Jakarta -

Beberapa waktu lalu, detikProperti bertemu dengan seorang kawan di bilangan Jakarta Selatan. Dia nampak bimbang dan banyak pikiran. Seringkali dia melamun sambil mengepulkan asap rokok yang sudah berbatang-batang dia hisap.

"Lagi pusing nih, udah lama cari rumah nggak dapet-dapet. Bosen hidup ngontrak terus," ujar Hadi (31) membuka obrolan.

Dia pun mulai cerita masalahnya. Hingga saat ini dia masih tinggal di kontrakan. Jarak yang jauh, pengembang yang tak kredibel, sampai proses bank yang ribet dalam membeli rumah menjadi biang keladinya.

Masalah Hadi ini hampir pasti juga dialami oleh banyak orang lain di luar sana. Kondisi ini juga menjadi bukti isu permukiman di Indonesia tidak selesai-selesai. Persoalannya bukan hanya masalah kurang pasok (backlog) rumah saja, yang menurut data pemerintah kini mencapai 9,9 juta. Banyak juga yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Padahal, hak untuk mendapatkan hunian yang layak telah diamanatkan dalam UUD 1945 ayat 28 H ayat 1. Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman sama pentingnya dengan memperoleh layanan kesehatan.

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." demikian bunyinya.

Direktur Utama Bank BTN Nixon Napitupulu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR akhir tahun lalu menyebut, sekitar 120 juta masyarakat Indonesia tinggal di rumah tidak layak huni.

"Kemudian ada 24 juta keluarga yang memiliki rumah. Namun kita kategorikan tidak layak huni. Jadi persoalan PR-nya masih banyak, kurang lebih 34 juta keluarga. Kalau satu keluarga dikali empat orang, berarti masih ada 120 juta orang hidup tanpa rumah atau tidak layak huni," kata Nixon.

Perlahan tapi pasti, persoalan itu terjawab dengan program pembangunan 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dimotori oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, program 3 juta rumah dinilai bisa mengakselerasi solusi dari masalah-masalah tersebut.

Program ini tidak akan berjalan mulus tanpa ada campur tangan dari para pemangku kepentingan terkait, seperti pengembang, kontraktor, pelaku industri properti turunan hingga yang paling penting dan punya peran vital adalah perbankan.

Nixon mengatakan, program ini menantang. BTN, menurutnya, akan all out untuk memuluskan jalannya program ini. Sepekan sebelum pelantikan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Nixon berucap terkait program ini, BTN akan menjadi bank KPR terbaik di Asia Tenggara.

Dirut BTN Nixon Napitupulu/Foto: Dok. BTN

"Pak Prabowo mintanya 3 juta rumah termasuk 2 juta rumah di desa. Nah ini menjadi satu visi-visi di mana kalau BTN bisa tunggu dengan angka yang seperti itu, kita akan menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia," kata Nixon dalam acara BUMN Learning Festival di Lantai 6 Menara BTN, Oktober 2024 lalu.

Salah satu usulan dari BTN untuk menggenjot penyaluran 3 juta rumah adalah dengan memperpanjang tenor pinjaman untuk KPR subsidi hingga 30 tahun. Saat ini, tenor pinjaman kredit untuk KPR maksimal selama 20 tahun. Perpanjangan ini dinilai tidak akan membebani APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

Selain itu, ada juga beberapa skema pembiayaan yang diusulkan oleh BTN demi suksesnya program 3 juta rumah.

Skema Pembiayan untuk program 3 Juta Rumah

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Nur Ridho menyebut, skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan empat layanan pembiayaan, di antaranya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang, yaitu bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.

Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untuk KPR normal.

Ketiga, Rumah Perkotaan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit, yaitu hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untuk KPR normal.

Di sisi lain, persoalan masyarakat yang tidak bisa mendapatkan KPR banyak disebabkan oleh persyaratan yang terkait dengan bank. Karena selama ini informasi yang diketahui masyarakat soal persyaratan mutlak KPR adalah mereka yang bergaji tetap dan memiliki slip gaji.

Lalu, bagaimana dengan pekerja informal seperti sopir ojek, tukang bakso, tukang cukur, hingga pedagang pasar yang penghasilannya tidak menentu?

BTN pun menjawab hal itu. Demi memperluas jangkauan kredit untuk para pekerja informal yang pada akhirnya bisa memecahkan masalah backlog, BTN memiliki program KPR Informal yang memang ditujukan untuk para pekerja informal. Nixon menyebut, porsi KPR informal dari semua KPR subsidi baru mencapai 10%.

