Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan layak bagi wartawan sejalan dengan program pemerintah untuk mengalokasikan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Dukungan Pembiayaan Perumahan bagi Wartawan, Selasa (8/4), di Jakarta.

“Melalui kolaborasi ini, kita dapat memberikan sebanyak 1.000 unit rumah subsidi kepada wartawan di seluruh Indonesia. Sasaran program ini adalah wartawan yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta disaksikan oleh Komisioner BP Tapera Bapak Heru Pudyo Nugroho, Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun, dan Sekretaris Dewan Pers Saefudin.

Hirwandi menuturkan penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal dari Program Rumah untuk Wartawan, sebuah kolaborasi lintas sektor yang diharapkan dapat membantu para tenaga kerja di bidang media untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya wartawan, sebagai bagian dari program rumah nasional. Dalam kerja sama ini, dialokasikan 1.000 unit rumah untuk wartawan yang akan disalurkan melalui skema pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera oleh BTN.

Hirwandi mengatakan data yang sudah tersusun secara by name by address memberikan kepastian bagi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan secara tepat sasaran. BTN menyediakan kemudahan pengajuan KPR melalui aplikasi bale by BTN, sebuah platform digital yang memungkinkan proses pengajuan dilakukan secara mudah, cepat, dan transparan. Dari sisi pasokan (supply), BTN terus bekerja sama dengan para pengembang agar kebutuhan rumah wartawan dapat segera terpenuhi.

Adapun skema pembiayaan yang digunakan dalam program ini mencakup suku bunga tetap 5 persen selama tenor pinjaman maksimal 20 tahun, uang muka minimal satu persen dari harga rumah, serta Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta. Skema pembiayaan ini menggunakan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk wartawan non-PNS, dan dana Tapera bagi peserta aktif Tapera.

Untuk dapat mengikuti program ini, wartawan harus memenuhi kriteria sebagai MBR, belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah, serta memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp7 juta (belum menikah) atau Rp8 juta (sudah menikah).

Khusus di wilayah Jabodetabek, batas penghasilan dapat diperluas hingga Rp13 juta untuk yang sudah menikah dan Rp12 juta untuk yang belum menikah, sesuai kebijakan afirmatif yang diberlakukan untuk mendorong kepemilikan hunian vertikal. Proses verifikasi akan dilakukan secara menyeluruh agar program ini tepat sasaran.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Wartawan kini mendapat porsi untuk membeli rumah murah. Sebab, pemerintah sedang menyiapkan 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan.

Tak sembarangan orang yang bisa menerima fasilitas ini. Hanya wartawan yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan rumah subsidi.

Lantas apa persyaratan wartawan untuk membeli rumah subsidi?

Persyaratan Wartawan yang Berhak Dapat Rumah Subsidi

1. Batas Penghasilan

Persyaratan wartawan yang berhak menerima rumah subsidi salah satunya dinilai dari penghasilan. Sebagaimana syarat penerima rumah subsidi adalah tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka maksimal penghasilannya sekitar Rp 7-8 juta per bulan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta per bulan.

Untuk diketahui, batas gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta per bulan.

Namun, ia membuat penyesuaian dengan menetapkan batas penghasilan untuk MBR di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

2. Daftar ke Kementerian Komunikasi dan Digital

Lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti menyebutkan wartawan yang ingin membeli rumah subsidi bisa mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Wartawan tersebut nantinya akan diverifikasi dan dipastikan datanya oleh Dewan Pers dan BPS.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucapnya.

3. Media Terverifikasi di Dewan Pers

Anggota Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dewan Pers mempunyai persyaratan wartawan terverifikasi, yakni berasal dari media yang memberikan gaji minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau media sudah terverifikasi, artinya dia menggaji setara UMP. Kalau UMP DKI kira-kira Rp 5-9 (juta), jadi semua sudah memenuhi syarat," ucapnya.

Menurutnya, banyak sekali wartawan yang belum mampu memiliki rumah sendiri. Untuk itu, program ini akan membantu wartawan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan uang muka 1 persen dan suku bunga fix 5 persen.

Sebelumnya diberitakan, MBR yang berprofesi sebagai wartawan bisa mendapatkan rumah murah. Ara sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

KUPANG, KOMPAS.com -Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) mengirim surat ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Intinya, mereka meminta agar warga eks Timor Timur (Timtim) segera menempati 2.100 rumah yang telah dibangun pemerintah pusat.

