Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada Januari 2025 semakin siap dengan dukungan dari ratusan koperasi yang akan memasok bahan pokok untuk kebutuhan tersebut.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada ratusan koperasi yang teridentifikasi dan siap menyediakan berbagai kebutuhan bahan pangan bergizi untuk mendukung program ini.

“Data-datanya sudah, ada koperasi-koperasi yang siap memasok semua kebutuhan untuk Badan Gizi, makan bergizi gratis,” kata Budi Arie Setiadi usai Rapat Tahunan Koperasi Induk KUD Indonesia, Rabu 18 Desember 2024.
Budi menjelaskan bahwa ada berbagai jenis koperasi yang siap berpartisipasi dalam program ini, termasuk koperasi yang bergerak di bidang pangan, seperti koperasi telur, ayam, sayuran, dan koperasi buah-buahan. Meski demikian, ia tidak merinci lebih lanjut jumlah pasti koperasi yang terlibat atau lokasi spesifik koperasi-koperasi tersebut.

Baca juga: Kodam Bukit Barisan Kembali Uji Coba Makan Bergizi Gratis

“Kami dari Kementerian Koperasi sudah mengidentifikasi, nanti angkanya saya lupa ya, angka tepatnya. Misalnya berapa banyak koperasi telur, koperasi ayam, koperasi sayur, itu kita sudah data tuh koperasi-koperasi dan wilayahnya, ada lengkap semuanya, Provinsi maupun Daerah,” jelas Budi.

Dalam hal peran koperasi, Budi menekankan bahwa meskipun perencanaan masih dalam tahap awal, pihaknya yakin program MBG ini akan memberikan dampak positif pada perekonomian, khususnya bagi anggota koperasi.

Ia menambahkan, meskipun saat ini belum bisa dipastikan seberapa banyak bahan pokok yang akan diserap, program ini berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di sektor koperasi.

Program MBG direncanakan untuk menyasar 3 juta anak pada Januari 2025 dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp 71 triliun yang tercatat dalam APBN 2025. Biaya rata-rata per porsi mencapai Rp 10 ribu.

(DHI)

Jakarta -

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan saat ini sudah ada ratusan unit koperasi siap memasok kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). Mulai dari telur, daging ayam, sayur-mayur dan buah-buahan hingga susu.

"Data-datanya sudah, ada koperasi-koperasi yang siap memasok semua kebutuhan-kebutuhan untuk Badan Gizi, makan bergizi gratis," kata Budi saat ditemui wartawan usai acara Rapat Tahunan Koperasi Induk KUD Indonesia, Rabu (18/12/2024).

"Jadi ada ratusan koperasi yang kita sudah identifikasi, mampu dan sanggup memasok kebutuhan-kebutuhan program makan bergizi," tambahnya.

Ia menyebut data-data tersebut juga sudah diberikan kepada Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program MBZ. Namun ia tidak bisa merinci lebih jauh berapa angka pasti unit koperasi yang sudah siap untuk terlibat pelaksana program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kami dari Kementerian Koperasi sudah mengidentifikasi, nanti angkanya saya lupa ya, angka tepatnya. Misalnya berapa banyak koperasi telur, koperasi ayam, koperasi sayur, itu kita sudah data tuh koperasi-koperasi dan wilayahnya, ada lengkap semuanya, Provinsi maupun Daerah," terang Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya juga belum tahu berapa tingkat penyerapan bahan pokok yang disediakan ratusan unit koperasi untuk program MBZ tadi. Namun yang pasti menurutnya program ini akan sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang tergabung dalam koperasi.

"Nah ini lagi dicoba, kan gini, kita baru tahu mana kalah kebutuhan-kebutuhan, berapa sih telur kebutuhannya, berapa sih warga kebutuhannya, kan setengah jalan dong. Iya kan, polanya bisa kebentuk, kalo sekarang kan masih perencanaan aja. Gitu loh, nanti kebijakan teknisnya dari badan gizi nasional," ucap Budi.

Kita cuma memastikan bahwa, kan target makan bergizi gratis ada empat. Satu, menyehatkan anak-anak, dua menurunkan stunting, tiga mengentaskan kemiskinan, yang keempat menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu kita berharap bahwa program makan bergizi gratis ini menumbuhkan pergerakan ekonomi di masyarakat," terangnya lagi.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan mulai berjalan Januari 2025 dengan menyasar 3 juta anak. Untuk pelaksanaannya pemerintah sudah menyiapkan anggaran mencapai Rp 71 triliun. Anggaran itu sudah ada di dalam APBN 2025.

