Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pada akhir Mei 2025 jumlah penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 6 juta. Per April 2025, total penerima manfaat MBG mencapai 3.506.941.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pada bulan ini diperkirakan ada tambahan penerima manfaat 657.000. Dengan demikian, diperkirakan per 14 Mei ada 4.163.941 penerima manfaat yang dilayani lewat 1.505 Satuan Pelayanan Pengeluhan Gizi (SPPG).

"Jadi kami targetkan di pertengahan Mei sudah mencapai lebih dari 4 juta (penerima manfaat) dan kami memiliki keinginan di akhir Mei kita sudah bisa melayani 6 juta (penerima manfaat)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, saat ini telah ada 1.286 unit SPPG. Ia memproyeksikan, segera ada tambahan 219 unit sehingga jumlahnya akan bertambah menjadi 1.505 unit SPPG atau dapur MBG.

Sebanyak 1.286 unit SPPG yang telah berdiri saat ini seluruhnya merupakan dukungan dari mitra UMKM yang bergerak di bidang food and beverage (F&B). Hingga akhir Mei, harapannya jumlahnya bertambah menjadi 1.994 unit SPPG.

"Kami sekarang baru dalam tahap untuk perencanaan dan sedang mencari lahan untuk pembangunan 1.542 SPPG yang dibiayai oleh APBN. Jadi alhamdulillah program ini berjalan sampai sekarang itu semua berkat kemitraan. Jika kita mengandalkan kepada dana APBN semata, maka sebetulnya program makan bergizi baru akan bisa dilaksanakan bulan Agustus," ujarnya.

Dalam rencana besarnya, BGN menargetkan jumlah SPPG terus bertambah mencapai 7.000 unit pada Agustus 2025 untuk melayani 21 juta penerima manfaat. Lalu, pada September 2025 jumlah SPPG bertambah dua kali lipat menjadi 14.000 unit sehingga penerima manfaat mencapai 42 juta.

"Kemudian kami akan tingkatkan dua kali lipat pada bulan September. Jadi ini percepatan memang sudah kita lakukan untuk melayani 42 juta. Kemudian Oktober kita juga ingin melayani 66 juta, dan November akhir kita berharap bisa mencapai 82,9 juta (dengan 30.000 unit SPPG)," kata dia.

(shc/ara)

Jakarta: Kabupaten Karawang terletak di Jawa Barat dan dikenal wilayah industri dengan pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Lokasi yang strategis sehingga berbagai fasilitas umum lengkap dan akses transportasi yang mudah ke Jakarta dan sekitarnya.

Karawang juga menawarkan berbagai peluang kerja di sektor manufaktur dan logistik. Hal tersebut yang membuat beberapa developer rumah menargetkan daerah ini sebagai tempat membangun proyeknya.

Bagi kamu ingin tinggal di Karawang, berikut ini limarekomendasi rumah murahharga mulai dari Rp140 juta yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Karawang

Perumahan subsidi di Karawang. Foto: SiKumbang PUPR

1. Lemahmulya Indah

Perumahan subsidi ini terletak di Lemahmulya, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Bumi Karawang Property. Perumahan ini memiliki 55 unit tipe subsidi dengan harga Rp130 juta hingga Rp166 juta.

Ada enam tipe rumah, salah satunya tipe FLPP 2019 dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka atap baja ringan dan dinding batako. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

2. Griya Sinar Mas

Perumahanini terletak di Cengkong, Purwasari, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Surya Cipta Griya Utama. Perumahan ini memiliki 31 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 29 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan dan dinding batako. Lantai yang digunakan berukuran 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Griya Metta Mangala

Perumahan subsidi terletak di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dibangun oleh Karya Metta Mangala. Perumahan ini memiliki 26 unit tipe subsidi dengan harga Rp140 juta.

Tipe rumah memiliki luas bangunan 30 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan genteng beton, dinding batako, lantai keramik 30x30, dan pondasi batu kali.

4. Alam Elok

Perumahan ini berlokasi di Bangle, Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dan dikembangkan oleh Alam Indah Selaras. Saat ini ada sebanyak 1.277 unit rumah tipe subsidi yang tersedia.

Tipe rumah subsidi yang ada di Alam Elok ini satu unitnya dibanderol seharga Rp150 juta. Luas bangunannya 27 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Spesifikasi teknisnya meliputi atap beton, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. De’Keraton

Hunian ini dikembangkan oleh Purindo Sukses di Pancawati, Klari, Kab. Karawang, Jawa Barat. Saat ini ada 435 unit rumah tipe subsidi tersedia di De’Keraton yang setiap unitnya memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Di harga Rp150 juta Anda juga sudah mendapatkan total luas bangunan 27 meter persegi dan total luas lahan 60 meter persegi.

