KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai bentuk dukungan konkret, Tito telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta meminjamkan tanah milik pemda kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diharapkan mengusulkan tiga titik lokasi lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi SPPG di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025), Tito menegaskan, program tersebut harus didukung agar bisa segera direalisasikan.

“Artinya, program-program Kepala Badan Gizi Nasional harus dipercepat pelaksanaannya,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Tito menjelaskan, selain untuk pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Setiap unit SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 50 orang relawan untuk penyelenggaraan kegiatan masak-memasak MBG.

“Ini bisa menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi,” kata Tito.

Lebih lanjut, program MBG dinilai mendukung pembentukan ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Mendagri meminta pemda mengalokasikan hasil efisiensi anggaran untuk mendukung program ini.

“Ini harus cepat direalisasikan agar terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Peran strategis pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan Mendagri terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya melalui pinjam pakai lahan milik pemda.

Ia menegaskan bahwa pemda memiliki peran strategis dalam menyukseskan program tersebut.

Menurut Dadan, setidaknya terdapat tiga peran utama pemda. Pertama, pengembangan infrastruktur dapur umum atau SPPG.

Kedua, pembinaan potensi sumber daya lokal untuk penyediaan bahan baku, seperti beras, telur, daging, sayuran, susu, dan buah. Ketiga, penyaluran makanan bergizi kepada kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan melibatkan kader Posyandu.

“Dengan SPPG yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar setiap hari. Ini bisa menjadi potensi ekonomi lokal,” ujar Dadan.

Ia juga menyampaikan, BGN akan memberikan insentif bagi kader Posyandu yang membantu dalam distribusi MBG kepada kelompok sasaran.

“Kami ingin program ini tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” ucap Dadan.

Sebagai informasi, rapat virtual tersebut juga dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi para pejabat tinggi madya Kemendagri.

Peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajarannya.

Jakarta -

Presiden Probowo memberikan arahan agar penjara di daerah strategis diubah menjadi perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan telah membentuk tim satuan tugas (satgas) yang bekerja untuk pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo, tadi malam saya ngobrol hampir 2 jam dengan Pak Hashim dan beliau juga konkret bagaimana kita sudah bentuk satgas penjara menjadi rumah," kata Ara kepada awak media di MidPlaza 2 Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Ara menyebut beberapa penjara di Jakarta memiliki lahan yang cukup luas seperti Salemba dan Cipinang. Nantinya lokasi penjara tersebut akan dipindahkan ke pulau.

"Aset-aset negara yang strategis, penjara ternyata itu ada di kota, seperti di Jakarta, di Salemba, di Cipinang itu luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian akan dipindahkan ke pulau," ungkap Ara.

Terkait waktu pemindahannya, Ara menyebut belum ditetapkan. Saat ini pemerintah masih melakukan survei. Setelah itu akan dibentuk sistem pemanfaatan lahan penjara sebagai lokasi perumahan.

"Kita juga akan melakukan survei, kemudian akan dibuat tata kelola yang benar. Makanya dari awal sudah melibatkan Kepala BPKP, kemarin hadir Pak Ateh. Kemudian juga sudah hadir dari Kejaksaan dan dari Dirjen Kekayaan Negara. Jadi semuanya harus prudent dan hati-hati," jelasnya.

Ara akan kembali melakukan survei dan mematangkan konsep bersama kementerian dan badan terkait di Penjara Cipinang pada Rabu (14/5/2025) depan.

"Tata kelola nomor satu harus diperhatikan, aturan. Tapi polanya juga kami akan matangkan. Kami akan rapat lagi hari Rabu di penjara Cipinang," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucap Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

(aqi/zlf)

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tito mengatakan merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut.

“Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5).

Ia menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG.

Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Mendagri melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan, pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. “Jadi ini adalah potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis,” imbuhnya.

Ketiga, pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. “Kami ingin padukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat,” jelas Dadan.

Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan untuk pembentukan Satgas (Satuan Tugas) khusus untuk mengerjakan relokasi penjara di Jakarta agar dibangun kawasan perumahan.

Langkah relokasi ini merupakan upaya penyediaan hunian di kawasan perkotaan, sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih dekat untuk mobilitas ke kantor.

"Luar biasa perhatian Presiden Prabowo kepada wong cilik di sektor perumahan. Tadi malam saya berbincang dengan beliau juga memberikan masukan konkret yang bagaimana kita sudah bentuk Satgas Penjara Menjadi Rumah, itu arahan beliau," ujarnya di Jakarta, Jumat malam (9/5/2025).

