Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan program makan bergizi gratis tetap dilakukan saat bulan Ramadan. Dadan menjelaskan ada sedikit perubahan pada mekanisme makan bergizi gratis.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana (saat Ramadan) kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," imbuhnya.

Selain itu, makan bergizi gratis saat bulan Ramadan pun disiapkan untuk dapat bertahan lebih lama. Namun, makanan yang tidak segera dimakan itu bukan berarti bakal berkurang nilai gizinya.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Pembungkus makan bergizi gratis saat Ramadan pun menggunakan kantong kertas atau paperbag. Kantong ini harus dibawa kembali, ditukar dengan kantong yang berisi sehingga tidak menimbulkan sampah.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan," sebut Dadan.

Lima hari awal Ramadan, para siswa-siswi akan libur dan belajar di rumah. Setelah masa sekolah masuk, Dadan menegaskan pihaknya siap menggelar makan bergizi gratis.

"Begitu masuk kita langsung memberikan pelayanan makan bergizi sampai kemudian hari menjelang Idul Fitri," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menyatakan, murid sekolah yang tidak berpuasa dapat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di rumah atau di sekolah secara diam-diam.

"Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan memastikan, program MBG tetap digelar selama bulan Ramadhan.

Bedanya, paket MBG kini didesain untuk dapat dibawa pulang, tidak dimakan di sekolah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka," kata dia.

Menurut Dadan, ada usulan agar sekolah yang ada di daerah dengan mayoritas penduduk nonmuslim tetap melaksanakan MBG seperti biasa, yakni tidak dibawa pulang.

Akan tetapi, pemerintah tetap memutuskan menggunakan mekanisme MBG dibawa pulang selama Ramadhan karena mempertimbangkan di daerah tersebut tetap ada pelajar yang nonmuslim.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah nonmuslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," ucap dia.

Dadan mengatakan menu makan bergizi gratis juga dibuat tahan lama agar pelajar yang berpuasa bisa makan saat waktu buka puasa.

Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain," kata Dadan

Meski begitu, Dadan mengaku mekanisme tersebut akan dievaluasi setelah berjalan satu minggu.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan 1 minggu gitu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa ia akan menjadi salah satu pembicara dalam retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2024.

Ia menyebutkan bahwa materi yang akan dibagikan kepada kepala daerah tersebut adalah peran pemerintah daerah (pemda) dalam program makan bergizi gratis.

"Ya betul (akan menjadi pembicara). Ya mengenai terutama peran pemda dalam makan bergizi," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Dadan mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan pemda dalam program unggulan tersebut.

Dia bilang, pemda bisa menyediakan infrastruktur dan membina rantai pasok makanan di daerah, sebab menu dalam program makan bergizi gratis akan mengandalkan hasil bumi di daerah tersebut.

"Tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda. Satu, penyiapan infrastruktur. Dua, membina rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah. Tiga, bersama-sama Badan Gizi melakukan penyaluran," ungkap Dadan.

Sebelumnya diberitakan bahwa kepala daerah tengah menjalani retreat di Akmil, Magelang.

Ada sejumlah materi yang diberikan dalam retreat tersebut.

Pada hari ini, misalnya, lima menteri dan tiga pimpinan lembaga pemerintahan akan menjadi pengisi materi.

Materi pertama diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Kemudian, disusul oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

Mereka mengisi materi dari pukul 09.00 hingga jam makan siang.

Selanjutnya, sesi akan dilanjutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Paparan berikutnya diisi oleh dua pimpinan lembaga pemerintahan, yakni Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan.

Pada tahun 2025, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 25 triliun sejak bulan September, dengan penambahan jumlah penerima sebesar 82,9 juta penerima dari semula 15 juta hingga 17,5 juta orang.

Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk program MBG karena penambahan penerima tersebut mencapai Rp 100 triliun mulai September 2025.

"Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp 75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp 25 triliun," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

"Makanya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp 71 triliun. Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," imbuhnya.

Dadan mengungkapkan bahwa tambahan dana senilai Rp 100 triliun itu baru bisa direalisasi pada September 2025 terjadi karena sejumlah hal.

Ia menyebut bahwa 30.000 kepala dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprediksi baru menyelesaikan pelatihan pada akhir Juli 2025 sehingga baru siap di awal Agustus.

Namun, dirinya tidak mungkin langsung menugaskan di SPPG.

Mereka harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah setempat.

"Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," ucap Dadan.

Sementara itu, terkait masalah infrastruktur agar program makan bergizi gratis terealisasi di berbagai tempat, pihaknya membuka kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak.

