DEPOK, KOMPAS.com - Banjir yang menggenangi Jalan Ait Solih Raya, Pancoran Mas, Kota Depok, mengungkap keberadaan perumahan ilegal di kawasan tersebut.

Warga menduga banjir yang terjadi pada Jumat (11/4/2025) semakin memburuk akibat pembangunan perumahan di sebelah, dengan ketinggian air mencapai 40 sentimeter.

Kondisi ini juga diketahui oleh Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah yang pada malam itu meninjau sejumlah titik banjir dan menemukan adanya penyempitan saluran air.

"Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kami cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ungkap Chandra, Jumat lalu.

Berdasarkan hasil tinjauannya malam itu, Chandra menginstruksikan agar pihak pengembang perumahan dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait rencana pembangunan tersebut.

Namun, rasa penasaran Chandra tak bisa dibendung. ia memutuskan untuk kembali meninjau lokasi pada Senin, 14 April 2025.

Jalan beton di atas sungai

Salah satu temuan mencolok adalah adanya pembangunan jalan beton di atas aliran cabang sungai Kali Krukut.

Menurut Chandra, kondisi ini memicu meluapnya air dan menyebabkan banjir di tiga perumahan.

Dari hasil peninjauan, Chandra mengidentifikasi bahwa salah satu dari tiga perumahan yang berinisial PR diduga tidak memiliki izin pembangunan.

Proyek yang menyasar pembangunan 200 unit rumah ini akan dihentikan sementara melalui Surat Peringatan (SP) dari Satpol PP dan Dinas Perizinan Depok.

“Untuk perumahan P juga ternyata belum ada perizinan, jadi kami sudah minta untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal PTSP dan untuk dihentikan secepat-cepatnya sementara, sampai segala sesuatunya beres perizinannya,” jelas Chandra.

Selama pembangunan dihentikan, Pemkot Depok akan memanggil pengembang perumahan PR untuk mendapatkan klarifikasi.

Pemanggilan juga dilakukan terhadap dua perumahan lain yang berdekatan dengan perumahan PR.

“Yang pasti, kalau Depok Mas kan sudah jadi rumahnya dan sudah ditempati. Kalau yang Azura juga sudah jadi dan sudah ditempati. Kalau yang P enggak ada izinnya, jadi dua perumahan lainnya akan dicek lagi,” terang Chandra.

Pemkot Siap Menempuh Jalur Hukum

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memberikan jangka waktu tertentu bagi setiap pengembang perumahan untuk menyelesaikan persoalan ini secara administratif.

Namun, Chandra menegaskan bahwa mereka tidak ragu untuk mengambil langkah hukum jika para developer tetap melanggar.

“Kami akan coba lewat jalur administratif dulu, tapi kalau memang ternyata enggak memungkinkan, enggak kooperatif, pasti kai akan ambil langkah hukum lain, yaitu baik pidana atau perdata,” katanya.

Sikap tegas ini juga menyasar pembangunan yang dinilai asal-asalan, seperti pembangunan jalan beton di atas aliran Kali Krukut.

“(Diproses) Buat yang belum mengantongi izin, termasuk juga yang pembangunannya asal-asalan. Seperti ini, apa tanggung jawabnya ini sungai dibeton kayak gini? Ini harus ada tanggung jawabnya,” tegas Chandra.

Pemetaan menyeluruh

Sebagai langkah lanjut, Pemkot Depok akan melakukan pemetaan dan pendataan menyeluruh terhadap perumahan di daerah tersebut.

Tujuannya adalah untuk memastikan legalitas perumahan yang sudah dihuni ataupun yang sedang dalam pembangunan agar memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Nah nanti kami akan melakukan scanning lah, inventarisasi terhadap perumahan-perumahan yang ada di Depok,” papar Chandra.

“(Akibat tidak berizin) karena dampak ekologisnya ternyata sangat merusak, menyebabkan banjir-banjir dan ujungnya juga korban jiwa,” sambungnya.

