Bisnis.com, JAKARTA - Keterlibatan Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam uji coba program makan bergizi gratis (MGB) dinilai harus disertai dengan tingkat transparansi yang tinggi. Khawatir keduanya justru mencari keuntungan, alih-laih untuk sosial.

Pengamat Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat mengatakan keterlibatan Grab dan GOTO dalam MBG tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa perusahaan tersebut bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan.

Maka dari itu, untuk melepaskan anggapan tersebut dibutuhkan transparansi yang tinggi. Sebab, tanpa adanya transparansi berisiko muncul konflik kepentingan. Pemerintah harus memastikan bahwa tujuan utama keterlibatan Grab bukan untuk cari untung.

“Contohnya, jika Grab dan Ovo menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital Ovo di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program MBG bisa kehilangan esensi sosialnya,” kata Achmad kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

Tidak hanya itu, Achmad melihat dengan adanya pemangkasan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi akan menjadi tantangan bagi Grab nantinya.

Sebab, adanya pemangkasan ini dapat menguji kemampuan Grab dan Ovo untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis kedepannya.

“Dalam konteks ini, peran mereka tidak boleh hanya bersifat insidental atau sekadar langkah promosi. Sebaliknya, Grab dan Ovo perlu menunjukkan bagaimana mereka dapat menciptakan model yang berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran terbatas,” ucapnya.

Lebih lanjut, dengan adanya program MGB yang dilakukan oleh Grab, Achmad menyebutkan program ini harus melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan bergizi.

Sebab, jika Grab dan Ovo hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, tentu tidak ada nilai yang mencolok dari program ini.

“Jika Grab dan Ovo tidak memberdayakan UMKM lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” ucap Achmad.

Adapun, Grab Indonesia dan Ovo melakukan peninjauan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan langkah dari Grab dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Neneng menuturkan uji coba program MBG yang dilakukan oleh Grab dan Ovo di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah terlaksana sejak bulan September 2024.

“Dan kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng.

Sementara itu, Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah.

“Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga.

Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.
“Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade.

Bisnis.com, JAKARTA - Keterlibatan Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dalam uji coba program makan bergizi gratis (MGB) dinilai harus disertai dengan tingkat transparansi yang tinggi. Khawatir keduanya justru mencari keuntungan, alih-laih untuk sosial.

Pengamat Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat mengatakan keterlibatan Grab dan GOTO dalam MBG tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa perusahaan tersebut bagian dari ekosistem bisnis besar yang berorientasi pada keuntungan.

Maka dari itu, untuk melepaskan anggapan tersebut dibutuhkan transparansi yang tinggi. Sebab, tanpa adanya transparansi berisiko muncul konflik kepentingan. Pemerintah harus memastikan bahwa tujuan utama keterlibatan Grab bukan untuk cari untung.

“Contohnya, jika Grab dan Ovo menggunakan program ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, seperti meningkatkan adopsi layanan pembayaran digital Ovo di kalangan masyarakat yang lebih luas, maka program MBG bisa kehilangan esensi sosialnya,” kata Achmad kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

Tidak hanya itu, Achmad melihat dengan adanya pemangkasan anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi akan menjadi tantangan bagi Grab nantinya.

Sebab, adanya pemangkasan ini dapat menguji kemampuan Grab dan Ovo untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis kedepannya.

“Dalam konteks ini, peran mereka tidak boleh hanya bersifat insidental atau sekadar langkah promosi. Sebaliknya, Grab dan Ovo perlu menunjukkan bagaimana mereka dapat menciptakan model yang berkelanjutan, terutama dalam kondisi anggaran terbatas,” ucapnya.

Lebih lanjut, dengan adanya program MGB yang dilakukan oleh Grab, Achmad menyebutkan program ini harus melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia makanan bergizi.

Sebab, jika Grab dan Ovo hanya memanfaatkan mitra merchant yang sudah ada tanpa memberdayakan UMKM baru atau komunitas lokal, tentu tidak ada nilai yang mencolok dari program ini.

“Jika Grab dan Ovo tidak memberdayakan UMKM lokal, maka manfaat ekonomi dari program ini akan terbatas dan tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang,” ucap Achmad.

Adapun, Grab Indonesia dan Ovo melakukan peninjauan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengatakan bahwa uji coba program MBG ini merupakan langkah dari Grab dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Neneng menuturkan uji coba program MBG yang dilakukan oleh Grab dan Ovo di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo sudah terlaksana sejak bulan September 2024.

