Jakarta -

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan pihak Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke polisi terkait dugaan penggelapan dana senilai hampir Rp 1 miliar. Dalam laporan tersebut, mitra dapur MBG menyertakan bukti kuitansi.

"Kuitansi kerja sama, ada kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kuitansi senilai Rp 900 juta lebih kita terima untuk sementara ini," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi, kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Laporan tersebut telah diterima Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Nurma menyebut pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.

"Betul masih penyelidikan, tapi sudah kita terima laporannya," tuturnya.

Lanjutnya, sejauh ini penyidik belum menggagendakan pemeriksaan terhadap saksi. Namun ke depannya, sejumlah saksi akan dimintai keterangan.

"Pasti jelas kita memanggil siapa siapa saja yang terlibat dalam kasus ini," bebernya.

Yayasan MBG Dipolisikan

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

(rdh/mea)

Jakarta -

Mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan pihak yayasan berinisial MBN terkait dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000. Setelah menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dapur mitra MBG itu akan beroperasi lagi.

"Tadi kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan kliennya mau kembali membuka dapur MBG karena ingin menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Mediasi yang sempat dilakukan sebelumnya juga menegaskan kliennya mau melanjutkan kerja sama tersebut namun dengan syarat adanya pembenahan dari pihak yayasan.

"Alasan dasar kenapa Ibu Ira mau masuk dalam program Makan Bergizi Gratis, karena memang dasarnya Ibu Ira ingin menyukseskan program Bapak Prabowo Subianto. Dan bahkan kan saya sempat mediasi waktu itu, minggu kemarin," jelasnya.

"Saya bilang, kalau misalnya memang bisa lanjut, akan kita lanjutkan. Tapi tolong dibenahi. Dan akhirnya tadi setelah kita ketemu, dibenahi semua, besok kita sudah bisa lanjut beroperasi," tambahnya.

Danna menjelaskan biaya operasional untuk dapur tersebut nantinya dari modal kliennya juga bantuan dari pihak BGN. Namun, teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut dari kliennya dan BGN.

"Jadi untuk beberapa hari ya (biaya operasionalnya) Tapi sudah dibantu juga dari pihak-pihak BGN. Mekanisme seperti apa, nanti kita tunggu. Tapi yang jelas, kita sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut," ucapnya.

Respons Kepala BGN

Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman antara mitra dan yayasan. Dadan meminta mitra dapur MBG tersebut untuk tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja. Dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," ujar Dadan.

Dadan menegaskan urusan BGN dalam kasus ini sudah selesai. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibata untuk beroperasi kembali.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka. Dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai. Dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," katanya.

(jbr/jbr)

Jakarta -

TNI Angkatan Darat (AD) memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola tidak mengalami masalah. Ada 71 dapur MBG yang dikelola oleh TNI AD.

"Yang ada di area atau lahan TNI Angkatan Darat 71 (dapur MBG). Sampai sekarang masih beroperasi, itu yang bisa saya pastikan, saya yakinkan," terang Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana kepada wartawan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

Brigjen Wahyu menyampaikan pengoperasian dapur MBG ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang diperoleh dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dia mengatakan tidak ada masalah yang terjadi hingga saat ini pada dapur-dapur hasil kelola TNI AD.

"Untuk anggarannya itu berasal dari Badan Gizi, itu anggarannya kita dapat dari Badan Gizi. Sampai sekarang semuanya beroperasi," ungkap Wahyu.

Seperti diketahui, terdapat salah satu mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Pihak yayasan juga disebut telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah mengatakan Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

"Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP.

(jbr/jbr)

Jakarta -

Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pihak Yayasan Makan Bergizi Gratis terkait dugaan penggelapan dana hampir Rp 1 miliar. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut.

