Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” kata Junaidi dalam keterangannya, di Tangerang, Banten, Sabtu.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin menambahkan sebanyak 77 persen nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” katanya.

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program Tiga Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

“Pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Jakarta, Jumat (20/12).

Rincian program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata dia.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen. Maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny pula.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” katanya lagi.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25, yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha.

Imam menjelaskan, pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara Budi Permana mengatakan tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” katanya pula.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5 persen. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6 persen hingga maksimal tujuh persen,” ujarnya lagi.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Momen liburan akhir tahun segera tiba. Biasanya saat liburan dan berkumpul bersama keluarga, juga menjadi kesempatan untuk menikmati berbagai macam makanan.

Namun apapun alasannya makan berlebihan tidak baik untuk tubuh. Penting menjaga pola makan tetap seimbang, untuk mencegah naiknya berat badan dan menjaga kesehatan tubuh.

Salah satu cara mencegah makan berlebihan adalah memulai hari dengan sarapan bergizi, yang nantinya akan membantu mengatur nafsu makan sepanjang hari.

Ahli gizi Shelley Balls, M.D.A., RDN, LDN menyarankan, agar tidak melewatkan sarapan atau makan siang sebagai persiapan untuk makan malam besar.

"Ketika melewatkan sarapan atau makan siang, kita cenderung menjadi sangat lapar dan makan berlebihan. Hasilnya, kita akan merasa lesu, kembung, dan tidak nyaman," ungkap ahli gizi Consumer Health Digest ini.

Sarapan yang seimbang—mengandung protein, serat, dan lemak sehat, sehingga membantu menstabilkan gula darah dan mengendalikan rasa lapar.

Nutrisi ini dicerna secara perlahan, sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama serta membantu mencegah lonjakan gula darah yang sering memicu rasa lapar di kemudian hari.

“Jika melewatkan waktu makan, kemungkinan besar Anda akan makan secara berlebihan ketika makanan tersedia. Kebiasaan ini dapat membuat Anda makan lebih cepat dan mengabaikan sinyal kenyang dari tubuh,” jelas Balls.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sarapan yang kaya nutrisi di pagi hari dapat membantu mengatur hormon lapar, sehingga dapat membuat pilihan makanan yang lebih sehat saat makan besar.

Anda bisa memilih menu sarapan yang kaya serat dan protein, misalnya sarapan roti gandum dengan telur, alpukat, dan sayuran.

Dengan mengikuti cara ini, Anda bisa mengurangi risiko makan berlebihan, karena makan teratur akan membantu menjaga sinyal lapar tubuh tetap terkendali.

Selain itu juga memastikan tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk menghadapi aktivitas padat selama liburan.

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ke depan, skema komposisi pendanaan akan menjadi 50:50 dari APBN dan perbankan, berubah dari yang sebelumnya 75:25.

"Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar," kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Imam menyebutkan, pada Senin (23/12) mendatang, BP Tapera dengan seluruh bank penyalur akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait skema baru pendanaan tersebut. Tak hanya itu, pada waktu yang sama rencananya juga akan diumumkan kuota FLPP untuk tahun depan.

"Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Imam.

Sementara itu, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

"Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25," tutur Budi.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering atau berjenjang.

"Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%," ucapnya.

(abr/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik antara pengembang perumahan berinisial M dan warga Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, masih berlangsung.

Perselisihan ini terkait dengan pembangunan perumahan CGR yang telah dimulai sejak 2021, dan tampaknya melewati proses negosiasi yang alot.

Rencana M untuk membangun jembatan sebagai akses ke lahan miliknya menjadi titik awal perselisihan, yang bahkan berujung pada vonis sebesar Rp 40 miliar terhadap warga.

Apa yang Menjadi Permasalahan Utama?

Masalah awalnya adalah M berniat membangun perumahan CGR seluas 1,6 hektar yang terbagi antara lahan di Perumahan CE (20 persen) dan lahan di Kelurahan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Dalam rencana tersebut, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan, dengan alasan bahwa akses jalan di Perumahan CE lebih memadai untuk alat berat.

