JAKARTA, investor.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, BGN akan melakukan uji coba atau pilot project program makan bergizi gratis (MBG) di 100 titik pada akhir 2024. Dadan Optimistis uji berjalan lancar karena ada komitmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merestui pendanaannya.

"Alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini," ujar Dadan. 

Menurut Dadan, uji coba program makan bergizi gratis akan difokuskan di Pulau Jawa. Pasalnya, mayoritas anak sekolah berada di Jawa.

"Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," tandas dia. dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024). 

Dadan mengatakan uji coba di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah bisa terlibat menyukseskan program makan bergizi gratis. Pasalnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis terjadi di daerah. 

"Kami sudah komunikasi dengan kementerian dalam negeri. Pemda, silahkan mengalokasikan anggarannya, tapi tidak untuk makan bergizinya, tapi untuk pengembangan infrastrukturnya," jelas dia.

Dadan pun mengatakan, BGN membutuhkan pula peluang kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk pihak ketiga untuk membangun satuan pelayanan. Namun di setiap satuan pelayanan, baik itu di bangunan khusus, di gathering, maupun di sekolah, BGN akan menempatkan tiga orang untuk bertugas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Jadwal peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah rakyat yang menggunakan lahan sumbangan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalami perubahan.

Semula, rencana groundbreaking rumah di Tangerang ini akan berlangsung pada 10 November, tetapi kini maju menjadi Jumat (1/11/2024).

Hal itu terungkap dalam Rapat Internal Kementerian PKP yang disiarkan dalam kanal YouTube Kementerian PKP pada Rabu (30/10/2024).

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa groundbreaking ini merupakan kegiatan pencanangan gerakan nasional gotong royong membangun rumah rakyat.

Rumah yang dibangun berupa rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan diberikan secara gratis.

Berdiri di atas lahan 2,5 hektar milik Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, tetapi yang membangun rumah dari perusahaan lain.

"Tanggal 1 (November) tinggal teknisnya saja. Jadi ini intinya cuma pencanangan, soal perizinan dan sebagainya nanti akan menyusul," ujar Fahri.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, acara groundbreaking rumah di Tangerang diharapkan bisa menjadi percontohan bagi pengembang-pengembang swasta.

"Acara hari Jumat itu kita akan menggerakkan gerakan gotong royong, bukan cuma seremonial saja," ucapnya.

Secara khusus, ia pun meminta agar para developer-developer besar diundang menghadiri acara tersebut. Supaya mereka tergerak hatinya dan berkenan melakukan hal yang sama.

"Developer besar tolong diundang, karena saya harap gerakan ini dimulai developer-developer besar dulu," pungkas Ara.

Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK)Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih terus dilakukan. Penyusunan SOTK sudah dilakukan sejak minggu lalu sebelum nantinya diserahkan ke Kementerian PAN-RB.

Dalam paparan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) kepada Komisi V DPR RI, terpampang rencana struktur organisasi yang akan dibentuk. Terlihat ada Menteri yang membawa Wakil Menteri. Di Bawah Wakil Menteri terdapat Inspektorat Jenderal, pusat data dan teknologi terintegrasi, dan Sekretaris Jenderal.

Untuk Inspektorat Jenderal nantinya akan ada 3 staf ahli yang membantunya. Tak hanya itu, di bawah Inspektorat Jenderal akan ada Sekretaris, Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, dan Inspektur Khusus.

Sementara itu, di bawah Sekretaris Jenderal akan ada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro Umum & Perlengkapan, Biro Keuangan dan BMN, serta Biro Kepegawaian dan Ortala.

Nantinya, di Kementerian PKP akan ada 4 Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perusahaan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Efisiensi dan Anti Korupsi.

Ada salah satu hal yang menarik perhatian yaitu Ara menyebut posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP akan diisi oleh seseorang dari Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan.Tak hanya itu, ia juga akan mengisi posisi Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PKP oleh seseorang yang berasal dari Kejaksaan Agung.

"Saya sudah minta Sekjennya dari Departemen Keuangan, Irjennya dari Jaksa Agung membuat sistem anti-korupsi bagaimana, terserah mau whistleblower atau bagaimana," katanya saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (29/10/2024).

Ditemui seusai rapat, Ara mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Ia juga menuturkan alasan posisi Sekjen dan Irjen yang diambil dari luar Kementerian PKP.