Spesifikasi teknis setiap unitnya meliputi atap genteng beton, rangka baja ringan, dinding batako plester acian, lantai keramik, dan pondasi cor lantai kerja plus wiremess.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah ramainya sorotan soal peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto mengeklaim programnya itu berhasil 99,99 persen.

MBG merupakan program yang baru dimulai pada awal tahun ini, satu dari sekian program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di masa pemerintahannya.

Prabowo menggulirkan perencanaannya, bahkan uji coba sudah dilakukan sejak sebelum dilantik menjadi Presiden.

Lantas, mengapa Prabowo mengeklaim berhasil bila ada kasus keracunan MBG?

Bagaimana klaim Prabowo?

Klaim keberhasilan mencapai 99,99 persen ini disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5/5/2025) kemarin.

Klaim tersebut didasarkan pada jumlah kasus keracunan terhadap jumlah penerima MBG. Sebab diketahui, program ini menyasar sekitar 3 juta penerima, dan akan terus bertambah setiap tahun.

Adapun kasus keracunan MBG dialami oleh sekitar 200 orang.

Secara persentase, Prabowo mengeklaim kasus keracunan sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata dia dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025) kemarin.

Jadi, Prabowo mengklaim MBG berhasil meski ada kasus keracunan karena kasus keracunan itu dinilainya hanya sedikit dari keseluruhan pelaksanaan MBG.

Apa instruksi Prabowo agar tak ada lagi keracunan MBG?

Sejatinya, Prabowo juga menyoroti kasus keracunan tersebut menyusul pesannya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar tidak cepat puas.

Ia menargetkan tidak boleh ada keracunan dalam program MBG ke depan. Hal ini sejalan dengan target Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan.

Dalam sidang kabinet, Prabowo pun mengungkit target yang ditetapkan kepala BGN.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," kata Prabowo.

Selama ini, Prabowo menerima setiap laporan perkembangan MBG dari Kepala BGN, baik secara langsung saat rapat di Istana Kepresidenan atau secara tidak langsung.

Terbaru pada akhir pekan kemarin, Prabowo mengumpulkan kepala dapur MBG atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang telah dilatih bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mengolah menu MBG.

Prabowo menggembleng ribuan petugas lapangan itu dengan memberikan arahan dan nasihat.

Prabowo mengingatkan agar setiap menu dicek dengan baik. Menurut Prabowo, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari misi nasional.

Oleh karenanya ia mengingatkan agar petugas di SPPG tidak boleh malas, apalagi lengah.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” bebernya dalam penggemblengan.

Prabowo juga menyebut mereka sebagai ujung tombak negara setiap memeriksa makanan dalam ompreng makan bergizi gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik.

Ia mengkategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu—ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” tandas Prabowo.

Di mana saja kasus keracunan terjadi?

Setidaknya terdapat sejumlah kasus keracunan MBG di berbagai daerah, mulai dari Cianjur, Sukoharjo, hingga Bombana yang terletak di Sulawesi Tenggara.

Bahkan kasus keracunan MBG yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB).

Status tersebut diberlakukan setelah 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan. Penetapan status KLB bertujuan untuk memudahkan proses pendataan, pemantauan, dan penanganan medis bagi siswa yang mengalami keracunan.

Sementara itu yang terjadi di Bombana, Sulawesi Tenggara, sejumlah siswa mengalami muntah hingga sakit perut karena diduga memakan ayam yang sudah basi.

Kepala SDN 33 Kasipute, Santi Jamal menyebut, ada 13 siswa yang mengalami keracunan.

"Total ada 13 siswa yang keracunan. Ada yang muntah-muntah, sakit perut, dan pusing, tetapi sebagian besar (di antaranya) sudah membaik, hanya satu orang yang izin hari ini karena perlu waktu istirahat," kata dia, Kamis (24/4/2025).

Santi menjelaskan, pada dua hari pertama pelaksanaan MBG di SDN 33 Kasipute berjalan lancar. Namun pada hari ketiga pelaksanaan MBG di sekolahnya, siswa mengeluhkan tempat penyajian menu MBG yang berbau busuk.

Banyak siswa dari kelas 1 hingga 3 yang muntah karena hal tersebut.