Ribuan rumah itu dibangun di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Ketua FKPTT Eurico Guterres, mengatakan, pihaknya sudah bersurat secara resmi ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (PPP) NTT pada Selasa (8/4/2025).

"Kemarin kami sudah bersurat dan sudah diterima oleh Balai PPP NTT," kata Eurico kepada Kompas.com, Rabu (9/4/2025).

Informasinya, lanjut Eurico, pihak Balai PPP NTT sudah berkirim surat ke Bupati Kupang untuk segera melakukan proses penempatan 2.100 warga di perumahan eks pejuang Timtim.

"Jadi kami dari FKPTT tinggal menunggu kelanjutannya," ujar Eurico.

Eurico berharap, 2.100 rumah itu segera ditempati masyarakat penerima manfaat agar rumah bisa dirawat.

Termasuk juga bisa dijaga agar material yang ada di 2.100 rumah tersebut tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Di samping itu, kami dari FKPTT minta kepada Pemerintah dalam hal ini PUPR dan tiga BUMN seperti Brantas, Adhi Karya dan Nindya Karya tetap bertanggung jawab atas kerusakan dan material yang hilang di 2.100 perumahan," kata dia.

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – DPRD Karawang menggelar rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tentang Raperda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta pemukiman kumuh, Rabu(9/4/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Dedi Indrasetiawan, SE, ini dihadiri oleh sejumlah dinas terkait, seperti PRKP Kabupaten Karawang, Bappeda, DLH Kabupaten Karawang, Bagian Hukum SETDA Kabupaten Karawang, dan PUPR Kabupaten Karawang.

Agenda utama dalam rapat ini adalah penanggulangan kawasan pemukiman kumuh, pemetaan data pemukiman kumuh di Karawang, serta perbaikan infrastruktur. 

Dedi Indrasetiawan yang juga sebagai Ketua Komisi III DPRD Karawang, menekankan pentingnya kolaborasi antar dinas agar tercipta sinergi yang kuat dalam menangani persoalan ini.

"pembentukan peraturan daerah (Perda) terkait kawasan kumuh saat ini tengah dalam pembahasan. tercatat pada tahun 2019, Kabupaten Karawang memiliki kawasan kumuh seluas sekitar 300 hektar lebih yang tersebar di 13 kecamatan dan 33 desa," ungkap Dedi, Rabu,(9/4/2025).

Lanjutnya, Kawasan kumuh ini ditetapkan berdasarkan survei yang mengacu pada tujuh indikator utama yakni, kondisi bangunan dan gedung, air minum, drainase, pembuangan limbah, jalan, pengelolaan sampah, dan mitigasi bencana.

"Selain itu, rapat juga membahas pemukiman yang berada di bantaran sungai atau di lokasi yang tidak sesuai untuk dijadikan tempat tinggal," terangnya.

Dedi Indra juga menyampaikan bahwa SK Kawasan Kumuh 2024 sedang dalam proses pengajuan. Meski demikian, data terbaru mengenai kawasan kumuh di Karawang belum dapat dipublikasikan. 

"Belum bisa kita publis karena memang SK nya belum turun dan masih di verifikasi," katanya.

Terkait pembahasan Raperda tersebut, Ia memperkirakan masih akan ada dua kali pembahasan tambahan sebelum keputusan final terkait hal ini diambil.

"Ini rapat yang kedua, kemungkinan masih ada dua kali rapat lagi untuk membahas persoalan ini," tuturnya.

Editor : Frizky Wibisono

Tanjungpandan, Belitung (ANTARA) - Ketua DPRD Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Vina Cristyn Ferani sangat menyayangkan adanya kawasan embung di Desa Air Pelempang Jaya (APJ), Kecamatan Tanjungpandan yang ditimbun untuk dibangun menjadi sebuah kawasan perumahan.

"Jadi di sekitar embung tadi sudah ada aktivitas penimbunan bahkan sudah ada tanahnya yang dijual," katanya usai meninjau kawasan embung dan irigasi persawahan di Desa Air Pelempang Jaya, Tanjungpandan, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan konfirmasi ke Sekretaris Lurah Paal Satu dan Kepala Desa Air Pelempang Jaya terhadap aktivitas penimbunan tersebut yang ternyata tidak mengantongi izin.