Salah satu argumen yang disampaikan adalah lebar jalan yang hanya sekitar tiga meter. Dalam berkas gugatan, pembangunan itu untuk jalur alat berat.

Namun, warga Blok A Perumahan CE menolak rencana ini karena mereka berpendapat bahwa akses jalan di Pangkalan Jati sudah cukup untuk dilewati alat berat.

“Itu di Jalan Jati Indah mereka bisa kok bawa masuk alat berat, lebar jalannya enggak seperti yang disebutkan,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE saat ditemui di lokasi, Jumat (20/12/2024).

Sebanyak 98 persen warga Blok A menolak pembangunan jembatan tersebut, serta mengkhawatirkan dampak terhadap keamanan dan kepadatan lalu lintas.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” ungkap Heru.

Apa Hasil dari Gugatan dan Banding yang Diajukan?

M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat, yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, hingga mantan Ketua RW di Blok A.

Putusan awal PN Depok menolak gugatan M dan malah menghukum M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang membatalkan putusan PN Depok pada 5 Desember 2024. Banding itu diajukan pada awal November.

Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa para tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 karena 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Dalam berkas putusan tersebut, M mencantumkan bahwa penundaan proyek disebabkan oleh perselisihan ini telah mengakibatkan kerugian pembeli.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusannya.

Mengapa Warga Tidak Melarang Pembangunan?

Meskipun terjadinya perselisihan, warga Blok A menyatakan bahwa mereka tidak pernah melarang pembangunan perumahan CGR.

Salah satu warga, Alfi menjelaskan, dirinya siap menyambut tetangga baru di lahan yang berjarak 20 menter dari rumahnya itu.

“Silakan bangun rumah, saya enggak pernah melarang. Saya hanya melarang pembangunan jembatannya,” katanya ditemui Kompas.com, Jumat.

Alfi percaya bahwa pembangunan perumahan dapat dilakukan tanpa jembatan yang akan mengubah ritme kehidupan di lingkungan mereka.

Apalagi, M menjanjikan one get system di perumahan itu, dengan tujuan agar akses jalan hanya akan dibuka dari Cinere atau tempat Alfi tinggal.

Ia yang tinggal sejak 1995 di sana, mengkhawatirkan jika jembatan dibangun, maka suasana asri dan aman di area tersebut akan hilang.

“Kalau mereka (penghuni lama) merasa tidak nyaman tinggal di sini setelah beberapa dari kita setuju dan akhirnya jembatan dibangun, kita yang zalim,” ujar Alfi.

Warga lainnya, Tari, juga menyuarakan keprihatinan yang sama, mengingat mayoritas tetangganya adalah pensiunan berusia 60 tahun ke atas.

Hal ini yang mendasari bagaimana warga saling gotong royong menjaga lingkungan Blok A yang sudah ada sejak 1976 itu.

“Kita sudah puluhan tahun susah payah menciptakan lingkungan yang kami perdayakan menggunakan uang sendiri. Dari perbaikan aspal berkala, security, hingga fasilitas perumahan,” jelas Tari.

Apa Langkah Selanjutnya dari Warga?

Sebagai respons terhadap putusan Pengadilan Tinggi, warga berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” kata Heru.

Mereka berharap proses kasasi berjalan transparan dan hakim mempertimbangkan argumen dengan cermat.

Bagaimana Keadaan di Lokasi Pembangunan?

Ketika mengunjungi lokasi pembangunan di Pangkalan Jati, terlihat bahwa lebar jalan mencapai sekitar 6-7 meter.

Meskipun jalan menuju lokasi terkesan sempit dengan deretan rumah yang menempel di kedua sisi, aktivitas pembangunan sudah terlihat.

Setelah menelusuri dari Jalan Rangu Raya hingga ke Jalan Jati Indah, terdapat beberapa tikungan yang mungkin dikhawatirkan sulit untuk dilalui alat berat.