Menurut Maruarar, beberapa Lapas yang berada di Jakarta seperti Lapas Cipinang dan Rutan Salemba punya kawasan yang cukup luas. Rencananya, tahanan yang berada di kedua lapas tersebut akan dipindahkan ke luar tempat lain, dan bangunannya akan dimanfaatkan untuk membangun hunian.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu sudah sempat menemui Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lembaga pemasyarakatan di Jakarta.

Maruarar mengatakan beberapa lapas yang saat ini berada di pusat kota merupakan bangunan Belanda. Banyak lapas yang dinilai sudah tidak layak huni sehingga dinilai perlu pembangunan lapas baru di luar pulau Jawa.

"Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," katanya

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan Lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas sehingga dibutuhkan Lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kemungkinan industri asuransi turut mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini mengingat adanya kasus keracunan yang terjadi pada pelaksanaan program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, industri asuransi yang diwakili asosiasi sedang menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk dapat turut mendukung program unggulan.

"Asosiasi industri dari AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal bagaimana industri asuransi dapat mendukung program pemerintah termasuk program untuk Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata dia dalam konferensi pers hasil rapat dewan komisioner bulanan, Jumat (9/5/2025).

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan salah satu langkah untuk mendorong penetrasi industri asuransi agar dapat berperan dalam mendukung program pemerintah.

"Untuk penyelenggaraan program MBG asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi baik penyediaan bahan baku, pengolahan dan distribusi dan konsumen," imbuh dia.

Ogi menjabarkan, terdapat beberapa risiko yang dapat dijamin dengan asuransi.

Salah satunya adalah risiko keracunan makanan bagi para pihak yang menerima MBG seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil menyusui.

Selain itu, ada pula risiko kecelakaan yang dapat menimpa pihak penyelenggara MBG seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesa (SPPI) dan risiko terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi terhadap program MBG," terang Ogi.

Nantinya, pihaknya juga akan membicarakan masalah besarnya uang pertanggungan dan santunan yang akan diberikan termasuk premi yang harus dibayarkan.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi menurut kami mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memnuhi harapan bagia keracunan makanan maupun kecelakaan kerja," tutup Ogi.

Sebagai informasi, salah satu kasus keracunan MBG terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menyebut, hingga Kamis (8/5/2025), jumlah siswa yang mengalami keracunan mencapai 171 orang sejak kasus tersebut pertama kali dilaporkan pada Rabu (7/5/2025).

Adapun, ratusan siswa yang mengalami keracunan itu berasal dari enam sekolah yang ada di Kota Bogor.

Bandung (ANTARA) - Tim sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir untuk warga Tegalsari sebagai langkah mewujudkan generasi sehat Indonesia, Jumat (9/5), program ini menyasar pada empat kelompok sasaran utama yakni pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kegiatan sosialisasi program MBG yang diinisiasi Komisi IX DPR RI berlangsung di Kabupaten Karawang bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dihadiri oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, Tenaga Ahli Prokerna BGN Ade Tias Maulana, Dinkes Kabupaten Karawang Frids N S.

Sasaran program Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak anak, lansia dan ibu hamil. Selain itu, program MBG juga akan melibatkan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bisa bergabung dengan ikut serta menjadi mitra dari BGN dengan cara bergabung menjadi bagian dari dapur sehat atau SPPG.

Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana menyampaikan bahwa selain memberikan asupan gizi, program MBG juga memiliki banyak manfaatnya bagi masyarakat.

“Dengan kita mendukung program gratis banyak sekali manfaatnya, untuk warga Karawang umumnya di Indonesia. Berpartispasi dalam program MBG, selain tujuannya untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 program MBG ini jg akan membuka banyak lapangan kerja baik dari Dapur Umumnya (memasak, menyuplai bahan pokok, dll),” papar Cellica Nurrachadiana.

Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, ia mendukung penuh program MBG dan berkomitmen penuh terhadap kelancaran program MBG.

“Makan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil dan bayi ini, memiliki dampak dari program ini bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Cellica.

Kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah. Dengan melibatkan masyarakat sebagai control, program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan, dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia.

Cellica Nurrachadiana juga berharap sosialisasi program MBG ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai asupan gizi yang baik bagi tubuh.

“Kepada seluruh peserta, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali wawasan, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung upaya perbaikan gizi nasional,” tutup Cellica.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berpeluang mendorong rumah modular cerdas berbasis net zero emission milik PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) untuk ikut berkontribusi dalam program pembangunan 3 juta rumah rakyat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pendekatan modular yang efisien dan berkelanjutan sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak, terutama di wilayah perkotaan dan perdesaan.