"Nanti Januari (2025) kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Senin (2/12/2024) lalu.

Mengenai anggaran MBG per porsi Rp 10 ribu, disebut Dadan, hal itu merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Nantinya, harga per porsi pun akan menyesuaikan dengan tiap-tiap daerah.

(fdl/fdl)

Badung, Bali (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Ivanovich Agusta menyatakan bahwa sistem informasi desa akan diprioritaskan untuk mendukung Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dalam program Makan Bergizi Gratis.

"Sesuai arahan Mendes PDT, sistem informasi desa akan diprioritaskan mendukung BUMDes dalam rangka memberikan pasokan pangan di Badan Gizi Nasional untuk program Makan Bergizi Gratis," katanya saat membuka Lokakarya Exit Strategy Desa Cerdas di Badung, Bali, Selasa.

Ia menjelaskan, sistem informasi desa tersebut akan dioptimalkan untuk proses pengelolaan dapur, pembelian, dan proses-proses lain yang mempercepat BUMDes dalam mendapatkan nomor Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga masuk ke e-katalog.

Selain itu, Ivanovich juga mengemukakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dana desa juga akan dioptimalkan untuk program swasembada pangan.

"Dana desa untuk ketahanan pangan, swasembada pangan ini penting, karena saat ini baru 17 ribu desa yang swasembada beras, jadi, di tahun 2029, pasti yang memproduksi beras dan bahan-bahan lain akan diminta untuk siap menjadi swasembada," ujar dia.

Ia juga menegaskan, sesuai dengan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 55 Tahun 2024 tentang Panduan Umum Pengembangan Desa Cerdas, maka dana desa juga mesti disiapkan untuk Internet of Things hingga swasembada energi.

"Untuk swasembada energi juga demikian, jadi desa cerdas itu, Internet of Things dan swasembada energi sangat dibutuhkan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak seluruh kepala desa untuk memanfaatkan dana desa untuk mewujudkan desanya menjadi Desa Berketahanan Pangan.

"Mohon dana desa ini betul-betul dimanfaatkan dan ada jejaknya. Saya enggak mau dana desa itu disalahgunakan. Kita tidak mau dana desa itu tidak bermanfaat bagi warga desanya," kata Yandri.

Selain itu, Yandri juga meminta semua desa mendirikan BUMDes untuk mencapai swasembada pangan.

"Kalau semua desa punya BUMDes yang mengelola pangan dan BUMDes-nya maju, swasembada pangan akan tercapai karena desa sudah swasembada pangan," ujarnya.

Dalam rangka menyejahterakan masyarakat, kata Mendes Yandri, Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran dan persiapan teknis menyukseskan implementasi program Makan Bergizi Gratis.

Upaya menyukseskan program itu, kata dia, melibatkan kolaborasi antarkementerian/lembaga di tingkat nasional.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas, khawatir akan ada yang mencari keuntungan secara finansial dari terselenggaranya program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya hal tersebut malah akan menjadi kendala yang bisa menghambat keberlanjutan program makan bergizi gratis.

“Kendala lainnya itu kalau banyak orang ingin mendapatkan keuntungan finansial dari program ini. Sehingga berebut untuk mengelola,” ungkap Darma dalam dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Darma menyatakan, ada kegelisahan di masyarakat bahwa akan sejumlah pihak berebut mengelola anggaran program makan bergizi gratis. Pihak-pihak yang ikut mengelola program yakin bisa meraup untung secara finansial.

Sebaliknya, dia berharap agar semua pihak bisa kompak saling membantu meningkatkan kesejahteraan pelajar. Artinya, program MBG sudah seharusnya tidak dijadikan lahan meraup keuntungan golongan tertentu.

“Tetapi kalau semua itu legowo bahwa ini untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang bersekolah, sehingga tidak berebut untuk mengelola karena mengelola berarti memperoleh keuntungan, maka sebetulnya tidak akan ada kendala,” ujar Darma.

Selanjutnya, pemerintah pun disarankan untuk tidak memaksakan pengelolaan implementasi MBG melalui skema tender. Ini adalah kekhawatiran lain dari Darma bahwa pemenang tender justru sudah diatur.