Meski belum semua pekerja informal bisa punya akses untuk mendapatkan KPR subsidi, hal ini sudah menjadi angin segar bagi mereka yang mendambakan rumah impian namun terkendala penghasilan tetap.

"Yang jelas at least kita ingin 20% dari FLPP itu bisa disalurkan ke sektor informal," ujar Nixon.

Salah satu inisiatif BTN untuk membantu sektor informal punya rumah adalah bekerjasama dengan aplikator ojek online. Melalui kerjasama itu para mitra ojek online (ojol) berkesempatan untuk mengajukan KPR informal.

Salah satu pengemudi ojol yang beruntung adalah Donny Eka Prasetyo. Dengan nada gembira dia menceritakan bagaimana impiannya memiliki rumah bisa terwujud.

Sebelumnya Donny sudah hampir pasrah. Dia tahu betul syarat mutlak mengajukan KPR adalah slip gaji dan harus berstatus karyawan tetap. Persyaratan yang tak mungkin dia penuhi.

"Saya sudah sempat pasrah buat punya rumah. Pernah ngajuin tapi ditolak," ucapnya saat berbincang dengan detikProperti.

Asa itu muncul ketika ponselnya berdering. Senyum bahagia tersungging dari bibirnya saat dia dapat pesan dari aplikator bahwa dirinya adalah salah satu mitra terpilih untuk mengajukan KPR informal. Itu merupakan program BTN yang bekerja sama dengan Gojek.

"Pihak dari Gojek ngasih tau kalau driver itu ada slip gajinya dan ada catatan pendapatannya per bulan," terangnya.

Berdasarkan data itu, ternyata kinerja Donny selama menjadi mitra Gojek sangat baik. Bahkan data pendapatannya per bulan jauh melebihi UMR di daerahnya.

Sebagai syarat, Donny harus rela pendapatannya dipotong Rp 50 ribu/hari dengan masa tenor 20 tahun sebagai cicilan KPR. Dia tak keberatan. Yang terpenting, impian punya rumah sendiri tepat di depan mata.

Langkah BTN untuk mendukung masyarakat agar memiliki rumah juga telah dilakukan lewat digital mortgage ecosystem.

Dengan Digital Mortgage Ecosystem, Bank BTN ingin menghubungkan berbagai sektor terkait perumahan dalam satu ekosistem yang tidak terpisahkan, baik dari sisi pencari rumah hingga ke pengembang. Sistem ini mengakomodir empat aspek yang dibutuhkan pemilik rumah mulai dari aspek living, renting, buying dan selling.

Tentu sederet program inisiatif BTN tersebut belum bisa dikatakan sempurna. Pengamat Properti yang juga Direktur Global Asset Management Steve Sudijanto mengatakan, bagi konsumen KPR, 3 tahun pertama adalah masa yang penuh tantangan.

"Karena pertama kalau kita KPR itu kan harus bayar biaya APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan), terus kedua harus membayar asuransi, sertifikat, dan lain-lain. Itu kan biaya cukup besar kalau pihak atau bank memberikan bunga yang lunak fixed dan rendah selama tiga tahun pertama itu akan membantu sekali," terangnya.

Steve berharap bank penyalur KPR seperti BTN bisa memberikan bunga fixed yang rendah di tiga tahun pertama. Dengan begitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbantukan untuk memiliki rumah.

Meski begitu, dia menilai BTN yang sudah berusia 75 tahun telah memberikan kontribusi yang besar terhadap sektor perumahan di Indonesia. BTN juga sudah tentu telah menyalurkan banyak pinjaman kepada konsumen KPR, termasuk KPR subsidi.

"Saya lihat sih udah cukup banyak perannya untuk Republik ini ya, untuk bangsa dan negara," tegasnya.

Pernyataan yang diucapkan Steve bukan tanpa alasan. Sejarah panjang BTN sebagai penyalur KPR khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memang panjang.

Dikutip dari buku "68 Tahun Jejak Langkah Bank BTN", pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah melalui Surat Menteri Keuangan nomor B-49/MK/I/1974. Hal itu sejalan dengan program pemerintah yang saat itu tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat.

Pada tahun 1976 Bank BTN melakukan realisasi KPR pertama untuk 9 debitur di daerah Tanah Mas, Semarang.

Sejak saat itu, Bank BTN diberi kepercayaan pemerintah untuk menyalurkan dana untuk mempermudah dan memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam perjalanannya, Bank BTN menghadirkan program dan produk tidak hanya KPR subsidi tapi juga non subsidi serta kredit konstruksi yang mendukung perumahan.

