Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Rapat persetujuan dengan BGN yang dilaksanakan hari ini untuk menyesuaikan beberapa pengunaan anggaran, salah satunya terkait manajemen.

"Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.

"Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini," kata Nihayatul.

"Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program," tambahnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengaku bersyukur atas keputusan dari DPR RI. Ia menyebut dana senilai Rp 71 triliun itu bisa langsung digunakan oleh BGN untuk menuntaskan program-program.

"Hari ini Alhamdulillah kita bersyukur, karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan kan tidak langsung bisa digunakan, tapi tetap harus dilakukan beberapa persyaratan untuk bisa digunakan. Nah, salah satu syarat yang hari ini terakhir yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih ke para pimpinan Komisi IX yang telah bersedia meluangkan waktu," ujar Dadan.

"Dengan demikian nanti uang itu akan masuk ke Badan Gizi Nasional dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," sambungnya.

Dadan menyebut anggaran manajemen di BGN dialihkan senilai Rp 1,5 triliun. Adapun anggaran itu diutamakan untuk pemenuhan gizi nasional di 2025.

"Jadi tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun, jadi turun Rp 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," imbuhnya.

Simak juga Video: Syarat Gabung Mitra Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan dimulai pada hari ini, Senin (6/1/2025), belum dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Bappeda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan, meskipun MBG sudah menjadi kebijakan nasional, pelaksanaannya di DIY masih terhambat.

"MBG sudah menjadi kebijakan nasional dan tertulis dalam kebijakan Presiden, baik itu di dokumen perencanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," ungkap Made saat ditemui di Kantor Bappeda DIY.

Program MBG ditujukan untuk ibu hamil, balita, hingga anak sekolah.

Made menambahkan, Pemerintah DIY telah menyiapkan kontribusi sebesar 2,5 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk program ini, yang setara dengan Rp 42 miliar.

"Kami sudah menyiapkan anggaran itu di dinas pendidikan, karena harus ada posnya," jelasnya.

Namun, Made mengungkapkan bahwa Pemerintah DIY belum menerima petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Akibatnya, kick off MBG saat ini masih ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Untuk kegiatan yang ada di daerah ini sementara masih ditangani langsung oleh pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional," imbuhnya.

Made juga menambahkan bahwa Pemerintah DIY saat ini hanya bisa menunggu informasi dari pemerintah pusat mengenai lokasi-lokasi yang sudah melaksanakan MBG.

"Kami mungkin belum terinfokan dengan itu," katanya ketika ditanya mengenai lokasi pelaksanaan MBG di DIY.

Sementara itu, di Kota Yogyakarta, program MBG juga belum dimulai di beberapa sekolah.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Humas SMP 6 Yogyakarta, Widawati, mengonfirmasi bahwa program MBG belum dilaksanakan.

"MBG belum, kalau makan bergizi dari kementerian belum," kata dia.

Dengan adanya kendala ini, pelaksanaan MBG di DIY masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disarankan untuk membangun perumahan berbasis komunitas.

Usulan tersebut dikemukakan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia saat rapat bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pada Jumat (3/1/2025).

Dewan Pakar HUD Institute Indonesia. Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memerhatikan besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," ujar Encep dalam keterangannya dikutip pada Senin (6/1/2025).

Namun dengan persentase yang besar tersebut, masih banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria teknis seperti rumah tidak layak, berada di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh, dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," imbuhnya.

Salah satu contoh perumahan berbasis komunitas yang telah berhasil dilaksanakan di sejumlah daerah adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," tukas Encep.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menilai perlunya entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini juga sesuai dengan konsep gotong royong.

Menurut dia, RT dan RW dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah," tuturnya.

Untuk itu Fahri menyatakan bahwa Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," pungkas Wamen PKP itu.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini di 26 provinsi.

Pemerintah menjanjikan program makan bergizi gratis bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025 dan 15 juta penerima hingga akhir tahun nanti. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut program MBG akan menyasar balita hingga pelajar SMA.

Presiden Prabowo sebelumnya sempat menyatakan sumber pangan untuk program MBG bakal secara penuh menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan. Program MBG diklaim dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 hingga 2 persen.

Selain itu, Prabowo menegaskan program MBG tidak sekedar memberikan nutrisi pada anak sekolah, tetapi juga jadi salah satu cara mengatasi stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dia juga yakin program MBG bisa menghapus kemiskinan ekstrem.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai harapan besar tersebut bisa terwujud jika pemerintah menjamin program MBG terus berjalan alias konsisten. Ia menyebut tujuan MBG untuk mengatasi stunting hingga kemiskinan ekstrem kemungkinan baru bisa terlihat setelah program berjalan selama satu atau dua tahun.

"Pertama tentu dari sisi keberlanjutan, sepanjang kebijakan itu berlanjut, artinya tidak hanya berlaku setahun tapi sampai nanti selesai begitu," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

"Misalnya stunting otomatis hanya bisa terlihat setelah satu sampai dua tahun. Kemudian kemiskinan ekstrim juga begitu, hanya bisa terlihat nanti. Jadi intinya adalah keberlanjutan supaya outputnya dapat terukur," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio juga mengatakan makan bergizi gratis bisa saja berandil pada penurunan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Namun, kata dia, program ini terlalu tergesa-gesa dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

"Program ini niatnya baik untuk ketahanan pangan, untuk anak-anak, untuk mempersiapkan SDM yang handal menuju Indonesia Emas di 2045," kata Agus saat diwawancara.

