Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi pada Senin (6/1) esok.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hasan merinci berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi. Mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Hasan mengatakan setiap Dapur MBG ini dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini, lanjutnya, bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas dia.

Hasan mengatakan pemerintah tidak libur pada momen Tahun Baru 2025 lalu, termasuk Sabtu dan Minggu untuk memastikan kelancaran program MBG.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

"Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya," kata dia.

Program MBG ini menelan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025. Program ini merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

KOMPAS.com - Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Sulawesi Utara kini tengah menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Dengan beragam pilihan rumah subsidi yang terjangkau, daerah ini menjadi salah satu pusat perhatian bagi mereka yang mencari hunian.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah akses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), di mana harga rumah di bawah Rp 200 juta menjadi daya tarik utama.

Apa Saja Pilihannya?

1. Griya Pinagut Lestari: Tipe 36

Terletak di Kaidipang, proyek ini dikembangkan oleh PT Porodisa Empat Tujuh.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, Griya Pinagut Lestari menawarkan 50 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Dari total unit yang tersedia, sebanyak 33 unit telah terjual, sementara 17 unit masih menunggu pemilik baru.

2. Griya Pinagut Lestari 2: Tipe 36

Juga dikembangkan oleh PT Porodisa Empat Tujuh dan berlokasi di Kaidipang, perumahan ini menawarkan 12 unit rumah dengan harga per unit Rp 168 juta.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 102 meter persegi.

Hingga saat ini, 10 unit telah terjual, dan masih ada 2 unit yang tersedia untuk pembelian.

Dengan berbagai pilihan hunian yang terjangkau, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi lokasi yang patut dipertimbangkan bagi siapa saja yang sedang mencari rumah.

KOMPAS.com - Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara kini menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Sebagai daerah yang menjanjikan, Minahasa Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), pembeli dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Apa Saja Pilihannya?

1. Cozy Home Amurang: Tipe 36

Terletak di Amurang Barat, proyek ini dikembangkan oleh PT Khesar Griya Indah.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Cozy Home Amurang menawarkan 149 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Saat ini, 19 unit telah terjual, sementara 130 unit masih tersedia.

2. Joani Amurang Residence: Tipe 36

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Joani Powel Makmur, Joani Amurang Residence berada di Amurang Timur.

Proyek ini juga menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Harga per unit untuk perumahan ini adalah Rp 157 juta.

Hingga saat ini, belum ada unit yang terjual, dan sebanyak 110 unit masih tersedia untuk dibeli.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi lokasi yang menjanjikan bagi calon pembeli rumah.

Kesempatan untuk memiliki rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta, serta pilihan lokasi yang strategis, menjadikan daerah ini sebagai pilihan yang menarik di Sulawesi Utara.

KOMPAS.com - Kabupaten Minahasa Tenggara yang terletak di Sulawesi Utara kini menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah tersedianya berbagai pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau.

Rumah-rumah ini dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang berada di bawah Rp 200 juta.

Apa Saja Pilihannya?

1. Batu Penjuru Mitra 1: Tipe 36/96-A

Terletak di Ratahan, proyek ini dikembangkan oleh PT Batu Penjuru.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Proyek ini menawarkan total 177 unit rumah dengan harga per unit sebesar Rp 129 juta.

Dari jumlah tersebut, 159 unit telah terjual, sementara 18 unit masih tersedia untuk dibeli.

2. Batu Penjuru Mitra 2: Tipe 36/96-A

Juga dikembangkan oleh PT Batu Penjuru, perumahan ini berlokasi di Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Proyek ini menawarkan 40 unit rumah tapak dengan luas bangunan yang sama, yaitu 36 meter persegi dan luas lahan 96 meter persegi.

Harga per unit tetap di Rp 129 juta.

Hingga saat ini, telah terjual 33 unit, sehingga hanya tersisa 7 unit yang masih tersedia.

3. BTN Tosuraya: Tipe Subsidi 36/120

Proyek perumahan yang berlokasi di Ratahan ini dikembangkan oleh PT Klabat Mega Lestari.

Dengan harga per unit sebesar Rp 136 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah mencapai 120 meter persegi.

Dari 156 unit yang disediakan, sebanyak 148 unit telah terjual, menyisakan 8 unit untuk dipasarkan.