Selain itu, Pemkot juga akan mengevaluasi secara internal mengenai minimnya pengawasan pembangunan di wilayah Kota Depok.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pembangunan ilegal di masa depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (PKP) akan memanggil bos Lippo Group John Riady pada pekan ini buntut kasus konsumen Meikarta yang tak kunjung menerima unit huniannya.

Ia mengatakan pemanggilan John Riady telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah laporkan kepada presiden, presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," katanya di sela-sela Halal Bihalal APINDO di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia sejatinya telah meminta bertemu dengan John Riady. Namun belum bisa terlaksana karena bos Lippo Group itu sedang di luar negeri.

"Kemarin kan Pak John Riady WA (WhatsApp) saya, dia lagi di luar negeri, oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda (John Riady) datang," katanya.

Lebih lanjut Ara mengatakan memang banyak sekali pengaduan masyarakat terkait perumahan. Hal tersebut ia dengar dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Karena itu, Kementerian PKP meluncurkan layanan "911 BENAR-PKP" yang akan menerima pengaduan konsumen terkait perumahan.

"Kita serius kita membuat 911 Benar PKP, sehingga aduan-aduan itu bisa ditindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya, proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016. Proyek ini dikenal karena promosinya yang masif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.

Namun seiring berjalannya Waktu pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan. Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cash keras bertahap.

Kementerian PKP kini mulai memvalidasi berkas korban kasus perumahan Meikarta. Kementerian mempertemukan paguyuban konsumen Meikarta dengan pihak Lippo. Dalam pertemuan di Jakarta hari ini, PKP memfasilitasi pengecekan keabsahan dokumen para konsumen.

"Kami tidak mengkotak-kotakkan, baik itu dari paguyuban ataupun dari konsumen perorangan, kami tampung semuanya," kata Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Salah seorang perwakilan konsumen Meikarta, Yosafat Erland, mengatakan kerugian yang diterima para korban selama ini cukup besar.

"Kalau dari paguyuban itu totalnya, kalau semuanya hadir, itu 26 orang itu di Rp4,5 miliar," ucapnya.

JAYAPURA, iNews.id - Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay,  menghadiri kegiatan program Makan Bergizi Gratis yang digelar di SMP Negeri 1 Sentani, Senin (14/4/2025).

Program ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah sekaligus mendukung ketahanan pangan dan kesehatan generasi muda di Kabupaten Jayapura.

Dalam sambutannya, Kapolres Jayapura menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program tersebut. “Kami sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Memberikan makanan bergizi secara rutin kepada siswa tidak hanya membantu kesehatan mereka, tetapi juga meningkatkan semangat belajar dan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Thevi Angandowa Zebua, Danrem 172 /PWY Brigjen TNI Dedi Hardono, Bupati Jayapura, Yunus Wonda, Kadispotdirga Lanud Silas Papare Kolonel Pom Iwan Suebu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentani Ibu Haryati Sokoy, para guru, dan Siswa siswi SMP Negeri 1 Sentani.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat menjadi agenda berkelanjutan dan dilaksanakan secara merata di sekolah-sekolah lain di wilayah Jayapura, guna menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Editor : Darul Muttaqin

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang, NTT, yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan menemukan sejumlah dugaan kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Adhi Karya, dan PT. Nindya Karya (Persero)

Dia menegaskan, pembangunan rumah bagi Eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik dan berkualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya dan meminta agar BUMN yang membangun perumahan di NTT tersebut bisa memperbaiki dan menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur dimana Presiden RI Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa Tim dari Inspektorat Jenderal secara terukur dan profesional telah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana dan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, dari aspek fondasi, itu semuanya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari gambar kerja atau shop drawing yang seharusnya pondasi kedalamannya 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Tapi kenyataannya dari video, dari foto yang Kementerian PKP dapatkan, itu hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter itu dari beton.