"Mulai dari katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian lain, pemda, koperasi, Muhammadiyah, NU, HIPMI, INCO, dan lain-lain. Karena tiga faktor itu yang penting. Jadi, kenapa percepatan harus mulai September, karena itu faktornya," ujar Dadan.

JAKARTA, investor.id – Program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan. Para siswa yang tengah menjalankan ibadah puasa tetap mendapatkan jatah MBG, dan dapat dibawa pulang ke rumah untuk disantap setelah berbuka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, para siswa yang beragama Islam tetap mendapatkan MBG, berbeda dengan hari biasanya, selama Ramadan makanan tersebut diberikan untuk dibawa pulang. 

Sementara bagi siswa yang beragama non-muslim, dapat mengonsumsi MBG secara tertutup di sekolah atau dapat pula dibawa pulang ke rumah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ucap Dadan.

Terkait menu MBG saat bulan puasa, Dadan memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menyiapkan makanan yang juga tahan lama sehingga bisa di bawa pulang ke rumah oleh para siswa.

Dia mencotohkan, telur rebus, kurma, kue kering, buah, hingga susu merupakan beberapa menu bergizi yang akan disuguhkan kepada para siswa di bulan puasa. Dia juga menambahkan, ada beberapa takjil yang akan disediakan SPPG untuk para siswa selama Ramadan. 

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," papar Dadan.

Sementara itu, Dadan mengungkapkan bahwa wadah MBG pada saat Ramadan akan berbeda pada bulan-bulan biasanya. Mengingat MBG akan dibawa pulang siswa, makanan nantinya dibawa menggunakan wadah paperbag yang bisa ditukar setiap harinya.

Hal ini berbeda dengan wadah sebelumnya yang berbahan stainless steel. Meski demikian, Dadan memastikan bahwa penyaluran MBG pada saat Ramadan tetap akan memperhatikan aspek kebersihan lingkungan. Penggunaan paperbag ini sudah melalui uji coba pada 2024 lalu.

"Jadi ada uji coba di Sukabumi, anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong di rumah. Kemudian, besoknya kantongnya harus dibawa kembali ditukar dengan kantong yang isi sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," jelasnya. 

Dadan menambahkan, daerah yang mayoritas non-muslim akan mendapatkan penyaluran MBG yang sama. Namun, dia tak menutup kemungkinan jika ada perubahan cara penyaluran di daerah yang mayoritas non-muslim.

"Jadi kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu gitu apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," pungkas Dadan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan selama bulan Ramadhan.

Nantinya, siswa-siswi bisa membawa makanan program MBG ke rumah.

Dadan menyebut makanan yang disiapkan tidak akan mudah basi seperti susu, telur rebus, hingga kue kering yang difortifikasi.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Selain itu, menurut Dadan, makan bergizi gratis juga akan divariasikan dengan menu bubur kacang hijau atau kolak.

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak," ungkap Dadan.

Intinya, Dadan memastikan bahwa komposisi makan bergizi gratis akan tetap sama dengan hari biasanya.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ujarnya.

Selain itu, kemasan makanan program MBG selama bulan Ramadhan juga akan berbeda.

Kemasan program MBG akan menggunakan kantong yang bisa dibawa pulang ke rumah. Namun keesokan harinya, siswa-siswi akan diminta membawa kembali kantong tersebut untuk ditukar.

"Tapi tahun ini alhamdulillah sudah berhasil diuji coba. Jadi ada uji coba di Sukabumi di mana anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong di rumah," ujar Dadan.

"Kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali ditukar dengan kantong yang isi," tambah Dadan.

Menurut Dadan, teknis soal kemasan ini dibuat sekaligus untuk melatih para pelajar disiplin tidak membuang sampah sembarangan.

"Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengungkapkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan di seluruh provinsi Indonesia.

Menurut Dadan, program MBG di Papua Tengah sudah mulai berjalan per hari ini.

"Kalau saya sendiri tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi ya, karena yang Papua Tengah baru jalan hari ini," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menurut Dadan, total satuan pelayanan pemenuhan gizi kini ada 693 satuan di seluruh Indonesia.

"Jadi dalam waktu 1,5 bulan alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," ujarnya.

Dadan menambahkan, dalam satu minggu ini Badan Gizi Nasional dapat melayani 2 juta penerima manfaat.

"Dan minggu ini insya Allah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," ucapnya.

Pemerintah resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Program ini disebut sebagai langkah besar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia untuk mengatasi masalah malanutrisi, stunting, serta mendorong penguatan ekonomi lokal.

DEMAK, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada Senin (24/2/2025).

MBG diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rizky Barokah di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, dengan menyediakan 3.381 porsi makanan bagi siswa di wilayah sekitar.