"Betul, jadi sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan untuk yang makan gratis. Dan itu sudah yang kerja sama antara pihak kedua dan ketiga. Nah, itu yang terjadi. Namun demikian, pasti kita dalami," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Untuk sementara ini, pihak kepolisian belum menjadwalkan pemanggilan. Dalam laporannya, pelapor menyertakan barang bukti berupa kuitansi.

"Kuitansi kerja sama (barang buktinya), ada kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kuitansi senilai Rp 900 juta lebih kita terima untuk sementara ini," tuturnya.

Yayasan MBG Dipolisikan

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

(rdh/mea)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program rumah subsidi untuk profesi wartawan bukan merupakan upaya pembungkaman terhadap media.

"Kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami. Ini bukan upaya pembungkaman wartawan," kata Ara saat ditemui usai tinjauannya ke Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/04/2025).

Ia mengatakan bahwa wartawan sebagai pilar keempat demokrasi punya hak untuk hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan.

Ara mengatakan, kuota rumah untuk wartawan adalah 1.000 unit rumah.

"Saya yakin terserap, nanti kita lihat," ujar Ara.

Di sisi lain, sejumlah asosiasi wartawan mengkritisi program rumah untuk wartawan. Program ini dinilai akan memberi kesan buruk pada profesi jurnalis, seolah patut diistimewakan.

Program ini kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPS, Tapera dan BTN, dengan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

FLPP sebenarnya bisa diakses oleh siapa saja, warga negara yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang selama ini telah digunakan, antara lain belum memiliki rumah, penghasilan maksimal Rp 7 juta bagi lajang atau Rp 8 juta bagi yang sudah menikah. Bunganya ditetapkan 5 persen fix dan uang muka 1 persen dari harga rumah.

Namun, Ara mengatakan persyaratan tersebut direlaksasi, sehingga bukan hanya wartawan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) saja yang bisa mengakses, melainkan juga Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Sehingga saat ini, kata Ara, syarat penghasilan pengaju Kredit Pemilikan Rumah (MBR) FLPP khususnya bagi wartawan adalah maksimal Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida mengatakan, jika jurnalis mendapatkan kemudahan akses mengajukan KPR dari pemerintah, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi.

"Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank," kata Nany, dikutip dari keterangan resmi.

Sementara Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan berpendapat, pemerintah harusnya fokus membuat persyaratan kredit rumah terjangkau bagi semua lapisan
masyarakat.

"IJTI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian kepada jurnalis, tapi berharap pemerintah bisa membantu pers dengan berbagai regulasi yang bisa membangun ekosistem media dengan baik," ucap Herik.

Herik Kurniawan menyarankan Dewan Pers tidak perlu terlibat dalam program tersebut. Karena Dewan Pers mandatnya lebih fokus pada jurnalistik, sementara program rumah subsidi untuk jurnalis tidak terkait langsung dengan pers.

"Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan
dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia (PFI) Reno Esnir mengamini pendapat perwakilan AJI dan IJTI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menjadi sorotan publik akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan yang memicu kegaduhan sektor perumahan.

Kontroversi ini terutama berkisar pada tudingan terhadap pengembang perumahan yang dianggap nakal, wacana rumah gratis, penurunan harga rumah, dan yang terbaru batasan maksimal penghasilan penerima rumah subsidi yang dinilai mengganggu ekosistem perumahan.

Kritik dari asosiasi pengembang seperti Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mencerminkan ketegangan antara pemerintah dan pelaku industri.

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Selanjutnya baca di siniKontroversi Maruarar Sirait Picu Kegaduhan Ekosistem Perumahan

Aturan rumah subsidi perlu dipahami masyarakat yang berencana untuk membelinya.

Pasalnya, rumah subsidi adalah program pemerintah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk itu, pemerintah pun mengatur beberapa ketentuan tentang program rumah subsidi yang harus dipatuhi oleh penerima manfaatnya.

Selanjutnya baca di sini Aturan Rumah Subsidi: Penerima, Spesifikasi Unit, serta Harganya

Masyarakat yang hendak membeli rumah di Jabodetabek melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tentu ingin mengetahui besaran cicilan per bulan.