“Dan kami Grab dan Ovo memastikan bahwa kami berkomitmen untuk membantu pemerintah mensukseskan program makan bergizi gratis ini,” kata Neneng.

Sementara itu, Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah.

“Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga.

Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.
“Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade.

Jakarta -

Direktur Utama PT BTN (Persero) Nixon LP Natipulu Tbk mengusulkan skema penyaluran KPR subsidi dengan skema kombinasi subsidi selisih bunga (SSB) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Menurutnya, cara ini membantu membuat KPR subsidi tidak terlalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Nixon menyajikan simulasi untuk kuota FLPP sebesar 800 ribu unit sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kalau kita gabung hybrid yaitu 50 pake SSB, 50 lagi pake FLPP maka dana bank menjadi Rp 103,3 triliun kemudian pemerintah menyediakan APBN Rp 40,1 triliun, sementara kalau pakai SSB, setengahnya aja, Rp 1,9 triliun sehingga total dana (dari pemerintah) adalah Rp 42 triliun," ujar Nixon dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Berbeda halnya dengan skema FLPP pola 50-50 yang bisa menggunakan APBN sebesar Rp 68,8 triliun. Begitu juga dengan bank, harus menyediakan nominal yang sama untuk pembiayaan perumahan.

Menurutnya, usulan tersebut dapat APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatasi keterbatasan anggaran untuk Program 3 Juta Rumah.

"Cuma memang yang ditakutin Kementerian Keuangan adalah gulungannya itu membesar makin lama. Ya pilihannya saya bilang sih coba kalau dikaji hibrid, nah mungkin itu bisa membantu nggak terlalu berat di gulungannya," ucapnya kepada awak media.

Di sisi lain, SBB memiliki keunggulan lantaran disekuritisasi alias portofolio KPR dijual oleh bank. Hasil serkuritasi tersebut dapat digunakan untuk penyaluran KPR subsidi baru. Adapun FLPP tidak dapat disekuritisasi karena menggunakan uang negara.

BTN mengusulkan adanya SSB karena pembiayaan menggunakan dana bank untuk pendanaan KPR subsidi, sedangkan pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya.

"Kalau SSB dia bisa disekuritisasi, sehingga kita nggak selamanya bergantung pada likuiditasnya dari APBN, itu yang kita usulin, lebih cepat bisa tidak tergantung APBN," tuturnya.

Di samping itu, Nixon menyampaikan kuota KPR subsidi selalu habis setiap tahunnya kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini pun kuota FLPP telah habis, sehingga tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bertemu dengan delegasi Bank Dunia, pada Jumat (13/12/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar Sirait mencari dukungan untuk pinjaman dana guna merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah.

Ia menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,2 triliun dirasa tidak mencukupi untuk membiayai proyek ambisius tersebut.

Karena itu, diperlukan sumber pembiayaan lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti pinjaman atau skema investasi dari sektor swasta.

"Untuk mencapai target 3 juta rumah, kami perlu menggabungkan pendekatan teknis dan strategis. Dengan anggaran yang ada, kami hanya mampu membangun kurang dari 300.000 unit," ujarnya dalam keterangan resmi pada Minggu (15/12/2024).

Country Director for Indonesia and Timor-Leste di Bank Dunia, Carolyn Turk, menjelaskan bahwa dukungan yang bisa diberikan oleh Bank Dunia mencakup pinjaman atau permodalan.

Selain itu, rencana kerja sama antara Bank Dunia dan Kementerian PKP juga akan mencakup upaya analitis untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan isu-isu data, termasuk pengumpulan, pengkajian, dan perumusan pertanyaan yang relevan dalam menghadapi berbagai persoalan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan.

"Analisis ini mencakup penyusunan dan penetapan target serta sasaran penerima manfaat dari program. Juga penting untuk menyusun sistem yang menjamin proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan, terutama dalam konteks desentralisasi yang melibatkan pemerintah daerah," kata Carolyn.

Carolyn menekankan bahwa untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan semua elemen pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, serta bisnis domestik dan internasional.

"Kami percaya ini sangat penting, karena Program 3 Juta Rumah adalah program besar yang tidak mungkin dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah saja," pungkasnya. (*)

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid

GAZA - Pemerintah pendudukan Israel kemarin dengan suara bulat menyetujui rencana untuk meningkatkan pembangunan permukiman ilegal Israel di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, dengan anggaran melebihi 40 juta shekel (USD11,13 juta).