"Apabila aktivitas penimbunan tidak ada izin maka segera ditindaklanjuti jangan ada pembiaran karena itu embung penampungan air dan itu aliran sungai kalau ada satu tidak yang tidak ditindak maka yang lain akan ikut," ujarnya.

Ia mengkhawatirkan, semakin lama aliran sungai itu akan sempit dan masyarakat luas akan terkena dampaknya yakni banjir.

"Sebelum masalah ini menjadi rumit ada baiknya hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dicegah," katanya.

Selain itu, ia juga melihat ada saluran air yang dipenuhi tumpukan sampah, sehingga aliran itu tersumbat dan akhirnya aliran air itu menggerus jalan dan apabila tidak segera diperbaiki maka jalan tersebut akan segera terputus.

"Warga sudah mengadu namun belum ada tindak lanjut sampai sekarang. Tadi sudah kami cek titik mana saja yang aliran airnya terhambat," ujarnya.

Ia menyampaikan, adapun solusi pertama yang dapat dilakukan menyikapi persoalan tersebut adalah Sekretaris Lurah Paal Satu harus menginventarisir terlebih dahulu titik-titik aliran air yang tersumbat.

"Sehingga aliran air menjadi lancar tidak memberikan dampak kepada masyarakat yang tinggal di sekitar aliran embung," katanya.

Ia juga meminta warga yang tinggal di sekitar aliran embung air dapat menjaga kebersihan.

"Karena itu untuk kepentingan bersama jika masyarakat tidak peduli dan membuang sampah sembarangan nanti apabila kita buat aliran air sebaik apapun ujung-ujungnya akan mampet dan banjir juga," ujarnya.

Ia juga berharap agar pihak kelurahan dapat menjaga luas embung tersebut agar tetap sesuai dan luasnya tidak sampai berkurang karena ada aktivitas penimbunan maupun hal lainnya.

"Embung ini kan ada patok-patoknya, jadi embung ini sebenarnya ada luasan dan aturannya yang harus kita jaga jangan sampai berkurang, karena kalau berkurang itu ada alih fungsi dan jarak embung itu sepadannya harus 20 meter. Namun banyak yang sudah terlanjur, banyak warga sudah membuat pemukiman karena kalau daya ditampung sudah tidak sesuai maka masyarakat luas di sekitar embung akan terkena dampaknya," kata Vina.

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Komisi III DPRD Karawang memanggil seluruh pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) kepada pemerintah daerah. 

Dalam agenda tersebut muncul persoalan yang menyebabkan tidak maksimalnya verifikasi  penyerahan fasos-fasum, yakni minimnya SDM untuk memverifikasi di Dinas PRKP Karawang.

Ketua Komisi III DPRD Karawang, Dedi Indra, menyampaikan bahwa keterbatasan jumlah SDM menjadi kendala besar dalam melakukan verifikasi fasos-fasum. 

"SDM di PRKP sangat terbatas, hanya ada tiga orang yang turun ke lapangan. Itu tentu akan memakan waktu yang cukup lama untuk memeriksa berbagai aspek, mulai dari luas taman, jalan, hingga infrastruktur lainnya,” ungkap Dedi, Rabu, (9/4/2025).

Dedi menambahkan bahwa meskipun pihaknya sudah mempermudah proses penyerahan dengan menyediakan peta-peta, permasalahan utamanya adalah verifikasi yang membutuhkan waktu dan tenaga lebih, terutama untuk perumahan dengan luas yang besar. 

"Satu perumahan itu tidak bisa selesai hanya dalam satu hari, karena harus mengecek setiap detailnya, seperti taman dan jalan, yang tentu berbeda-beda tergantung luasnya,” ujarnya.

Dedi juga menyebutkan bahwa untuk perumahan dengan pengembang yang sudah tidak lagi beroperasi, bisa dilakukan serah terima secara mandiri oleh pengurus RW setempat. 

"Untuk perumahan dengan pengembang yang sudah kabur, ada solusi yaitu serah terima mandiri oleh pengurus RW. Mereka yang akan menandatangani atas nama warga,” tambahnya.

Namun, Dedi mengingatkan bahwa serah terima mandiri ini akan melibatkan biaya tambahan, terutama ketika proses balik nama sertifikat ke pemerintah daerah dilakukan. 