Dengan rekam jejak tersebut, BTN menjadi top of mind masyarakat yang ingin memiliki rumah lewat KPR. Dari hal itu ditambah bergulirnya program 3 juta rumah, pintu untuk BTN menjadi Bank KPR Terbaik di Asia Tenggara kian terbuka lebar.

(zlf/das)

JAKARTA, Investor.id – Industri bahan bangunan menyodorkan solusi untuk membangun rumah subsidi berkualitas sekaligus ramah lingkungan, yakni menggunakan semen hijau dan bata interlock presisi. 

Adapun permintaan rumah subsidi harus berkualitas disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Menurur dia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan rumah subsidi yang berkualitas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, para pengembang perumahan diimbau untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan. 

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah subsidi dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa,” kata Maruarar Sirait saat pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan pengembang perumahan di Kementerian BUMN, belum lama ini. 

Sebelumnya, dalam acara focus group discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (6/2/2025), Maruarar juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni, tetapi ramah lingkungan sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Dikutip dari dokumen “Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal” yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan  material yang ramah lingkungan.

PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR) menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90%. SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau yaitu material bata interlock presisi, sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun.

Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan, penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah. Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan. 

Selain itu, kata Donny, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

”Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1 mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Donny Arsal.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan rumah subsidi harus tetap berkualitas. Pembangunan perumahan tidak boleh asal-asalan agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa," kata Maruarar dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

Pengembang perumahan diminta menjaga kualitas bangunan dan lingkungan. Rumah subsidi harus layak huni dan tidak merugikan masyarakat.

Maruarar sebelumnya juga mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan. Langkah ini sejalan dengan upaya menurunkan emisi karbon dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) menawarkan inovasi semen hijau.

Produk ini diklaim lebih ramah lingkungan karena emisi karbonnya lebih rendah hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional. Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) juga lebih dari 90 persen.

Semen Indonesia turut mendorong penggunaan bata interlock presisi. Material ini disebut bisa mempercepat pembangunan dan menghemat material.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan bata interlock presisi memiliki banyak keuntungan.

Proses pembangunan lebih cepat, penggunaan material lebih efisien, serta lebih mudah diaplikasikan. Konstruksinya juga lebih kokoh dan tahan gempa.

"Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo," ujar Donny.

Dikutip dari dokumen Greenship Rating Tools untuk rumah tinggal yang disusun Green Building Council Indonesia (GBCI), rumah ramah lingkungan tidak hanya harus hemat energi dan air.

Material yang digunakan juga harus ramah lingkungan agar rumah tetap sehat dan aman bagi penghuninya.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen menyediakan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat. Para pengembang perumahan diimbau untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa," ujar dia saat pertemuan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan pengembang perumahan di Kementerian BUMN, Jakarta, belum lama ini.

Maruarar dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) baru-baru ini juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni tetapi juga ramah lingkungan sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dikutip dari dokumen "Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal" yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), dijelaskan bahwa selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan material yang ramah lingkungan.

Guna mendukung program itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90%. SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau, yaitu material bata interlock presisi sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan bahwa penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah. Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

"Inovasi bata interlock presisi adalah terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata. Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo," kata Donny Arsal.

Bisnis.com, PADANG - Di tengah berkembang pesatnya pembangunan kawasan perumahan baru hingga ke pinggiran kota, lahan pertanian sawah seakan menjadi sasaran yang strategis bagi pengembang perumahan, untuk mengubahnya menjadi kawasan perumahan baru.

Namun, ada satu kawasan pertanian di Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatra Barat, yang masih bertahan untuk tetap mengolah lahan sawahnya, meski hamparan pertaniannya itu telah dikepung pembangunan kawasan perumahan baru.

Amlan Tanjung, petani yang berusia 56 tahun ini merupakan sosok yang tidak tergiur dengan tawaran pengembang perumahan untuk menjual lahan sawahnya yang luasnya mencapai 3 hektare itu, meski di sekeliling sawahnya itu sudah dipadati bangunan perumahan baru.

Berkat keteguhan hati Amlan untuk menjadi petani, kini kawasan pertanian di Kubu Dalam itu, seakan menjadi sebuah kawasan para-parunya kawasan kota. Hal ini dikarenakan, hamparan pertanian tersebut telah mampu menghasilkan pemandangan yang asri dan udara yang terasa begitu segar menyapa di saat berada di tengah-tengah sawah.

“Selagi saya masih hidup, lahan ini tidak akan saya jual, dan tidak akan dijadikan untuk kawasan perumahan. Karena lahan ini adalah warisan keluarga yang harus saya jaga, amanah yang harus saya jalankan. Bahkan keluarga saat ini, yang terlihat sehat dan bahagia, berkat dari hasil pertanian ini. Karena dari lahan ini lah yang berperan dalam menopang perekonomian keluarga kami,” kata Amlan, Jumat (14/2/2025).