Dalam sebuah pernyataan, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintah dengan suara bulat menyetujui rencana untuk "mendorong pertumbuhan demografi di permukiman Golan dan Katzrin, dengan total biaya melebihi 40 juta shekel."

Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak perang Timur Tengah 1967. Katzrin, atau Qasrin, adalah desa Suriah yang diduduki Israel yang merupakan bagian dari provinsi Quneitra Suriah di Dataran Tinggi Golan. Kantor Netanyahu menjelaskan bahwa rencana tersebut disetujui "mengingat perang dan garis depan baru dengan Suriah, dan karena keinginan untuk menggandakan populasi Golan."

"Keputusan ini memperkuat permukiman Golan dan mencakup langkah-langkah seperti pendidikan, energi terbarukan, membangun desa pelajar, dan rencana pengembangan organisasi untuk mendukung Dewan Regional Golan dalam menampung penduduk baru," tambahnya.

Minggu lalu, Netanyahu menyatakan komitmennya untuk menduduki Dataran Tinggi Golan Suriah, mengingat jatuhnya rezim Presiden terguling, Bashar Al-Assad telah "membuka babak dramatis dalam sejarah Timur Tengah dalam segala arti kata".

Ia juga berterima kasih kepada Presiden terpilih AS Donald Trump karena mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan pada tahun 2019, menekankan bahwa wilayah tersebut "akan selamanya menjadi bagian integral dari Negara Israel".

Saat ini, sekitar 50.000 orang tinggal di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, setengahnya adalah pemukim Israel, sementara Druze, Alawi, dan lainnya merupakan bagian dari populasi lainnya, menurut harian Israel Haaretz.

Ada 33 pemukiman Yahudi di Golan yang diduduki, yang tergabung dalam apa yang disebut Dewan Regional Golan.

Bashar Al-Assad, yang memerintah Suriah dengan tangan besi selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus.

Memanfaatkan jatuhnya Al-Assad, Israel telah mengintensifkan serangan udaranya terhadap lokasi militer di seluruh Suriah, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara tersebut.

Israel juga menyatakan runtuhnya perjanjian pelepasan diri tahun 1974 dengan Suriah dan mengerahkan pasukannya di zona demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan, dalam sebuah tindakan yang dikecam secara luas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara Arab.

Sebelumnya pada hari Jumat, Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan militer untuk "bersiap untuk tinggal" sepanjang musim dingin di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan Suriah.

Wonosobo -

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, melakukan kunjungan kerja (kunker) uji coba makan bergizi gratis di Ponpes Al Mubaarok Manggisan, Wonosobo, Jawa Tengah (Jateng). Cak Imin pun bercerita dirinya harus menempuh 7 km agar bisa minum susu saat menjadi santri.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tantangan pengajaran dan pendidikan agama termasuk pesantren kita ini amat sangat menarik. Di masa yang akan datang, karena harus mengatasi seluruh problematika kehidupan kita," kata Cak Imin dalam sambutannya, Senin (16/12/2024).

Cak Imin mengatakan pendidikan menjadi hal yang penting sebagai syarat untuk majunya pendidikan. Pendidikan yang baik akan membawa sumber daya manusia (SDM) yang kuat. Serta SDM yang kuat harus makan makanan yang bergizi.

Salah satu syarat untuk maju pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik akan membawa SDM yang kuat. SDM yang kuat akan membawa kekuatan kemajuan. Salah satu SDM yang kuat itu adalah manusianya harus makan makanan yang bergizi. Betul apa betul?" ujarnya.

Cak Imin pun menceritakan saat dirinya menjadi seorang santri. Dia mengatakan meski orang tuanya memberikan susu, dia harus mengambil susu itu sejauh 7 km dari Ponpes ke rumah.

"Saya dulu nyantri. Makanannya pas-pasan. Tapi untungnya orang tua saya itu, dulu itu, ngasih meskipun pas-pasan, saya itu harus minum susu. Tapi nggak semudah yang kamu bayangkan.

Saya boleh minum susu asal saya ngambil sendiri 7 kilometer dari rumah naik sepeda," ucapnya.

"Tiap hari. Jadi Pak Leon, saya itu hobi naik sepeda itu dulu gara-gara waktu SD SMP itu. Tiap pagi naik sepeda ontel hanya untuk ngambil susu. Karena hobi itu suka minum susu itu ke tempat pemerasan sapi perah, sapi susu. Di situ dapat harga murah. Karena beli di peternaknya. Kalau harga di pasar nggak mampu. Ekonomi keluarga kita nggak mampu," sambungnya.