"Ya, saya sudah minta sama Ibu Menteri Keuangan (Sekjen dari Departemen keuangan) dan Irjennya dari Kejaksaan Agung," katanya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.

"Kenapa? Supaya nanti sinerginya bagus. Karena banyak nanti menyangkut manajemen anggaran dengan Departemen Keuangan. Pengawasan dengan Jaksa Agung. Saya minta dengan Jaksa Agung membuat satu sistem utuh pengawasan. Ada whistleblower, ada segala macam bentuk strategi. Silakan dari awal," jelasnya.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada lagi pembangunan perumahan eksklusif.

Oleh karena itu, untuk mencegahnya bisa dimulai dengan melaksanakan edukasi kepada para pengembang.

"Kita bisa jelaskan edukasi tujuannya apa? Kita kan orang-orang pinter tuh bisa diedukasi dan punya hati ya," ungkap Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ara pun membeberkan mengapa tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia. Ini disebabkan oleh perbedaan suku, etnis, ras, maupun agama.

"Jadi, kita harus punya filosofis itu yang kuat. Nah, itu juga tampak dari perumahan-perumahan kita," tambah dia.

Sebagai contoh, dia meminta kepada para pengembang agar setiap perumahan dibangun dengan adanya tempat-tempat beribadah.

"Perumahan-perumahan itu kalau bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi, itu suatu hal yang baik ya, jadi enggak eksklusif," lanjutnya.

Selain itu, Ara juga menekankan pemerintah tidak ingin menciptakan lingkungan perumahan yang terkesan seperti negara di dalam negara.

Maka dari itu, langkah pembangunan ke depan harus menghindari kesan tersebut.

"Kita tidak mau bikin negara di dalam negara. Jadi, kita juga harus mulai dengan sesuatu yang baik, yang tidak eksklusif," tuntas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Tegaskan Tak Ada Lagi Perumahan Eksklusif yang Dibangun Pengembang", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/29/113000121/prabowo-tegaskan-tak-ada-lagi-perumahan-eksklusif-yang-dibangun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memamparkan rancangan struktur kementeriannya.

Ia mengatakan sejauh ini direncanakan akan ada empat direktorat jenderal (ditjen), yakni Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembangunan Perumahan, dan Ditjen Rumah Swadaya.

"Jadi enggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen bolak balik, kita membuat yang sederhana," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Senin (28/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia masih harus berdiskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terkait struktur organisasi kementeriannya.

"Hari Kamis saya akan diterima Menpan RB karena SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) ini harus ditandatangani oleh presiden (Prabowo Subianto)," katanya.

Maruarar juga memaparkan kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025. Padahal kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya.

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Ara memaparkan anggaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

KOMPAS.com - Proses perizinan dinilai telah menjadi permasalahan utama dan darurat bagi sektor properti di Indonesia.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan, permasalahan perizinan telah menjadi perhatian serius.

Sebab, lambatnya proses ini dapat menghambat pengembangan properti di Indonesia, termasuk program 3 juta rumah yang diusung Prabowo.

"Pak Joko Suranto dari REI memberikan informasi ada izin Amdal 1,5 tahun atau 2 tahun. Satgas sangat concern sekali soal perizinan," ujar Bonny dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah pada Senin (28/10/2024) dikutip dari kanal Youtube Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Sehingga menurut dia, permasalahan pertama dalam sektor properti bukanlah pembiayaan, melainkan perizinan.

Untuk itu, Satgas Perumahan telah memberikan rekomendasi agar proses perizinan dipercepat.

"Perizinan kita maksimumkan 14 hari, itu rekomendasi kepada Presiden dan Pak Menteri," pungkasnya.

Enggartiasto Lukita, mantan Ketua Umum REI pertama menambahkan, proses perizinan yang lambat ini dampak dari Undang-Undang Otonomi Daerah.

"Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah prima, tetapi persoalan pada waktu meng-enter ini tangannya suka kaku," katanya.

Ia mengaku pernah mengusulkan kepada Kementerian Investasi untuk memberikan batas waktu. Misalnya proses melebihi batas waktu, maka perizinan dianggap selesai dan terbit.

"Sebab kalau tidak, maka semua ini akan sia-sia. Ini (perizinan) adalah salah satu biaya yang tinggi yang terpaksa itu dibebankan kepada konsumen," tutupnya.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun yang akan mulai dilakukan pada awal 2025. Akan tetapi, ada sederet catatan dari pengembang untuk program tersebut.