Alat berat, seperti eskavator, sudah memasuki perumahan CGR, di sisi lahan Kelurahan Pangkalan Jati.

Sejumlah kerangka bangunan juga mulai muncul.

Namun, di lahan Perumahan CE yang berukuran 20 persen, pepohonan dan hamparan rumput masih tertinggal.

Perlu berjalan sekitar beberapa puluh meter hingga menemukan aliran Kali Grogol yang menjadi titik lokasi pembangunan jembatan.

Jakarta -

Dosen sekaligus ahli gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) Mahmud Aditya Rifqi S Gz MSi PhD soroti biaya program makan bergizi gratis (MBG). Apa katanya?

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia mencanangkan biaya MBG sebesar Rp 10 ribu per porsi. Kebijakan ini kemudian menuai kontroversi di masyarakat.

Menurut Mahmud kebijakan ini pasti sudah melewati berbagai pertimbangan. Alih-alih menyalahkan, besaran biaya ini harus dilihat sebagai tantangan.

"Perubahan itu justru akan memberikan tantangan terutama pada ahli gizi untuk dapat memberikan menu yang memiliki nilai gizi baik dengan biaya yang terbatas," katanya dikutip dari rilis di laman Unair, Jumat (20/12/2024).

Bahan Pangan Lokal Bisa Jadi Solusi

Untuk menjawab tantangan ini, Mahmud memberikan saran agar pemerintah menggunakan bahan pangan lokal. Bahan pangan lokal menurutnya lebih terjangkau namun kandungan gizinya tidak kalah dengan bahan pangan konvensional.

Meski gratis, MBG harus menjadi makanan komplit yang bergizi seimbang. Sehingga diperlukan perhatian terhadap pembagian porsi, zat gizi, dan komposisi.

"Umumnya dalam satu piring yang paling mahal adalah protein. Hal ini dapat disiasati dengan menggunakan bahan pangan lokal contohnya seperti menggunakan protein dari ikan," jelasnya.

Banyak ikan air tawar lokal memiliki potensi menjadi sumber protein yang nilainya tidak kalah dengan ayam dan daging. Seperti ikan nila, gurami, dan lele.

"Nila, gurami dan lele menjadi opsi yang bagus dengan melimpahnya komoditas tersebut di masyarakat, sehingga memiliki harga yang terjangkau serta mudah didapatkan," imbuhnya.

Selanjutnya dari bahan nabati, Mahmud menyarankan penggunaan kacang-kacangan. Contohnya kacang hijau dan kacang merah beserta produk olahannya.

Mahmud menyatakan kini Indoensia sudah banyak mengembangkan kacang edamame hingga penggunaan kedelai lokal sebagai bahan dasar tempe dan tahu. Kedua kacang itu memiliki kandungan protein yang baik.

Pengembangan Bahan Pangan Lokal Masih Minim

Perbedaan yang mencolok antara bahan pangan konvensional dan lokal memang berada di nilai ekonomis. Sebagai ahli gizi, Mahmud justru memberikan perhatian pada perlakuan bahan selama proses pengolahan.

Bahan pangan lokal pada dasarnya mudah didapatkan. Sehingga tidak perlu diawetkan dan lebih aman untuk dikonsumsi.

"Semakin panjang prosesnya maka butuh banyak perlakukan dan pengawetan. Sedangkan pangan lokal yang ada di sekitar kita masih segar dan tidak perlu banyak perlakuan dan pengawetan sehingga dapat meminimalisir penggunaan pengawet dan penurunan zat gizi," ungkap Mahmud.

Sayangnya dalam hal pengembangan hingga saat ini masyarakat masih awam terkait bahan pangan lokal. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam meningkatkan penggunaan bahan pangan lokal.

Mengingat ini juga bisa digunakan dalam program makan bergizi gratis. Tetapi bergizi walaupun dananya terjangkau.