Dari lahan 3 hektare itu, sebagian besar ditanami padi, dan sisanya ditanami cabai merah. Dan dari lahan yang ada itu, produksi padi bisa mencapai ratusan karung gabah per panennya, dan puluhan ton cabai merah.

Bagusnya produksi pertanian yang diperoleh oleh Amlan ini, lahan-lahan yang dikelola menggunakan Pupuk Indonesia, baik yang bersubsidi maupun yang nonsubsidi. Untuk lahan seluas 3 hektare itu, pupuk yang dibutuhkan Amlan sebanyak 500 kilogram untuk satu kali turun ke sawah atau sebanyak 2 ton per tahunnya.

“Sawah ini saya tanami padi dua kali setahun, untuk mengisi jeda nya waktu itu saya tanami cabai merah dan terong. Jadi total pupuk yang saya butuhkan per tahunnya itu sekitar 2 ton,” sebut Amlan.

Pupuk yang dibelinya itu, langsung ke Kios Pupuk Bersubsidi Yanti yang berada di Kecamatan Pauh, Padang. Setiap Amlan datang membeli pupuk, proses yang dijalani adalah melakukan registrasi sebagai seorang petani yang datang dari kelompok tani yang ada di Kubu Dalam. Caranya memberikan KTP, mengisi data-data diri, dan melakukan tanda tangan elektronik.

“Bagi saya syarat seperti itu tidak ada yang dipermasalahkan soal prosedur membeli pupuk subsidi ini. Asalkan harganya sesuai dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.

Dari pupuk yang diperoleh itulah, membuat Amlan semakin optimis untuk terus mengolah lahan pertaniannya itu. Bahkan dengan adanya keteguhan hatinya itu untuk menjaga hamparan sawah di tengah-tengah kepungan kawasan perumahan itu, banyak orang yang tidak menduga masih ada kawasan sawah.

Di satu sisi, Amlan berharap kebijakan untuk tetap menyediakan pupuk bersubsidi tetap ada, dan begitupun untuk kandungan pupuknya juga bisa ditingkatkan. Karena, salah satu alasan Amlan masih membeli pupuk non subsidi, dan khusus tanaman cabai merah tidak menggunakan pupuk yang bersubsidi.

Hal ini dikarenakan, untuk mendapatkan produksi cabai yang maksimal, pupuknya harus memiliki kandungan pupuk yang bagus, dan hal tersebut hanya bisa ditemukan untuk pupuk non subsidi. Berbeda untuk padi, masih bisa menggunakan pupuk bersubsidi yakni Urea dan NPK.

“Kami tentu ingin produksi tetap bagus, sehingga terwujud swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden RI Prabowo Subianto. Jadi kami berharap meski terjadi efisiensi anggaran, jangan sampai mengganggu segala hal yang sejatinya merupakan dukungan untuk petani, seperti hal untuk pupuk bersubsidi,” harapnya.

Kini, berkat kegigihan Amlan telah turut menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Padang. Karena upaya yang telah dilakukan Amlan, tidak hanya mampu berperan dalam ketahanan pangan di Padang, tapi juga telah menjaga paru-paru kota Padang, sehingga bisa menghasilkan udara yang bersih.

Poin terpenting, upaya Amlan dalam mempertahankan lahan sawahnya, telah turut mengetuk hati pemerintah, agar tidak lagi memberikan izin kepada pengembang perumahan, bila kawasan pembangunan dilakukan di hamparan pertanian yang masih produktif.

Sementara itu, pemilik kios yang menjual pupuk bersubsidi di Padang, Yanti menyampaikan bahwa pupuk yang dijualnya sudah sesuai HET. Namun, ketika ditanya lebih rinci, Yanti tidak mengetahui secara pasti berapa harga HET pupuk yang seharusnya dijual ke petani.

“Pupuk yang dijual di sini pupuk bersubsidi juga, harganya sesuai HET, dan di kios saya ini melayani petani yang berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Padang Timur, Padang Selatan, dan Pauh,” jelasnya.

Menurutnya sejauh ini belum pernah terjadi keterlambatan pasokan ke kiosnya itu. Ketika melaporkan kondisi ketersediaan pupuk di kios ke Pupuk Indonesia, direspons secara cepat.

“Layanan seperti ini, dari sisi kios sangat senang. Sedangkan dari petani pun jadi terbantu, setiap datang ke kios, berapapun jumlah pupuk yang dibutuhkan petani, selalu terpenuhi,” ucapnya.

Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan kuota pupuk bersubsidi yang didapatkan Sumbar pada tahun 2025 ini mencapai 239.587 ton, yang terdiri dari pupuk Urea dengan kuota 111.160 ton, NPK 125.597, dan NPK Formula Khusus 2.380 ton.

“Kuota pupuk bersubsidi di Sumbar ini mengalami kenaikan sejak tahun 2024 kemarin. Kalau sebelumnya itu, kuota pupuk subsidi yang didapatkan Sumbar sekitar 160 ribu ton,” jelasnya.

Dari kuota pupuk bersubsidi yang ada itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025, maka harga HET untuk pupuk Urea Rp2.250 per kilogram, NPK Rp2.300 per kilogram, pupuk NPK untuk kakao Rp3.000 per kilogram, dan pupuk organik Rp800 per kilogram.

Ferdinal menyampaikan meningkatnya kuota pupuk bersubsidi yang didapatkan Sumbar ini, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian demi tercapainya swasembada pangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkap efisiensi anggaran Kementerian PKP dilakukan rekonstruksi.

Fahri menyebut semulanya pemangkasan anggaran Kementerian PKP ditetapkan sebesar Rp3,66 triliun dari pagu awal sebesar Rp5,27 triliun. Akan tetapi besaran pemangkasan itu direvisi menjadi Rp1,81 triliun.

Dengan demikian, Fahri menegaskan bahwa sisa pagu Kementerian PKP usai dilakukan efisiensi tersebut menjadi Rp3,46 triliun.

“Hasil rekonstruksi anggaran kita sampaikan target efisiensi kementerian kami adalah sekitar Rp3,661 triliun. Posisinya turun menjadi Rp1,812 triliun. Sehingga, pagu anggaran Kementerian kami Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp3,462 triliun,” jelasnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Fahri menuturkan, rekonstruksi anggaran itu disambut baik oleh Kementerian PKP. Pasalnya, semula sisa anggaran Kementerian PKP hanya sebesar Rp1,61 triliun.

Seiring dengan adanya rekonstruksi itu, Fahri menyebut bakal segera melakukan perubahan perincian anggaran sebelum dilakukan pengajuan resmi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) paling lambat 21 Februari 2025.

“Jadi lumayan ada tambahan, sehingga atas perubahan anggaran kementerian itu, [kami] diminta untuk memperoleh persetujuan pimpinan Komisi V dan melakukan revisi pada ditjen anggaran paling lambat 21 Februari 2025,” jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.

Adapun, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Inpres itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menghemat hingga 8,4% dari total belanja yang disiapkan APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Bogor -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk koalisi permanen. Ara mengatakan koalisi pendukung Prabowo di DPR mencapai 80%.

Hal itu disampaikan Ara setelah menghadiri acara silaturahmi di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

"Kita lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya,dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya," kata Ara kepada wartawan.

Hal serupa juga disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menghadiri acara tersebut. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

"Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin.

PKB, kata Cak Imin, menyambut baik tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

"Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujarnya.

(fca/haf)

Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan kepada pengembang perumahan agar membangun rumah bersubsidi yang berkualitas untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Menteri PKP mengatakan bahwa hal itu juga menjadi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan rumah subsidi yang berkualitas bagi masyarakat.

"Arahan Presiden Prabowo agar bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus dibangun dengan bertanggung jawab. Meski rumah subsidi, tetap harus berkualitas agar harapan rakyat tidak sia-sia atau kecewa,” kata Menteri PKP dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, dia meminta para pengembang perumahan untuk menjalankan pembangunan perumahan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kualitas bangunan dan lingkungan.

Sebelumnya, pada acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Kamis (6/2) Menteri PKP juga mendorong pembangunan perumahan yang tidak hanya ramah penghuni, tetapi juga ramah lingkungan.

Hal itu sebagai bentuk partisipasi sektor perumahan dalam upaya menurunkan emisi karbon dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Dikutip dari dokumen “Greenship Rating Tools untuk Rumah Tinggal” yang disusun oleh Green Building Council Indonesia (GBCI), dijelaskan bahwa selain bijak dalam menggunakan lahan, efisien dan efektif dalam penggunaan energi maupun dalam menggunakan air, memperhatikan konservasi material sumber daya alam, serta sehat dan aman bagi penghuni rumah, aspek penting lain dari rumah ramah lingkungan adalah menggunakan material yang ramah lingkungan.

Merespon hal itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), sebagai perusahaan BUMN klaster infrastruktur berkomitmen menghadirkan inovasi semen hijau yang diproduksi dengan material dan proses yang ramah lingkungan sehingga lebih rendah emisi karbon hingga 38 persen dibandingkan semen konvensional, serta memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, lebih dari 90 persen.