Dengan pilihan yang bervariasi dan harga yang bersaing, Kabupaten Minahasa Tenggara semakin menarik minat masyarakat untuk memiliki rumah.

Kesempatan ini menjadi peluang bagi calon pemilik rumah yang mencari hunian dengan harga terjangkau di wilayah yang strategis.

KOMPAS.com - Kota Kotamobagu di Sulawesi Utara kini semakin menarik perhatian calon pemilik rumah.

Salah satu daya tarik utama daerah ini adalah pilihan rumah subsidi yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Apa Saja Pilihan Rumah Subsidi di Kota Kotamobagu?

1. Griya Permata Indah: Tipe T36

Berlokasi di Kotamobagu Selatan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Atar Jaya Perkasa.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Griya Permata Indah menawarkan 88 unit rumah, dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Saat ini, 76 unit telah terjual dan 12 unit masih tersedia untuk dibeli.

2. Puri Citra Indah: Tipe Tulip

Dikenal sebagai perumahan yang dikembangkan oleh PT Dwi Putri Karya Lestari, Puri Citra Indah juga terletak di Kotamobagu Selatan.

Proyek ini menawarkan 366 unit rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 157 juta. Hingga saat ini, 357 unit telah terjual dan hanya tersisa 9 unit lagi.

3. Tabang Asri: Tipe 36/119

Berada di lokasi yang sama, Tabang Asri merupakan proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Ikuna Tiga Mitra.

Rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah sebesar 119 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 157 juta, saat ini telah terjual 23 unit dari total 70 unit yang tersedia, sehingga masih ada 47 unit yang dapat dipasarkan.

Mengapa Memilih Rumah di Kota Kotamobagu?

Kota Kotamobagu tidak hanya menawarkan harga yang terjangkau tetapi juga berbagai pilihan proyek perumahan yang dapat memenuhi kebutuhan calon pemilik rumah.

Dengan sistem informasi yang transparan melalui Sikumbang, calon pembeli dapat dengan mudah memilih rumah sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka.

Di tengah perkembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup di daerah ini, Kotamobagu menjadi salah satu opsi menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah impian.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Menurutnya usulan ini cocok dengan konsep gotong royong yang pemerintah usung untuk pembangunan rumah.

Usulan pembangunan rumah berbasis komunitas itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

"Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat bersama Anggota HUD Institute di Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Kehadiran RT dan RW pada setiap wilayah dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni, lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah," ujar Fahri.

Fahri menegaskan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan terkait penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," ujarnya.

Lalu, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022. Jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," jelas Encep.

Namun dengan angka persentase yang besar tersebut, menurutnya terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria rumah yang layak, seperti didirikan di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Encep perumahan berbasis komunitas sudah ada yang berjalan dan berhasil diterapkan. Salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membuat desain penataan kawasan dan hunian layak.

Hal ini disampaikannya ketika melakukan pertemuan dengan Ansar Ahmad di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Jelas Fahri, bila desain penataan kawasan dan hunian telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, maka pemerintah pusat bisa memberikan bantuan terkait investasi.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita Pemerintah Pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin Pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Fahri, dikutip dari keterangan resmi.

Menurut Fahri, Kepri merupakan daerah yang strategis karena dekat dengan Singapura, sehingga berpotensi menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," lanjut Fahri.

Sementara Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan.

Pasalnya, semakin banyak pendatang dari berbagai daerah yang tinggal di Kepri.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," tutur Ansar Ahmad.

KOMPAS.com - Kota Tarakan di Kalimantan Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tarakan:

1. Pesona Juata Kerikil: Tipe 36

   Terletak di Tarakan Utara, Kota Tarakan. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh PT Martika Abadi Sejahtera.

   Proyek ini menawarkan 198 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 153 juta. Sebanyak 158 unit telah terjual, sementara 40 unit masih tersedia.

2. Samara City: Tipe 33

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Lestari Derawan yang terletak di Tarakan Barat, Kota Tarakan. Menawarkan 48 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 153 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 33 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 44 unit, sedangkan masih tersedia 4 unit lagi.