“Kami terbuka untuk saling memberikan support satu sama lain. Ada kebutuhan pemerintah, khususnya program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun rumah-rumah rakyat di desa maupun di kota,” ujar Menko AHY dalam peluncuran Netro di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Untuk diketahui, WEGE baru saja meluncurkan Netro, rumah berkonsep Smart Net-Zero Growing Modular House System. Hunian ini menggabungkan konstruksi modular berbasis industri, teknologi rumah pintar, serta prinsip net zero emission.

Menko AHY menyebut bahwa pihaknya berencana mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah komando Maruarar Sirait untuk menjajaki potensi pemanfaatan rumah modular bersama WIKA Group.

“Saya akan dorong kementerian PKP untuk duduk bersama dengan teman-teman dari WIKA untuk mempelajari prospeknya seperti apa, karena ini kan harus dihitung dengan baik dan semuanya harus berdampak positif,” ucapnya.

Menurut AHY, rumah modular cerdas seperti Netro dapat menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan backlog perumahan nasional, sekaligus mendukung komitmen Indonesia menuju net-zero emission pada 2060.

Netro yang dipasarkan mulai dari Rp300 jutaan hadir dalam empat tipe unit, yakni 33, 49, 93, dan 129 meter persegi. Dibangun di atas lahan minimal 105 m² dengan lebar minimal 7 meter, Netro memanfaatkan konstruksi modular berbasis Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC).

PPVC diklaim mampu memangkas waktu pembangunan hingga 60% dibanding rumah konvensional, sehingga menghemat biaya tenaga kerja, peningkatan arus kas pengembang, serta mitigasi risiko fluktuasi bunga bagi lembaga pembiayaan.

Hunian tersebut juga dilengkapi sistem ventilasi alami, fitur smart wall untuk kontrol energi dan kualitas udara, serta integrasi panel surya dan aplikasi Greenship NZ App milik Green Building Council Indonesia (GBCI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan didukung perlindungan asuransi.

Hal itu menyusul sejumlah insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi makanan dalam program tersebut.

Skema asuransi ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan.

"Beberapa risiko yang mungkin bisa disupport oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (9/5).

Ia mengatakan OJK bersama asosiasi industri asuransi seperti Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah menyusun proposal awal yang akan menjadi dasar bagi keterlibatan industri dalam mendukung program MBG.

Penyusunan ini juga merupakan bagian dari kebijakan OJK dalam mendorong industri asuransi untuk berperan aktif dalam program-program pemerintah.

"Saat ini asosiasi industri dari AAJI maupun AAUI sedang menyusun proposal awal bagaimana industri asuransi dapat mendukung program pemerintah termasuk program untuk MBG, Makan Bergizi Gratis," ujar Ogi.

Risiko-risiko yang telah diidentifikasi meliputi berbagai tahap dalam pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi.

Selain penerima manfaat, perlindungan juga dirancang untuk mencakup pihak penyelenggara, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat langsung di lapangan.

Dalam pembahasan bersama asosiasi, OJK juga memperhitungkan nilai pertanggungan dan besaran premi yang akan diberlakukan.

Tujuannya adalah agar premi yang dikenakan tetap terjangkau namun tetap mampu memberikan perlindungan atas risiko-risiko utama yang muncul dari program ini.

"Kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG dan tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," jelas Ogi.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pemerintah membuka peluang bagi rumah modular cerdas berbasis net zero emissions (NZE) akan ikut andil dalam program pembangunan 3 juta rumah.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) baru saja meluncurkan Netro (Smart Net-Zero Growing Modular House System), yaitu rumah modular yang memadukan sistem konstruksi modular industrial-based, teknologi energi pintar, serta prinsip NZE yang terintegrasi dalam satu produk hunian.

“Kami terbuka untuk kita saling memberikan support satu sama lain, ada kebutuhan pemerintah, khususnya program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) untuk membangun rumah-rumah rakyat di desa maupun di kota,” ujar Menko AHY dalam Grand Launching Netro di Jakarta, Jumat.

Terkait porsi rumah modular dalam program 3 juta rumah, pihaknya akan mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terlebih dahulu untuk melakukan diskusi dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) terkait potensi rumah modular bagi program pemerintah tersebut.

“Saya akan dorong Kementerian PKP untuk duduk bersama dengan teman-teman dari WIKA untuk mempelajari prospeknya seperti apa. Karena ini harus dihitung dengan baik dan semuanya harus berdampak positif, maupun outputnya untuk masyarakat," ujar Menko AHY.