Cak Imin lantas mengatakan para santri saat ini bisa mendapatkan makanan bergizi. Makanan bergizi dari pemerintah akan dimulai pada 1 Januari 2025.

"Jadi semua siswa-siswi termasuk santri akan mendapatkan makan bergizi gratis secara bertahap akan mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah dimulai 1 Januari, tetapi karena anggaran, maka bertahap," tuturnya.

Dia mengatakan proses penyaluran makanan bergizi ini masih bertahap. Untuk tahap awal dianggarkan senilai Rp 51 triliun.

"Nah proses bertahap itu ada yang santri ada yang sekolah tentu kesabaran semuanya. Agar proses bertahap ini pemerontah akan mengeluarkan Rp 51 triliun untuk tahap awal," jelasnya.

"Nah moga-moga akan terus sampai pada tahun ketiga, keempat, seluruh soswa tak ada satupun yang tidak akan mendapatkan makan bergizi gratis," tutupnya.

(aik/aik)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait meminta Kementerian Keuangan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 500 ribu unit. Hal ini untuk mendorong pendanaan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, program tersebut bagus dan disenangi oleh pengembang dan perbankan. Ia pun sudah memastikan PT BTN (Persero) Tbk siap untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Ia pun menyebutkan pihaknya sudah menyediakan sekitar 30 ribu rumah untuk masyarakat. Sebanyak lebih dari 28 ribu unit rumah di antaranya disalurkan melalui KPR BTN.

Di sisi lain, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu mengatakan setiap tahun KPR subsidi selalu kehabisan kuota kecuali pada tahun pertama COVID-19. Tahun ini masih tersisa 44 ribu unit rumah yang belum bisa diakadkan karena kehabisan kuota FLPP.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025, 800 ribu rumah berdasarkan ide awal dari temen-temen Kementerian PKP. Kemudian, kami sampaikan juga total potensi yang ada di BTN, ini saya pakai data yang dari BTN, 631.978 unit rumah," ungkapnya.

Selain itu, ia mengusulkan agar subsidi KPR dari 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Sebab, biasanya pemilik rumah melunasi KPR dalam kurun waktu tersebut. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih murah.

Nixon juga mengusulkan agar pembiayaan rumah tak hanya dari FLPP tetapi bisa dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Ia menilai kombinasi FLPP SSB dapat sekaligus memberikan return yang lebih sesuai bagi perbankan dan tidak terlalu bergantung pada APBN.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

(dhw/zlf)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik. Dirinya meiminta kuota FLPP menjadi 500 ribu unit pada 2025.

"Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500 ribu unit," ujar Ara dalam acara dialog "Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah" dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.

Dengan demikian, kenaikan kuota FLPP bertambah 280 ribu unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220 ribu unit.
"Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya," kata dia.

Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada Januari.
Dirinya meminta program FLPP segera diluncurkan arena sudah ada kesiapan.

"Jadi Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," jelas Ara.

Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

"Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang," kata Ara.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemotongan anggaran makan bergizi gratis (MBG) dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 bukan kewenangan pihaknya. Dia meyakini pemangkasan anggaran tak mempengaruhi kualitas makanan.

Adapun, beberapa hari lalu pemerintah memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi

Zulhas sapaan akrabnya menuturkan bahwa keputusan pemangkasan anggaran program MBG bukan kewenangan dirinya, tapi kewenangan dari Badan Gizi Nasional.

“Sudah diputuskan itu Badan Gizi Nasional, bukan saya (Menko Pangan),” kata Zulhas setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Ketua Partai Amanat Nasional ini menyampaikan, meski adanya pemangkasan anggaran, dirinya melihat anggaran tersebut sudah mencakup gizi yang diperlukan anak-anak. Sebab, anggaran tersebut dikelola dan dihitung langsung oleh Badan Gizi Nasional.

“Jadi nanti jika sudah dihitung badan gizi berarti cukup ya (gizinya),” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo memangkas anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi.

Namun, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ungkap Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.

Jika dihitung selama 1 bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat tembus 500.000 unit pada tahun depan.

Ara menjelaskan, pihaknya bakal memperluas alokasi FLPP itu hingga 500.000 sebagai langkah untuk mencapai target program 3 juta rumah.