3. Viola Griya Asri 1: Tipe 36

   Berlokasi di Tarakan Utara, Kota Tarakan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Berkah Adam Jasa Abadi. Telah terjual 79 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 164 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 72 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 195 unit untuk dipasarkan dari 274 unit yang disediakan.

4. Perumahan Viola Residence 1: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Tarakan Barat, Kota Tarakan. Total unit yang ditawarkan adalah 39 rumah dan telah terjual 15 unit. Harga per unit sebesar Rp 164 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 72 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Berkah Adam Jasa Abadi. Perumahan ini telah tersisa 24 unit yang tersedia.

5. Baiti Jannati 1: Tipe 36

   Di Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdapat perumahan yang menawarkan total 24 unit. Saat ini, telah terjual 3 unit dengan harga per unit sebesar Rp 165 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 60 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Asmaul Husnah Tarakan. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 21 unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Dalam mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah, TNI AL telah menyiapkan 96 titik dapur umum di seluruh Indonesia," kata KSAL dalam konferensi pers di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

Ali menyebutkan, dapur umum itu terdiri dari 78 titik di jajaran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut serta 18 titik di jajaran Korps Marinir.

TNI AL juga akan menyiapkan dapur umum di seluruh markas se-Indonesia apabila anggarannya mencukupi.

"Tapi tempat sudah kita siapkan. Untuk dapur lapangan, kita juga bisa menyiapkan secara mobile yang dimiliki oleh Batalyon Bekpal-nya Marinir. Kita ada beberapa dapur lapangan yang bisa mobile," ujar Ali.

Selain makan bergizi gratis, TNI AL juga mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ali mengatakan bahwa ketahanan pangan telah dilaksanakan TNI AL meliputi sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan air tawar, maupun air laut.

"Adapun kesiapan lahan TNI AL dalam mendukung program ketahanan pangan adalah seluas 8.342,09 hektar," ujar dia.

KSAL sudah meninjau dapur untuk program makan bergizi gratis yang ada di Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta, pada Jumat (20/12/2024).

"Sekarang yang sudah ready dan sudah uji coba sudah ada 18 titik dan sudah mengundang para siswa sekolah juga untuk menikmati makanan bergizi gratis ini," ujar Ali ketika itu.

Saat meninjau dapur makan bergizi gratis di Mako Marinir Cilandak, KSAL menyebut makanan yang disediakan sudah mencakup empat sehat lima sempurna.

Adapun dalam uji coba yang digelar itu, menyediakan makanan dengan nilai Rp10.000 yang terdiri dari nasi, telur dadar, sayur buncis, susu, dan buah pisang.

"Ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini, dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai 10.000 rupiah. Dengan nilai 10.000 rupiah, sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna lah," katanya lagi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diluncurkan mulai Senin, 6 Januari 2025. Program ini menargetkan 3.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sesuai dengan informasi awal, sasarannya ada 3.000 siswa yang ada di sekitar dapur," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram Yusuf saat dikonfirmasi di Kantor Wali Kota Mataram, Jumat (3/1/2025).

Yusuf menjelaskan, uji coba program ini menggandeng TNI AD sebagai penanggung jawab dapur masak yang berlokasi di zipur TNI AD. Dapur dengan ukuran 20x20 meter tersebut akan menjadi pusat pengolahan makanan bagi para siswa.

"Kami sedang menunggu juklak-juknis (petunjuk pelaksanaan dan teknis) program ini. Namun, berdasarkan pertemuan awal, penerima manfaat mencakup siswa dari jenjang TK, SD, hingga SMP," jelas Yusuf.

Dalam pelaksanaannya, makanan akan didistribusikan satu kali sehari. Untuk siswa TK hingga kelas 2 SD, makanan akan dikirim dari dapur pukul 07.30. Sementara itu, siswa kelas 3-6 SD dan SMP akan menerima makanan pada pukul 09.00.

"Jadi, makanan itu nantinya diangkut dari dapur sesuai jadwal tersebut," tambah Yusuf, yang juga Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB Lalu Hamzi Fikri menyatakan anggaran program MBG yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Pemprov NTB mengakalinya dengan memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa.

"Rp 10 ribu itu pusat yang menentukan. Artinya, kami harus menyesuaikan dengan produk lokal yang ada. Kami harus memastikan nilai gizi yang dikonsumsi tetap terpenuhi meski dengan anggaran yang minim," kata Fikri.

