IDXChannel - Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didesain agar menciptakan anak-anak cerdas dan terhindar dari stunting.

Prabowo pernah mengatakan, sekira 25-30 persen anak-anak Indonesia mengalami kurang gizi atau malnutrisi. Sehingga, program Makan Bergizi Gratis ini akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga bisa memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Sebab, bisa mendorong daya beli pemerintah terhadap produk makanan yang disediakan oleh UMKM.

Dengan begitu, stimulus tersebut diharapkan bisa mendorong ekonomi di masing-masing daerah. Sehingga, juga bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok di angka 8 persen.

Prabowo menyebutkan, ada 76 negara yang telah memberikan program makan bergizi untuk anak-anak di sekolah. Sedangkan, ada enam negara yang sedang mempersiapkan program makan gratis tersebut.

Anggaran Jumbo Rp71 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok anggaran Makan Bergizi Gratis di angka Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Untuk program prioritas Presiden terpilih makanan bergizi gratis yang Rp71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Meski begitu, Sri Mulyani belum merinci detail dana senilai Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Misalnya saja, berapa porsi anggaran per anak berapa persen dari total alokasi.

Namun yang pasti, anggaran ini nantinya akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Peruntukan anggaran tersebut mencakup pelaksanaan program makan bergizi gratis dan operasional badan gizi itu sendiri.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, nantinya Badan Gizi Nasional akan menggandeng pihak swasta. Sebab, program makan bergizi nasional dilaksanakan setiap hari dan menyangkut target yang besar.

"Ini kan program yang sangat besar, ya, dan dilaksanakan setiap hari, menyangkut target yang besar juga. Jadi, semua pihak pasti welcome terlibat," kata dia.

Dadan juga memastikan program Makan Bergizi Gratis serempak berjalan pada 2 Januari 2025.

Lebih lanjut, Dadan menyatakan, pemerintah siap mengalokasi anggaran sebesar Rp800 miliar per hari untuk membiayai program tersebut.

Secara keseluruhan, Badan Gizi Nasional akan mengeluarkan anggaran mencapai Rp1,2 triliun setiap harinya. Anggaran itu sudah termasuk investasi sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

Sementara 85 persen dari Rp1,2 triliun itu akan digunakan untuk membeli produk-produk pertanian sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis.

"Pak, Ibu, harus tahu 75 persen dari Rp1,2 triliun itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari, dan 85 persen dari uang yang di-spending untuk intervensi itu untuk membeli produk-produk pertanian untuk membeli bahan baku," kata dia.

Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu per Anak

Presiden Prabowo Subianto mematok anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp10 ribu per hari per anak atau per ibu hamil. Angka ini turun dari rencana anggaran sebelumnya Rp15 ribu.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari," kata Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dia mengaku, pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15 ribu per hari. Namun, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10 ribu sebagai batas realistis yang tetap efektif.

“Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu, dan bergizi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan, program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial. Tujuannya, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,” ujar Prabowo.

Stok Pangan Program Makan Bergizi Gratis Aman

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memasok ikan segar untuk program Makan Bergizi Gratis. Sebab, surplus ikan segar mencapai 13 juta ton.

"Kita punya 13 juta ton artinya cukup kita. Kita selalu surplus, yang impor hanya salmon dan salmon kecil. Ekspor kita USD6,2 miliar, impornya cuma USD600 juta. Lebih dari cukup belum lagi budi daya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kampus UI, Depok, Kamis (6/6/2024).

Trenggono menerangkan, Makan Bergizi Gratis dengan menu ikan sangat mungkin dan mendapatkan protein sangat tinggi tentunya.

"Kalau bicara makan ikan gratis dengan menu ikan itu sangat mungkin dan itu bisa mendapatkan protein sangat tinggi," katanya.

Di kesempatan lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, ada puluhan perusahana yang tertarik investasi penyediaan susu dan daging sapi untuk program Makan Bergizi Gratis.

"Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau enggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, perusahaan yang melakukan investasi tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Para investor tersebut, katanya, melihat adanya peluang untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Biasa kalau Anda semua minum susu, maksudnya itu dia nambah populasi, sapinya. Ada juga yang dari pihak luar ada yang berminat ya karena ada jaminan paling tidak kebutuhan susu untuk makan bergizinya kan di masa depan besar ya. Sehingga itu kan satu peluang, dilihat oleh beberapa investor peluang itu," ujarnya.

Sudaryono menekankan pemerintah tidak melakukan impor susu sapi atau sapi. Menurutnya, pemerintah membuka ruang bagi para investor untuk berinvestasi susu maupun daging sapi.

"Jadi yang impor bukan pemerintah ya ini biar enggak missleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor," kata Sudaryono.

Negara Lain Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah China sepakat untuk mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Indonesia-China menyepakati pendanaan 'Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia'.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah China) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Senin (11/11/2024).

Indonesia dan China juga menyepakati pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun.