Dalam program 3 juta rumah, nantinya ada 1 juta yang dibangun di perkotaan dan 2 juta dibangun di perdesaan. Untuk pembangunan rumah di perdesaan, pengembang mengatakan perlu diperhatikan beberapa hal, salah satunya material bangunan.

Ketua Umum Appernas Jaya, Andriliwan Muhamad menuturkan untuk membangun rumah di perdesaan masih sulit mendapatkan material bangunan, contohnya pasir dan semen. Ia mengatakan, hal itu berdasarkan pengalamannya membangun rumah subsidi di beberapa wilayah perdesaan, seperti di NTT, Papua, maupun di Serang.

"Sangat sulit kalau di desa. Apalagi kalau kita di Papua, di NTT, kita susah sekali kalau mau cari pasir. Mau cari semen itu sangat mahal di sana," katanya saat ditemui di sela-sela acara Diskusi Program 3 Juta Rumah di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (28/10/2024).

Walau demikian, pihaknya akan tetap mendukung program 3 juta rumah. Namun, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan dari sisi material bangunan dan juga perizinan bangunan agar lebih dipermudah.

"Cuma kami menegaskan tolong yang diutamakan itu adalah bagaimana pemerintah bisa mengontrol material dan kemudian perizinan. Itu dua saja, kalau masalah SDM bisa kita bantu teman-temannya," ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdilah menuturkan pihaknya mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Akan tetapi, ia membeberkan sejumlah catatan, salah satunya kejelasan penerima bantuan pembangunan rumah di desa.

Junaidi mengungkapkan, saat ini masih belum jelas siapa saja target sasaran dari pembangunan 2 juta rumah di perdesaan maupun rumah seperti apa yang akan dibangun di sana. Ditambah lagi, kriteria calon penerima bantuan juga masih belum jelas hingga saat ini.

"Saya punya pertanyaan, di desa konsumennya siapa? Dan siapa yang bangun? Terus gimana logistik untuk ke desa-desa? Tidaklah gampang, medannya itu tidaklah gampang," katanya kepada wartawan.

Di sisi lain, pemerintah juga akan menggunakan lahan sitaan untuk dibangun rumah maupun rumah susun. Namun, menurut Junaidi hal tersebut masih harus dipastikan lagi legalitas lahan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kan kalau developer tidak akan tertarik (bangun rumah) kalau tidak ada pembiayaan dari perbankan, perbankan akan tertarik (memberi pembiayaan bangun rumah) kalau jaminannya jelas, legalitasnya. Kalau tanah sitaan, apakah nanti bisa jadi gugatan lagi? Terus tanah negara apakah nanti bisa terus jadi pemiliknya? Yang pasti kan nggak bisa dimiliki," paparnya.

"Akan lebih cocok kalau tanah negara, tanah sitaan, untuk rumah sewa. Tanah negara lebih cocok penghuninya sewa, realistis. Tapi kalau untuk transaksi jual beli saya yakin tidak bisa," tambahnya.

Maka dari itu, ia menyarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bisa mengajak diskusi para pengembang perumahan terutama pengembang rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini supaya pemerintah bisa mendapatkan masukan terkait pembangunan hunian.

"Karena pengembang ini sudah paham benar kondisi lapangan, birokrasi, suplier, konsumen, dan lainnya. Tentunya kalau hal-hal teknis begini (kalau) kami tidak diajak bicara, sangat disayangkan nanti programnya kurang tersupport," ujar Junaidi.

"Artinya sampai sekarang asosiasi belum pernah diajak bicara. Jadi karena kami yang tahu persis seperti apa di lapangan, selayaknya Bapak Menteri melibatkan kami untuk berdiskusi," pungkasnya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyumbangkan 2,5 hektare tanah miliknya di Tangerang. Tanah tersebut akan dibangun perumahan oleh pengembang Agung Sedayu.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengumumkan akan mengundang pengusaha untuk menghadiri groundbreaking pembangunan perumahan pada tanggal 10 November 2024 mendatang.

"Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri 10 November saya akan undang pengusaha. Saya berikan 2,5 hektare tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, bangunannya dan juga isinya," ujar Ara dalam paparan di Diskusi Tiga Juta Rumah di Auditorium PUPR, Senin (28/10/2024).