Menu perdana yang disajikan terdiri dari nasi putih, daging ayam, sayuran tumis buncis, wortel, tahu, buah jeruk, dan susu kotak.

Ahli Gizi SPPG Rizky Barokah, Elviana Agustina, menjelaskan bahwa menu yang diberikan sudah memenuhi takaran gizi yang diperlukan.

"Dalam satu ompreng itu ada karbohidratnya berupa nasi, terus ada protein hewani, terus protein nabati tempe atau tahu, terus ada sayur, sama buah, dan ada tambahan susu," kata Elviana, usai peluncuran SPPG.

Setiap porsi makanan dikemas dalam wadah atau ompreng dan dirancang mengikuti 10 siklus makanan pokok yang telah ditentukan.

Elviana juga menambahkan bahwa protein hewani yang disediakan bervariasi, termasuk daging ayam, telur, dan ikan.

"Untuk protein hewani di sini kita ayam, telur, ikan pilihannya," ujar dia.

Sementara itu, susu diberikan sebagai penunjang tambahan dalam program MBG dan direncanakan untuk disajikan dua kali dalam sepekan.

"Untuk susu sendiri di 10 siklus kita hadirkan 4 kali, dalam satu minggu kita ada dua kali susu," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, MBG yang disediakan oleh SPPG Rizky Barokah didistribusikan kepada siswa di tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA di sekitar dapur utama dengan radius 5 kilometer.

DEMAK, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, resmi diluncurkan pada Senin (24/2/2025) siang. Acara perdana ini berlangsung di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah.

Sebanyak 3.381 porsi MBG disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rizky Barokah untuk para siswa di sekitar wilayah tersebut.

Makanan bergizi ini didistribusikan kepada siswa di tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA dalam radius 5 kilometer dari lokasi SPPG.

Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, menyampaikan rasa syukurnya atas dimulainya program ini.

"Alhamdulillah, hari ini perdana launching makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Jadi hari ini kita sudah resmi," kata Maryoto usai peluncuran SPPG di Desa Mlekang.

Ia juga menjelaskan bahwa program MBG di Demak akan terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak SPPG di berbagai wilayah.

"Nanti ke depan kurang lebih ada 6 yang sifatnya mandiri, terus dari Kodim juga ada 1 yang masih on progress pembangunan 70 persen, nanti dari Bapak Kapolres juga ada menyiapkan lokasi pembangunan," ungkapnya.

Bahan baku makanan dan tenaga relawan SPPG dalam program ini memanfaatkan potensi yang ada di desa setempat.

"Kita maksimalkan potensi wilayah yang ada di sini, untuk relawan-relawan juga sekitar sini direkrut," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Demak, Akhmad Sugiharto, menyatakan dukungannya terhadap program ini.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program MBG, meskipun hingga saat ini belum digunakan.

"Kita juga sudah menyediakan anggaran karena perintah dari Kementerian sana, agar Pemda menyediakan anggaran dulu tapi sampai sekarang ini belum menggunakan anggaran tersebut," kata Sugiharto.

Ia berharap program MBG dapat memenuhi kebutuhan gizi siswa dan membentuk generasi unggul di masa depan.

"Harapan kita semua, makanan bergizi ini nantinya yang diteken Pak Presiden betul-betul membentuk generasi Indonesia, generasi emas, untuk Indonesia Emas," harapnya.

GUNUNGKIDUL , iNewsPantura.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul kini diperluas dengan bertambahnya satu sekolah penerima manfaat. Setelah sebelumnya dilaksanakan di SDN 1 Wonosari dan SMPN 1 Wonosari, kini SMKN 3 Wonosari juga turut serta dalam program ini.

Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan mengungkapkan bahwa penambahan sekolah ini dilakukan setelah evaluasi pelaksanaan perdana di dua sekolah sebelumnya pada Senin (17/2/2025). "Dari evaluasi itu, kami mulai memperbaiki kendala-kendala yang ada. Dan akhirnya, pada Kamis (20/2/2025), kami melakukan perluasan layanan ke SMKN 3 Wonosari. Alhamdulillah, sejauh ini berjalan lancar," ujarnya.

Di SMKN 3 Wonosari, program MBG menyasar 1.194 siswa. Namun, dalam pelaksanaan perdananya, hanya 700 siswa yang dapat dilayani karena 494 siswa lainnya sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Dengan bertambahnya satu sekolah ini, tersisa satu sekolah lagi dalam target program MBG, yaitu SMAN 1 Wonosari. Letkol Roni menambahkan bahwa pelaksanaan MBG di sekolah tersebut masih menunggu kesiapan dan evaluasi lebih lanjut. "Kami mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Jika sudah sesuai dengan harapan dan tidak ada kendala, program ini akan ditingkatkan kembali," jelasnya.

