JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan struktural lembaganya belum menerima gaji hingga saat ini. Namun ia tak mempersoalkan karena pembayaran gaji struktural BGN akan dirapel bila payung hukum lembaga tersebut sudah diterbitkan.

Dadan mengatakan, pembayaran gaji pejabat struktural BGN masih menunggu peraturan presiden (perpres). Ia menyampaikan, perpres BGN masih diproses di Sekretariat Negara (Setneg).

"Oh strutural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).



Dadan mengatakan, perpres itu nantinya akan mengatur gaji dan tunjungan kinerja (tukin) para pejabat struktural BGN. "Hak keuangan dan tunkin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf," ucap Dadan.

Saat dikonfirmasi apakah sudah terima gaji, Dadan tak menjawab detail. Namun, ia menegaskan bahwa tak masalah belum terima gaji, lantaran bisa dirapel. "Nggak apa-apa, kan (gaji) itu dirapel," tuturnya.

Sebelumnya, Dadan Hindayana menyampaikan, BGN masih minim menyerap anggaran untuk belanja pegawai untuk TA 2025. Karena itu pegawai struktural BGN belum menerima gaji hingga saat ini.

Menurutnya, BGN baru menyerap Rp2,3 triliun dari Rp71 triliun anggaran untuk 2025. "Jadi baru kurang lebih 3,36% terkait dengan pegawai baru 0,01%. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," kata Dadan saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).



Dadan menjelaskan, lambatnya belanja pegawai terjadi lantaran dana yang tersedia baru digunakan untuk membayar beberapa posisi teknis seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, hingga akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan," katanya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa kini mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse untuk menjalankan operasionalnya. Solusi ini menyusul serangkaian keluhan terkait lamanya waktu pencairan dana.

Kini tidak boleh ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang boleh menjalankan operasionalnya sebelum memiliki virtual account (VA) khusus. VA ini akan menjadi sarana transaksi antara pemerintah dengan mitra dan SPPG yang hanya bisa diakses kedua pihak tersebut.

Dadan menjelaskan, dana modal atau uang muka operasional akan cair dan masuk ke rekening VA dari pemerintah. Uang akan cair setiap 10 hari operasional dapur.

"Jadi, sekarang sudah tidak ada lagi sistem reimburse. Jadi, kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggung dan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk untuk (setiap) 10 hari ke depan," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, saat ini pihaknya masih membenahi dapur yang sudah berjalan sebelumnya. Harapannya, sistem seluruh dapur bisa rampung minggu ini sehingga seluruh transaksi bisa lebih tertata menggunakan virtual account.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan, mitra yang ingin melaksanakan program MBG harus membuat proposal terlebih dulu di setiap periode 10 hari operasional. Dari sana, BGN baru memverifikasi, setelah rampung uangnya akan dikirim langsung ke rekening virtual account.

Setelah itu, mitra harus membuat laporan penggunaan uang. Dengan demikian, setiap periode 10 hari, mitra harus membuat proposal baru, diikuti dengan laporan keuangan setiap akhir periode.

"Begitu uang masuk ke rekening virtual account maka pada tanggal 5 (Mei), kepala SPPG dan mitra sudah harus membuat proposal untuk tanggal 15 (Mei). Siklusnya demikian. Nah, kemudian pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk maka mitra dan kepala SPPG sudah harus membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5 sampai tanggal 10," jelasnya.

Bakal ada tiga komponen utama dalam program MBG yaitu komponen bahan baku, komponen operasional, dan komponen insentif. Untuk bahan baku dan operasional sifatnya add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa.

"Jadi, pada saat mengusulkan untuk tanggal 25 nanti usulannya Rp 300 juta tetapi dicatat uang sisa Rp 50 juta. Sehingga BGN nanti hanya mengirimkan sisanya Rp 250 juta karena Rp 50 juta sudah ada di rekening. Demikian prosesnya, sehingga selalu ada di mana ketika uang itu sudah masuk pada saat yang sama dia harus membuat proposal untuk 10 hari kemudian," terangnya lagi.

Dadan meyakini, kehadiran virtual account akan sangat memudahkan pemantauan, bahkan Kementerian Keuangan bisa melihat semua transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG. Meskipun nanti ada yayasan yang berafiliasi dengan institusi, tetapi tetap virtual account-nya per SPPG sehingga dari satu SPPG ke SPPG lain berbeda.

Simak juga Video 'Respons Kepala BGN soal Dapur Makan Gratis Terdampak Banjir di Bekasi':

(shc/ara)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 116,6 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025. Dadan menyebut pihaknya membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 50 triliun dari Rp 71 triliun anggaran yang telah dimiliki.