Kedua, dari pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ternyata tidak maksimal, sehingga menyebabkan bangunan mudah turun.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks perjuang Tim Tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," kata Heri Jerman.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks pejuang Timor-Timur," kata Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko.*

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan dugaan kecurangan pembangunan 2.100 rumah eks pejuang Timor-Timur (Tim-tim) di Kabupaten Kupang, NTT, yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

"Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) dan menemukan sejumlah dugaan kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Adhi Karya, dan PT. Nindya Karya (Persero)

Dia menegaskan, pembangunan rumah bagi Eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik dan berkualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya dan meminta agar BUMN yang membangun perumahan di NTT tersebut bisa memperbaiki dan menjamin hunian yang akan diserahkan kepada eks Pejuang Tim-tim layak huni dan menjamin konstruksi bangunan yang baik.

"Kita harus memberikan perumahan yang layak dan berkualitas bagus untuk pejuang eks Timor-Timur dimana Presiden RI Prabowo Subianto pernah juga berjuang di NTT dan ada 2.100 unit yang akan diserahkan tepatnya di Kabupaten Kupang, di Provinsi NTT," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan bahwa Tim dari Inspektorat Jenderal secara terukur dan profesional telah meninjau ke lapangan dengan mengajak tim ahli dari Universitas Nusa Cendana dan menemukan dari pekerjaan 2.100 rumah itu, dari aspek fondasi, itu semuanya tidak sesuai dengan RKS.

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada beberapa hasil temuan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PKP. Pertama, dari gambar kerja atau shop drawing yang seharusnya pondasi kedalamannya 90 centimeter dan bahkan ada yang 170 centimeter. Tapi kenyataannya dari video, dari foto yang Kementerian PKP dapatkan, itu hanya sekitar 30 sampai 40 centimeter itu dari beton.

Kedua, dari pemadatan tanah yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ternyata tidak maksimal, sehingga menyebabkan bangunan mudah turun.

"Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah mempunyai program SEKOP atau Serahkan Kasus Korupsi. Hal itu sesuai dengan petunjuk Menteri PKP bahwa Kementerian PKP harus bersih dari korupsi dan ketika menemukan ada kasus yang ada indikasi korupsi, maka Itjen Kementerian PKP akan menyerahkan kepada para penegak hukum dan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu kasus rumah untuk eks perjuang Tim Tim telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan proses penegakan hukum," kata Heri Jerman.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan pihaknya menerima masukan dari Menteri PKP dan Itjen Kementerian PKP serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan yang ada di lapangan.

"Tiga BUMN yakni PT. Brantas Abipraya, PT. Nindya Karya dan PT. Adhi Karya akan memperbaiki dan membangun dinding pembatas tanah. Sehingga dalam serah terima akhir kondisinya baik dan layak huni bagi eks pejuang Timor-Timur," kata Kartika Wirjoatmodjo atau disapa Tiko.*

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menawarkan lahan perumahan di sejumlah kawasan strategis kepada investor asal Qatar.

Tawaran tersebut disampaikan Ara saat melaksanakan one on one meeting bersama Chief Legal, Regulatory, and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar, Minggu (13/4/2025).

Ara juga melangsungkan pertemuan dengan CEO Standard Chartered Qatar, Muhannad Mukahall.

Pertemuan dengan kedua investor itu dilangsungkan di sela-sela Ara mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di negara tersebut.

"Kemarin saya bertemu dengan Ooredoo di sektor bidang bisnis perumahaan dan juga Standard Chartered Qatar, di luar agenda resmi kenegaraan. Saya ada dua meeting bisnis dengan Ooredoo juga," ujar Ara saat ditemui usai Halal Bihalal Apindo, Jakarta, Senin malam (14/4/2025).

Saat pertemuan dengan bos Standard Chartered, mereka membahas tentang peluang investasi di sektor perumahan di Indonesia. Momen ini uga diuggah Ara lewat akun resmi Instagramnya.

"Sebelum diskusi kami berkesempatan untuk Office Tour di Kantor Standard Chartered, Doha. Kantor yang sangat efisien dengan value yang luar biasa. Do the Right Thing, Never Settled dan Better Together," kata dia pada keterangan foto yang diunggahnya.

(NIA DEVIYANA)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG ) di Palembang mulai dilaksanakan hari ini, Senin (14/4/2025) di sejumlah sekolah di Palembang. Untuk sekolah-sekolah yang menerima MBG masih belum bertambah alias sama dengan sebelumnya.