Saat ini, pendanaan program MBG sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Program ini dijalankan melalui dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kodim 0730/Gunungkidul, yang menyasar sekitar 3.000 orang di empat sekolah yang menjadi pilot project, yakni SDN 1 Wonosari, SMPN 1 Wonosari, SMAN 1 Wonosari, dan SMKN 3 Wonosari.

"Jika mekanisme pelayanan semakin matang dan tidak ada kendala evaluasi, maka target layanan SPPG akan diperluas, termasuk mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di sekitar dapur sehat," tambahnya.

Terkait pelaksanaan MBG selama Ramadan, Letkol Roni menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. "Untuk puasa kami belum monitor, masih menunggu arahan. Jika tetap berjalan, makanan akan disesuaikan dengan kebutuhan berbuka puasa," tandasnya.

Editor : Suryo Sukarno

Pontianak (ANTARA) - Permintaan rumah layak huni setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar pada 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,55 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, hingga saat ini backlog rumah atau rumah yang harusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar.

Kebutuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kalbar didominasi di kawasan perkotaan karena ada perpindahan penduduk untuk bekerja, belajar, berusaha serta lainnya.

Terjadinya backlog 13.000 perumahan di Provinsi Kalbar tersebut bukan hanya terjadi karena ketidakmampuan pengembang dalam membangun rumah, namun karena kuota program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang masih terbatas. Pada sisi lainn, permintaan rumah tertinggi masih didominasi rumah subsidi.

Dengan persoalan yang ada, program tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah sebagai wujud dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menjadi jawaban adanya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat.

Hadirnya program tersebut juga bisa menjadi langkah signifikan dalam mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah serta memperbaiki kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program tiga juta rumah menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta per bulan untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota rumah subsidi yang semakin besar, tenor kredit mencapai 20 tahun dan kemudahan dalam banyak hal, program KPR subsidi tiga juta rumah dapat menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni.

Mimpi pasangan muda

Memiliki rumah sendiri adalah impian dari setiap pasangan muda untuk membangun bahtera rumah tangga yang mandiri dan berdikari.

Impian tersebut bagi sebagian atau bahkan mayoritas pasangan muda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka baru merintis kerja atau usaha.

Pasangan Rara - Ridwan contohnya. Sebelum memiliki rumah impian harus menguatkan tekad dan mimpi.

Dengan hadirnya program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang digelontorkan pemerintah dan lebih progresif dari sejuta rumah kini menjadi program tiga juta rumah, membuat pasangan muda bisa mengakses kepemilikan rumah subsidi tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi di antara penyalur KPR subsidi dengan kemudahan layanan dan jaringan yang luas. Melalui KPR BTN akhirnya Rara - Ridwan bisa memiliki rumah impian.

Ridwan menceritakan dengan uang muka Rp5 juta dan tenor kredit bisa mencapai 20 tahun dari KPR BTN membuatnya mampu dan berani untuk membeli rumah tipe 36 di Parit Gaduh, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, tanpa ada KPR subsidi dari pemerintah sulit baginya memiliki rumah bagi pasangan muda seperti dia. Tanpa KPR subsidi bisa jadi dia harus mengontrak rumah, sewa rumah, atau bahkan menumpang di rumah orang tua atau mertua, karena pendapatan yang pas - pasan.

"Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya saat ditemui Kubu Raya

Mengambil rumah melalui skema KPR subsidi BTN oleh Rara dan Ridwan menjadi langkah awal pasangan muda tersebut untuk mengarungi hidup lebih baik karena kebutuhan dasar yakni papan sudah terpenuhi.

Semangat membangun

Pengembang perumahan Kota Raya, Mansur mengaku dengan adanya program tiga juta rumah menjadi lebih semangat untuk membangun rumah subsidi, karena banyak dukungan dan kemudahan perizinan, restribusi serta lainnya. Bahkan ada yang gratis untuk percepatan realisasi program tersebut.

Menurut dia, program yang dicanangkan menjadi langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12 juta di Indonesia dan 13.000 di Kalbar. Pada 2024 kuota rumah subsidi di Kalbar hanya 166.000 unit. Kuota tersebut ludes hingga Juni 2024. Sedangkan pada 2025 kuota rumah subsidi di Kalbar 220.000 unit dan diprediksikan habis hingga Oktober 2025.