Hal itu disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran hingga Mei tahun ini baru di angka Rp 2,386 triliun atau 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Dadan dalam rapat.

Dadan mengatakan pihaknya akan maksimal merealisasikan anggaran yang dimiliki. Ditargetkan pada Juni 2025 anggaran yang terserap bisa di angka Rp 4,7 triliun, Juli Rp 16 triliun, dan Agustus Rp 28 triliun.

"September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," ujar Dadan.

Ia mengatakan anggaran Rp 71 triliun sudah disepakati oleh DPR RI. Kendati demikian, untuk percepatan pelayanan Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

"Jadi kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

"Jadi MBG ini, jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta," tambahnya.

Dadan pun menyinggung pihaknya membutuhkan tambahan senilai Rp 50 triliun. Total anggaran Rp 116,6 triliun itu akan digunakan sampai Desember 2025.

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," imbuhnya.

(dwr/gbr)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan hingga kini struktural pegawai di institusinya belum mendapat gaji. Ia mengatakan, dari anggaran senilai Rp 71 triliun bagi BGN, penyerapannya baru di angka Rp 2,386 triliun.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran BGN baru di angka 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen terkait dengan pegawai baru 0,11 persen," ujar Dadan dalam rapat.

"Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," sambungnya.

Dadan menyebut penyerapan anggaran untuk pegawai masih rendah. Adapun yang diprioritaskan oleh Badan Gizi untuk gaji pegawai baru di ranah Badan Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ungkapnya.

Dadan mengatakan, untuk Makan Bergizi Gratis, penyerapan anggaran baru 4,16 persen atau senilai Rp 2.386.275.222.490 (triliun). Sedangkan penyerapan anggaran untuk pegawai di persentase 0,01 persen atau Rp 386.873.982 (juta).

"Kemudian untuk Makan Bergizi Gratis sendiri ini baru 4,16 persen, untuk modal masih 0 persen, karena kami masuk dalam tahap perencanaan," imbuhnya.

'Simak juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG'

(dwr/zap)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap penyebab dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Dadan menyebut penyebab keracunan di sana lantaran masakan terlalu awal dimasak.

"Baik yang di Bandung, maupun di Tasik, maupun di PALI yang baru terjadi itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa di-delivery," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan pihaknya telah memperbaiki prosedur menyikapi kasus ini. Ia menyebut pemilihan bahan baku juga dilakukan lebih selektif.

"Karena ini terjadi di PALI di mana ikan diterima hari Jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak dikeluarkan, kemudian diolah setengah matang, setelah diolah setengah matang masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah," ujar Dadan.

"Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan. Kami kemudian memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," sambungnya.

Sebelumnya, jumlah siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel mencapai 121 orang. Dinkes PALI masih menyelidiki penyebab keracunan massal ini.

Ratusan siswa itu berasal dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Jumlah ini berdasarkan data Dinkes PALI.

"Laporan terbaru dari Dinkes PALI ada 121 siswa dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA yang diduga keracunan usai makan-makanan MBG," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel, Deddy Irawan dilansir detikSumbagsel, Senin (5/5).

Dia memastikan, dugaan keracunan ratusan siswa itu usai menyantap MBG. Para siswa mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan pusing.

Selanjutnya, sebanyak 50 siswa dari 121 siswa itu sudah diperbolehkan pulang. Kondisi para siswa mulai membaik pasca mendapat perawatan.

"Ada 50 siswa yang sudah diperbolehkan pulang malam ini karena kondisinya sudah membaik. Sisanya, 71 siswa masih dirawat untuk diobservasi lanjutan," ujar Deddy.

(dwr/maa)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 mencapai Rp116,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, BGN baru mengantongi anggaran Rp71 triliun, sehingga butuh tambahan sekitar Rp50 triliun untuk bisa menjangkau seluruh target penerima manfaat hingga akhir tahun.

"Makan bergizi gratis ini jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima). Jadi kalau sekarang ada Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Dalam laporan realisasi dan rencana penyerapan anggaran, Dadan menyebut hingga awal Mei 2025 ini, serapan anggaran BGN masih tergolong rendah. Dari total Rp71 triliun yang tersedia, baru terserap sekitar Rp2,386 triliun atau 3,36 persen.

Penyerapan anggaran untuk belanja pegawai bahkan baru mencapai 0,01 persen atau Rp386,8 juta karena sebagian besar struktur organisasi BGN belum menerima gaji.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah, karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji," ujarnya.

Sementara untuk program MBG sendiri, serapan baru mencapai 4,16 persen, dan belanja modal masih berada di angka nol persen karena masih dalam tahap perencanaan.