Menurutnya, rumah modular cerdas berbasis NZE saat ini menjadi solusi di tengah tantangan krisis iklim, pemanasan global serta pencapaian target NZE 2060.

“Ini sebuah sistem rumah yang kita harapkan bisa menjawab tantangan ke depan, ketika dihadapkan pada krisis iklim, pemanasan global dan tuntutan untuk mencapai Net Zero Emission tahun 2060,” ujar Menko AHY.

Selain itu, pihaknya berharap program rumah ramah lingkungan ini bisa terus dikembangkan demi mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

“Pemerintah dan WIKA juga stakeholders lainnya harus terus membangun kolaborasi, memperkuat regulasi, sekaligus menghadirkan finance yang berkelanjutan, untuk program-program pembangunan rumah rakyat, Kita masih punya masalah dengan backlog perumahan,” uja Menko AHY.

WEGE secara resmi memulai penjualan rumah modular cerdas berbasis NZE yaitu Netro mulai dari Rp300 jutaan, dengan versi perdana hadir dalam empat tipe, di antaranya 33, 49, 93, dan 129, yang semuanya dapat tumbuh sesuai kebutuhan ruang, gaya hidup, dan rencana jangka panjang penghuninya.

Netro versi pertama dirancang untuk dibangun di atas lahan sekitar 105 meter persegi, yang memiliki minimum lebar lahan 7 meter, dengan metode konstruksi modular yang memungkinkan waktu pembangunan bisa lebih cepat minimal 60 persen dari rumah konvensional.

Netro dirancang dengan sistem ventilasi alami yang maksimum untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi, serta disematkan fitur-fitur unggulan seperti smart-wall sebagai pusat kontrol energi dan kualitas udara, hingga pemanfaatan panel surya dan peluang integrasi langsung dengan aplikasi Greenship NZ App dari GBCI untuk pemantauan konsumsi energi berbasis website dan mobile.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) dapat dijamin dengan asuransi. Hal ini menyusul munculnya kasus keracunan pada program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.

Meski begitu, Ogi menekankan besaran premi yang dibayarkan kemungkinan tidak terlalu besar. "Kami ingin memastikan bahwa besarnya premi, karena ini menyeluruh mungkin tidak terlalu besar, sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan ataupun kecelakaan kerja," terang Ogi.

(acd/acd)

Sleman (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta bila daerah tersebut dapat mendirikan sebanyak 386 SPPG.

"Secara umum untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu akan ada kurang lebih 386 sehingga kurang lebih uang Badan Gizi akan masuk ke Yogyakarta Rp400 miliar," kata Dadan Hindayana di Sleman, DIY, Kamis (8/5).

Menurut dia, kucuran dana tersebut merupakan dukungan finansial BGN untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Ini satu sokongan finansial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat," katanya.

Dadan Hindayana mendorong BUMDES-BUMDES untuk bermitra dengan BGN guna membangun SPPG maupun menjadi pemasok MBG.

Kepala BGN menekankan bahwa keberadaan SPPG tidak memerlukan bangunan baru, tetapi bisa memanfaatkan bangunan lama yang tidak digunakan.

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengkritik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang berencana membangun perumahan di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Lasarus yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan Ara agar tidak menyimpang dari aturan yang ada.

?Kalau saya sederhana saja menganggap itu, jangan menyimpang dari aturan ketentuan yang ada. Tolong seluruh proses bernegara ini tetap ngacu kepada aturan yang ada," kata Lasarus dikutip Jumat (9/5/2025).

Lasarus meminta agar aturan yang ada saat ini terkait perumahan dipatuhi. Khususnya terkait alas hak tanah atau bukti kepemilikan.

"Kalau kita bikin rumah, ada namanya alas hak atas tanah, mengacu kepada Undang-Undang Agraria. Nanti rumah ini disumbangkan buat kos kah atau disewakan atau hak milik. Ini semua harus ada alas hak atas tanahnya, harus ada alas hukumnya," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa ada uang negara pada setiap kebijakan pemerintah. Sehingga, setiap kebijakan harus dimatangkan agar tak muncul masalah ke depannya.

"Pesan saya cuma satu, jangan melakukan apapun dengan uang negara tanpa memperhatikan aturan dan ketentuan berlaku. Hal itu akan menimbulkan masalah di belakang hari," pungkasnya.

Diketahui, Maruarar Sirait bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lahan lapas. Nantinya, narapidana dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Menurut Maruarar, lokasi lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," kata Maruarar Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).