Hal itu dilakukannya sebagai contoh kontribusi dalam pembangunan 3 juta rumah. Ia mengajak semua pihak untuk ikut gotong royong membangun rumah untuk rakyat.

Rencananya, tanah sumbangan tersebut akan dibangun rumah untuk rakyat selama delapan bulan. Ia pun membangun rumah untuk diberikan secara gratis kepada ratusan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Mudah-mudahan 8 bulan lagi kita sudah bisa serahkan ke berapa ratusan masyarakat di situ dan saya minta menjadi model. Nanti mungkin 10 persennya TNI berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah," jelasnya.

Melalui sumbangannya, ia mencontohkan model kontribusi, yakni menyumbangkan tanah sementara pembangunan dari perusahaan swasta lainnya. Hal ini bisa menjadi salah satu skema Corporate Social Responsibility (CSR).

"Nanti saya perlu sekali di sini ada kerja sama CSR, modelnya macam-macam. Nanti ada tanah dari bank atau sitaan dari siapa, yang bangun bisa kita. Kalau model di Tangerang, tanahnya dari swasta yang bangun swasta, kemudian diserahkan gratis kepada rakyat," tuturnya.

Usai paparannya, ia mengungkapkan kepada awak media bahwa tanah sumbangannya akan dibangun dan diisi oleh perusahaan pengembang swasta, yakni Agung Sedayu.

"Skemanya macam-macam, ada yang saya buat tanggal 10 November groundbreaking di Tangerang, tanahnya milik perusahaan (Maruarar). Nanti yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," pungkasnya.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto, bahwa tidak ada lagi pembangunan perumahan eksklusif.

Oleh karena itu, untuk mencegahnya bisa dimulai dengan melaksanakan edukasi kepada para pengembang.

"Kita bisa jelaskan edukasi tujuannya apa? Kita kan orang-orang pinter tuh bisa diedukasi dan punya hati ya," ungkap Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ara pun membeberkan mengapa tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia. Ini disebabkan oleh perbedaan suku, etnis, ras, maupun agama.

"Jadi, kita harus punya filosofis itu yang kuat. Nah, itu juga tampak dari perumahan-perumahan kita," tambah dia.

Sebagai contoh, dia meminta kepada para pengembang agar setiap perumahan dibangun dengan adanya tempat-tempat beribadah.

"Perumahan-perumahan itu kalau bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi, itu suatu hal yang baik ya, jadi enggak eksklusif," lanjutnya.

Selain itu, Ara juga menekankan pemerintah tidak ingin menciptakan lingkungan perumahan yang terkesan seperti negara di dalam negara.

Maka dari itu, langkah pembangunan ke depan harus menghindari kesan tersebut.

"Kita tidak mau bikin negara di dalam negara. Jadi, kita juga harus mulai dengan sesuatu yang baik, yang tidak eksklusif," tuntas dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan non-definitif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut Kementerian PKP belum mendapat anggaran pelaksanaan program 3 juta rumah.

Anggaran yang dimiliki Kementerian PKP saat ini masih sebesar Rp5,07 triliun, yang merupakan pagu anggaran Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2025.

“Anggaran ini jangan dilihat sebagai anggaran kementerian ya, itu [Rp5,07 triliun] anggaran Ditjen Perumahan pada Kementerian PUPR untuk 2025, “ tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Dengan demikian, tambah Iwan, alokasi anggarannya masih difokuskan untuk menyelesaikan beberapa proyek kontrak tahun jamak (multi year contracti/MYC).

Dia juga menjelaskan, hingga saat ini pihaknya juga belum secara rinci merumuskan berapa kebutuhan anggaran Kementerian PKP untuk membangun 3 juta rumah. Pasalnya, saat ini pihaknya masih terlebih dahulu fokus merumuskan struktur Kementerian PKP terlebih dahulu.

Apabila hal tersebut rampung dilaksanakan, barulah pejabat terstruktur Kementerian PKP bakal merumuskan kebutuhan anggaran program, termasuk proyek 3 juta rumah.

“Belum [ada anggaran program 3 juta rumah], ya makannya kita harapkan ini Pak Menteri membuka struktur, struktur kita selesaikan dan jadi, baru nanti struktur organisasi membentuk struktur program, nanti struktur program itu [selesai dibuat] baru anggaran,” tambahnya.