Pengetahuan besaran cicilan KPR subsidi penting sebagai landasan perencanaan keuangan bulanan. Hal itu mengingat KPR merupakan pinjaman jangka panjang.

Untuk mengetahui cicilan per bulan, masyarakat dapat melakukan simulasi salah satunya melalui laman "Kalkulator KPR BTN Properti".

Selengkapnya baca di sini Berapa Cicilan KPR Subsidi di Jabodetabek?

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, tidak dibayar hampir Rp 1 miliar oleh Yayasan MBG berinisial MBN. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal itu sebagai masalah internal mitra dan tidak ada kaitan dengan BGN.

"Jadi gini, sebetulnya apa yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata itu murni masalah internal mitra," kata Dadan kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan mengatakan BGN juga baru mengetahui yayasan dan mitra tersebut partner program MBG. BGN hanya mengetahui pihak yayasan sebagai satu-satunya kesatuan mitra BGN.

"Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu antara yayasan dengan pemilik fasilitas, dua pihak yang berbeda dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Kami tahunya kan itu satu kesatuan mitra dan itulah yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional," jelasnya.

"Jadi apa pun yang terjadi di Kalibata, itu murni urusan internal. Tidak ada hubungannya dengan Badan Gizi," tegasnya.

Dadan menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman. Dia meminta mitra tersebut tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," tuturnya.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," tutupnya.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

(ygs/ygs)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan makan bergizi gratis (MBG) tidak langsung beroperasi setelah Lebaran. Alasannya, BGN saat ini tengah mengubah pola pendanaan.

"Untuk 10 hari ke depan, itu kan sekarang sudah dikirimkan uang muka. Jadi kenapa program Makan Bergizi ini tidak serta-merta setelah Hari Raya dilaksanakan? Karena kami sedang mengubah pola pendanaan," kata Dadan kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Dia mengatakan seluruh tagihan MBG sudah dibayarkan atau diselesaikan pada 8 hingga 14 April.

"Jadi seluruh tagihan yang sudah ada, itu diselesaikan di antara tanggal 8 sampai tanggal 14. Seluruh tagihan selesai. Itu reimbursed," jelasnya.

Membahas soal masalah mitra dan yayasan, Dadan mengatakan pekan ini, dari 14 April dan seterusnya, mitra tidak perlu lagi mengeluarkan uang modal untuk program tersebut. BGN sudah mengirimkan uang untuk mitra dapur tersebut melalui yayasan untuk 14 hari kedepan.

"Mulai minggu ini, tanggal 14 ini ke depan, Badan Gizi mengubah pola pendanaan. Jadi mitra itu tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk menalangi seluruh program," jelasnya.

"Tetapi Badan Gizi yang kirimkan uang untuk 10 hari ke depan. Jadi untuk yang mitra di Kalibata itu, untuk 10 hari ke depan pun uangnya sudah ada di rekening yayasan," tambahnya.

Dadan menjelaskan mekanisme pembayaran MBG. BGN akan mengirimkan dana melalui virtual account (VA) rekening bersama antara Satuan Pengelolan Pelayanan Gizi (SPPG) dengan mitra. VA itu hanya bisa dicarikan melalui kesepakatan bersama Kepala SPPG dan yayasan.

"Jadi sekarang itu seluruhnya melalui virtual account. Itu adalah rekening bersama antara Kepala SPPG dengan mitra. Kalaupun yayasannya satu, katakanlah contohnya yayasan yang dimiliki oleh Polri. Satu seluruh Indonesia. Tapi setiap satuan pelayanan virtual account-nya satu, khusus untuk satuan pelayanan tersebut," ucapnya.

"Dan itu hanya bisa dicairkan melalui kesepakatan bersama atau verifikasi bersama antara kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi dan dari yayasan," tambahnya.