Pantauan detikSumbagsel pada Senin (14/4/2025), penyaluran MBG dilakukan sejak pukul 08.00 WIB ke Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), lalu untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) pukul 11.00 WIB

Wakil Humas SMP Negeri 19 Palembang, Parman mengatakan setelah libur Idulfitri 2025, pembagian MBG mulai dilaksanakan kembali pada Senin (14/4/2025). Meski sekolah sudah berjalan sejak Rabu (9/4/2025), tapi MBG baru dimulai hari ini.

"Di hari pertama ini sebanyak 1.098 siswa yang menerima MBG di SMP Negeri 19 Palembang," katanya.

Menunya terdiri dari nasi putih, nugget ikan gabus, soto bening, tahu saos tomat dan buah semangka. Untuk menu MBG ini, kata dia, setiap harinya akan berganti dan bervariasi.

"Nugget ikan gabus ini merupakan olah dari ikan gabus yang merupakan makanan khas kita asli Palembang," ujarnya.

Sementara itu, petugas pengantar menu MBG dari dapur IB 1 Palembang, Sadad menuturkan, khusus penyedia MBG dari dapur mereka dibagikan untuk enam sekolah, dengan tiap porsi hidangan MBG berbeda-beda.

"Untuk kelas rendah porsinya lebih sedikit dari kelas tinggi. Tapi terkadang ada saja saat wadah dikembalikan, masih ada makanan belum habis, mungkin karena ada yang masih tidak selera," ungkapnya.

Tercatat enam sekolah yang mendapatkan menu MBG dari dapur IB 1 yakni SMP N 19 dan 33, SD N 24 dan 25, serta TK Panca Bakti dan SKB.

Sementara itu, Sekretaris Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia Sumatera Selatan (PPJI Sumsel) Rizky mengatakan pihaknya belum mendapat informasi terkait kapan rencana penambahan titik sekolah penyaluran MBG.

"Untuk penambahan belum ada lagi. Sekarang masih tetap seperti yang kemarin," katanya.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur meluncurkan dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Kelurahan Jungcangcang, Senin.

"Dapur ini merupakan satu dari enam dapur umum yang telah ada di Pamekasan untuk Program Makan Bergizi Gratis," kata Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto di sela-sela acara peluncuran itu.

Lima dapur lainnya masing-masing berada di Makodim 0826 Pamekasan, lalu di Banyubulu, Kecamatan Proppo, Desa Sotabar, Kecamatan Pasean, Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Pasean, serta Kelurahan Larangan Daya, Kecamatan Pademawu.

Sebelum melakukan peluncuran, Wabup meninjau secara saksama proses masak di dapur itu, dan berdialog dengan para petugas seputar bahan baku dan ketentuan tentang makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam kesempatan itu, Wabup Sukri juga meminta agar segala hal yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah tersebut bisa terlaksana dengan baik, sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

"Kami berharap, program ini bisa terus mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dalam mendirikan dapur umum seperti ini," katanya.

Menurut Wabup, dapur umum untuk Program MBG di Pamekasan bukan hanya bersumber dari anggaran pemerintah, akan tetapi juga dari kemitraan dengan para pihak.

Usai melakukan peluncuran, orang nomor dua di lingkungan Pemkab Pamekasan ini selanjutnya meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Desa Laden.

Di sekolah ini Wabup Sukri sempat menyuapi siswa dan bertanya tentang menu yang tersaji kepada siswa.

"Bagaimana menunya anak-anak? Enak tidak?," tanya Wabup yang dijawab 'enak' oleh para siswa di sekolah itu.

Menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, saat ini, sebanyak 13.774 siswa dari jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga SMA di Kabupaten Pamekasan menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Program MBG sendiri resmi dimulai di Pamekasan pada Senin, 13 Januari 2025, dengan menyasar 2.932 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di hari pertama. Distribusi makanan dilakukan setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat.

Pada hari pertama pelaksanaan, MBG sudah menyentuh sembilan sekolah yang tersebar di berbagai wilayah dan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah seiring dengan adanya penambahan dapur umum untuk program tersebut.