RI Ingin Belajar dari Brasil

Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin belajar dari kesuksesan Brasil yang sukses menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

“Saya memberikan makanan gratis kepada setiap anak di Indonesia. Dan dalam hal ini, saya juga ingin belajar dari Brasil yang sudah sukses. Jadi saya sudah meminta tim saya untuk mengatur dengan investor Anda ke Indonesia,” kata Prabowo dalam Indonesia-Brasil Business Forum in the sideline of G20 Summit di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Senin (18/11/2024).

Prabowo mengungkapkan akan mengerahkan tim guna mempelajari program Makan Bergizi Gratis yang diterapkan di Brasil.

“Kami ingin membentuk tim untuk mempelajari program makanan Brasil ini untuk anak-anak sekolah. Jadi setelah kecukupan pangan dan makan anak, kita juga menuju kecukupan energi,” kata dia.

Uji Coba Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025 ini sudah beberapa kali dilakukan uji coba. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah beberapa kali meninjau uji coba ini di sejumlah Sekolah Dasar (SD).

Bahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (Makan Bergizi Gratis) di 80 titik di seluruh Indonesia. Diharapkan pada 2 Januari 2025, program ini akan memasuki fase perluasan yang direncanakan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia pada kuartal II tahun 2024 lalu berkontribusi sebesar 54.53% terhadap PDB nasional. Dari jumlah persentase yang relatif besar ini, 22.69% di antaranya dialokasikan untuk konsumsi makanan dan minuman selain restoran.

Mengetahui hal tersebut, program makan bergizi gratis yang tengah ramai diperbincangkan menjadi lebih masuk akal untuk direalisasikan. Oleh karenanya, Aruna kian berkomitmen untuk mendukung terwujudnya program tersebut dengan melakukan kolaborasi bersama mitra yang memiliki fokus serupa.

Kendati konsumsi makanan dan minuman selain restoran mendominasi pengeluaran rumah tangga, pemenuhan gizi, terutama protein, masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan di antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian yang dinilai ideal adalah 2,100 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein per kapita per hari.

Di sisi lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi masyarakat Indonesia masih berada sedikit di bawah AKG, yakni 2,087.64 kkal per kapita per hari. Untuk konsumsi protein, Indonesia sejatinya sudah melampaui angka yang disarankan, yakni 62.33 gram per kapita per hari. Hanya saja, capaian ini belum merata.

Dilihat dari kelas sosialnya, kelompok penduduk 20% terbawah hanya mengonsumsi 1,663.05 kkal per hari, tertinggal jauh oleh kelompok penduduk 20% teratas yang mencapai 2,504.91 kkal. Sama halnya dengan protein - kelompok terbawah hanya mengonsumsi 45.76 gram per hari. Sementara kelompok teratas mencapai 81.22 gram, hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada kelompok terbawah.

Hal ini juga paralel terjadi pada angka konsumsi ikan, udang, cumi, kerang, dan daging. Karena sumber proteinnya berkualitas tinggi, protein hewani dinilai memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga pembelian hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berada.

Dengan demikian, Aruna menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan ini bukan hanya tentang ketersediaan produk, tetapi juga daya beli yang lemah.

Co-Founder dan Chief Operating Officer Aruna, Indraka Fadhlillah mengatakan, ?Anggaran untuk program ini mencapai Rp450 triliun dan ditujukan untuk menjangkau 81 juta orang. Jumlahnya fantastis, ya, melebihi jumlah penduduk Singapura. Dengan skala sebesar ini, semua keputusan harus berdasarkan riset dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami sudah mulai melakukan penyelarasan melalui advokasi dengan berbagai pihak."

Sebagai contoh, pada awal Desember 2024 lalu, Aruna menginisiasi PKS dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Indraka hadir untuk mewakili Aruna dalam penandatanganan PKS tersebut, sedangkan KKP diwakili oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.



Penguatan tata kelola perikanan, pendampingan teknis kepada kelompok nelayan, dan fasilitasi pengembangan kebijakan berbasis masyarakat menjadi fokus utama kerja sama ini.

Guna mendukung program makan bergizi gratis yang telah menjadi wacana besar nasional, kerja sama ini digadang untuk membuka jalan bagi perikanan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat diandalkan, khususnya dalam berbagi pakai data perikanan.

Lotharia setuju bahwa berbagi data perikanan dapat membantu realisasi program makan bergizi gratis. Dengan demikian, pelaku usaha, pengolah, hingga koperasi yang terlibat dapat diketahui dengan baik. Aruna sendiri berharap akan ada banyak nelayan skala kecil yang dapat diberdayakan dengan adanya program ini, sehingga pemerataan ekonomi dapat terjadi.

PATI, investor.id – Emiten perikanan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) menyambut positif Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2 Januari 2025, dengan menyiapkan beberapa strategi pendukung di antaranya ketersediaan pasokan ikan.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono telah memberikan saran untuk menjadikan ikan sebagai lauk pauk dalam program Makan Bergizi Gratis. Alasannya, ikan mengandung protein yang lengkap Omega 3, sehingga baik untuk meningkatkan kecerdasan anak dan mencegah stunting.

Berdasarkan hasil kajian Badan Pangan Nasional (BPN), lauk ikan menjadi yang paling sering direkomendasikan untuk program makan bergizi gratis.