Diperlukan promosi masif untuk dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Dari sisinya sebagai akademisi, Mahmud menilai diperlukan proses penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

"Kelanjutan dari paper, artikel dan jurnal ini perlu diperhatikan, tidak hanya menjadi tulisan belaka namun perlu direalisasikan untuk dapat menjadi suatu produk di masyarakat," tutupnya.

(det/nwk)

“Perintah (untuk terlibat makan bergizi gratis) sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada. Kami mendukung program pemerintah ini. Untuk masalah anggaran, kita bisa kerja samakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah, atau dari Badan Gizi Nasional,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut TNI AL menyiapkan tenaga dan lahan untuk mendukung makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, untuk anggarannya, Laksamana Ali menyebut urusan tersebut bisa dikerjasamakan dengan instansi lain.

“Perintah (untuk terlibat makan bergizi gratis) sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada. Kami mendukung program pemerintah ini. Untuk masalah anggaran, kita bisa kerja samakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah, atau dari Badan Gizi Nasional, kemudian kami yang mengerjakan, kami siapkan tenaga, kemudian untuk lahan-lahannya juga kami siapkan,” kata KSAL saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta.

Dia melanjutkan pada prinsipnya TNI mendukung program dan kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Laksamana Ali menyebut TNI AL menargetkan membangun 96 dapur umum di berbagai satuannya se-Indonesia untuk mendukung makan bergizi gratis.

Dia menjelaskan satu dapur umum itu bisa menyediakan makan bergizi 3.000–4.000 porsi untuk para pelajar dari sekolah-sekolah dasar di sekitar markas satuan.

Dengan demikian, jika 96 dapur umum itu operasional, TNI AL dapat menyediakan 288.000—384.000 porsi makanan per harinya untuk para pelajar.

“Nanti kami melihatnya banyaknya sekolah di sekitar dapur umum, yang disediakan oleh TNI itu terutama yang jarak jangkauannya sekitar 3 kilometer, sementara jika lebih dari itu mungkin dipegang oleh dapur-dapur umum lainnya,” kata Laksamana Ali.

Dari jumlah 96 dapur umum yang ditargetkan, KSAL menyebut sejauh ini ada 18 dapur umum yang telah berdiri dan menggelar beberapa uji coba, termasuk yang ada di Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta.

Dapur umum lainnya yang juga telah dibangun oleh TNI AL mencakup dapur-dapur di Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang, Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya, Pangkalan Marinir Opak Surabaya, dan Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang.

Kemudian, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Yonif 10 Marinir Batam, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, Lanal Biak, dan dapur umum di lingkungan Kodiklatal.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

DEPOK, KOMPAS.com - Warga Perumahan CE, Cinere, Depok, akan mengajukan kasasi usai 10 pengurus RT dan RW wilayah tersebut dikenakan vonis bayar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Adapun vonis itu dikeluarkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menilai warga perumahan CE menghalangi rencana pembangunan Perumahan CGR milik perusahaan M, yang 20 persen lahannya berlokasi di Blok A Perumahan CE.

“Ya kita akan kasasi ke Mahkamah Agung. Mungkin minggu ini atau awal minggu depan kita akan sampaikan kasasi kita,” ucap Heru Sadiki, Ketua RW 06 sekaligus tergugat saat ditemui, Jumat (20/12/2024).

Cara ini menjadi solusi terakhir yang akan ditempuh Heru dan sembilan warga lainnya yang juga berstatus tergugat.

Heru mengaku kaget saat membaca berkas putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang terbit pada Kamis (5/12/2024).

Identitas Heru terpampang jelas sebagai tergugat 10 yang dilaporkan M untuk membayar nominal sebesar Rp 40 miliar sebagai bentuk ganti rugi.

Heru menilai, dirinya tak melakukan kesalahan karena hanya menyalurkan aspirasi warga yang menolak pembangunan jembatan untuk menghubungkan lahan di Perumahan CE dan lahan kosong di Kelurahan Pangkalan Jati.

“Ya bingung, RT kan bukan badan hukum, bukan perorangan, kami ibaratnya volunteer untuk lingkungan. Tapi kini kami seolah-olah jadi subjek hukum,” ujar Heru.