“Tetapi kalau kemudian ada orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan sehingga memaksakan ini harus ditenderkan dan pemenangnya sudah diatur, nah itu yang akan menjadi hambatan dari keberhasilan program ini,” tukas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah diminta untuk selektif dalam menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG). Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas menyarankan agar sekolah-sekolah elit yang diisi oleh para pelajar dengan ekonomi menengah ke atas dilarang menerima MBG.

Menurut dia, program anyar pemerintah Indonesia itu sebaiknya hanya diperuntukkan khusus kepada para murid dengan latar belakang ekonomi rendah. Sebab harapannya, makan bergizi gratis bisa mengatasi tantangan para pelajar yang sering terkendala kelaparan dan kurang gizi ketika menimba ilmu.

“Jadi makan gratis diperuntukkan bagi para pelajar yang secara ekonomi itu mengalami kendala sehingga mungkin mereka tidak sempat makan pagi. Tapi bagi sekolah-sekolah yang memang dari aspek ekonominya cukup sehingga kebutuhan gizinya itu tercukupi dengan baik, ya saya kira tidak perlu dilakukan makan gratis,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk selektif. Sebab pemerintah daerah memiliki data lengkap terkait sekolah-sekolah elit yang tidak perlu program tersebut. Saran tersebut menjadi salah satu upaya memaksimalkan keterbatasan anggaran MBG.

“Seleksinya kan semua pemerintah daerah kan sudah punya daftar mana sekolah-sekolah di wilayahnya yang layak diberikan program makan gratis dan mana yang tidak. Jadi itu aja seleksinya sudah ada di masing-masing daerah, pemerintah daerah,” tandas Darma.

Sebagaimana diketahui, program MBG merupakan salah satu terobosan baru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan. Program tersebut rencananya akan segera diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Saat ini pemerintah terus melakukan upaya uji coba ke sekolah-sekolah di Indonesia. Seluruh pihak turut dilibatkan termasuk para petani maupun peternak daerah sebagai penyumbang bahan makanan yang diproduksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah diminta untuk selektif dalam menyalurkan program makan bergizi gratis (MBG). Pengamat Pendidikan Indonesia, Darmaningtyas menyarankan agar sekolah-sekolah elit yang diisi oleh para pelajar dengan ekonomi menengah ke atas dilarang menerima MBG.

Menurut dia, program anyar pemerintah Indonesia itu sebaiknya hanya diperuntukkan khusus kepada para murid dengan latar belakang ekonomi rendah. Sebab harapannya, makan bergizi gratis bisa mengatasi tantangan para pelajar yang sering terkendala kelaparan dan kurang gizi ketika menimba ilmu.

“Jadi makan gratis diperuntukkan bagi para pelajar yang secara ekonomi itu mengalami kendala sehingga mungkin mereka tidak sempat makan pagi. Tapi bagi sekolah-sekolah yang memang dari aspek ekonominya cukup sehingga kebutuhan gizinya itu tercukupi dengan baik, ya saya kira tidak perlu dilakukan makan gratis,” ungkap Darma saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk selektif. Sebab pemerintah daerah memiliki data lengkap terkait sekolah-sekolah elit yang tidak perlu program tersebut. Saran tersebut menjadi salah satu upaya memaksimalkan keterbatasan anggaran MBG.

“Seleksinya kan semua pemerintah daerah kan sudah punya daftar mana sekolah-sekolah di wilayahnya yang layak diberikan program makan gratis dan mana yang tidak. Jadi itu aja seleksinya sudah ada di masing-masing daerah, pemerintah daerah,” tandas Darma.

Sebagaimana diketahui, program MBG merupakan salah satu terobosan baru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di masa depan. Program tersebut rencananya akan segera diimplementasikan pada 2 Januari 2025 mendatang.

Saat ini pemerintah terus melakukan upaya uji coba ke sekolah-sekolah di Indonesia. Seluruh pihak turut dilibatkan termasuk para petani maupun peternak daerah sebagai penyumbang bahan makanan yang diproduksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, menyarankan implementasi pengelolaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) diserahkan langsung kepada kantin-kantin sekolah, bukan melalui tender. Langkah tersebut diyakini akan lebih baik karena sekaligus pemberdayaan usaha kantin sekolah.