Menanggapi usulan menteri KKP, Direktur Operasional DPUM, Mamik Wijaya mengungkapkan bahwa perusahaan telah memiliki strategi untuk menyiapkan pasokan kebutuhan ikan sebagai bahan dasar pengolahan program makan siang gratis di sepanjang jalur Jawa Tengah ke Jawa Barat, hingga Indonesia bagian timur. 

“Kami sangat terbuka kepada instansi pemerintah untuk mensukseskan program tersebut guna meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. DPUM sendiri merupakan perusahaan perusahaan bidang perikanan yang memproduksi makanan laut di Indonesia. Dari segi kualitas, kami memiliki produk perikanan dengan kualitas ekspor,” ujar Mamik.

Ada pun Program Makan Bergizi Gratis dari pasangan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka itu sendiri siap dijalankan dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun pada awal tahun depan.

Sebagai informasi, DPUM pada Juli 2024 telah mendapatkan green ticket dari Food and Drug Administration (FDA) untuk ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat (AS). Sementaraa untuk saat ini, DPUM sedang memproses pengajuan guna mendapatkan EU number untuk dapat menggarap pasar Eropa.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Anak usaha BUMN Karya, yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) berencana membidik potensi dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Pengembangan Bisnis & HCM Waskita Beton, Gede Sumadi, mengatakan perseroan tengah berfokus meningkatkan bisnis inti di bidang manufaktur dengan memproduksi produk yang mendukung proyek-proyek infrastruktur.

Di samping itu, perseroan bakal membidik potensi dari sejumlah program pemerintah, salah satunya terkait program penyediaan 3 juta rumah. Menurut Sumadi, WSBP memiliki kapasitas memadai untuk mengerjakan proyek tersebut.

“WSBP memiliki cukup banyak sumber daya karena memiliki pengalaman mengerjakan proyek-proyek perumahan,” ujarnya dalam penyelenggaraan paparan publik, dikutip pada Selasa (24/12/2024).

Sumadi menyatakan entitas anak Waskita Karya ini juga sedang menyempurnakan produk modular milik perseroan untuk menyukseskan program tersebut.

Direktur Utama Waskita Beton FX Purbayu Ratsunu menambahkan bahwa perseroan masih menunggu pengumuman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait program 3 juta rumah. Di tengah proses tersebut, manajemen WSBP mengaku cukup optimistis dapat memenangkan tender program ini.

“Perseroan optimis untuk memenangkan tender tersebut karena memiliki pengalaman proyek menggunakan produk precast,” ucap Purbayu.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama WEGE Hadian Pramudita mengaku siap membidik potensi kontrak baru dari program 3 juta rumah. Manuver itu menjadi strategi perusahaan untuk menghadapi dinamika saat ini.

“Kami yakin di tahun 2025, dengan adanya swasta dan program pemerintah yang berubah konsentrasinya, WIKA Gedung masih bisa bertahan meskipun nilainya tidak bisa kami samakan dengan rencana di 2024,” pungkas Hadian.

Untuk tahun depan, manajemen WEGE menargetkan perolehan kontrak baru senilai Rp3,4 triliun. Target itu hanya tumbuh tipis dibandingkan dengan target nilai kontrak baru yang ditetapkan sebesar Rp3 triliun pada 2024.

Perseroan hingga Oktober 2024 telah mengamankan kontrak baru senilai Rp2,07 triliun yang terdiri dari sejumlah proyek, seperti Gedung BMKG InaTEWS Jakarta-Denpasar, Rusun Cilangkap, Rumah Sakit Klaten, hingga Bio Farma Bandung.

Sementara itu, berdasarkan komposisi kontrak baru dari pemberi kerja, WEGE mencatatkan 58,60% proyek berasal dari pemerintah dan swasta sebesar 17,43%.

Program 3 Juta Rumah Diusulkan Jadi PSN

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menggunakan asumsi angka itu, maka kira-kira total lahan yang dibutuhkan tiap Kabupaten/Kota mencapai 178 hektare. Angka itu merupakan hitungan kasar dirinya yang mengacu pada 1 unit rumah dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi.

Adapun, tambah Nusron, usulan PSN itu dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus memunculkan kepastian kemudahan pengadaan lahan bagi proyek 3 juta rumah.

“Umumnya, begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. Dinaikkan oleh orang. Bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga, menjadi spekulan dan sebagainya. Benar kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal,” tegasnya.

Sementara dalam implementasinya, pemerintah disebut bakal menggandeng perusahaan swasta hingga BUMN untuk mendukung proses konstruksi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendukung penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025 agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa membiayai berbagai program unggulannya seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.

Said menyayangkan belakangan terjadi serangan politik antar fraksi di DPR akibat polemik PPN 12%. Padahal, sambungnya, setiap pemegang kepentingan perlu bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi 2025 seperti penguatan dolar Amerika Serikat hingga perang dagang AS-China Jilid II.

Dia mengingatkan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang itu disetujui oleh partai Said, yakni PDI Perjuangan (PDIP), bersama mayoritas fraksi di DPR.

Menurutnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat atas penerapan PPN 12% ketika menyetujui APBN 2025.

"Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12% ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025. Selanjutnya APBN 2025 telah di undangkan melalui UU No. 62/2024," ujar Said dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

Elite politik PDIP itu menggarisbawahi seluruh fraksi di DPR memberikan persetujuan atas UU APBN 2025 tersebut dengan beberapa catatan. Artinya, menurut Said, pemberlakukan PPN 12% telah berkekuatan hukum dengan persetujuan legislatif dan eksekutif.

Dia mengaku, dalam pembahasan APBN 2025, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan PPN 12% untuk membiayai berbagai program strategis Prabowo seperti program quick win yang akan didanai oleh APBN 2025.

Program yang dimaksud yaitu Makan Bergizi gratis (membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun) Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Rp3,2 triliun), Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah (Rp. 1,8 triliun), pemeriksaan penyakit menular TBC (Rp8 triliun), Renovasi Sekolah (Rp20 triliun), Sekolah Unggulan Terintegrasi (Rp2 triliun), serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa (Rp15 triliun).

Menurutnya, program-program di atas sejalan dengan agenda PDIP secara khusus. Oleh sebab itu, sambungnya, PDIP berkomitmen untuk mengawalnya melalui dukungan dari APBN 2025.

"Sebagai Ketua Badan Anggaran [Banggar] DPR, saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah," katanya.

Said merekomendasikan sembilan mitigasi risiko agar pemberlakuan PPN 12% tidak berdampak negatif ke perekonomian masyarakat banyak. Pertama, perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial sehingga penerima manfaat bisa dipertebal—bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin.

Kedua, subsidi energi (BBM, gas LPG 3 kg, listrik) untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah. Ketiga, subsidi transportasi umum diperluas menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah.

Keempat, subsidi perumahan untuk kelas menengah-bawah—setidaknya tipe rumah 45 ke bawah serta rumah susun. Kelima, bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Keenam, melakukan operasi pasar dua bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali. Ketujuh, menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk UMKM.

Kedelapan, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah dan diintegrasikan dengan program KUR. Kesembilan, realisasi program penghapusan kemiskinan esktrem dari 0,83% menjadi dan penurunan generasi stunting di bawah 15%.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mendorong perbankan untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

"Hari ini kita menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur. Selain itu juga penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat telah berjalan dengan baik," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2024.

Dirinya sudah menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai pihak baik pengembang perumahan dan masyarakat agar KPR FLPP ini terus dilanjutkan tahun depan. Dirinya juga meminta BP Tapera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah bisa dimulai awal tahun 2025 mendatang.
"Anggaran Kementerian PKP ini sangat minim hanya Rp5,2 triliun sedangkan target Program 3 Juta Rumah sangat tinggi. Ini (KPR FLPP) merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat memiliki rumah subsidi dan mendorong capaian mengingat ada stok 46 ribu unit rumah subsidi yang siap akad KPR FLPP tahun depan," jelas dia.

Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara, yaitu kumpulan bank-bank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank Himbara terdiri dari empat bank besar, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Sedangkan BPD atau Bank Pembangunan Daerah adalah bank milik pemerintah daerah yang didirikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah masing-masing. BPD memiliki beberapa fungsi, di antaranya mengelola keuangan daerah, memberikan kredit kepada masyarakat, mengumpulkan dana masyarakat, melakukan investasi di sektor riil untuk membuka lapangan kerja.

Tercatat sekitar tujuh Bank Nasional dan 32 BPD ikut menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP Tapera untuk menyalurkan KPR FLPP. Selain itu Menteri PKP bersama ekosistem perumahan seperti asosiasi pengembang, perbankan dan BP Tapera juga menandatangani Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

"Kami harap dengan kerjasama yang baik dari seluruh ekosistem perumahan dan niat baik bersama maka akan semakin banyak masyarakat yang memiliki rumah. Kementerian PKP juga siap mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto," ujar dia.

Berikut adalah daftar perbankan yang siap melaksanakan penyaluran KPR FLPP untuk rakya di Indonesia :
1. BPD Nagari dan BPD Nagari Syariah
2. BPD Kalbar dan Kalbar Syariah
3. BPD NTB Syariah
4. BPD Aceh Syariah
5. BPD Kalteng
6. BPD Kaltim
7. BPD Riau Syariah
8. BPD Jateng dan BPD Jateng Syariah
9. BPD NTT
10. BPD Jatim
11. BPD DI Yogyakarta
12. Bank Mega Syariah
13. BPD Sulteng
14. BPD Papua
15. BPD Bengkulu
16. BPD Sumsel Babel dan BPD Sumsel 17. BPD Babel Syariah
18. BRI
19. BNI
20. Bank Mandiri
22. BSI
23. BJB dan BJB Syariah
24. BTN dan BTN Syariah
25. BPD Jambi dan BPD Jambi Syariah
26. BPD Sulselbar
27. BPD DKI dan BPD DKI Syariah
28. BPD Kalsel dan BPD Kalsel Syariah
29. BPD Sulselbar Syariah
30. BPD Sumut dan BPD Sumut Syariah
31. BPD Jatim Syariah

(KIE)

Jakarta -

Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit untuk tahun depan. Menurut para pengembang, kuota tersebut masih kurang.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, kuota FLPP seharusnya bisa lebih dari 250.000 unit apalagi penyerapan KPR subsidi setiap tahun selalu meningkat.