Dadan menuturkan meskipun VA tersebut merupakan rekening SPPG dengan yayasan, tak bisa diambil oleh yayasan jika tak ada verifikasi Kepala SPPG.

"Jadi kalaupun ada uang masuk ke yayasan, kemudian kepala satuan tidak bisa mengverifikasi, uang itu tidak akan bisa diambil oleh yayasan. Karena itu virtual account rekening bersama. Itu pola pendanaan yang sekarang, yang kami terapkan mulai minggu ini, virtual account dan juga uang muka," tutupnya

(azh/azh)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memperluas sasaran penerima manfaat pembiayaan rumah subsidi dengan menyasar para pekerja informal.

"Dan nanti akan tambah lagi, saya akan pikirkan tambahan-tambahan lagi wong cilik, saya lagi matangkan, intinya Informal," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, berdasarkan arahan Presiden Prabowo maka Kementerian PKP juga harus banyak memberikan kepada para pekerja sektor informal yang non-gaji.

Para pekerja informal yang non-gaji seperti tukang bakso, tukang sayur, dan lainnya harus diberikan keadilan yang sama dengan pekerja formal yang memiliki gaji, termasuk akses terhadap pembiayaan untuk rumah subsidi dari bank.

"Jadi kita masih survei dan sebagainya, tapi kita harus lakukan. Kita sebagai negara ini tidak mengerjakan yang gampang, tetapi kalaupun perlu dikerjakan walaupun sulit, kita kerjakan," kata Ara.

Sebagai informasi, Tahun 2025 ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan subsidi sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan groundbreaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masing sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

BP Tapera juga menyiapkan kuota sebanyak 1.000 unit rumah untuk wartawan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kesepakatan ini sudah ditandatangani bersama Bank BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Pemerintah melalui kerja sama Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menyalurkan 1.000 rumah subsidi dan layak
huni untuk jurnalis mulai 6 Mei 2025.

Program ini kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPS, Tapera dan BTN, dengan menggunakan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

FLPP ini sebenarnya bisa diakses oleh siapa saja, warga negara yang memenuhi
persyaratan. Persyaratan di antaranya belum memiliki rumah, penghasilan maksimal 7 juta
(lajang) atau 8 juta (mereka yang berkeluarga). Bunganya ditetapkan 5 persen fix dan uang muka
1 persen dari harga rumah.

Meskipun Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan program ini merupakan
bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan jurnalis, bukan alat politik atau upaya
meredam kritik.

Namun jurnalis mendapatkan keistimewaan atau jalur khusus untuk memperoleh program kredit rumah ini. Sementara program ini tidak ada hubungannya dengan tugas pers atau jurnalistik.

Memberi jalur khusus kepada jurnalis untuk mendapatkan program rumah bersubsidi, akan
memberi kesan buruk pada profesi jurnalis, seolah patut diistimewakan. Sementara
golongan profesi lain harus memperebutkan program rumah bersubsidi ini lewat jalur
normal.

“Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan
dengan kategori penghasilan, apapun profesinya,” kata Ketua Umum PFI Reno Esnir dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 April 2025.

Sementara itu Ketua Umum AJI, Nany Afrida mengatakan jika jurnalis mendapatkan rumah
dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka
sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur
normal seperti lewat Tapera atau bank.

Jurnalis sebagai warga negara memang membutuhkan rumah. Namun tidak hanya jurnalis,
melainkan semua warga negara apapun profesinya membutuhkan rumah. Karena itu
persyaratan kredit rumah harus berlaku untuk semua warga negara tanpa harus
membedakan profesinya.

“Pemerintah mesti fokus bagaimana persyaratan kredit rumah terjangkau semua lapisan
masyarakat. IJTI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian kepada jurnalis, tapi berharap pemerintah bisa membantu pers dengan berbagai regulasi yang bisa membangun ekosistem media dengan baik," kata Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan.

