SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan sekitar 16.000 unit rumah subsidi pada 2025, sebagai bagian dari kontribusi terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah.

Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, dengan pendapatan bulanan maksimal Rp 8 juta, dan akan dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng dan Forum Komunikasi (Forkom) Pengembang Jawa Tengah.

Kepala Disperakim Jateng, Arief Djatmiko, menyampaikan bahwa program rumah subsidi tidak hanya akan mencakup pembangunan rumah baru, tetapi juga akan melibatkan kegiatan rehabilitasi melalui Bantuan Stimulan Swadaya (BSPS).

“Tahun kemarin di Jawa Tengah itu pengembang melakukan pembangunan sampai dengan 14.000 lebih sedikit, dari kuota 200.000. Nah, tahun ini secara nasional kuotanya kemungkinan besar memang akan meningkat, dari informasi yang kami terima ada sekitar 350.000. Kesiapan kita di Jawa Tengah kami sudah konsolidasi dengan Forkom Pengembang Jawa Tengah,” ujar Arief, Senin (14/4/2025).

Arief menyebutkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan 1.600 pengembang di Jateng untuk mempercepat realisasi target.

Pihaknya optimistis jumlah rumah subsidi yang dibangun di Jateng bisa mencapai hingga 20.000 unit.

“Kita komunikasi dengan Forkom. Mereka siap untuk melakukan dukungan pembangunan rumah subsidi 15.000 – 16.000. Kami di Pemprov memang masih mendorong terus agar kemampuan membangunnya paling tidak di angka 20.000,” imbuhnya.

Skema pembangunan rumah subsidi

Pembangunan rumah subsidi ini akan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan bunga lima persen dan harga maksimal Rp 166 juta.

Arief menambahkan bahwa skema ini menyasar masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 7 juta untuk lajang, dan Rp 8 juta untuk pasangan keluarga.

Selain itu, Pemprov Jateng juga menyiapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di 32 kabupaten/kota sebagai bentuk insentif untuk pengembang.

Tak hanya fokus pada kuantitas, Pemprov juga mendorong aspek keberlanjutan melalui penggunaan material ramah lingkungan.

Arief memaparkan bahwa pembangunan akan menggunakan material Fly Ash Bottom Ash (FABA)—produk olahan limbah batubara dari PLTU yang ada di Jateng.

“Walaupun belum luas, kita terus sosialisasikan dan kita juga ingin sampai dengan UMKM-UMKM itu bisa memproduksi material bangunan yang green dari pabrik. Kira-kira itu dukungan kepada pemerintah pusat," kata dia.

"Dalam bentuk yang lain kami juga ada pembangunan baru untuk backlog, untuk bencana, dan untuk relokasi karena program pemerintah,” imbuhnya

Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan...,

Jambi (ANTARA) - Melanjutkan komitmennya dalam mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan survei bakal lokasi untuk pembangunan dapur MBG di Provinsi Jambi.

"Survei dilakukan pihak Kementerian PU serta EVP Divisi Perencanaan Jalan Tol Hutama Karya, Iwan Hermawan di Komplek PU Pasir Putih, Provinsi Jambi, pada Senin (14/4) dimana survei lokasi ini merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepakatan untuk Program Makan Bergizi Gratis pada beberapa waktu lalu antara Kementerian PU dan Hutama Karya," kata Staf Ahli Menteri PU, Triono Junoasmono, di Jambi Selasa.

“Kami telah melihat lokasinya dimana cukup relatif bagus tanahnya dan sudah ditunjukkan draft desain dari denah lokasi dapur yang nantinya desain hingga perizinan kepada pemerintah daerah akan ditindaklanjuti oleh teman-teman balai disini dan harapan kami setelah perizinan selesai, bisa segera dilaksanakan pembangunan oleh Hutama Karya," katanya.

Walikota Jambi juga mendukung dan berharap dapur ini menjadi percontohan untuk dapur MBG di wilayah lainnya.

Sementara itu Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan bahwa Dapur MBG akan dibangun di atas tanah seluas 28 x 70 meter di Kelurahan Pasir Putih, Kota Jambi, Provinsi Jambi dimana lahan itu milik Kementerian PU dengan dilengkapi akses jalan selebar 3,9 meter.