“Kemudian di FLPP, kalau kita mengajukannya Pak Rionald [Dirjen Kekayaan Negara], tolong [sampaikan] nanti kalau ada Pak Isa [Dirjen Anggaran Kemenkeu], kami pengennya 500.000, pak,” kata Maruarar dalam Diskusi Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, dalam paparannya dijelaskan bahwa untuk merealisasikan penambahan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 500.000 unit dibutuhkan anggaran mencapai Rp24,92 triliun.

Anggaran itu juga bakal diperuntukkan bagi pengadaan alokasi Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUM.

Apabila usulan tersebut benar-benar terealisasikan, maka total penambahan kuota FLPP tahun depan dapat mencapai 280.000 unit. Pasalnya, pada tahun ini kuota FLPP ditetapkan sebesar 220.000 unit.

“Bertambah 280.000 unit, jadi kita minta kalau boleh ditambah jadi 500.000 pak tahun depan. Nah, saya sudah cek kesiapannya,” tegasnya.

Untuk diketahui, usulan penambahan kuota FLPP yang disampaikan oleh Ara itu jauh di atas usulan kuota FLPP yang disampaikan oleh para pengembang perumahan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya memang telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

Namun, Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

“FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

JAKARTA, investor.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) sedang mempersiapkan produksi pangan yang nantinya akan didistribusikan untuk program makanan bergizi gratis (MBG).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi memastikan upaya tersebut tidak akan mengurangi kesejahteraan petani di Indonesia yang menjadi bagian penting dalam program pemerintah itu.

Seperti diketahui, anggaran yang diproyeksikan untuk program tersebut berkisar senilai Rp 10.000 per porsi. Arief yakin jika volume bahan yang diperlukan banyak, maka harga beli bahan pangan juga bisa menurun tanpa mengurangi kesejahteraan petani.

“Kalau Rp 10.000 – Rp 15.000 nanti dengan badan gizi, tapi yang jelas kalau langsung ke sumbernya, volumenya banyak biasanya harganya bisa lebih baik tanpa mengurangi kesejahteraan petani,” ungkapnya kepada media di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

Dalam hal ini, pemerintah juga berupaya menyamakan kurasi harga dan kualitas dengan para petani dan peternak di Tanah Air. Kerja sama dengan warga lokal dan koperasi-koperasi daerah menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengadaan makanan bergizi gratis.

“Kita tidak bicara supermarket, kalau bicara supermarket pasti ke middle atau high pasarnya. Tapi kalau kita bicara langsung kepada petani dan peternak hanya nanti kurasinya yang harus disamakan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan kesiapan program makanan bergizi gratis diserahkan kepada Badan Gizi Nasional. Adapun pihaknya saat ini terus mempersiapkan produksi pangan yang salah satunya akan dihilirisasi untuk program makanan bergizi gratis.

“Untuk (kesiapan program makanan bergizi gratis) itu nanti dengan Prof Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional. Tetapi yang disampaikan kepada kita semua adalah mempersiapkan produksi kemudian bisa hilirisasinya salah satunya dari kegiatan makan bergizi gratis,” papar Arief.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga saat ini masih ada 26,9 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki tempat hidup yang layak.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, Senin (16/12/2024).

Tak hanya persoalan kepemilikan tempat tinggal yang layak, saat ini masalah backlog perumahan di Indonesia masih mencapai 9,9 juta rumah tangga.

Untuk mengatasi masalah perumahan tersebut, Ananta menilai Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi jawaban yang tepat.

“Program 3 juta rumah menjadi salah satu target pendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dan juga sekaligus mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia,” ujar Ananta.

Salah satu kunci keberhasilan program 3 juta rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Namun demikian, Ananta mengaku, target 3 juta rumah juga bukan merupakan target yang mudah karena membutuhkan anggaran yang besar.

Karena itu, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapatkan strategi pembiayaan yang tepat.

“Kita harus bersama mencari solusi terhadap kebutuhan pendanaan program 3 juta rumah untuk membahas skema pendanaan yang inovatif dan tentunya melihat kapasitas pasar modal yang ada,” paparnya.

Ia menambahkan, SMF juga melihat adanya potensi kegiatan recycling aset pembiayaan perumahan guna mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan.

Terlebih saat ini, total kredit pembiaayaan perumahan (KPR) terhadap total kredit keseluruhan masih ada di angka 8 persen.

"Dengan keterbatasan alokasi APBN, harus ada solusi pendanaan yang lain termasuk hibah dari luar negeri," tandas Ananta.