Selain itu, Darma juga khawatir jika melalui tender, porsi makanan yang diterima para pelajar sebagai target program MBG hanya sebatas ‘nasi kucing’. Apalagi mengingat anggaran MBG yang disiapkan hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

“Apabila itu sistemnya ditenderkan, saya kira itu nanti dapatnya nasi kucing. Karena itu saya kira implementasinya lebih baik tidak ditenderkan, tapi berdayakan yang buka kantin di sekolah-sekolah,” ungkap dia saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Darma melihat sisi positif pengelolaan anggaran MBG kepada kantin sekolah akan berpengaruh pada kontrol kualitas makanan. Sebab dia kantin-kantin tersebut berada di bawah bimbingan sekolah langsung yang paham betul akan kebutuhan para pelajar.

“Jadi lebih baik pengelolaan anggaran untuk makan gratis bergizi itu diserahkan kepada para pengelola kantin di sekolah-sekolah. Kenapa di sekolah-sekolah tidak lewat tender? Itu jauh lebih efektif kontrolnya terhadap kualitas. Karena di bawah bimbingan sekolah langsung,” lanjut dia.

Adapun jika implementasi pengelolaan anggaran itu lewat tender, Darma menilai akan ada niat pihak terkait yang mencari keuntungan besar. Sebaliknya, kantin sekolah dipercaya hanya memetik untung kecil, sehingga menu yang diberikan juga lebih optimal.

“Tetapi kalau lewat tender, tender itu kan pasti scope-nya banyak dan pasti itu nanti akan mencari keuntungan yang besar. Tapi kalau di petugas kantin di sekolah-sekolah itu, saya kira mungkin dia cukup memotong, sebagai keuntungannya mungkin cukup Rp 500-Rp 1.000 per paket. Sehingga yang jatuh ke mulut masih bisa lumayan lah dibandingkan di tendernya,” pungkas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan bahwa program makan bergizi gratis harus diawasi secara ketat pada saatnya nanti mulai berjalan. Hal ini mencakup pengawasan menu makan bergizi gratis hingga pengawasan anggaran.

Untuk menu dalam program Makan Bergizi Gratis, Agus mempertanyakan pihak-pihak yang nanti akan melakukan pengawasan. Menurutnya, menu makanan harus dikawal dengan ketat dan melibatkan ahli-ahli terkait agar program tersebut dapat berjalan sesuai harapan.

“Siapa yang ngawasi menunya itu? Memangnya Badan Gizi Nasional bisa? Kalau tidak, siapa? Harus ada, harus jelas siapa yang mengawasi,” ujar Agus saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Agus mengatakan, pemerintah dan Badan Gizi Nasional harus memperjelas kepada publik pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap program makan bergizi gratis. Dia menambahkan, pengawasan sangat krusial untuk menjamin gizi, terlebih program ini melibatkan jutaan anak.

Sejauh ini, Agus pun masih belum mendapatkan kepastian pihak mana yang nantinya akan melakukan fungsi pengawasan tersebut. Menurutnya, seharusnya pemerintah dan Badan Gizi Nasional dalam waktu dekat ini sudah memastikan teknis pelaksanaan dan pengawasan, apalagi program Makan Bergizi Gratis akan mulai secara efektif dilaksanakan pada awal Januari 2025.

“Kalau nanti masaknya pakai air berbakteri bagaimana? Saya dengar BPOM diperintahkan, tapi anggarannya tidak ada. Terus bagaimana?” papar Agus.

Selain itu, Agus turut menyoroti anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 10.000 per porsi pada tahun pertama. Dia menyatakan, pemerintah harus bisa memastikan gizi anak-anak terpenuhi di setiap daerah dengan anggaran yang ada.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemakaian anggaran juga menjadi krusial. Jangan sampai, katanya, anggaran untuk makan bergizi gratis terpangkas karena perilaku koruptif oknum-oknum sehingga menu yang disajikan tidak sesuai dengan gizi yang diperlukan anak-anak.

“Terus Rp 10.000 apa menunya? Saya punya pengalaman di RW saya, ketika anggaran dari Pemprov DKI Rp 12.500, isinya cuma roti kecil dan semangka sudah menjelang busuk. Ketika kita protes ke gubernur, baru Rp 12.500 bener-bener makanan bergizi. Sekarang saya mau tanya, ini Badan Gizi Nasional pengawasnya siapa? Apakah yang bersangkutan? Memang badan gizi nasional ada di seluruh Indonesia? Kalau tidak Siapa yang harus awasi?” ucap Agus.