Tari, seorang warga RW 06 ikut menimpali. Katanya, warga tidak pernah menghalangi rencana M atas pembangunan tersebut.

Ia dan warga Blok A yang terdiri sekitar 350 rumah hanya melarang pembangunan jembatan.

“Kalau hendak bangun rumah di lahan 20 persen itu kami sangat terbuka. Tapi yang kami tolak hanya pembangunan jembatan,” terang Tari.

Tari menyebut, warga kompak untuk melanjutkan kasus ini lewat jalur hukum hingga menang. Apalagi, para tergugat mayoritas lansia pensiunan.

“Kondisi mereka yang digugat itu pensiunan, sudah punya kondisi kesehatan yang perlu dijaga, setelah dengar dituntut sedemikian besarnya (biayanya), mereka susah tidur,” ujar Tari.

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen). Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut TNI AL menargetkan membangun 96 dapur umum di berbagai satuannya se-Indonesia untuk mendukung makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Laksamana Ali, saat jumpa pers di Kesatrian Marinir Hartono, Jakarta, Jumat, menjelaskan satu dapur umum itu bisa menyediakan makan bergizi 3.000–4.000 porsi untuk para pelajar dari sekolah-sekolah dasar di sekitar markas satuan.

Dengan demikian, jika 96 dapur umum itu operasional, TNI AL dapat menyediakan 288.000—384.000 porsi makanan per harinya untuk para pelajar.

“Nanti kami melihatnya banyaknya sekolah di sekitar dapur umum, yang disediakan oleh TNI itu terutama yang jarak jangkaunya sekitar 3 kilometer, sementara jika lebih dari itu mungkin dipegang oleh dapur-dapur umum lainnya,” kata Laksamana Ali.

KSAL menegaskan untuk mendukung program makan bergizi gratis itu merupakan kolaborasi antarinstansi.

“Harapannya itu, dan ke depan mudah-mudahan bisa lebih dari itu, dari target yang kami inginkan,” kata Ali.

Dari jumlah 96 dapur umum yang ditargetkan, KSAL menyebut sejauh ini ada 18 dapur umum yang telah berdiri dan menggelar beberapa uji coba, termasuk yang ada di Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta.

Dapur umum lainnya yang juga telah dibangun oleh TNI AL mencakup dapur-dapur di Brigade Infanteri (Brigif) 2 Marinir Gedangan, Resimen Bantuan Tempur (Menbanpur) 2 Marinir Karangpilang, Resimen Kavaleri (Menkav) 2 Marinir Semarung Surabaya, Pangkalan Marinir Opak Surabaya, dan Komando Latih Marinir (Kolatmar) PLP Purboyo Malang.

Kemudian, Kompi Markas Brigif 4/BS Lampung, Yonif 7 Marinir Lampung, Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan Belawan, Yonif 9 Marinir Lampung, Yonif 10 Marinir Batam, Pasukan Marinir (Pasmar) 3 Katapop Sorong, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VI Makassar, Lantamal XI Ambon, Lanal Tegal, Lanal Lhokseumawe, Lanal Malang, Lanal Biak, dan dapur umum di lingkungan Kodiklatal.

Di tempat-tempat lainnya, Laksamana Ali menjelaskan TNI AL bakal memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada untuk membangun dapur umum.

TNI AL pada hari ini menggelar uji coba program makan bergizi gratis serentak di 18 titik yang diikuti 1.000 lebih siswa dari sekolah-sekolah di sekitar markas satuan-satuan TNI AL di berbagai wilayah Indonesia.

KSAL juga meninjau langsung kegiatan santap siang bersama itu di Kesatrian Marinir Cilandak, kemudian menerima laporan dari para pimpinan satuan yang menggelar uji coba makan bergizi gratis di berbagai wilayah.

“Saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini, dan gizinya, menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi. Dengan nilai Rp10.000 per porsi sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna,” kata Ali.