Setelah di survei, lokasi bakal dapur MBG ini cukup strategis dimana hanya sekitar lima menit dari Bandara Sultan Thaha Saifuddin di Jambi dan 50 menit dari Gerbang Tol Muaro Sebapo Tol Bayung Lencir – Tempino yang akan mempermudah akses distribusi bahan pangan.

Lebih lanjut Adjib menambahkan bahwa Dapur MBG akan dilengkapi dengan dua area yakni area dapur yang meliputi area loading bahan makanan, Gudang bahan makanan, area produksi, hingga area pencucian bahan maupun alat makan dan produksi, serta area staf seperti ruang kerja, area sterilisasi, hingga area loker dan toilet, termasuk dilengkapi dengan halaman dan area parkir.

“Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan sehingga dapat memberikan manfaat langsung atas Program Makan Bergizi Gratis,” kata Adjib Al Hakim.

Pada Maret 2025, Hutama Karya menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis yakni dengan Kementerian PU untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis senilai maksimal Rp3,6 miliar, serta dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan peralatan dapur umum dan kendaraan pengangkut senilai Rp835 juta.

Sinergi antar lembaga ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam RPJMN 2025-2029.

Jambi terpilih sebagai salah satu lokasi pilot proyek bersama Jawa Tengah dan Jawa Barat karena memenuhi kriteria pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, dan ternak.

Pasca survei lokasi, Hutama Karya akan intensif melakukan koordinasi perizinan hingga konstruksi serta menganalisis skema penyaluran program TJSL dan kebutuhan peralatan agar tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dikutip Antara, Selasa, 15 April 2025.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Cara: CEO Forum RI-Qatar Dorong Investasi Perumahan bagi MBR

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata dia.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujar dia.

(KIE)

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan berkomitmen dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta berbagai pihak terkait.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Yassierli dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

MoU tersebut mengusung sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional, yang ditandatangani di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Senin (14/4/2025).

“Kemenaker tentu siap dan berkomitmen untuk mendukung program MBG. Prospek program ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar,” ujar Yassierli melalui siaran persnya, Selasa (15/4/2025).

Ia menegaskan bahwa berbagai fasilitas milik Kemenaker, seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK), serta Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dapat dioptimalkan.

Fasilitas tersebut dapat difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kemenaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mendukung pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja yang terlibat. Kami yakin MBG akan berjalan sukses apabila didukung oleh tenaga yang memiliki kompetensi sesuai standar,” imbuh Yassierli.

Ia berharap, sinergi tersebut dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan responsif terhadap isu gizi.

Selain itu, diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang sehat, produktif, dan kompetitif.

Program investasi SDM terbesar

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa MBG merupakan program investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar dari pemerintah.

Program MBG, kata dia, membutuhkan dukungan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dengan target pendirian 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, program MBG diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

“Setiap SPPG memiliki tiga pegawai fungsional, yaitu kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (satpel), ahli gizi, dan ahli akuntansi,” ujar Dadan.

Selain itu, lanjut dia, terdapat para relawan yang bertugas memasak, memotong bahan makanan, dan membersihkan dapur. Total tenaga kerja langsung per SPPG bisa mencapai 50 orang.

Hingga April 2025, sudah terbentuk 1.072 SPPG. Artinya, saat ini telah ada 1.072 kepala SPPG, 1.072 ahli gizi, dan 1.072 ahli akuntansi yang aktif bekerja.

“Dampak MBG juga sangat terasa bagi ibu rumah tangga usia 40–45 tahun. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan, kini bisa memperoleh gaji sekitar Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG,” tambah Dadan.

Ia juga menyampaikan, keberadaan SPPG mampu mendorong terbentuknya 15 wirausaha baru di sektor pangan.

Wirausaha tersebut mencakup pemasok daging, telur, buah-buahan, sayuran, tepung, dan susu. Termasuk juga pelaku usaha pengelolaan minyak jelantah dan limbah atau sampah organik.