"Ada biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus ditanggung. Jika pemerintah daerah memiliki anggaran, maka bisa ditanggung oleh pemerintah. Namun, jika tidak, maka warga harus mengumpulkan dana,” terangnya.

Meski demikian, Dedi menilai adanya serah terima fasos-fasum ini memberikan keuntungan bagi warga, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur. 

"Dengan serah terima fasos-fasum, warga dapat mengajukan perbaikan jika ada kerusakan, seperti jalan, saluran air, atau PJU (Penerangan Jalan Umum) yang rusak,” tutupnya.

Editor : Frizky Wibisono

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan kekhawatiran, atas minimnya transparansi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan dalam realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi langsung antara SPPG Tarakan dengan pihaknya.

"Kami belum pernah diajak berdiskusi atau diberi akses untuk mengetahui seperti apa proses yang berjalan di lapangan. Padahal program ini bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, khususnya kepada anak-anak sekolah," ujar Maria kepada detikKalimantan, Rabu (9/4/2025).

Menurut Maria, sikap tertutup yang ditunjukkan SPPG justru bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ia menambahkan keterlibatan pihak eksternal termasuk Ombudsman dan media massa, seharusnya dipandang sebagai bentuk dukungan dan pengawasan konstruktif terhadap program pemerintah.

Lebih lanjut, Maria menyoroti adanya laporan dari awak media yang tidak diperbolehkan meliput kegiatan di dapur penyelenggara MBG. "Kalau memang ada area yang harus steril, sampaikan saja secara terbuka dan profesional. Jangan sampai ada kesan bahwa proses ini tertutup dan mengundang tanda tanya dari publik," tegasnya.

Maria menjelaskan dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggara kepada masyarakat. Dengan memberikan akses kepada media, justru kepercayaan masyarakat terhadap program ini akan semakin meningkat.

Ombudsman juga mengingatkan pelaksanaan program MBG bukanlah kewenangan satu lembaga semata, melainkan perlu melibatkan berbagai sektor. Termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

"Kalau SPPG merasa cukup sendiri, ini justru berisiko. Kita butuh kolaborasi lintas sektor agar hasilnya maksimal," ujarnya.

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk memacu kemandirian masyarakat.

Saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu, Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan, untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

"Sedangkan yang bekerja di SPPG, mulai dari yang membantu masak dan lain-lain, atau menjadi relawan mitra, dibayar melalui dana operasional yang diberikan BGN kepada mitra," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, peluang peningkatan ekonomi juga akan dirasakan oleh para penyalur bahan baku, karena tiap SPPG minimal membutuhkan 15 penyalur baru.

"Kalau masing-masing penyalur memperkerjakan 2-5 orang kan itu lapangan kerja yang tidak langsung," ucapnya.

Di sisi lain, program MBG juga dapat memberi kesempatan bagi para pengusaha atau yayasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mendaftar sebagai mitra untuk SPPG melalui situs web resmi mitra.bgn.go.id.

Dadan mengemukakan, program MBG merupakan langkah strategis Bangsa Indonesia dan investasi besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena penduduk Indonesia masih tumbuh enam orang per menit, 3 juta per tahun, dan akan mencapai 324 juta jiwa di tahun 2045.

"Sumber pertumbuhan penduduk ini rata-rata lama pendidikannya hanya sembilan tahun, dan klasifikasi anggota rumah tangganya, pertumbuhan penduduk lahir dari kelas miskin dan rentan miskin. Persentase anak yang lahir dari keluarga miskin itu 4,78, artinya kalau ada satu ibu dan satu bapak, rata-rata anaknya tiga atau dua. Presiden itu resah karena anak-anak lahir dari keluarga dengan pendidikan rata-rata sembilan tahun, dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp1 juta," paparnya.

Menurut dia, program MBG yang melakukan intervensi pada ibu hamil sampai anak SMA menyasar dua titik perkembangan krusial pada manusia, yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) dan usia 8-18 tahun untuk perkembangan fisik yang optimal.

"Dengan MBG, anak atau generasi harapan bangsa diharapkan dapat tumbuh seimbang," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk memacu kemandirian masyarakat.

Saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu, Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan, untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

"Sedangkan yang bekerja di SPPG, mulai dari yang membantu masak dan lain-lain, atau menjadi relawan mitra, dibayar melalui dana operasional yang diberikan BGN kepada mitra," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, peluang peningkatan ekonomi juga akan dirasakan oleh para penyalur bahan baku, karena tiap SPPG minimal membutuhkan 15 penyalur baru.