"SIG juga mendorong penggunaan produk turunan semen hijau yaitu material bata interlock presisi, sebagai solusi untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun," kata Direktur Utama SIG Donny Arsal.

Dia mengatakan bahwa penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah.

Selain ramah lingkungan karena diproduksi dengan semen hijau SIG, penggunaan bata interlock presisi membuat proses pembangunan lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian sehingga mempercepat durasi pembangunan.

Selain itu, kualitas kontruksi kokoh yang teruji ramah gempa, mampu menjaga udara dalam ruangan tetap sejuk, dan memberikan hasil akhir yang modern.

Ia menjelaskan inovasi bata interlock presisi merupakan terobosan untuk membangun rumah lebih efektif dan efisien, mulai dari penggunaan material, seperti semen dan besi, juga penggunaan air. Fitur presisi tinggi 1 mm juga memberikan keunggulan siku yang sempurna dan permukaan yang halus rata.

"Bata interlock presisi adalah kontribusi nyata SIG untuk mendukung program 3 juta rumah dan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Donny.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Makassar -

Warga Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), dibuat geger dengan munculnya seekor buaya di permukiman mereka yang sedang terendam banjir. Buaya berukuran 3,8 meter itu sempat membuat warga kewalahan sebelum tertangkap.

Buaya itu tepatnya muncul di Kampung Kajang, Lorong 1, Kelurahan Tamangapa, Rabu (12/2) sekitar pukul 23.00 Wita. Buaya tersebut pertama kali terlihat oleh seorang pengemudi ojek online (ojol) yang sedang mengantar paket.

"Itu buaya awalnya dilihat oleh ojol yang mau masuk antar paket di lorong, dia kaget teriak ada buaya," ujar Muhammad Arfah, seorang warga setempat saat ditemui detikSulsel, Kamis (13/2/2025).

Menurut Arfah, pengemudi ojol tersebut bahkan batal masuk ke dalam lorong karena kemunculan buaya itu. Sementara warga yang mendengar teriakan langsung bergegas keluar rumah.

"Saya di dalam rumah dengar ada orang berteriak buaya, buaya, saya keluar ada mi di depan," kata Arfah.

Buaya itu terus berenang di lorong sekitar rumahnya saat dikepung oleh warga. Warga dengan peralatan seadanya seperti balok kayu, parang dan terus menghalangi buaya keluar pemukiman.

"Buaya dari lorong 1 terus belok ke Tamangapa Raya 5, di ujung baru ditangkap kebetulan di sana ada timbunan pasir jadi terhalang. Tadi malam ramai sekali, keluar semua orang keluar, banyak orang juga datang," paparnya.

Warga Sempat Kesulitan Tangkap Buaya

Arfah mengatakan warga sempat kesulitan menangkap buaya tersebut karena hanya menggunakan peralatan seadanya. Buaya tersebut baru ditangkap dengan menggunakan tali setelah 2 jam dikepung.

"Kan kemarin air di sini sampai lutut memang. Itu buaya kayak cari jalan keluar tapi banyak orang, banyak juga anak-anak di ujung lorong. Jadi saya usir keluar karena ada anak-anak, jadi ada itu penjual pasir di depan di situ kemarin ditangkap. Dua jam baru bisa ditangkap sekitar jam 01.00 malam," jelasnya.

"Ditangkap pakai tali, ditado (diikat) kepalanya. Panjangnya sekitar 4 meter, perutnya kayaknya ada 1 meter. Untungnya juga tadi malam saya lihat buaya tidak menyerang warga," katanya.

Dia mengaku baru kali ini ada buaya muncul di pemukiman ini. Sebelumnya, kata Arfah, buaya hanya sering terlihat oleh warga di sungai dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar kawasan tersebut.

"Baru kali ini ada masuk buaya sampai di sini, kayaknya dari sungai di belakang lewat sawah baru sampai di sini," katanya.

Setelah tertangkap, buaya itu lalu diserahkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar. Buaya kemudian diserahkan ke Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel.

"Buaya yang viral sudah ditangkap dan sekarang sudah ada di Mako Damkar yang selanjutnya berkoordinasi dengan BBKSDA untuk besok dijemput," kata Kepala Damkarmat Makassar Hasanuddin.

BBKSDA Duga Habitat Buaya Terganggu

BKSDA Sulsel mengatakan kemunculan buaya di permukiman diduga karena habitatnya terganggu. Kondisi ini juga dipicu karena tingginya debit air di sungai.

"Ini faktor banjir, kemudian habitatnya yang terganggu," kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa BKSDA Sulsel, Tamsil kepada detikSulsel, Kamis (13/2).