Dia pun berharap keterlibatan TNI AL itu dapat membantu keberhasilan program makan bergizi gratis.

“Harapannya bisa membantu program pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan, dan nantinya program ini akan bermanfaat untuk mencetak generasi-generasi unggulan dari putra-putri Indonesia,” kata KSAL.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Pengembang PT Delta Mitra Sejahtera (DMS) berencana mengembangkan perumahan Cikande Business Residence secara bertahap. Kawasan perumahan ini akan dibangun dengan total luas 28 hektare.

Direktur Utama DMS Daniel Djumali mengatakan, mengatakan, saat ini pihaknya tengah membangun perumahan tahap pertama seluas 12 hektare. Secara keseluruhan Perumahan CBR akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap 1 sebanyak 1.066 unit dan dilanjutkan dalam pengembangan tahap 2 sekitar 1.500 unit, disesuaikan kondisi pasar mendatang.

"Saat ini sudah terbangun sebanyak 51 unit rumah, sebagian sudah akad KPR FLPP dan sudah terhuni.
Targetnya dalam 3 tahun ke depan selesai dibangun dan diserahterimakan kepada semua calon konsumen," dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Untuk mempercepat penjualan, Daniel mengatakan, menerapkan strategi dalam hal pembiayaan dan pemasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk untuk menyediakan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik KPR Subsidi FLPP, KPR Komersil maupun KPR Ruko (tepat disisi jalan raya Cikande Koper).

"Kerja sama ini dirancang guna menyediakan kemudahan pembiayaan yang difasilitasi Bank Mandiri bagi masyarakat yang berniat membeli rumah di proyek yang sedang kami kembangkan di jalan raya Cikande Serang, Banten seluas 12 hektar untuk tahap 1. Total keseluruhan ketersediaan lahan hampir 28 hektare," papar Daniel.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Daniel Djumali, Direktur Utama PT. Delta Mitra Sejahtera dan I Gede Raka Arimbawa SVP Regional CEO Region & Dessy Wahyuni SVP Head Marketting - Consumer Loan, disaksikan Aquarius Rudianto, Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri di Jakarta, Rabu, 18/12/2024.

Daniel menjelaskan bahwa Perumahan CBR yang berlokasi di Cikande - Serang, Banten, menjadi salah satu perumahan yang dikunjungi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait pada Kamis,12/12 lalu, dan telah memperoleh Sertifikat Bangunan Gedung Hijau dengan peringkat UTAMA yang diserahkan langsung oleh Menteri PKP pada HUT APERSI ke-26 Rabu 11/12/2024.

"Bapak Menteri Ara mengucapkan terimakasih karena menurutnya Perumahan Cikande Business Residence adalah ini rumah subsidi terbaik dan bagus yang pernah Ia kunjungi. Menteri berpesan untuk terus menjaga kualitas dalam pembangunan, terutama fasilitas umum, jalan lingkungan, dan membangun gedung serbaguna dan ruang terbuka hijau untuk kegiatan sosial penghuni," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Aquarius Rudianto, Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri menjelaskan bahwa kolaborasi bersama PT DMS selaras dengan komitmen Bank Mandiri, untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rakyat (KPR), baik subsidi maupun non-subsidi serta Ruko. Tanpa terkecuali pemenuhan kebutuhan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Millenials melalui penyaluran KPR FLPP.

"Hari ini ada 1.000 unit rumah komitmen untuk kita kerjasamakan. Ke depan harus lebih banyak lagi dan berkualitas," ujar Aquarius

(aqi/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali akan menyiapkan 96 lokasi untuk menjadi dapur umum dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis.

"Dan kita nantinya ke depan akan menyiapkan 96 titik untuk dapur umum," kata Ali usai meninjau dapur yang ada di Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Hingga saat ini, menurut KSAL, sudah dilakukan uji coba terhadap 18 dapur umum yang digelar TNI Angkatan Laut (AL).

Salah satu lokasi yang menggelar ini adalah Markas Komando (Mako) Marinir Cilandak, Jakarta.