Dadan memaparkan proses akselerasi anggaran akan dimulai Juni, dengan target penyerapan Rp4,7 triliun. Lalu meningkat ke Rp16 triliun pada Juli, Rp28 triliun di Agustus, Rp51 triliun di September, Rp60 triliun di Oktober, Rp88 triliun di November, dan Rp116 triliun di Desember.

Adapun saat ini BGN telah memiliki sebanyak 1.286 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi dan melayani 3,5 juta penerima manfaat secara kumulatif.

Program ini menyasar 19 kelompok, termasuk anak PAUD, pelajar, ibu hamil dan menyusui, anak balita, serta penerima manfaat di sekolah luar biasa (SLB) dan pondok pesantren. Sejauh ini tercatat 87 SLB dan 108 pesantren telah terlayani.

Dadan juga mengungkapkan pada 14 Mei mendatang, akan ada tambahan 219 SPPG baru yang sudah diverifikasi, dengan estimasi tambahan penerima manfaat sekitar 657 ribu orang.

Dengan demikian, jumlah SPPG aktif akan menjadi sekitar 1.505 unit, yang ditargetkan melayani lebih dari 4 juta penerima manfaat pada pertengahan Mei, dan 6 juta di akhir Mei.

"Kunci sukses MBG yang pertama adalah anggaran, yang kedua SDM (sumber daya manusia), yang ketiga infrastruktur," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengakreditasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum program makan bergizi gratis (MBG) untuk menentukan besaran insentif petugas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, sertifikasi akreditasi ini bakal bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

"Kami akan bekerja sama dan sekarang sedang bekerja sama dengan KAN untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi akreditasi. Dan itu akan menentukan juga berapa insentif yang layak diterima," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Nantinya, ada sejumlah kategori yang ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut, yakni SPPG dengan kategori unggul, baik sekali, dan baik.

Adapun saat ini, pihaknya masih menyamakan besaran insentif yang diterima petugas di tiap SPPG lantaran akreditasi belum dijalankan.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya agar terus meningkatkan fasilitasnya. Nanti begitu sudah kami lakukan akreditasi, maka saat itulah besaran insentif akan kami tetapkan," beber Dadan.

Menurut Dadan, akreditasi akan meningkatkan semangat SPPG memberikan pelayanan terbaik dan mengevaluasinya.

SPPG akan diaudit lewat lembaga independen untuk sertifikasi dan akreditasi.

"Dengan hasil audit, maka insentif yang diterima oleh SPPG atau mitra yang kualitasnya baik pasti akan beda dengan yang cukup atau baik sekali. Kan dibedakan dari situ. Jadi nanti hasilnya mungkin ada unggul, ada baik sekali, dan baik," jelas Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengubah mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan perubahan itu, kini pembayaran MBG tak lagi menggunakan sistem reimburse.

Ia menyebut dengan skema baru ini, seluruh kegiatan program wajib didanai terlebih dahulu melalui model uang muka yang dikirim ke rekening virtual account. Hal ini sebagai bentuk pembenahan menyeluruh setelah munculnya sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kasus mitra dapur di Kalibata.

Dadan menegaskan MBG merupakan program bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan sosial, yang sejak awal tidak dipercayakan kepada individu maupun kelompok masyarakat, melainkan kepada yayasan berbadan hukum.

Skema ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko dan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dirinya menjelaskan sebelumnya dana bantuan disalurkan ke rekening yayasan dan dapat langsung digunakan. Namun, BGN kemudian mengubah mekanisme itu menjadi lebih ketat, dengan pengawasan dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan kini diperkuat lagi dengan penggunaan sistem virtual account.

"Virtual account adalah rekening bersama yang dibuat oleh Badan Gizi ketika mitra sudah terverifikasi. Rekening ini hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, perwakilan yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan sistem ini dirancang agar semua transaksi tercatat secara digital dan transparan. Bahkan, menurut Dadan, Kementerian Keuangan pun bisa memantau seluruh transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG.

Kini, tidak ada satu pun kegiatan MBG yang boleh berjalan tanpa virtual account dan dana operasional untuk 10 hari ke depan telah masuk ke dalamnya.

Mekanisme reimbursement yang sebelumnya masih berlaku secara terbatas hingga awal tahun ini, kini resmi dihapuskan. Mulai minggu ini, mitra yang ingin melaksanakan program pada tanggal tertentu harus mengajukan proposal 15 hari sebelumnya.

Setelah diverifikasi, dana akan dikirim langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kemenkeu ke virtual account, dan laporan penggunaan harus disampaikan secara rutin setiap 10 hari.