Adanya kejadian tersebut, pihak sekolah melarang siswa untuk makan dan fokus pada penanganan bagi yang terdampak.

Kasus keracunan juga terjadi di Batang, Jawa Tengah. Sebanyak 60 siswa SDN Proyonanggan 5 Batang mengalami mual dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan program MBG.

Pendidik SDN Proyonanggan 5 Batang, Rizkika Wakhid Widilaksa mengatakan bahwa gejala keracunan dialami siswa setelah mereka pulang ke rumah.

Setelah peristiwa keracunan massal tersebut, pihak sekolah diminta untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap makanan program MBG.

Tak hanya itu, kasus keracunan juga terjadi di tempat lain, meliputi kasus di SD Katolik Andaluri, Waingapu, Sumba Timur, yang dialami oleh 29 siswa; kasus di SDN 2 Alaswangi, Pandeglang, Banten, yang dialami oleh 40 siswa; dan kasus di SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dialami oleh 40 siswa.

Salah satu kejadian terbaru dilaporkan terjadi di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Atas deretan kasus tersebut, Dadan menyatakan akan mengevaluasi total. Dirinya pun mengirim tim investigasi setiap ada kejadian keracunan, pun beberapa kali mengunjungi korban secara langsung.

“Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Sabtu (3/5/2025).

Bagaimana tanggapan DPR?

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis perlu dievaluasi kembali, utamanya terkait mekanisme kontrak kerja dengan dapur umum dan pihak katering yang melaksanakan.

Apalagi jika vendor bukan pihak yang menjalankan katering, melainkan bekerja sama dengan pihak katering lain. Sebaiknya kata Irma, vendor dapur umum menjadi pihak yang sekaligus menjalankan katering.

"Jika tidak,nilai makanan akan jadi semakin berkurang, karena pasti pihak dapur umum ambil keuntungan lagi dari pihak katering, padahal vendor dapur umum sudah mendapatkan hak sewa dari BGN," beber dia.

Di sisi lain, Irma tidak bisa menafikan klaim keberhasilan Prabowo.

Meski masih ada kasus keracunan MBG, sejauh ini BGN dapat mengatasi dengan mengirim tim investigasi dan melakukan evaluasi.

Ia tidak memungkiri, mengelola makanan dalam jumlah besar tidak akan mudah.

"Kontrol harus ketat dan yang terlibat dalam kontrol tidak bisa hanya saat di dapur umum, tetapi para guru juga hendaknya mengontrol sebelum makanan didistribusikan. Para guru wajib punya tanggung jawab moral," tandasnya.

Jambi (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi mencatat sebanyak tujuh kawasan diperuntukkan untuk lokasi pembangunan perumahan subsidi selama periode Januari hingga April 2025.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Jambi Yaser Al Efra di Jambi, Senin, mengatakan saat ini pembangunan sektor permukiman di Kota Jambi didominasi oleh unit perumahan subsidi dibandingkan komersial.

"Kalau melihat data 2024, dari 29 lokasi pembangunan perumahan di Kota Jambi, hanya dua titik yang digunakan untuk perumahan komersial, sisanya merupakan perumahan subsidi," kata Yaser.

Ia menilai tingginya minat pelaku usaha terhadap pembangunan perumahan subsidi menjadi faktor utama dominasi jenis tersebut.

Secara keseluruhan melihat pada data, kata dia, sejak 2011 hingga 2025, tercatat sekitar 500 lokasi pembangunan perumahan di Kota Jambi, sebesar 90 persen untuk kawasan perumahan subsidi.

Yaser menyebutkan aktivitas pembangunan perumahan seringkali menimbulkan berbagai persoalan, seperti banjir, kerusakan jalan lingkungan, dan lainnya.

Upaya pencegahan, maka pemerintah kota mewajibkan pengembang memenuhi sejumlah persyaratan sebelum mendapatkan izin pembangunan.

Salah satu syarat utama adalah penyediaan fasilitas umum atau prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

"Pengembang wajib mengalokasikan 35 persen dari total luas lahan pembangunan untuk PSU," katanya.

Lahan PSU tersebut harus digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan lingkungan, saluran drainase, taman, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya.

"Jika lahan PSU tidak disediakan pengembang, maka izin pembangunan tidak akan diterbitkan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal isu keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Prabowo menyampaikan bahwa kasus keracunan tersebut sangat kecil dibandingkan total penerima manfaat program.