Selaku pengembang dia menilai perlu komitmen bersama dan kolaborasi agar sejumlah tantangan program tiga juta rumah di Kalbar bisa diselesaikan. Tantangan itu di antaranya pasokan listrik, perizinan dan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya

REI Kalbar mendukung

Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk MBR.

Dukungan yang ada sejalan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," ujar Ketua REI Kalbar, Baharudin.

Dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian, ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

Program tiga juta rumah kali ini benar- benar memberikan kemudahan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

Dengan SK tiga menteri tersebut diharapkan kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah. Pada 2023 , untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapannya kuota bertambah.

Tidak kalah penting, perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

KPR BTN

BTN selaku bank penyalur kredit perumahan bersubsidi berkomitmen untuk menyukseskan program yang sangat membantu MBR tersebut.

BTN memiliki peran sentral dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. BTN berkomitmen penuh untuk menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR termasuk kelompok pekerja informal.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memastikan bahwa program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait langkah atau kemudahan bagi MBR untuk KPR, BTN telah menyiapkan berbagai strategis seperti proses pengajuan kredit yang lebih cepat dan sederhana dengan persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudian ada layanan khusus melalui Web BTN Properti dan BTN Mobile atau yang saat ini disebut Bale by btn untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan KPR.

Selanjutnya, ada inovasi layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan KPR secara mandiri. Tidak kalah penting program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KPR subsidi digalakkan.

"BTN juga terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk KPR yang disesuaikan dengan kebutuhan MBR, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran dan suku bunga yang terjangkau," kata Deputi Bisnis BTN Area Kalbar, Dafit Prabowo.

Terkait target penyaluran KPR subsidi di Kalbar pada 2025, BTN menargetkan penyaluran KPR sebesar 5.500 unit. Target itu sejalan dengan komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar.

Pada tahun sebelumnya yakni 2024, BTN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 3.550 unit. Kembali, capaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BTN dalam mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kolaborasi BTN dengan mitra untuk untuk percepatan realisasi program tiga juta rumah di Kalbar menjadi kunci. Untuk itu lah

BTN terus menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, untuk mempercepat realisasi program tersebut. Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi.

Selanjutnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

BTN berupaya memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kalbar. BTN berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,.

Hapus BPHTB

Untuk mendukung program perumahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi.

Pemkot Kalbar siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah itu diambil untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Penghapusan atas kebijakan diberlakukan yang ada khusus untuk rumah bersubsidi. Sementara itu untuk rumah mewah dan menengah ke atas tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi rumah bersubsidi ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Semoga ribuan atau bahkan jutaan pasangan muda, MBR atau masyarakat lainnya di seluruh pelosok negeri, dapat menikmati program pengadaan tiga juta rumah ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Farisa Bakti Persada menargetkan dapat menyalurkan makanan bergizi gratis kepada 4.025 siswa di Kabupaten Bandung Barat. Para siswa tersebut berasal dari sembilan sekolah tingkat PAUD , Madrasah Ibtidaiyah, SD hingga dengan siswa SMP termasuk ibu menyusui dan ibu hamil.

Ketua Yayasan Farisa Bakti Persada Miftah Farid mengatakan telah mempersiapkan pendirian dapur SPPG di Komplek Permata Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Mereka akan memulai menyalurkan makanan bergizi gratis kepada siswa pada bulan Maret.

"Dapur SPPG nanti akan memenuhi kebutuhan makanan bergizi gratis siswa di wilayah Ngamprah, Bandung Barat, 4.025 siswa," ucap dia bersama pembina Yayasan Yahya Abdul Azis, Sabtu (22/2/2025).

Ia menyebut pelaksanaan penyaluran makanan bergizi gratis akan mulai dilakukan pada Maret atau saat bulan puasa Ramadhan. Pihaknya pun telah menunjuk tim pelaksana percepatan pelaksanaan program makanan bergizi gratis.

Sementara itu, Yoga Budi Permana tim pelaksana makan bergizi gratis mengatakan pihaknya telah memenuhi syarat pendirian SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Selain itu, telah dilakukan survei dua kali pada Januari lalu dan telah terverifikasi.

"Kesiapan kita saat ini sudah mencapai 90 persen terkait proses persyaratan administrasi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," ungkap dia bersama tim Akbar Ginanjar.

Pihaknya saat ini fokus mempersiapkan peralatan penunjang pelaksanaan penyiapan makanan bergizi gratis. Ia berharap kehadiran SPPG di wilayah Bandung Barat tersebut dapat membantu pemerintah dalam program makan bergizi gratis.

"Kami memohon dukungannya oleh semua pihak dan insyaallah pelaksanaan ini dapat berjalan sesuai target yang kami harapkan," ungkap dia.