"Terima kasih kalau tahun depan 220.000 unit tapi harapan kita lebih dari itu. Saya melihat history serapan KPR itu semakin tahun meningkat artinya perlu dipersiapkan juga dari 250.000 lebih. Kalau Apersi mempunyai perkiraan 250.000 unit itu minimal," katanya di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Ia berharap, pemerintah bisa mencari pembiayaan lain selain APBN untuk meningkatkan kuota FLPP tahun depan. Sebab, dana APBN cukup terbatas.

"Saya selalu mengingatkan adanya kreativitas dari pembiayaan pemerintah, jangan selalu berharap dari APBN terus. Kan ada banyak pola-pola investasi yang harus dibangun oleh pemerintah. Jadi kalau kita berharap dari APBN, APBN ini kan fiskalnya terbatas tapi tidak menghentikan pembangunan dan renovasi rumah. Bagaimana pemerintah cara kreativitas pembiayaan," tuturnya.

"Optimis bisa lebih. Harusnya 250.000 unit, bukan 220.000 unit. Tapi kan yang sudah ada 220.000," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, dengan kuota 220.000 unit tersebut merupakan awal yang baik. Namun menurutnya untuk mencapai Program 3 Juta Rumah dengan kuota tersebut masih kurang.

"Sekadar modal awal sudah lumayan, alhamdulillah. Namun kalau dengan target 3 juta rumah, maka kuota ini sama sekali tidak menggambarkan dan tidak memberi semangat untuk kerja keras pencapaian target 3 juta rumah untuk rakyat yang dimulai tahun depan," katanya kepada detikcom.

Ia berharap nantinya akan ada penambahan kuota FLPP. Hal ini untuk mencapai realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Namun kan anggaran itu diketok tahun lalu. Kementerian PKP sedang berupaya untuk menambah kuota ini sampai di angka 500.000 unit. Jadi mari kita terus bersemangat," tutupnya.

Sebagai informasi, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru mengungkapkan, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ungkapnya.

(abr/abr)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggandeng perusahaan platform digital untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial

Program ini bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menteri Meutya juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah dan Kemkomdigi menyatakan kesiapannya menjadi penghubung dalam upaya ini.

“Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan,” tegas Meutya.

Perwakilan dari perusahaan platform digital Neneng Goenadi menjelaskan bahwa pihaknya telah menguji coba program ini di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan Kabupaten Minahasa. Program ini mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

“Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi,” ungkap Neneng.

Sementara itu perwakilan dari perusahaan platform digital lainnya Karaniya Dharmasaputra menambahkan bahwa teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

“Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien,” ucap Karaniya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025 dan merupakan bagian dari agenda prioritas.

Program tersebut menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran mencapai Rp71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Tujuannya untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis, mengurangi angka kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan dan membangun fondasi kecerdasan generasi muda sejak dini melalui asupan makanan bergizi.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar -

Wacana Presiden Prabowo Subianto menginginkan sistem pilkada kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra. Khususnya di Bali dan NTB.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan secara pribadi tidak sepakat jika sistem tersebut diterapkan dengan alasan anggaran pemilu dinilai boros.

"Sebagai penyelenggara 21 tahun menyelenggarakan pemilu, saya sangat sayangkan. Belum apa-apa, belum dievaluasi, sudah ngomong memindahkan atau ada rencana (menghapus pilkada langsung)," ujar Lidartawan saat media gathering KPU Bali di Denpasar, Senin (23/12/2024).

Lidartawan Tak Sepakat

Menurut Lidartawan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran anggaran pilkada. Ia sempat mengusulkan ke KPU RI untuk merevisi beberapa aturan saat evaluasi pemilihan legislatif (pileg) di Jakarta.

"Satu, kita boleh menghemat dengan cara jumlah TPS ke depan dikurangi, jumlah orang per TPS diperbanyak. Waktunya diperpanjang dari jam 1 sampai jam 3 sore. Seribu (orang) per TPS itu pasti berkurang anggarannya," tegas Lidartawan.

Kemudian, ia juga menyarankan agar tidak perlu memasang baliho sosialisasi dan sebagainya.

"Pakai medsos saja pasti berkurang (anggarannya)," imbuhnya.

Upaya Menghemat Anggaran

Mantan Ketua KPU Bangli itu juga mengusulkan agar tidak ada lagi sosialisasi tatap muka. Sosialisasi dialihkan dengan pengumuman saja agar anggaran dapat berkurang.

"Tidak usah lagi memfasilitasi alat peraga kampanye untuk calon dan percayalah, untuk penyelenggara bisa diirit, bisa dimodifikasi," tegas Lidartawan. Dia menilai penyebab besarnya anggaran pilkada bukan dari penyelenggara.