"Kalau masing-masing penyalur memperkerjakan 2-5 orang kan itu lapangan kerja yang tidak langsung," ucapnya.

Di sisi lain, program MBG juga dapat memberi kesempatan bagi para pengusaha atau yayasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mendaftar sebagai mitra untuk SPPG melalui situs web resmi mitra.bgn.go.id.

Dadan mengemukakan, program MBG merupakan langkah strategis Bangsa Indonesia dan investasi besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena penduduk Indonesia masih tumbuh enam orang per menit, 3 juta per tahun, dan akan mencapai 324 juta jiwa di tahun 2045.

"Sumber pertumbuhan penduduk ini rata-rata lama pendidikannya hanya sembilan tahun, dan klasifikasi anggota rumah tangganya, pertumbuhan penduduk lahir dari kelas miskin dan rentan miskin. Persentase anak yang lahir dari keluarga miskin itu 4,78, artinya kalau ada satu ibu dan satu bapak, rata-rata anaknya tiga atau dua. Presiden itu resah karena anak-anak lahir dari keluarga dengan pendidikan rata-rata sembilan tahun, dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp1 juta," paparnya.

Menurut dia, program MBG yang melakukan intervensi pada ibu hamil sampai anak SMA menyasar dua titik perkembangan krusial pada manusia, yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) dan usia 8-18 tahun untuk perkembangan fisik yang optimal.

"Dengan MBG, anak atau generasi harapan bangsa diharapkan dapat tumbuh seimbang," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, Ara menyebutkan sebelumnya batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta.

Untuk diketahui, batas maksimal gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta.

"Keputusan yang luar biasa dari Rp 7 juta ke Rp 13 juta itu naiknya hampir 100 persen," imbuhnya.

Sementara itu, Amalia mengatakan masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8. Ia mengatakan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga perlu ada penyesuaian pendapatan untuk berbagai wilayah. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan persyaratan penerima rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penerima harus tergolong sebagai MBR dan pembelian rumah sebagai hunian pertama.

Heru mengatakan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah tersebut karean tidak masuk kriteria MBR. Untuk itu, saat ini perlu ada penyesuaian agar masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," tutur Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, Ara menyebutkan sebelumnya batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta.

Untuk diketahui, batas maksimal gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta.

"Keputusan yang luar biasa dari Rp 7 juta ke Rp 13 juta itu naiknya hampir 100 persen," imbuhnya.

Sementara itu, Amalia mengatakan masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8. Ia mengatakan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga perlu ada penyesuaian pendapatan untuk berbagai wilayah. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan persyaratan penerima rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penerima harus tergolong sebagai MBR dan pembelian rumah sebagai hunian pertama.

Heru mengatakan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah tersebut karean tidak masuk kriteria MBR. Untuk itu, saat ini perlu ada penyesuaian agar masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," tutur Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah memperkirakan ada 3 juta lapangan kerja yang tercipta dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini menjadi program utama yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun ini.

Dalam unggahan bersama di Instagram resmi Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) dan Badan Gizi Nasional, disebutkan 3 juta lapangan kerja terbuka untuk sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya dalam operasional MBG.

"Tak hanya memberikan Anak Generasi Emas asupan gizi yang baik, pelaksanaan MBG diperkirakan dapat membuka 3 juta lapangan kerja di sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya," tulis unggahan tersebut, dilansir pada Rabu (9/4/2025).

Disbuetkan juga persiapan dan distribusi MBG membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dimulai dari petani, peternak, pengolah makanan hingga pengantar makanan dan manajemen logistik.

Dalam paparan data yang diunggah PCO dalam Instagram resminya, disebutkan tiap satu pengusaha baru membuka Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ada sekitar 81 lapangan kerja baru.

Rinciannya di ada sekitar 54 pekerja dalam satu dapur SPPG. Mulai dari 1 kepala dapur, 31 tukang masak, 1 ahli gizi, 1 admin, 1 koordinator lapangan, 15 tukang cuci, dan 4 pengemudi.

Sementara itu dari setiap SPPG ada juga 27 lapanga kerja baru untuk pemasok pihak ketiga. Terdiri dari 5 produsen sayur dan buah dan sekitar 22 petani.