"Sekarang yang sudah ready dan sudah uji coba sudah ada 18 titik dan sudah mengundang para siswa sekolah juga untuk menikmati makanan bergizi gratis ini," ujarnya.

Saat meninjau dapur makan bergizi gratis di Mako Marinir Cilandak, KSAL menyebut makanan yang disediakan sudah mencakup empat sehat lima sempurna.

Adapun dalam uji coba yang digelar itu, menyediakan makanan dengan nilai Rp10.000 yang terdiri dari nasi, telur dadar, sayur buncis, susu, dan buah pisang.

"Ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini, dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai 10.000 rupiah. Dengan nilai 10.000 rupiah, sudah ada makanan 4 sehat 5 sempurna lah," katanya lagi.

Dia berharap dapur yang disiapkan TNI AL bisa membantu program pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan.

Ali menegaskan pihaknya juga sudah mendapat perintah dari pemerintah serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dia memastikan TNI akan selalu siap sedia mendukung kebijakan pemerintah.

"Untuk masalah anggaran kita bisa kerjasamakan, bisa anggarannya dari pemerintah daerah atau dari Badan Gizi Nasional, kemudian kita yang mengerjakan. Kita siapkan tenaga. Kemudian untuk lahan-lahannya juga kita siapkan," tuturnya.

Jakarta -

TNI Angkatan Laut (AL) menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis untuk pelajar di Kesatrian Marinir Hartono, Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Sebanyak 200 pelajar SD mengikuti uji coba itu dengan anggaran sebesar Rp 10 ribu per porsi.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, jumlah anggaran Rp 10 ribu per porsi dinilai cukup untuk memenuhi gizi anak sekali makan. Hal ini menurutnya sudah dipantau langsung oleh perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dan ini saya juga sudah mencoba sendiri makanan ini dan gizinya juga menurut ibu dari Badan Gizi Nasional sudah mencukupi dengan nilai 10 ribu rupiah," kata Laksamana TNI Muhammad Ali kepada wartawan di Kesatrian Marinir Hartono, Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Dia menambahkan anggaran Rp 10 ribu per porsi dianggap mencukupi untuk seluruh daerah Indonesia, termasuk di Papua. Namun tentu ada kendala yang perlu diatasi.

"Bisa, ini kita udah coba bahkan di Papua tadi kita tanyakan 10 ribu bisa cuman dia kendalanya hanya di gas, gas aja, gasnya lebih mahal di sana, tapi untuk makanannya lauk-lauknya nggak ada masalah," kata dia.

Di sisi lain, dia mendengar ada satuannya di wilayah lain menggelar uji coba makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 7.500. Namun menurutnya, angka Rp 10 ribu lebih ideal.

"Rp 7.500 bisa tapi mungkin tanpa susu misalnya jadi nanti kita lihat yang memenuhi gizi yang optimal seperti apa, kayaknya Rp 10 ribu itu yang paling pas saya rasa itu," jelasnya.

Dia berpendapat bahwa dengan anggaran sebesar Rp 10 ribu per porsi, setiap menu sudah memenuhi konsep 4 Sehat 5 Sempurna atau yang kini disebut Tri Guna. Dalam menu tersebut, setiap siswa mendapatkan susu, buah, nasi, dan telur.

"Karbonya ada protein, sayurnya sudah ada telurnya juga sudah ada, dan ini harapannya bisa membantu dari program dari pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan dan nantinya program ini akan bermanfaat untuk mencetak generasi-generasi unggulan dari putra-putri Indonesia," kata dia.

Ali menyampaikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis akan dicanangkan melalui kolaborasi TNI AL berkolaborasi dan pemerintah daerah.

"Kalau perintah sudah ada dan dari Panglima TNI juga ada kita mendukung program pemerintah ini untuk masalah anggaran kita bisa kerja samakan. Bisa anggarannya dari pemerintah daerah atau dari badan gizi nasional kemudian kita yang mengerjakan kita siapkan tenaga," ungkapnya.