Program MBG ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengatasi masalah gizi anak dan ketimpangan akses makanan sehat, sekaligus mendorong partisipasi pendidikan melalui pendekatan kesehatan dan kesejahteraan siswa.

"Karena itu, dukungan dari semua elemen tentu sangat kami harapkan untuk menyukseskan program baik pemerintah ini," katanya.

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan berbagai manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 300 lebih masyarakat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Secara umum Program MBG dapat memenuhi dan memperbaiki gizi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Mariana dalam keterangannya di Banjarmasin, Senin.

Mariana menjelaskan sebagai pelaksana Program MBG, BGN hadir untuk mengatasi permasalahan gizi buruk secara bertahap yang dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat.

“Dalam pelaksanaan MBG di Banjarmasin, terlebih dahulu kami berikan pemahaman yang jelas terkait dampak dari program ini, DPR dan BGN berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk memberikan wawasan yang cukup kepada masyarakat sekitar, khususnya ibu hamil dan anak-anak sebagai sasaran utama Program MBG,” ujarnya.

Mariana mengungkapkan bahwa Program MBG ini sejalan dengan upaya untuk mengentaskan stunting yang dapat meningkatkan asupan gizi anak-anak sehingga dapat bertumbuh dengan sehat.

Dengan demikian, kata dia, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini, dapat menciptakan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing pada masa mendatang.

Mariana menjelaskan, karena program ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia, maka diperlukan sosialisasi secara masif untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta gambaran secara jelas kepada masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan program.

“Kami berharap masyarakat di Banjarmasin dapat memperoleh pemenuhan gizi yang lebih baik lagi, khususnya bagi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas,” tutur Mariana.

Sementara itu, Pembina Tingkat I/IVB BGN Wahyudi Indrayana mengajak semua pihak turut mendukung dan menyukseskan program ini yang merupakan visi besar Presiden Prabowo dalam menyiapkan generasi yang sehat dan unggul guna menyambut Indonesia Emas 2045.

Terlebih saat ini, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada 2045, dan Program MBG menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing pada masa mendatang.

“Sehingga generasi kita mampu membawa Indonesia menjadi negara maju di masa yang akan datang,” kata Wahyudi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Wiwin Widiantari, sebagai salah satu narasumber yang dilibatkan BGN, turut memberikan pemahaman kepada masyarakat di kota tersebut terkait pentingnya Program MBG bagi generasi muda.

“Program ini sangat strategis sebagai akses untuk memenuhi gizi yang baik bagi anak-anak. Kami berharap Program MBG dapat dirasakan seluruh anak-anak Banjarmasin,” ujar Wiwin.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, ia akan memanggil Bos Lippo Group John Riady pekan ini.

Menurut dia, pemanggilan itu sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menyatakan mendukung rencana pemanggilan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan di proyek Meikarta, Cikarang, Bekasi.

"Saya sudah laporkan kepada Presiden. Presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," ujar Maruarar usai menghadiri halal bihalal Apindo di Jakarta, Senin (14/4/2025).

"Ya (Presiden sudah terinformasi soal pengaduan) dan mendukung. (Beliau) mendukung penegakan hukum," tegasnya.

Ara menjelaskan, sedianya John Riady dijadwalkan dipanggil pekan lalu. Akan tetapi, ia saat itu menyampaikan sedang berada di luar negeri.

Pemanggilan akhirnya ditunda dengan kesepakatan bahwa John Riady harus hadir langsung di Kementerian PKP.

"Oke saya bilang saya tunda. Tapi saya minta anda (John Riady) datang," ungkapnya.

Pemanggilan itu juga dilatarbelakangi banyaknya pengaduan soal proyek Meikarta. Aduan disampaikan baik lewat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) maupun layanan 911 khusus perumahan.

Diberitakan sebelumnya, pada Kamis (10/4/2025), Maruarar mengungkapkan akan memanggil Bos Lippo Group John Riady setelah pulang dari mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan investor Qatar.

Dok. Meikarta Proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Adapun pada Kamis, sebanyak 26 konsumen apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menuntut hak mereka kepada pengembang.