"Jadi kalau saya pendapat pribadi saya nggak mau hak konstitusi saya menentukan calon yang sudah ditentukan akan diambil lagi oleh orang lain yang belum tentu mampu menyuarakan apa yang saya inginkan sebagai warga negara yang punya hak pilih. (Ini) Kalau saya pribadi ya," ungkapnya.

Namun, jika sebagai anggota KPU, Lidartawan menegaskan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU RI di Jakarta.

"Untuk itu saya minta teman-teman bekerja dengan baik. KPU tetap melayani, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, karena kalau dibilang boros, kami nggak. Kami tunjukkan hampir 50 persen lho uang kembali dibandingkan pilkada yang masing-masing sebelumnya," tandasnya.

Prabowo Ingin Atur Ulang Sistem Politik

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya. "Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politics. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

(hsa/hsa)

IDXChannel- Emiten perikanan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) menyambut positif program tersebut.

Direktur Operasional DPUM Mamik Wijaya mengatakan pihaknya tengah menyiapkan beberapa strategi demi mendukung program makan bergizi gratis yang tidak lama lagi akan dimulai.

"Kami sangat terbuka kepada instansi pemerintah untuk mensukseskan program tersebut guna untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. DPUM sendiri merupakan perusahaan perusahaan bidang perikanan yang memproduksi makanan laut di Indonesia," katanya dalam siaran pers Selasa (24/12/2024).

Strategi tersebut di antaranya perseroan telah menyiapkan pasokan kebutuhan ikan sebagai bahan dasar pengolahan program makan siang gratis di sepanjang jalur Jawa Tengah hingga Jawa Barat, hingga Indonesia bagian timur

Dari segi kualitas, DPUM memiliki produk perikanan dengan kualitas ekspor. Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juli 2024 DPUM baru saja mendapatkan green ticket dari Food and Drug Administration (FDA) untuk ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat.

Untuk saat ini, DPUM sedang memproses pengajuan untuk mendapatkan EU number untuk dapat menggarap pasar Eropa. Program makan bergizi gratis (MBG) pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran siap dijalankan dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, dimulai pada 2 Januari 2025.

Bersamaan dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan saran ke program makan bergizi gratis untuk menjadikan ikan sebagai lauk pauknya.

Alasannya, ikan mengandung protein yang lengkap Omega 3. Sehingga baik untuk meningkatkan kecerdasan anak dan mencegah stunting. Berdasarkan hasil kajian Badan Pangan Nasional (BPN), lauk ikan menjadi yang paling sering direkomendasikan untuk program makan bergizi gratis.

(Kunthi fahmar sandy)

Jakarta -

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan membuat desa tematik untuk tahun 2025. Setiap desa akan dikembangkan sesuai dengan potensinya untuk mendukung ketahanan pangan.

Mendes PDT Yandri Susanto menyebut program prioritas itu mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun. Menurutnya, program ini sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

"Jadi kita tulis di situ (Permendes), kita cantumkan di Pasal 7 ayat 4 bahwa sekurang-kurangnya dana desa itu dibuat untuk ketahanan pangan. Jadi nanti akan kita buat desa tematik apakah desa tomat, desa cabai, desa padi, desa ikan nila, desa ayam petelur, dan lain sebagainya," kata Yandri usai meninjau lokasi pengungsian korban bencana tanah bergerak di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/12/2024).

Yandri menjelaskan hasil dari program ini adalah membuat lumbung pangan di desa. Ke depan, kata dia, lumbung pangan ini salah satunya untuk menopang kesiapan program makan bergizi gratis.

"Jadi ujungnya itu adalah lumbung pangan di desa untuk kesiapan makan siang bergizi dan kalau bisa kita jadi lumbung pangan dunia. Jadi itu lebih fokus ke sana kita," ucapnya.

Yandri menjelaskan Kemendes PDT bersama dengan TNI-Polri, termasuk pihak swasta maupun BUMN akan bergerak mendorong desa untuk swasembada pangan, swasembada energi dan air hingga hilirisasi produk-produk di desa.

Yandri ingin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa ambil bagian dalam pengelolaan program tersebut. Sehingga ke depannya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

"Bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, mengurangi angka pengangguran, ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Tahun depan ada lagi kan dana desa kan? Jadi dana desa yang sekarang dipakai tetap ada untuk ketahanan pangan karena dia diolah secara program-program BUMDes, tahun depan nambah lagi. Jadi semakin besar modalnya, insyaallah akan bisa membuat produksi di desa itu semakin bagus," imbuhnya.

(fas/fas)

JAKARTA, investor.id – Sekitar dua pekan dari sekarang, dapur-dapur di Indonesia akan semakin sibuk karena mereka memasak makanan untuk anak-anak sekolah di seluruh wilayah nusantara. Pemerintah berencana meluncurkan program makanan bergizi gratis secara nasional pada 6 Januari 2025, yang sedikit tertunda empat hari dari tanggal awal.

Program ini tidak hanya akan memastikan bahwa anak-anak tidak pergi ke sekolah dalam keadaan lapar, tetapi juga memiliki tujuan utama untuk menurunkan angka stunting nasional dan membangun sumber daya manusia negara ini.