UNGARAN, KOMPAS.com - Suasana penuh semangat menggema di SD Negeri Gondoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, pada Selasa (15/4/2025), saat ratusan siswa melantunkan doa sebelum menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, menu yang tersaji di food tray telah habis disantap oleh para siswa.

Salah satu siswa, Harvey Alsya Fathan, yang duduk di kelas VI, mengungkapkan kebahagiaannya.

"Ini ada makanan favorit saya, tahu dan kacang panjang. Saya memang suka sayuran, kalau yang galantin doyan tapi kurang suka," ujarnya.

Harvey juga menambahkan bahwa ia menikmati program MBG karena dapat makan bersama teman-teman sekelas.

"Ya rasanya senang saja, bersama teman-teman makan bersama. Menunya juga enak, kemarin ada bistik dan buah," kata dia.

Siswa lainnya, Afkarina Akmal, berharap program ini dapat mengurangi kekurangan gizi di Indonesia.

"Kalau ada program ini ya bersyukur. Tapi ada kurangnya, tidak ada minumnya. Kalau ada susu ya lebih baik," ungkapnya.

Program MBG dilaksanakan Senin-Jumat

Kepala Sekolah SD Negeri Gondoriyo, Deni Kumara Aji, menjelaskan bahwa program MBG dilaksanakan setiap Senin hingga Jumat untuk 283 siswa.

"Kami menjadikan program MBG ini juga sebagai sarana pembelajaran untuk pembentukan karakter anak," ujarnya.

Deni menekankan pentingnya mengajarkan rasa syukur kepada siswa melalui makanan yang dihidangkan.

"Perjalanan menjadi makanan itu kan dari petani, kemudian dimasak, lauknya juga begitu, semua melalui proses panjang," tambahnya.

Meskipun Deni tidak mendapat pemberitahuan terkait menu yang disajikan, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah para siswa menikmati makanan tersebut dan mendapatkan nutrisi yang cukup.

"Ini masih kurang menjadi lima sempurna, karena tidak ada susunya," ungkapnya.

Program MBG di Kabupaten Semarang diluncurkan oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, di SD Negeri Gondoriyo pada Senin (14/4/2025).

Program MBG perdana di Semarang

Ngesti berharap program ini dapat meningkatkan mutu gizi para siswa, sehingga mereka dapat lebih mudah belajar dan semakin pintar.

"Ini yang pertama di Kabupaten Semarang. Semoga bermanfaat bagi para siswa," ujarnya.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Jambu, Hilda Rafika Sitadewi, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan makan bergizi gratis untuk 3.328 siswa di Kecamatan Jambu.

Mereka berasal dari 18 sekolah, terdiri dari empat PAUD/kelompok belajar, lima TK, lima sekolah dasar, tiga SMP, dan satu SMK.

Hilda menambahkan, berdasarkan pendataan, lebih dari 4.000 siswa diperkirakan akan menerima manfaat dari program MBG di Kecamatan Jambu, sehingga direncanakan akan ada penambahan satu SPPG lagi.

Untuk melayani siswa penerima manfaat di seluruh Kabupaten Semarang, direncanakan akan ada 54 titik SPPG.

"Pelayanan diberikan lima hari kerja setiap minggu. Hari libur dan tanggal merah tidak ada pelayanan," kata Hilda.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka opsi melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya, agar semakin banyak siswa dapat menerima manfaat program.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam pertemuan bersama Gubernur dan Bupati Jawa Timur di Graha Mandiri, Jakarta pada Senin (14/4).

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat, itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas.

Menurutnya, konsep hybrid bisa melibatkan kantin sekolah untuk program MBG. Hal ini diharapkan mampu memperluas cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Terlebih, saat ini ada anggaran untuk mempercepat MBG secara masif.

Khofifah menilai, kantin sekolah dalam ekosistem MBG bisa menjadi dapur sehat.

"Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," pungkas Khofifah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai dipercaya oleh masyarakat internasional.

"Saya hanya mau sampaikan pesan bahwa Danantara mulai dipercaya oleh masyarakat internasional," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut terlihat dalam komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar kepada Danantara.