Skema ini juga mengatur dana bahan baku dan operasional bersifat at cost. Jika ada sisa dana karena efisiensi harga pasar, sisa tersebut tidak menjadi keuntungan mitra, melainkan digunakan sebagai carry over untuk pengajuan berikutnya.

Perubahan sistem ini turut didorong oleh kasus mitra dapur di Kalibata, di mana yayasan mitra ternyata bukan pemilik fasilitas. Akibatnya, dana yang sudah dikirim oleh BGN belum disalurkan ke pihak pemilik fasilitas, sehingga menimbulkan masalah publik.

"Sekarang kami mengutamakan pemilik fasilitas yang menjadi mitra utama. Jika belum memiliki yayasan sendiri, Badan Gizi akan merekomendasikan yayasan yang dapat digunakan sementara," kata Dadan.

Dadan pun menyebut BGN juga membatasi cakupan kerja yayasan. Dalam satu provinsi, satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal sepuluh SPPG.

Untuk yayasan yang bekerja lintas provinsi, jumlahnya dibatasi maksimal lima SPPG, kecuali yayasan nasional seperti Kartika Eka Paksi atau Muhammadiyah yang memiliki struktur dan pembinaan terpusat.

Demi memperkuat akurasi dan kelayakan mitra, Dadan mengatakan pendaftaran dilakukan hanya melalui situs mitra.dgn.go.id. Setelah itu, proses verifikasi berlapis dilakukan, mulai dari pemeriksaan online, survei lapangan oleh tim verifikator, hingga penugasan cadangan penggerak pemerintah Indonesia sebagai Kepala SPPG.

Bila dinyatakan layak, maka BGN akan membuatkan virtual account sebagai syarat utama pencairan dana.

Setelah virtual account terbentuk dan kepala SPPG ditunjuk, mitra dan kepala satuan dapat mengajukan proposal melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk proses pencairan. Semua alur ini, kata Dadan, dirancang agar lebih transparan dan menghindari konflik kepentingan maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, seluruh struktural BGN belum menerima gaji hingga kini.

Hal ini membuat realisasi penggunaan anggaran di bidang pegawai masih rendah, dari total pagu alokasi Rp 71 triliun untuk seluruh jenis belanja sepanjang tahun 2025.

"Perlu bapak ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji. Jadi, ini kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah," kata Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, pihaknya baru mengeluarkan gaji untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau kepala dapur umum, ahli gizi, dan akuntan.

Secara total, belanja pegawai baru terealisasi Rp 386,8 juta atau 0,01 persen dari total pagu Rp 3,52 triliun.

Sementara itu, belanja barang sudah terealisasi Rp 2,38 triliun atau 4,16 persen dari total pagu Rp 57,35 triliun.

"Jadi, kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji. Kemudian, pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ucap dia.

Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

Pihaknya sudah menargetkan penyerapan senilai Rp 116 triliun pada Desember 2025, termasuk dari pagu tambahan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo yang menginginkan program menyasar 82,9 juta penerima.

Saat ini, BGN baru menyasar sekitar 3,5 juta penerima.

Dadan menuturkan, penyerapan pagu akan bertambah tiap bulannya, yakni Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

"Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun. Jadi, kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun. Uang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan melaksanakan pelatihan ulang bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau petugas dapur umum.

Langkah ini diambil menyusul sejumlah kasus keracunan yang terjadi akibat menu makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, program penyegaran dan pelatihan penjamah makanan ini akan dilakukan secara rutin setiap Sabtu dan Minggu.

"Seperti yang terjadi di Cianjur dan Tasikmalaya, kami sudah mengumpulkan petugas untuk dilatih kembali. Nanti di PALI (Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan) kami juga akan mengumpulkan mereka untuk dilatih kembali," ujar Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Pihaknya merencanakan pelatihan minimal dilakukan setiap dua bulan sekali untuk mencegah kelengahan petugas.

Diketahui, kasus keracunan di Cianjur melibatkan puluhan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur.

Hasil laboratorium atas sampel makanan tersebut menunjukkan hasil negatif racun.

Sementara itu, kasus keracunan di Tasikmalaya dan PALI terjadi akibat makanan yang diolah terlalu cepat.

Dadan meyakini bahwa makanan yang diolah telah memenuhi syarat, mengingat juru masaknya merupakan chef berpengalaman dari restoran. SPPG ini pun sebelumnya merupakan restoran.

Ia menekankan pentingnya pelatihan yang dilakukan secara rutin, minimal setiap dua bulan, untuk mencegah terulangnya kelengahan dalam proses pengolahan makanan.

Selain itu, BGN juga akan melakukan perbaikan pada standar operasional prosedur (SOP) di berbagai aspek.