Ketua PKPKM Yosafat Erland mengatakan, perkiraan total kerugian yang dialami oleh anggotanya mencapai Rp 4,5 miliar.

"Kalau saya sendiri Rp 320 juta, masih mencicil dan sudah berhenti mencicil sejak dua tahun lalu," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta Selatan, Kamis.

Ia menjelaskan, tuntutan yang diajukan oleh para konsumen adalah ganti rugi unit atau pengembalian uang yang sudah dibayarkan (refund).

Yosafat mengaku, awalnya ia tertarik membeli apartemen itu karena marketing yang masif dan terlihat menjanjikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menawarkan sejumlah lahan di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan investor asal Qatar tersebut untuk pembangunan hunian bagi masyarakat.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari siaran pers, Senin (14/4/2025).

Ini disampaikan Ara saat mengadakan one on one meeting bersama Chief Legal, Regulatory, and Corporate Governance Officer Ooredoo Group Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar, Minggu (13/4/2025), waktu setempat.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia.

Ini terutama saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang masuknya investasi dari Qatar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Ara pada pertemuan itu juga meminta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho untuk ikut mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi melalui dukungan demand and supply (permintaan dan suplai) perumahan.

"Skema kerja sama melalui Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," tutup Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menceritakan momen saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani di Doha, Qatar, pada 13 April 2025.

Maruarar menjadi salah satu menteri bidang ekonomi yang ikut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.

Menurut dia, pada saat pertemuan tersebut, Emir Qatar sempat menanyakan soal Danantara kepada Prabowo sebelum akhirnya memutuskan memberi suntikan dana investasi sebesar 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 33,5 triliun.

"Jadi kemarin kita bertemu dengan Emir Qatar di Doha. Kita berbicara dan berdiskusi berbagai hal, politik, hukum internasional dengan situasi yang terjadi sekarang. Tapi yang menarik bagi saya satu, bahwa Emir Qatar itu menanyakan kepada Pak Prabowo soal Danantara, apa itu Danantara," ujar Maruarar usai menghadiri agenda halal bihalal Apindo di Jakarta pada Senin (14/4/2025).

"Dan Pak Prabowo menjelaskan bahwa itu konfigurasi daripada aset negara kita, supaya bisa membuat rencanaan yang efektif, produktif, dan efisien," lanjutnya.

Prabowo menurutnya juga menyampaikan bahwa Danantara akan mendorong proses industrialisasi di Indonesia.

Setelah berdiskusi soal Danantara, Emir Qatar dan Presiden Prabowo mencapai kesepakatan soal investasi.

"Dia (Emir Qatar) menyampaikan (setuju investasi) 2 miliar dollar AS. Jadi Indonesia juga (memberikan investasi di Danantara) 2 miliar dollar AS," katanya.

Maruarar bilang, kesepakatan itu terjadi usai diskusi berlangsung selama 20 menit saja.

Dalam kesempatan itu, CEO Danantara Rosan P Roeslani hadir dan ikut memberikan penjelasan.

"Sehingga apa yang dijelaskan Pak Rosan, memperkuat apa yang disampaikan Pak Presiden, itu membuat kesepakatan itu. Saya betul-betul bangga, karena kita bukan minta tolong, minta bantuan, tetapi bisnis. Jadi punya harga diri, punya uang yang cukup," jelasnya.

"Saya harus mengatakan bahwa pertemuannya sangat efektif dan produktif, karena ada hasil nyata yang didapat oleh Pemerintah Indonesia," lanjut Maruarar.

Nantinya, dana bersama sebesar masing-masing 2 miliar dollar AS itu akan digunakan untuk dana investasi bersama, salah satunya untuk realisasi proyek perumahan di Indonesia.

Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Doha, Qatar, Minggu (13/4/2025). Kunjungan ini ditandai dengan pertemuan antara Presiden Prabowo dan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, yang berlangsung di Istana Amiri Diwan, Doha.

Hal itu disampaikannya usai bertemu Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani di Doha, Qatar pada Minggu (13/4/2025) waktu setempat.