Meski belum mengantongi anggaran tambahan sepeserpun, sebelumnya Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku bakal segera melakukan groundbreaking program 3 juta rumah dengan menggunakan anggaran dan koneksi pribadi.

Ara memastikan, pihaknya bakal menyumbang lahan seluas 2,5 hektare (Ha) di wilayah Tangerang. Untuk eksekusinya dirinya bakal menggaet pengembang raksasa Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma (Aguan).

“Tanahnya dari perusahaan kami, yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Lebih detail, Ara menyebut proses groundbreaking perdana program tiga juta rumah itu bakal dilakukan pada 10 November 2024.

Dia menjelaskan, nantinya rumah-rumah tersebut tak akan disewakan atau dijual. Melainkan pemerintah murni menyediakan rumah layak bagi masyarakat secara gratis.

“[Dibangun] buat siapa? Ya buat rakyat. Lalu mau disewakan atau dijual? Mau dikasih saja,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar foto dirinya tidak terpampang di kantornya selama dirinya menjabat sebagai menteri.

"Saya enggak pasang foto saya. Selama saya jadi Menteri, tidak boleh ada foto saya," ungkap Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, dia bekerja berada di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, saat berdiksui dengan para pengembangan dan stakeholdersperumahan Ara mengungkapkan sejumlah penghambat sektor perumahan.

Satu di antaranya adalah korupsi dan pungutan liar (pungli) yang membuat harga rumah menjadi mahal.

Menurut dia, korupsi dan pungli pasti melibatkan oknum dari pejabat di pemerintahan, pengusaha, dan sebagainya.

Adanya pungli yang dibebankan kepada pengusaha, tentunya akan berdampak terhadap biaya yang perlu dikeluarkan oleh konsumen perumahan.

"Kalau gak ada pungli lagi kan harusnya (harga rumah) buat konsumennya makin turun," ujar Ara.

Untuk itu, Kementerian PKP juga akan segera membentuk call center pengaduan untuk dapat mengatasi permasalah korupsi dan pungli.

Sehingga, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk dapat memiliki rumah bisa menjadi murah.

"Bayangkan kalau kita dapat tanah murah atau tanah gratis, efisiensi anggaran, tidak ada korupsi, keterbukaan publik, saya rasa nanti pertama kali di Indonesia harga-harga rumah bisa turun," tuntas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ikut mengintegrasikan pembangunan jaringan gas (jargas) dengan pembangunan perumahan.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, hal tersebut diperlukan agar pembangunan jargas rumah tangga kian masif. Apalagi target sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta sambungan rumah (SR).

Sementara itu, capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir 2024 ini.

"Kementerian Perumahan juga bagaimana mengintegrasikan fasilitas jargas ini di perumahan-perumahan, di apartemen, ini kita perlu juga," kata laode dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Laode pun mengaku bakal segera mengirim surat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun, surat tersebut terkait koordinasi antar kementerian.

Terlebih, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini memiliki program untuk membangun 3 juta rumah.

Kendati, Laode mengatakan, pihaknya tak mengejar target sambungan jargas pada 3 juta rumah tersebut. Dia menyebut pihaknya hanya ingin mengejar target 2,5 juta sambungan jargas tahun ini.

"Karena itu sudah dicanangkan harus dicapai di RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional] sebelumnya. Nah, sekarang kita belum sampai," ucapnya.

Selain koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pihaknya juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong pembangunan jargas.

Adapun, koordinasi itu untuk meminta Kementerian BUMN menyusun mekanisme subsidi jargas yang anggarannya dapat berasal dari alokasi subsidi LPG 3 kg.

Tak hanya itu, Laode juga mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta kementerian tersebut menerbitkan surat edaran kepala daerah guna mendorong penerbitan kebijakan yang mewajibkan pembangunan jargas.

Laode juga ingin Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepala daerah terkait kebijakan pengurangan pungutan daerah dalam pengembangan jargas.

"Kalau dari Kementerian Dalam Negeri kami perlu, kami butuh agar di pemda-pemda itu ada suatu peraturan daerah yang mendukung proses pengembangan jargas karena kalau tak diatur pemda prosesnya gak seragam, pemda melihat berbeda-beda terkait jargas ini," kata Laode.