Fikri menjelaskan, Pemprov NTB akan memanfaatkan hasil peternakan dan perikanan daerah sebagai sumber protein. Bahan pangan lokal lainnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, vitamin, dan mineral.

"Kombinasi empat sehat, dan syukur kalau bisa dilengkapi satu sempurna. Tapi unsur protein, vitamin, dan karbohidrat harus terpenuhi," tegasnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Beberapa waktu lalu susu ikan santer terdengar lantaran disebut-sebut bisa menjadi salah satu alternatif susu sapi dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Lantas apakah susu ikan akan masuk ke menu MBG yang akan dimulai pada 6 Januari?

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistyo mengatakan saat ini produsen susu ikan, Berikan Protein dalam proses registrasi menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Susu ikan berasal dari ikan segar yang diolah dengan menggunakan teknologi sehingga menjadi bubuk hidrolisat protein ikan (HPI).

Bubuk HPI ini akan dicampur dengan berbagai macam varian rasa. Saat ini, susu ikan baru mempunyai dua varian rasa, yakni cokelat dan strawberry.

"Saat ini Berikan Protein selaku produsen Susu Ikan sedang proses registrasi untuk menjadi mitra BGN," kata Budi kepada detikcom, ditulis Jumat (3/1/2025).

Budi menerangkan kini sudah ada 44 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terdaftar menjadi mitra BGN dan tengah menunggu proses verifikasi. Pihaknya terus mendorong 1.195 UPI yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) menjadi mitra MBG.

"Untuk UPI-UPI yang sudah mendaftar saat ini masih dalam verifikasi BGN, proses distribusi nya juga menunggu hasil verifikasi dari BGN, dalam program ini KKP sebagai support," terang Budi.

Terkait jenis produk atau menu ikan, Budi menjelaskan sebagian besar adalah ikan beku yang disesuaikan dengan lokasi masing-masing UPI. Dalam pelaksanaan pembinaan mitra, pihaknya juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebab, program tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025. "Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim maraknya pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat sudah sesuai izin pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Ketua REI NTB, Heri Susanto, Kamis (2/1/2025).

Menurut Heri, pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, soal maraknya pembangunan perumahan di lahan sawah bukan barang baru di Pulau Lombok.

"Wamen sedih karena banyak lahan sawah jadi perumahan. Itu kan yang membuat tata ruang itu kan pemerintah. Sementara pengembang mengikuti aturan pemerintah," tegas Heri.

Heri mengatakan pembangunan perumahan di daerah penyangga Kota Mataram, seperti di Kecamatan Labuapi, Gunungsari, dan Kediri tidak bisa terelakkan. Karena ketiga daerah itu menjadi penyangga pengembangan Kota Mataram.

"Kalau mau buat rumah di gunung siapa yang mau? Artinya, pengembang menunggu solusi tata ruang dari pemerintah," ujar Heri.

Heri juga menanggapi soal wacana Fahri Hamzah soal pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dari survei yang dilakukan REI, banyak masyarakat di NTB trauma gempa 2018.

"Saya pikir itu ide bagus, tetapi harus lihat history. Lombok itu belum hilang dari ingatan orang soal gempa. Belum berani tinggal di rumah susun," ungkap Heri.

Sejauh ini, Heri berujar, semua pengembang tidak pernah berbicara permodalan kepada kredit pemilik rumah (KPR). Sebab, modal pembangunan berasal perbankan.

"Jadi ada dua masalah yang harus segera diatasi. Pertama soal waktu akad pengajuan serta meminta perbankan memberi solusi agar semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) layak dapat bantuan di perbankan," ujar Heri.

Selain itu, REI NTB juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memutihkan pinjaman petani dan nelayan agar bisa mengajukan perumahan subsidi demi suksesi program 3 juta rumah di NTB.

"Dari 10 MBR itu ada 6 tidak memenuhi syarat pengajuan di perbankan. Ini juga menjadi masalah bagi calon KPR kita," jelas Heri.

Sebelumnya, Wamen PKP, Fahri Hamzah, mengaku sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kita ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat sore (27/12/2024).

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an