Selanjutnya, TNI AL akan menyiapkan 96 titik untuk mendirikan dapur umum. Ali menambahkan bahwa lahan-lahan kosong akan dihidupkan kembali dan dimanfaatkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ini.

"Syukur-syukur nanti ke depan bisa nambah lagi kita manfaatkan semua lahan-lahan tidur yang ada nanti kita bangun untuk dapur-dapur lapangan maupun dapur-dapur umum," ucapnya.

"Oh ikan, ikan kita manfaatkan juga dari hasil budidaya dan ketahanan pangan dari TNI yang ada di masing-masing satuan, nelayan kita libatkan pasti. Karena kita ada binaan ya desa-desa binaan seperti kampung Bahari Nusantara itu juga kita manfaatkan mereka jadi saling menguntungkan kita beli lauk dari mereka atau dari hasil budidaya prajurit sendiri," imbuh dia.

(knv/knv)

Jakarta: Dosen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair), Mahmud Aditya Rifqi, menyebut pangan lokal bisa menjadi solusi program Makan Bergizi Gratis. Ini menyusul pemangkasan biaya makan sebesar Rp10.000 per porsi.

Mahmud mengatakan penggunaan bahan pangan lokal dapat menjawab keterbatasan dana yang ada untuk penyediaan makan bergizi gratis. Bahan pangan lokal dinilai lebih terjangkau namun kandungan gizinya tidak kalah dengan bahan pangan konvensional.

“Dalam penyediaan makanan yang bergizi dan berimbang kita perlu perhatikan porsi, zat gizi dan komposisi. Umumnya dalam satu piring yang paling mahal adalah protein. Hal ini dapat disiasati dengan menggunakan bahan pangan lokal contohnya seperti menggunakan protein dari ikan,” kata Mahmud dikutip dari laman unair.ac.id, Jumat, 20 Desember 2024.
Mahmud menyebut sumber protein berpotensi yaitu ikan air tawar, seprti nila, gurami, dan lele menjadi opsi bagus dengan melimpahnya komoditas tersebut di masyarakat, sehingga memiliki harga terjangkau serta mudah didapatkan. Kandungan protein ikan lele, gurami, dan nila juga tidak kalah dengan ayam maupun daging.

“Dari segi bahan nabati, penggunaan kacang-kacangan dapat menjadi opsi. Kacang hijau, kacang merah dan produk olahannya dapat menjadi contoh. Kedelai lokal kita dapat digunakan sebagai bahan tempe dan tahu. Selain itu di Indonesia sudah banyak dikembangkan kacang edamame. Keduanya memiliki kandungan protein yang baik,” tutur dia.

Mahmud menuturkan pertimbangan lain penggunaan bahan pangan lokal dapat dilihat dari kemudahan mendapatkannya. Selain itu, bahan pangan lokal juga minim perlakuan dan pengawetan sehingga lebih aman di konsumsi.

“Pertimbangan penggunaan bahan lokal dapat dilihat dari proses farm to table. Semakin panjang prosesnya maka butuh banyak perlakuan dan pengawetan. Sedangkan pangan lokal yang ada di sekitar kita masih segar dan tidak perlu banyak perlakuan dan pengawetan sehingga dapat meminimalisir penggunaan pengawet dan penurunan zat gizi,” papar dia.

Meski begitu, kata dia, dalam pengembangan bahan pangan lokal terdapat tantangan yaitu masyarakat masih awam terkait pangan lokal. Sehingga, perlu sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam meningkatkan penggunaan bahan pangan lokal sebagai bahan makanan bergizi dan terjangkau dengan promosi masif untuk dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat.

“Sebagai akademisi, sudah cukup banyak penelitian terkait pangan lokal. Namun dalam proses hilirisasinya masih menjadi suatu permasalahan. Kelanjutan dari paper, artikel, dan jurnal ini perlu diperhatikan, tidak hanya menjadi tulisan belaka namun perlu direalisasikan untuk dapat menjadi suatu produk di masyarakat,” tutur dia.

(REN)