“Yang keracunan sampai saat ini dari [target penerima] tiga koma sekian juta kalau tidak salah [korban keracunan] di bawah 200 orang,” ujarnya saat membuka Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

Prabowo juga menegaskan dari jumlah tersebut hanya lima orang yang harus menjalani rawat inap, dan sebagian besar mengalami gangguan ringan seperti sakit perut. Prabowo menghitung tingkat keberhasilan pelayanan makanan di MBG mencapai angka 99,99 persen.

“Sebanyak 200 dari [target penerima] tiga koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,05. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen. Di mana ada usaha, usaha manusia apa pun, kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong?" ucapnya. "Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti Desember 2025," tuturnya.

Presiden Ke-8 RI itu pun juga mengapresiasi komitmen Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran penyelenggara program MBG yang menetapkan target tinggi.

"Saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan.' Dan kita mengerti, tidak gampang," lanjut Prabowo.

Tak hanya itu, dia turut mengisahkan pengalamannya saat mengunjungi salah satu dapur penyedia makanan MBG. Menurutnya, prosedur higienis di lapangan dijalankan dengan sangat ketat.

"Itu yang kerja 50 orang, satu dapur. Yang saya sidaknya bagus, pakai tutup kepala, sarung tangan, baju seperti APD. Harus buka sepatu. Presiden disuruh buka sepatu, saya patuh. Presiden buka sepatu, ada paspampres yang nggak buka sepatu," pungkas Prabowo sambil tertawa.

Peristiwa Keracunan Siwaa

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas usai serangkaian kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total ada 1.036 korban, dengan Jawa Barat sebagai wilayah terbanyak.

Kepala BGN Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan sebagai bentuk korektif dan pencegahan ke depan.

“Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (4/5/2025).

Adapun dalam catatan Bisnis, sejak awal 2025, tercatat sedikitnya 1.036 siswa mengalami keracunan akibat makanan dalam program MBG di berbagai daerah. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Tasikmalaya pada 30 April lalu, dengan jumlah korban mencapai 400 siswa. Berikut rincian jumlah korban di beberapa daerah:

1. Nganjuk (2/10): 7 siswa

2. Nunukan (13/1): 30 siswa

3. Sukoharjo (16/1): 40 siswa

4. Waingapu (18/2): 29 siswa

5. Pandeglang (19/2): 28 siswa

6. Takalar (26/2): 12 siswa

7. Batang (14/4): 60 siswa

8. Cianjur (22/4): 78 siswa

9. Bombana (23/4): 10 siswa

10. Bandung (29/4): 342 siswa

11. Tasikmalaya (30/4): 400 siswa

Palembang -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

(dai/dai)

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan, skema pinjaman online (pinjol) menjadi momok dalam mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

Sebab menurutnya, jika masyarakat yang punya tunggakan pinjol sekecil apapun akan menjadi catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan praktis tidak bisa untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah.

Junaidi Abdillah menyayangkan jika riwayat kredit Pinjol tergabung dalam catatan SLIK OJK. Sebab, pinjamannya rerata relatif kecil, tapi punya dampak besar terhadap akses kepemilikan rumah masyarakat khususnya MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

), saya pikir perlu jalan keluar. Karena sekian juta orang tidak bisa mengambil rumah salah satunya permasalahan pinjol," kata Junaidi Abdillah.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan SLIK Pinjol dengan kredit lainnya. Sebab, tunggakan besar di pinjaman online sendiri kadang berkaitan dengan tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh masing-masing platform.

"Pinjol kan pinjamannya kecil, tetapi masa depan dia sudah tidak bisa mengambil rumah dan kredit lainnya," kata Junaidi Abdillah.

"Karena kalau ada tunggakan di pinjol itu pasti di tolak (KPR), kan kasihan. Misalnya, seperti saya contoh, pernah macet di pinjol Rp20 ribu, tapi perusahaan pinjol tidak ada lagi, orang tidak bisa melunasi, tetapi tetap dia tercatat punya kolektivitas jelek," tambahnya.

Sehingga menurut Junaidi Abdillah, pinjol ini akan menjadi hambatan untuk menekan angka backlog perumahan yang saat ini sudah tembus sekitar 15 juta. Program 3 juta yang diproyeksikan bakal banyak proyek perumahan baru akan sulit terserap pasar meski punya harga murah karena terganjal SLIK OJK.