"Qatar itu bukan negara yang main-main, negara yang sangat maju, negara yang sangat kuat ekonominya, pusat salah satu pusat keuangan dunia. Saya melihat sendiri, menurut saya suatu peristiwa yang membuat kita harus bangga bahwa visi-visi Presiden RI Prabowo Subianto sekarang sudah mulai disambut dengan positif oleh pasar," kata Ara.

Sebagai informasi, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa komitmen investasi bersama antara Indonesia dan Qatar akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas, di antaranya ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, infrastruktur digital, kesehatan, hingga pariwisata.

Indonesia bersama Qatar telah menyepakati​​​​​ komitmen investasi bersama sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), yang mana sebesar 2 miliar dolar AS dari Qatar dan 2 miliar dolar AS dari Indonesia.

Pandu memastikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Qatar telah menghasilkan komitmen bersama antara Qatar dan Indonesia untuk membentuk investment fund bersama senilai 4 miliar dolar AS.

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan komitmen investasi senilai 2 miliar dolar AS dari Qatar, sebagai dana bersama Indonesia-Qatar yang difokuskan untuk mendukung pembangunan dan proyek strategis.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto seusai menghadiri Pertemuan CEO Forum di Doha, Qatar pada Minggu (13/4), yang diinisiasi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Presiden Prabowo menekankan komitmen itu merupakan tindak lanjut dari upaya diplomasi ekonomi Indonesia, serta sinyal positif dari Qatar atas kerja sama yang semakin erat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Danantara mulai dipercaya oleh masyarakat internasional

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada kemungkinan program Makan Bergizi Gratis melibatkan kantin sekolah. Hal itu bertujuan agar semakin banyak anak yang bisa menerima manfaat dari program tersebut.

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Hal ini disampaikannya usai rapat dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (14/4).

Ketua Umum PAN ini mengatakan konsep hybrid nantinya bakal melibatkan kantin sekolah untuk program tersebut. Hal itu diharapkan mampu mempercepat cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Menurutnya, kantin sekolah bisa menjadi dapur sehat.

"Terkait dengan MBG, kita sebetulnya punya ruang untuk melakukan percepatan secara lebih masif karena anggarannya juga ada. Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," tutup Khofifah.

Simak juga Video: Respons Pemerintah soal Omzet Pedagang Kantin Menurun Imbas MBG

(ega/ega)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meyakini jika Ooredoo Group Qatar tertarik pada program 3 Juta Rumah.

"Jadi kita meeting-nya sudah One on One Meeting, sudah tajam dan dia (Ooredoo Group Qatar) mau datang ke sini," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia jika Ooredoo Group Qatar sudah pernah berinvestasi di Indonesia sehingga mengerti bagaimana proses bisnis di Indonesia,

"Kenapa dengan Ooredoo Group? Karena Ooredoo Group sudah pernah investasi di sini. Jadi dia sudah mengerti bagaimana proses bisnis di sini," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Chief Legal, Regulatory and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar.

Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara.

Salah satu lahan strategis yang ditawarkan adalah lahan eks BLBI di Karawaci Kabupaten Tangerang Banten yang memiliki total luas 3,7 hektare.

"Saya yakin dia tertarik," kata Ara.

Pada pertemuan itu juga meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerjasama investasi melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP meyakini Ooredoo Qatar tertarik pada Program 3 juta Rumah

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan dugaan kecurangan dalam pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim (Timor-Timur) di Kabupaten Kupang, NTT. Sebanyak 2.100 unit rumah dibangun tidak sesuai rencana kerja dan syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan menemukan sejumlah dugaan bahwa ada kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi Eks Pejuang Tim Tim di Kupang, NTT," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Ara menegaskan rumah bagi eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero). Ia telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya.

Ara meminta agar BUMN yang membangun perumahan tersebut bisa melakukan perbaikan. Kemudian, BUMN tersebut juga perlu menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur, di mana Presiden Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ucapnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa tim dari Inspektorat Jenderal sudah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana. Hasil tinjauan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, aspek fondasinya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari shop drawing-nya, seharusnya kedalaman fondasi 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Namun, kenyataannya melalui video dan foto yang diterima, kedalaman fondasi hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter dari beton.