Herik menyarankan Dewan Pers tidak perlu terlibat dalam program tersebut.
Karena Dewan Pers mandatnya lebih fokus pada jurnalistik, sementara program rumah
subsidi untuk jurnalis tidak terkait langsung dengan pers.

“Tidak perlu ada campur tangan Dewan Pers. Karena bukan mandat Dewan Pers untuk
mengurusi perumahan,” ujar dia.

Karena itu AJI (Aliansi Jurnalis Independen), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) dan
PFI (Pewarta Foto Indonesia) menolak rencana program pemerintah memberikan kredit
rumah bersubsidi bagi jurnalis.

Jurnalis memang membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Sebaiknya para jurnalis memperoleh program kredit rumah bersubsidi lewat jalur normal, bersama-sama dengan warga negara yang lain.

Dan rumah adalah kebutuhan pokok yang juga menjadi tanggung jawab negara untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan lebih baik jika pemerintah fokus pada pengadaan
rumah yang terjangkau oleh warga negara dan target 3 juta rumah benar terpenuhi.

Jika pemerintah mau memperbaiki kesejahteraan jurnalis, seharusnya memastikan
perusahaan media menjalankan UU Tenaga Kerja. Termasuk memastikan upah minimum
jurnalis, memperbaiki ekosistem media dan menghormati kerja-kerja jurnalis.

"Jika upah jurnalis sudah layak, maka kredit rumah dengan mudah dapat dipenuhi. Jurnalis termasuk fotografer, membutuhkan jaminan kebebasan dan keamanan ketika melakukan liputan. Karena itu sebaiknya program pemerintah fokus pada jaminan keamanan saat jurnalis meliput,"kata Reno.

(KIE)

Jakarta -

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000.

Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

(taa/imk)

Serang -

Gubernur Banten Andra Soni mengecek uji coba makan bergizi gratis (MBG) yang digelar Grup Hotel Aston di Anyer, Kabupaten Serang. Andra berharap program Aston ini terus berlanjut.

Andra, didampingi istrinya Tinawati, mengunjungi SMKN 1 Anyer pada Selasa (15/4/2025). Dalam kegiatan itu, siswa antre untuk mendapatkan makanan dengan sistem prasmanan.

Andra dan istri sempat membagikan makanan dengan menu nasi, sayur, dan ayam. Mereka juga sempat mengecek ke dalam kelas saat para siswa sedang makan.

Di SMKN 1 Anyer, terdapat sekitar seribu siswa. Mereka antusias saat mendapatkan porsi makan bergizi gratis.

"Metodenya di sini terlihat prasmanan karena memang dimasak di dapur hotel dan memang bersih, serta ada ahli gizi berpengalaman," ucap Andra kepada wartawan di SMKN 1 Anyer.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Archipelago International selaku induk dari Aston. Dia berharap program ini terus berlanjut.

"Terima kasih kepada Hotel Aston yang berkenan terlibat aktif dalam program nasional ini, program makan bergizi gratis. Kami akan laporkan dan kami akan monitor juga kegiatan ini," ujarnya.

"Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu satu bulan penuh, dan mudah-mudahan nanti ada perkembangan, sehingga bisa dilanjutkan seterusnya," katanya.

Andra pun menyebut para siswa menyantap dengan lahap menu yang disediakan. Hal tersebut karena koki hotel yang langsung memasak makanan.

"Karena yang masak kan koki hotel, dan terlihat kasat mata mereka lahap, karena habis. Mereka juga menyediakan buah," ujarnya.

Sementara itu, Regional General Manager Archipelago International Banten Area, Doddy Fathurahman, mengatakan pihaknya siap untuk ikut berpartisipasi membantu program MBG.

Diketahui, selain di Anyer, Hotel Aston juga melakukan uji coba MBG di salah satu SD di Kota Serang dan Kota Cilegon.

"Dengan trial ini, ini tanda-tanda yang bagus. Kita sesuaikan dengan kemampuan hotel dan jumlah siswanya," ujarnya.

(aik/idn)