Tamsil mengatakan sejumlah titik di Kecamatan Manggala, termasuk di Kelurahan Antang, memang rawan kemunculan buaya. Sungai yang berada di lokasi menjadi habitat buaya.

"Ya, untuk sementara ini yang ada laporannya itu di Antang, sungai Antang," ucapnya.

Buaya juga sempat dilaporkan muncul di rawa belakang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang termasuk di sungai wilayah Tamangapa. Pihaknya sempat berupaya melakukan evakuasi beberapa hari lalu namun gagal.

"Jadi itukan kita sudah melakukan upaya evakuasi kemarin dengan memasang kandang perangkap namun belum berhasil (buaya) masuk di dalam kandang," sebutnya.

Pihaknya mengimbau warga Makassar untuk berhati-hati. Tamsil meminta warga tidak beraktivitas di lokasi yang menjadi tempat kemunculan buaya.

"Yah untuk warga yang di sekitar kelurahan Tamangapa yang dekat dengan pembuangan sampah TPA Antang harap berhati-hati beraktivitas di sungai, karena di situ masih ada buaya di situ," imbuh Tamsil.

(hmw/hsr)

IDXChannel - Komisi V DPR RI menyetujui Rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi Rp3,46 triliun. Angka tersebut meningkat dari efisiensi awal sebesar Rp1,81 triliun.

Dengan kenaikan pagu anggaran tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan gaji dan tunjangan para pegawai bisa terbayarkan alias tidak terdampak efisiensi sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk gaji dan tunjangan kami sekitar Rp486 miliar dengan begitu gaji tunjangan PNS dan PPPK eksisting 1.183 orang sudah aman dan saya tahu teman-teman DPR fokus akan hal itu dan tentu kami akan kawal itu supaya dapat berjalan dengan baik," ujarnya dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Dia menambahkan, program BPSP (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) juga kembali dilanjutkan pada 2025. Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat di daerah untuk melakukan renovasi rumah yang tidak layak hunian.

"Sesuai diskusi beberapa kali dengan teman-teman DPR dan DPD kami juga sudah turun untuk mengecek program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan kami sepakat dengan Komisi V bahwa program BSPS ini sangat 6bermanfaat, padat karya dan kami menginginkan mulai tahun ini kami bagi 3 perdesaan 40 persen, pesisirnya 30 persen, dan perkotaan 30 persen," ujar Menteri PKP.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus Komisi V DPR RI menyetuju efisiensi belanja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai lnstruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menkeu No. S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

"Sebagaimana kita ketahui terdapat perubahan kembali terkait rekonstruksi APBN tahun 2025 anggaran Kementerian dan Lembaga. Sehingga pagu akhir final, pagu indikatif Kementerian PKP sebesar Rp3,46 triliun," ujar Lasarus.

Lasarus juga menyampaikan setelah pengesahan pagu indikatif, dia berharap produktivitas program kementerian dan lembaga dapat dilaksanakan dengan optimal dan berjalan lancar.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 telah ditetapkan target efisiensi baru untuk Kementerian PKP dari pagu Rp3,66 triliun, turun menjadi Rp1,81 triliun, kemudian anggaran menjadi Rp3,46 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp671,05 miliar, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2,79 triliun.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta -

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berubah menjadi Rp 3,4 triliun setelah mengalami efisiensi. Dengan anggaran yang baru, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rinciannya.

Pertama, Ara memastikan dengan anggaran yang baru para PNS dan juga P3K tetap menerima gaji dan tunjangannya. Pada dipa awal, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian PKP sebesar Rp 222.872.955.000, kini berubah menjadi Rp 486.080.312.000.

"Dengan begitu gaji tunjangan PNS dan P3K existing 1.183 orang itu sudah aman. Itu sebagai saya tahu temen-temen DPR concern soal itu dan tentu kami akan kawal itu Pak supaya bisa jalan dengan baik," tutur Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Selanjutnya ada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang akan tetap dijalankan. Pada program ini nantinya akan disalurkan sebanyak 40% di perdesaan, 30% kawasan pesisir, dan 30% di perkotaan dengan target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," paparnya.

Selanjutnya ada proyek pembangunan rumah susun ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan tetap dilanjutkan. Anggaran untuk pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN yaitu Rp 839.532.190.000.

Berikut ini rincian anggaran yang akan digunakan Kementerian PKP.