Agus menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis sebetulnya merupakan ide mulia agar anak-anak di Tanah Air tidak kelaparan, sehat, dan berprestasi. Namun, kajian mendalam harus dilakukan oleh pemerintah sebelum program ini dilaksanakan.

Kajian mendalam penting untuk dilakukan oleh pemerintah demi mencapai tujuan program Makan Bergizi Gratis. Agus pun mengusulkan bahwa pemerintah tidak harus melaksanakan program tersebut pada 2025 sehingga dapat lebih matang dijalankan.

“Tolok ukur berhasilnya semua anak itu tingkat kurang gizinya membaik, tidak ada stunting,” pungkas Agus.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA--Pemkab Majalengka siap melaksanakan progam Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran sebesar Rp 5 miliar pun telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi siswa PAUD hingga SMP se-Kabupaten Majalengka.

Penjabat (Pj) Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengatakan, ada 192.247 siswa dari mulai PAUD, SD, hingga SMP se-Kabupaten Majalengka yang menjadi sasaran progam MBG. Anggaran untuk program MBG tersebut telah disiapkan dalam APBD 2025 Kabupaten Majalengka.

‘’Terlepas anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi untuk program ini, yang terpenting Pemkab Majalengka sudah menganggarkannya,’’ ujar Dedi, Selasa (17/12/2024).

Dedi mengatakan, program MBG itu akan menyediakan menu makanan bergizi, termasuk buah-buahan dan susu. Program itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas gizi pada anak-anak dan menekan angka stunting. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Majalengka akan menggadeng catering lokal melalui e katalog. Sehingga bisa mendongkarak perekonomian sekaligus pemberdayaan catering lokal.

Selain itu Pemkab juga telah melatih kelompok pemberdayaan perempuan dibawah PKK yang bisa dilibatkan dalam mensukseskan MBG. ‘’Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,’’ katanya.

Sementara itu, Pemkab Majalengka pun telah melaksanakan uji coba MBG, yang merupakan hasil kolaborasi dengan Hotel Fitra Majalengka. Uji coba itu dilakukan di SMPN 7 Majalengka, Kecamatan Majalengka, kemarin.

Pada simulasi makan bergizi gratis yang dilaksanakan di sekolah SMPN 7 Majalengka, menu yang disajikan ada nasi, ayam kecap, sayur, tahu, jeruk, hingga susu. Jika dikalkulasikan, diperkirakan harganya Rp 15 ribu per porsi.

Dalam kesempatan itu, para siswa mengambil menu makanan secara prasmanan di salah satu ruangan. Mereka kemudian membawanya ke kelas masing-masing untuk disantap secara bersama. Dedi mengatakan, kolaborasi semacam itu dibutuhkan untuk bersama-sama menyukseskan MBG, yang merupakan program unggulan presiden dan wakil presiden RI.

‘’Saya minta sekolah yang lainya bisa berkolaborasi dengan pihak - pihak yang bisa membantu dalam mesukseskan program Makan Bergizi Gratis,’’ kata Dedi.

JAKARTA,investor.id – Keterlibatan swasta dalam program program Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis dinilai tak boleh hanya sekedar langkah promosi. Swasta perlu menciptakan model pembiayaan berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran yang terbatas hanya Rp 10 ribu per porsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dia menyinggung peran dua platform teknologi Grab dan OVO yang baru-baru ini berkolaborasi bersama pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi.

“Pemangkasan anggaran dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi makanan adalah tantangan besar yang dapat menguji kemampuan Grab dan OVO untuk memastikan keberlanjutan program ini,” ungkap Achmad, dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (17/12/2024).

Achmad menekankan, peran swasta seperti kedua entitas bisnis tersebut tak boleh terbatas pada langkah promosi atau hanya bersifat insidental belaka. Grab dan OVO dinilai perlu membantu pemerintah menciptakan model pembiayaan yang berkelanjutan.

Menurut Achmad, Grab dan OVO dinilai tak boleh hanya menggandeng mitra UMKM mereka saja sebagai penyedia makanan bergizi, tetapi harus melibatkan UMKM baru yang belum berdaya.

“Jika Grab dan OVO hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Achmad menekankan agar pemerintah harus menghindari dominasi swasta dalam program sosial. Keterlibatan swasta harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu.

