kudus pada tahun 2025, diperkirakan mencapai Rp4 miliar untuk berbagai jenis pelatihan, salah satunya pelatihan tata boga.

Pada tahun 2024 dengan anggaran yang sama, menyelenggarakan pelatihan untuk beberapa jenis pelatihan. Di antaranya, ada barbershop, anyaman, bordir, merajut, pembuatan jajan pasar, pembuatan kue kering, pembuatan cenderamata, pengolahan buah, pengolahan ikan, dan pijat balita.

Kemudian ada tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut, tata rias pengantin muslim modifikasi, menjahit kebaya, menjahit tas, spa therapist, pembuatan roti, make up artis, dan tata boga.

Unit Pelaksana Teknis Daerah BLK Kudus juga memiliki ruang pelatihan untuk beberapa kejuruan, seperti workshop tata busana, workshop teknik otomotif, workshop teknologi informasi dan komunikasi (TIK), workshop tata boga, workshop teknik las, workshop tata kecantikan, workshop bangunan, dan workhop teknik manufaktur.

Dari 27 program pelatihan selama 2024, BLK Kudus telah meluluskan 1.263 orang dari 1.264 pendaftar karena ada satu peserta yang meninggal dunia.

Para lulusan BLK tersebut, sebagian ada yang diterima kerja di perusahaan sekitar 300 orang, kemudian wirausaha sebanyak 656 orang, dan selebihnya masih dalam upaya mendapatkan informasinya apakah melanjutkan pendidikan atau belum bekerja.

Jika nantinya banyak lulusan pelatihan tata boga di BLK Kudus, tentunya program makan bergizi gratis di Kabupaten Kudus akan berjalan lancar karena tidak ada kesulitan mendapatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bisa memasok makanan bergizi untuk para siswa.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025