Kedua, ia menyebutkan pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya tidak maksimal. Hal ini menyebabkan bangunan mudah begitu turun. Ketiga, banyak rumah mengalami keretakan pada bagian dinding.

Keempat, terdapat banyak genangan air ketika hujan turun lantaran airnya tidak mengalir dengan baik. Hal itu dikarenakan elevasi yang seharusnya 30 centimeter justru rata dengan tanah.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks pejuang Tim-tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," katanya.

Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP dan akan memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya, dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks Pejuang Tim-tim," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta: Citereup merupakan salah satu kecamatan di Bogor. Kabupaten Bogor menjadi salah satu kawasan yang diminati pencari properti.

Transportasi mudah diakses beragam menjadi alasan masyarakat mencari rumah murah di Bogor. Selain transportasi yang beragam, harga rumah yang ditawarkan di sini juga masih terjangkau.

Jika kamu ingin tinggal di Citeureup, berikut ini lima rekomendasi rumah murah mulai dari Rp148 jutaan yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Citeureup

Perumahan subsidi di Citeureup. Foto: SiKumbang PUPR

1. Puri Harmoni Pasirmukti

Rumah ini berlokasi di Gunungsari, Citeureup, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Harmoni Bangun Multiguna dengan jumlah unit yang tersedia sebanyak 96 unit.

Rumah dengan harga Rp148,5 juta dengan luas bangunan 28 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng beton, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Bumi Citeureup Asri

Perumahanini berlokasi di Gunungsari, Citeureup, Kab Bogor, Jawa Barat yang dibangun oleh Sumit Jaya Abadi. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 7 unit.

Rumah subsidi mulai dari Rp158,5 juta dengan luas bangunan 22 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap baja ringan, dinding batako single, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Puri Harmoni Pasirmukti Perluasan

Perumahan yang dibangun oleh Harmoni Bangun Multiguna dan berlokasi di Pasirmukti, Citeureup, Kab Bogor, Jawa Barat ini menyediakan 59 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp185 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 28 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap baja ringan dan genteng, dinding batako plester aci dan cat, lantai keramik 40/40, serta pondasi pasangan batu kali.

4. Olga Sejahtera Residence

Perumahan ini berlokasi di Gunungsari, Citeureup, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Kreasi Inti Persada. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 35 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp168 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 28 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap menggunakan kontroksi baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik 30x30 warna putih, serta pondasi batu belah dan cor beton.

5. Puri Lavender Tarikolot

Berlokasi di Tarikolot, Citeureup, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Mahaloka Ayala Raya dengan jumlah unit tersedia sebanyak 2 unit.

Rumah dengan harga Rp168 Juta dengan luas bangunan 22 meter persedi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan, dinding batako plester, aci, cat tembok, dan keramik lantai serta batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil bos Lippo Group John Riady. Pemanggilan itu terkait dengan permasalahan konsumen Meikarta yang hingga kini belum mendapatkan unitnya.

Ara juga mengaku sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait polemic Meikarta dan rencana pemanggilan John Riady tersebut. Menurutnya Prabowo mendukung agar hak masyarakat harus dipenuhi.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden, Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," tegasnya di Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ara melanjutkan, terkait masalah Meikarta dai mengakui sudah banyak aduan yang dia terima. Aduan tersebut dia terima dari berbagai lembaga seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Kementerian PKP sendiri sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan konsumen Meikarta dan Meikarta itu sendiri. Ara berniat untuk bertemu langsung dengan John Riady Minggu lalu, namun pertemuan ibatalkan karena John masih berada di luar negeri.

"Ya, kita sudah sampaikan, karena kemarin kan Pak John Riady, WA saya, dia lagi di luar negeri. Oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda datang," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jendral Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan dirinya sudah bertemu dengan Direktur Lippo Group, induk pengembang Meikarta, John Riady. Seharusnya, mereka bertemu lagi pada Rabu (26/3) lalu, tetapi John Riady berhalangan hadir.

Pada 26 Maret lalu Ara juga sudah bertemu dengan para konsumen Meikarta yang hingga kini belum mendapatkan unit. Seperti misalnya Yosafat (30), dia mengaku belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.

"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

(das/das)