“Ketergantungan seperti ini berpotensi melemahkan posisi pemerintah dalam pengambilan kebijakan di masa depan, terutama jika pihak swasta menggunakan kontribusi mereka sebagai alat tawar untuk mendapatkan keuntungan regulasi atau proteksi bisnis. Hal ini menjadi semakin penting mengingat reputasi kelompok bisnis yang terlibat,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan, tata kelola yang baik menjadi salah satu tantangan program unggulan Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Cuma yang memang tantangan yang cukup signifikan itu dari aspek non-finansial, soal tata kelolanya. Siapa yang bertanggung jawab, hingga level teknis sampai menyasar kepada si penerima?” ungkap Askar dalam Investor Daily Talk di ID TV, Senin (16/12/2024).

Dalam salah satu diskusi yang diikuti Askar, disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjadi koordinator di level nasional. Kemudian, BUMN, Pemerintah Daerah (Pemda), UMKM, hingga TNI juga bakal ikut dilibatkan.

Untuk itu, Askar menilai pemerintah perlu mengebut aspek tata kelola sebelum program benar-benar dilaksanakan pada Januari 2025. Sebab menurut dia, anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun masih cukup untuk tahun pertama pada 2025, termasuk dengan dukungan tata kelola yang baik.

“Meskipun itu juga masih jauh kekurangan pembiayaannya, tetapi sebagai awalan, sebagai kick-off, program mungkin cukup ya untuk membayar beberapa juta anak Indonesia. Termasuk juga balita dan ibu hamil,” jelas Askar.

Diketahui, pemerintah akan meluncurkan program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025, yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Setelah uji coba intensif, program ini telah dipersiapkan dengan matang, meliputi penyediaan bahan baku, distribusi ke sekolah, hingga pengelolaan limbah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria Wibawa, menegaskan makan bergizi gratis menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sumber daya manusia unggul. Program ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan gizi dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran makan bergizi gratis yang semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000. Pemangkasan tersebut merupakan imbas dari keterbatasan anggaran pemerintah.

Menurutnya, Rp 10.000 sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi makan bergizi gratis per porsinya. Pemangkasan tersebut kemudian menuai pro dan kontra, termasuk dari kalangan pakar.

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Prof Dr H Jusuf Irianto Drs MCom menyatakan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional dari sisi pemerintah. Namun, keputusan tersebut juga membutuhkan pertimbangan dari sisi rakyat.

"Keputusan untuk mengurangi anggaran makan bergizi gratis merupakan keputusan yang rasional bagi pemerintah mengingat keterbatasan anggaran. Bagi rakyat sebaliknya. Yang penting sekarang bagaimana dengan anggaran yang terbatas, pemerintah dapat menyediakan MBG yang layak dan bergizi," ujar Prof. Jusuf dalam laman Unair dikutip Selasa (17/12/2024).

Pentingnya Komunikasi Kebijakan

Dosen Ilmu Administrasi Negara itu mengatakan komunikasi kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu pemerintah perhatikan. Ia mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam menyampaikan janji atau pernyataan kepada publik.

"Omongan pejabat pada dasarnya itu kebijakan yang sifatnya tidak tertulis. Omongannya menjadi pegangan rakyat. Jika tidak terealisasi bisa menimbulkan kekecewaan. Jadi, pemerintah harus belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan rakyatnya," jelasnya.

Ia mencontohkan kasus kenaikan gaji guru yang tidak terealisasikan. Hal serupa, menurutnya, berpotensi terjadi pada program makan bergizi gratis jika pemerintah tidak memastikan implementasinya dengan baik.

"Program ini merupakan program andalan PresidenPrabowo untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Khususnya dalam mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, pemerintah harus sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya,"ungkapnya.

Amanah Janji Kampanye

Sebagai salah satu janji kampanye Presiden Prabowo, Prof Jusuf mendorong pemerintah memastikan realisasi program MBG sesuai dengan harapan rakyat.

"Jika janji kampanye adalah memberikan makan siang gratis, maka itu harus dipenuhi tanpa mengurangi kualitasnya," tegasnya.

Lebih jauh, Jusuf mengingatkan pentingnya empati dalam menjalankan program ini. Menurutnya, pemimpin sebaiknya makan setelah rakyatnya makan.

"Pemimpin itu baru makan setelah rakyatnya makan. Itu harus direnungkan oleh pemimpin kita bersama. Kalau seperti itu pemerintah tidak akan asal merealisasikan program MBG ini. Pemerintah harus menunjukkan kesungguhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui program ini," pungkasnya.

(nir/nwy)