Pertama, pemilihan bahan baku akan dilakukan secara lebih selektif.

BGN juga akan mempersingkat aturan waktu memasak dan penyiapan makanan, serta menetapkan waktu pengiriman untuk mencegah makanan menjadi basi.

Lalu, mempersingkat aturan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman untuk mencegah basi, menerapkan toleransi waktu sekitar 15 menit makanan sampai sebelum dikonsumsi, dan menerapkan waktu konsumsi makanan sekitar 15-30 menit setelah dibagikan.

"Dan kami ingin menetapkan kewajiban untuk uji organoleptik di sekolah sebelum makanan ini dibagikan. Kami akan tugaskan orang tertentu untuk uji organoleptik," ujar dia.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan kebutuhan anggaran Rp 116,6 triliun untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai akhir 2025. Dana tersebut diperlukan untuk 82,9 juta penerima program.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, tahun ini pihaknya mendapat pagu anggaran Rp 71 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran Rp 50 triliun untuk menjalankan MBG hingga akhir tahun ini.

"Jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun, untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta (penerima manfaat). Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup untuk bisa melayani seluruh penerimaan manfaat sampai Desember," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, Dadan memaparkan, hingga saat ini realisasi anggaran BGN sebesar Rp 2,386 triliun atau 3,36% dari anggaran keseluruhan Rp 71 triliun. Jumlah ini terdiri dari penyerapan 0,1% anggaran belanja pegawai atau Rp 386,87 juta dari pagu awal Rp 3,52 miliar. Sedangkan untuk realisasi barang 4,16% atau Rp 2,38 triliun dari pagu awal Rp 57,35 triliun.

"Terkait dengan belanja pegawai baru 0,1% perlu Ibu Bapak ketahui bahwa seluruh struktural BGN sampai sekarang masih belum menerima gaji. Inilah kenapa penyerapannya di bidang pegawai masih rendah karena yang baru kami keluarkan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan. Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji," ujarnya.

Dadan mengatakan, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran terus meningkat. Pada Juni diharapkan BGN bisa menyerap anggaran Rp 4,7 triliun, lalu naik lagi pada Juli Rp 16 triliun.

"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp 28 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun. Kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," kata dia.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) terkait program makan bergizi gratis (MBG) seusai banyaknya kasus keracunan akibat MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan, salah satu evaluasi adalah kewajiban melakukan uji organoleptik atau kualitas produk sebelum menu MBG dibagikan ke siswa.

"Kami ingin menetapkan kewajiban uji organoleptik di sekolah sebelum makanan dibagikan. Jadi nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik," kata Dadan dalam rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Evaluasi lainnya, BGN akan menekankan agar pemilihan bahan baku makanan lebih selektif sehingga lebih segar.

Dia mencontohkan kasus keracunan MBG di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, yang sebetulnya tidak ada masalah dalam pengolahan makanan.

Namun, menurut Dadan, bahan baku menu MBG disimpan cukup lama di lemari pembeku (freezer).

"Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat kemudian dimasukkan ke freezer, kemudian pada saat memasak dikeluarkan, dan kemudian diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan (kasus keracunan)," jelasnya.

Oleh karena itu, ia akan mengevaluasi agar bahan baku harus dipilih secara selektif.

"Kami memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," ucap dia.

Poin lain, BGN akan meminta agar menu MBG tidak diolah terlalu awal agar tidak cepat basi.

Sebab, ia menduga beberapa kejadian keracunan akibat menu MBG dimasak terlalu awal dan dimakan terlalu lama.

Dadan juga akan menetapkan batasan waktu penyiapan, pengiriman, hingga dikonsumsi siswa di sekolah.

"Kami ingin menerapkan aturan, bahwa waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman harus dipersingkat karena untuk mencegah terjadinya basi," ujar dia.

Selanjutnya, BGN juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah agar tidak terlalu lama.

BGN ingin ada mekanisme distribusi, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa yang lebih singkat.

"Kami juga akan terapkan toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Jadi kalau makan jam 9, jam 9 kurang 15 sudah harus sampai dan tidak lebih dari 15-30 menit makanan itu harus dikonsumsi," jelas Dadan.

Diketahui, kasus keracunan siswa usai menyantap MBG kerap terjadi di berbagai daerah.

Terbaru, terjadi keracunan terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).

Akibatnya, pelaksanaan MBG di sana disetop sementara waktu.

Tak hanya PALI, kejadian serupa baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya pada Kamis (1/5/2025).

Di Kabupaten Bandung, kejadian keracunan juga terjadi di SMP Negeri 35 Bandung yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada 30 April 2025.