Program makan bergizi gratis merupakan fokus Presiden Prabowo Subianto saat masa kampanye pemilihan. Pemerintah saat ini berupaya keras membantu Prabowo memenuhi janji kampanyenya untuk memberi makan lebih dari 80 juta orang, termasuk anak sekolah dan ibu hamil, dengan makan siang yang bergizi. Tidak hanya anak prasekolah, tetapi siswa yang lebih tua hingga mereka yang terdaftar di sekolah menengah atas mendapatkan makanan gratis yang terdiri dari, misalnya, nasi, ayam, lauk sayur, pisang, dan susu.

Prabowo telah mengalokasikan Rp 71 triliun (hampir US$ 4,4 miliar) untuk menjalankan program tersebut untuk sepanjang tahun 2025 saja. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah per anak telah berubah selama beberapa bulan terakhir, mulai dari sekitar Rp 15.000 (sekitar US$ 0,93) hingga baru-baru ini dipotong menjadi Rp 10.000.

Namun, Indonesia kemungkinan harus menunggu hingga program tersebut mulai melihat biaya sebenarnya per makanan. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengklaim bahwa Rp 10.000 sudah cukup untuk memasak makanan berkalori 600-700 di wilayah Pulau Jawa.

Namun, Indonesia bukanlah negara pertama yang meluncurkan skema pemberian makanan sekolah secara nasional. Negara-negara lain di seluruh dunia telah menjalankan program serupa, beberapa bahkan telah berlangsung selama beberapa dekade.

India

Prabowo pertama kali mengumumkan impiannya tentang makanan gratis saat ia mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum bulan Februari 2024. Ekonom dikubunya, Dradjad H Wibowo mengakui pada saat itu bahwa kampanye pemberian makanan gratis di sekolah-sekolah India telah menginspirasi Prabowo. Pemerintah bahkan telah mengirim delegasi tingkat tinggi ke India untuk mempelajari bagaimana negara Asia Selatan itu memberi makan anak-anaknya.

Program Makan Siang India adalah yang terbesar di dunia, yang memberi makan 120 juta siswa di sekolah pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah setiap hari. Program ini diluncurkan pada tahun 1995. Selain memastikan anak-anak tumbuh sehat, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran. Pemerintah juga melibatkan organisasi nonpemerintah dalam program ini.

India bahkan telah menetapkan panduan diet yang menetapkan asupan kalori minimum untuk setiap makanan yang mereka sediakan secara gratis. Data menunjukkan bahwa New Delhi menghabiskan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang direncanakan Jakarta.

Menurut Kementerian Pendidikan India, untuk siswa kelas 1 dan 5, piring makan siang harus menyediakan tidak kurang dari 450 kalori dan 12 gram protein. Makanan yang disediakan untuk siswa sekolah dasar atas – yaitu siswa kelas 6 dan 8 – harus mencakup setidaknya 700 kalori dan 20 gram kandungan protein.

Biaya memasak per anak per hari adalah sekitar Rs 4,97 ($ 0,06) untuk siswa sekolah dasar, dan sekitar Rs 7,45 untuk tingkat sekolah dasar atas, pada April 2020. Pengeluaran tersebut mencakup bahan-bahan seperti kacang-kacangan, sayuran, minyak goreng, bumbu lainnya, termasuk kebutuhan untuk penyediaan bahan bakar.

Sebagai perbandingan, itu sekitar Rp 1.000 untuk siswa kelas 1, mencakup sebagian kecil dari anggaran yang diusulkan Indonesia. Setiap anak mendapat antara 100 dan 150 gram biji-bijian makanan dengan biaya bervariasi pada jenisnya: Rs 1 per kilogram biji-bijian kasar, Rs 2 per kilogram untuk gandum, dan Rs 3 per kilogram per beras.

Para juru masak sekaligus pembantu tersebut mendapatkan honorarium sebesar Rs 1.000 per bulan selama 10 bulan dalam setahun. Dalam anggaran sementara 2024-2025, pemerintah memberikan PM Poshan Rs 12.467 crore atau sekitar US$ 1,4 miliar dalam anggaran negara.

Anggaran itu hampir seperempat dari yang telah disisihkan Prabowo untuk program makan gratisnya di Indonesia. Pemerintah pusat dan negara bagian menanggung biaya yang dibutuhkan PM Poshan, sementara sebagian besar pembiayaan berasal dari pemerintah pusat.

Brasil

Konstitusi Brasil menjamin hak universal untuk mendapatkan makanan gratis di sekolah negeri. Negara ini kini menyediakan makan siang bergizi untuk 40 juta siswa dibawah apa yang disebut Program Pemberian Makanan Sekolah Nasional (National School Feeding Program/PNAE). Pemerintah mengalokasikan 4,1 miliar real Brasil atau sekitar US$ 673,7 juta setiap tahun untuk program yang kini telah menjangkau lebih dari 160.000 sekolah.

Pada tahun 2020, Brasil memperkenalkan beberapa pedoman tentang bagaimana mereka harus membelanjakan dana PNAE untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan makan siang segar, bukan makanan olahan. Sekitar 75% dari dana tersebut harus digunakan untuk membeli makanan segar atau makanan olahan minimal. Pemerintah menetapkan batasan 5% pada pengeluaran yang digunakan untuk bahan kuliner olahan.