"Kan kasian masyarakat kecil akhirnya. Intinya untuk rumah khususnya KPR Subsidi, terkait SLIK Pinjol ini harus ada perlakuan khusus," pungkasnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengakui ada pelajar yang keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan penerima manfaat program MBG mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo lalu menyebut ada 5 pelajar keracunan yang sampai menjalani rawat inap. Ia menyebut persentase kasus keracunan makanan dari program MBG sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," jelasnya.

Prabowo menilai program Makan Bergizi Gratis secara umum berjalan sukses. Prabowo mengingatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk tidak cepat puas.

"Di mana ada usaha, usaha manusia di mana bidang kerjaan apapun, kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong? Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan, ya, kita harus lihat nanti Desember 2025," kata Prabowo.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," lanjut Prabowo.

(eva/jbr)

Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung angka kasus keracunan di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan angka keracunan di MBG sangatlah kecil jika dibandingkan dengan angka penerima manfaat program. Menurut Prabowo, angka keberhasilan program MBG 99,99 persen.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai hari ini dari tiga koma sekian juta kalau tidak salah di bawah 200 orang, yang rawat inap hanya 5 orang," kata Prabowo dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo memperkirakan angka korban keracunan di program MBG itu diperkirakan sekitar 0,005 persen dari seluruh penerima manfaat.

"Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ujar dia.

Prabowo mengatakan bahwa hal itu merupakan salah satu pencapaian oleh jajaran terkait. Namun, ia menginstruksikan Kepala BGN Dadan Hindayana agar tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian tersebut.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan 'Pak sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan' dan kita mengerti tidak gampang," ucapnya.

Palembang -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

(dai/dai)

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji menginstruksikan 6.000 kader pendamping keluarga (TPK) di seluruh provinsi untuk melakukan pemantauan guna memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui dan anak non-PAUD.

"Jangan saat seremonial saja dipantau. Lakukan pemantauan rutin. Saya akan cek secara acak di setiap provinsi," kata Menteri Wihaji di sela kegiatan pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin.

Ia mengatakan TPK adalah garda terdepan dalam menyukseskan program MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Sebab, sesuai arahan Presiden Prabowo, MBG bagi ibu hamil dan menyusui menjadi solusi utama mengatasi stunting.

Sistem distribusi dan ketepatan sasaran sangat penting, dan ditekankan untuk dilakukan pendataan secara cermat. Tak hanya itu, MBG juga dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui.

"Jangan sampai makanan diberikan, tetapi yang makan bukan ibu hamil maupun menyusui. Inilah tugas kader yang penting, melakukan pemantauan," ujarnya.

Mengingat program itu sangat penting, Mendukbangga yang menjadi koordinator dalam kegiatan ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG tepat sasaran.

"Kita juga pastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dan kita buat pemantauan," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Rudy Maesyal Rasyid mengaku telah memerintahkan jajaran terkait dalam mendata penerima manfaat program ini sebagai upaya mengatasi stunting.

"Kita mendukung dan memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dari tiga ribuan penerima manfaat, sekitar sepuluh persen sudah kita sampaikan," kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri instruksikan 6.000 kader pantau distribusi MBG untuk ibu hamil

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji menginstruksikan 6.000 kader pendamping keluarga (TPK) di seluruh provinsi untuk melakukan pemantauan guna memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui dan anak non-PAUD.

"Jangan saat seremonial saja dipantau. Lakukan pemantauan rutin. Saya akan cek secara acak di setiap provinsi," kata Menteri Wihaji di sela kegiatan pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin.

Ia mengatakan TPK adalah garda terdepan dalam menyukseskan program MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Sebab, sesuai arahan Presiden Prabowo, MBG bagi ibu hamil dan menyusui menjadi solusi utama mengatasi stunting.

Sistem distribusi dan ketepatan sasaran sangat penting, dan ditekankan untuk dilakukan pendataan secara cermat. Tak hanya itu, MBG juga dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui.

"Jangan sampai makanan diberikan, tetapi yang makan bukan ibu hamil maupun menyusui. Inilah tugas kader yang penting, melakukan pemantauan," ujarnya.

Mengingat program itu sangat penting, Mendukbangga yang menjadi koordinator dalam kegiatan ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG tepat sasaran.

"Kita juga pastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dan kita buat pemantauan," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Rudy Maesyal Rasyid mengaku telah memerintahkan jajaran terkait dalam mendata penerima manfaat program ini sebagai upaya mengatasi stunting.

"Kita mendukung dan memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dari tiga ribuan penerima manfaat, sekitar sepuluh persen sudah kita sampaikan," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025