A. Program Dukungan Manajemen

Gaji + Tunjangan

Dipa awal: Rp 222.872.955.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 258.702.523.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 488.080.312.000

Layanan Operasional

Dipa awal: Rp 198.686.195.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 179.971.747.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 184.971.747.000

B. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Fisik

- Padat karya/BSPS

Dipa awal: Rp 747.523.000.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 530.960.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 850.003.800.000

- MYC Rusun IKN

Dipa awal: Rp 2.023.905.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 839.532.190.000

- MYC Rusun DOB

Dipa awal: Rp 372.950.397.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 61.821.774.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 116.927.109.000

- MYC Rusun Reguler

Dipa awal: Rp 350.201.180.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 263.806.304.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 350.201.180.000

- Revitalisasi Rusun

Dipa awal: Rp 147.812.599.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 142.189.347.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 147.812.599.000

- Tunggakan Hunian Tetap Pasca Bencana

Dipa awal: Rp -
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 44.677.293.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 186.197.622.000

- Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU

Dipa awal: Rp 230.078.501.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 50.000.000.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 133.595.251.000

- Rusun dan Rusus Reguler Tahun 2025

Dipa awal: Rp 739.573.102.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp -
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 82.513.304.000

2. Non-fisik

- Regulasi, Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Dipa awal: Rp 240.788.127.000
Efisiensi Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025: Rp 84.167.100.000
Efisiensi rekonstruksi anggaran tanggal 11 Februari 2025: Rp 84.167.100.000

Sebagai informasi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan pihaknya baru saja menerima surat dari Kementerian Keuangan dengan nomor surat S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februrari 2025 perihal tindak lanjut efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025. Maka dari itu, pihaknya mengundang seluruh mitra Komisi V DPR RI, termasuk Kementerian PKP, untuk rapat guna membahas anggaran terbaru usai adanya rekonstruksi.

Lasarus mengatakan, dari pagu anggaran Kementerian PKP yang sudah ditetapkan sebelumnya yatu Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.613.296.058.000. Setelah adanya rekonstruksi anggaran, jumlah efisiensi dari yang sebelumnya Rp 3.661.095.000.000 menjadi Rp 1.812.388.844.000 sehingga pagu akhir sebesar Rp 3.462.002.214.000.

"Cocok Pak Menteri? Cocok. Baik kita setuju ya," kata Lasarus dalam rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membuat blacklist bagi pengembang nakal. Sebab, para pengembang nakal merugikan masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengaku pihaknya sudah turun lapangan ke beberapa wilayah untuk mengecek kondisi rumah subsidi yang sudah ada. Hasilnya ada rumah subsidi yang rusak bahkan terendam banjir padahal bangunan baru.

Pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Badan Pegawasan Keuangan (BPK) untuk mengaudit temuan Kementerian PKP di lapangan.

"Dan kami akan membuat bersama BPKP, saya juga minta BPKP turun, kalau diperlukan membuat blacklist daripada daftar pengembang yang tidak menjalankan sesuai aturan pembangunannya. Jelas-jelas merugikan rakyat di lapangan," kata Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Pemerintah, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi V Lasarus setuju dengan langkah yang akan dilakukan Kementerian PKP. Lasarus mengatakan, pihaknya juga memiliki data terkait rumah subsidi yang kerap terendam banjir padahal sedang tidak musim hujan.

"Mungkin ke depan ini harus ada keberanian Pak untuk melakukan perbaikan-perbaikan, salah satunya melakukan blacklist kepada pengembang-pengembang yang memang hanya mengejar keuntungan dan tidak menjaga kualitas," ujar Lasarus.

Lasarus juga berpesan untuk memperbaiki aksesibilitas serta kualitas rumah subsidi agar ditempati.

Sebagai informasi, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyebut pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek, PKP baru menemukan 14 pengembang nakal.

"Berdasarkan data yang saya sampaikan ke BPK, untuk di daerah Jabodetabek saja ini sekitar ada 14 (pengembang). Ini belum (keseluruhan), masih sebagian yang baru kita kelilingi (kunjungi). Rata-rata sudah ada yang (membangun) 1.000 unit, ada yang 1.200 unit," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hingga saat ini, PKP masih berusaha mengumpulkan daftar lengkap pengembang nakal tersebut. Bukan hanya di wilayah Jabodetabek, melainkan seluruh Indonesia. Data tersebut akan menjadi acuan mereka untuk menindak tegas pengembang nakal.

Setelah daftar pengembang nakal tersebut terkumpul, masyarakat dengan bebas dapat mengakses daftar tersebut. Selain itu, data ini juga dapat membantu perbankan agar tidak memberikan layanan pembiayaan kepada pengembang yang sudah di blacklist.

"Itulah tujuan kami, memberikan ekpos seperti ini. Selain menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, ya tentu kami akan membuat daftar-daftar blacklist, supaya tidak lagi digunakan oleh perbankan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)