Brasil, yang sektor pertaniannya menyumbang 24,1% dari ekonomi nasional, mengandalkan PNAE untuk mendorong pertanian petani kecil. Peraturan pemerintah menetapkan bahwa program pemberian makanan sekolah harus memperoleh setidaknya 30% makanannya dari pertanian keluarga, yang mencapai 1,6 miliar real Brasil pada tahun 2023.

China hingga Finlandia

Finlandia

Pada tahun 1940-an, Finlandia meluncurkan program makanan gratis di sekolah yang awalnya ditujukan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kampanye tersebut kemudian diperluas ke semua anak yang mengikuti pendidikan pra-sekolah, dasar, dan menengah atas.

Setiap hari, hampir 850.000 makanan disajikan di sekolah-sekolah Finlandia. Makanan khas Finlandia umumnya disajikan dalam bekal makan siang sebagai cara untuk memperkenalkan budaya makanan lokal kepada anak-anak. Pemerintah juga telah memasukkan kampanye pemberian makanan gratis di sekolah ke dalam kurikulum nasional.

Finlandia tidak memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk program makanan gratis. Namun, uang tersebut berasal dari anggaran umum untuk pendidikan, yang akan didistribusikan ke kotamadya melalui sistem transfer pemerintah.

Tidak seperti negara lain, tidak ada biaya tetap per makanan, tetapi semuanya tergantung pada ukuran kotamadya. Semakin besar kotamadya, semakin murah untuk menyiapkan satu piring makan siang. Namun, data Badan Nasional untuk Pendidikan (National Agency for Education/NEA) menunjukkan bahwa harga makanan rata-rata dapat mencapai 2,80 euro (sekitar US$ 2,92) per hari.

Pemerintah Finlandia mengklaim bahwa memberi siswa makanan yang sangat bergizi telah meningkatkan kekuatan otak, yang menghasilkan skor tinggi dalam tinjauan Program for International Student Assessment (PISA). Tinjauan ini menilai keterampilan siswa berusia 15 tahun di seluruh dunia dalam matematika, membaca, dan sains.

Menurut survei tahun 2022, skor rata-rata PISA Finlandia dalam bidang membaca berada di angka 490. Siswa Finlandia mencatat 484 poin dalam bidang matematika dan mendapat skor 511 dalam bidang sains -- jauh melampaui siswa Indonesia berusia 15 tahun. Skor Indonesia di ketiga mata pelajaran hanya di atas angka 350, yaitu 359 untuk membaca, 366 untuk matematika), dan 383 untuk sains.

China

Pada tahun 2011, China, salah satu negara adikuasa ekonomi di dunia ini meluncurkan program pemberian makanan sekolah yang terutama menyasar anak-anak di daerah pedesaan yang terdaftar di pendidikan dasar dan menengah. Program tersebut menyediakan subsidi makan siang harian sebesar 3 yuan (US$ 0,41), dan pengeluaran yang diizinkan dinaikkan menjadi 5 yuan pada tahun 2021.

Pemerintah telah menghabiskan 147,2 miliar yuan atau sekitar lebih dari US$ 20 miliar hingga akhir tahun 2019. China juga mengklaim bahwa kampanye tersebut telah meningkatkan tinggi dan berat badan rata-rata anak-anak pedesaan, bahkan melampaui pertumbuhan rata-rata nasional.

Namun, kampanye yang telah memberi makan lebih dari 40 juta siswa itu tidak bebas dari masalah. Sekitar 66 daerah tertangkap menyalahgunakan 1,95 miliar yuan yang dimaksudkan untuk program tersebut antara tahun 2021 dan Agustus 2023. Mereka terutama menggunakan uang itu untuk membayar utang pemerintah daerah. China baru-baru ini menghukum 1.200 orang yang terlibat dalam penyalahgunaan dana tersebut.

Jepang

Jepang awalnya berfokus pada penyaluran makanan kepada anak-anak miskin. Namun, setelah Perang Dunia II, Jepang memutuskan untuk meningkatkan penyaluran makan siang sekolah di seluruh negeri. Hingga Mei 2023, mencakup 98,8% dari seluruh sekolah dasar di Jepang dan 89,8% sekolah menengah pertama memberikan makanan gratis kepada siswanya.

Pihak sekolah menanggung biaya fasilitas, sementara orang tua membayar biaya bahan-bahan memasak. Namun, keluarga berpenghasilan rendah mendapat dukungan melalui tunjangan pendidikan dan subsidi biaya sekolah melalui layanan kesejahteraan sosial.

Survei pemerintah tahun 2021 menunjukkan biaya bulanan rata-rata yang dibayarkan oleh orang tua dapat mencapai 4.477 yen Jepang (sekitar US$ 28,59) di sekolah dasar negeri. Biaya tersebut dapat naik hingga 5.121 yen Jepang di sekolah menengah pertama negeri. Undang-Undang Program Makan Siang Sekolah Jepang juga menetapkan standar asupan gizi yang diperlukan dalam setiap waktu makan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News