Salah satu persoalannya, menurut Agus, program MBG tidak memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berlandaskan peraturan presiden (perpres). Ia menilai program berskala nasional dengan anggaran jumbo ini mestinya diatur lewat undang-undang.

"Ini program bagus tapi mencemaskan, karena pertama underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres, sementara banyak pelaksanaan yang harusnya diatur," tuturnya.

Ia menjelaskan dasar hukum itu sangat penting karena pemerintah pusat tidak sepenuhnya menanggung anggaran makan bergizi gratis, tapi juga meminta bantuan atau urunan dari pemerintah daerah.

Agus berpendapat tak semua pemerintah daerah punya kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis.

"Seberapa jauh pemerintah daerah bisa ikut membantu karena underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres. Sementara dari Menteri Dalam Negeri juga belum terlihat, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya seperti apa," katanya.

Agus melanjutkan, tanpa aturan yang jelas, publik pun bakal bertanya-tanya soal pengawasan program MBG ini. Misalnya, jika terjadi keracunan makanan atau reaksi alergi dari penerima manfaat.

Siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penanganan kesehatan jika sewaktu-waktu terjadi keracunan makanan?

"Bagaimana caranya mencegah supaya ini tidak bermasalah. Adakah program mitigasi yang sudah disiapkan oleh BGN atau KSP, apa bentuknya," tanyanya.

Kekhawatiran juga disampaikan Trubus. Ia menilai tanpa aturan yang kuat, program MBG memberikan celah bagi siapapun melakukan penyelewengan dana dan penipuan.

"Karena kalau enggak ada pengawasan berjenjang nanti jadi seperti dana desa yang kesannya malah menjadi bancakan kalau pengawasannya tidak ketat," kata Trubus.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera menyusun payung hukum hingga petunjuk teknis yang rinci soal program MBG hingga ke level pelaksana di lapangan.

"Kenapa tidak dibentuk saja undang-undangnya, terus ada peraturan pemerintahnya. Jadi artinya kalau nanti di tengah jalan ada yang melakukan pelanggaran sanksinya jelas," pungkasnya.

Sebanyak 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang beroperasi memasok menu makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini, Senin (6/1).

Namun, angka 190 dapur yang 'ngebul' hari ini masih jauh dari target jumlah dapur makan gratis yang dicanangkan pemerintah, yakni 937 SPPG per Januari 2025.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menyebut 190 itu tersebar di 26 provinsi. Menurutnya, pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

"Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya, kata Hasan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

"Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah," sambungnya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, saat ini ada 140 UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program Makan Bergizi Gratis. Jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

"Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja," beber Hasan.

Ia menjelaskan setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," ungkapnya.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi makananan, Hasan menyebut SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai hari ini, Senin (6/1). Ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang siap beroperasi.

SPPG ini merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan 190 dapur ini tersebar di 26 provinsi.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi, Minggu (5/1).

Berdasarkan data yang dibagikan BGN, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG atau terbanyak, yakni 57 lokasi.

Selain di Jawa Barat, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Lalu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua Selatan.

Kemudian, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat serta Sumatra Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO, Hasan Nasbi menuturkan, wadah program makan bergizi gratis (MBG) didesain menggunakan stainless steel untuk mengurangi limbah.

Wadah ini dianggap lebih higienis dan bisa digunakan ulang.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas Hasan dalam siaran pers, dikutip Senin (6/1/2024).

Hasan menjelaskan, setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Diketahui pada tahap awal, sebanyak 190 dapur MBG di 26 provinsi bakal beroperasi menyusul dimulainya program pada hari ini, Senin (6/1/2025).

Tak hanya itu, dapur juga dikawal oleh seorang ahli gizi dan akuntan.

"Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," tuturnya.

Tak hanya mengelola, SPPG nantinya pun turut memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG.

"SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah memulai program makan bergizi gratis pada 6 Januari 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 71 triliun untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024 lalu, Prabowo mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Anggaran yang ditetapkan untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Sejatinya kata Prabowo, pihaknya ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis. Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tandas Prabowo dalam konferensi pers di Istana, 29 November 2024.

Untuk tahap awal pada Januari 2025, ada 190 dapur MBG yang beroperasi.

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan.

Lalu, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Istana memastikan Presiden Prabowo Subianto akan memantau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Prabowo dipastikan akan meninjau secara langsung program andalannya tersebut.

“Presiden rencananya akan sidak saja. Jadi belum ada info beliau akan ke titik mana,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (5/1/2025).

Sebelumnya, Hasan mengatakan bahwa program ini adalah salah satu bentuk komitmen Presiden Ke-8 RI itu untuk memastikan kesehatan dan gizi yang cukup bagi masyarakat, terutama generasi muda dan ibu-ibu hamil.

"Tidak menunggu 100 hari atau tepat pada hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program Makan Bergizi Gratis ini dimulai," ujarnya dalam video resmi yang diterima Bisnis, Senin (6/1/2025).

Nantinya, kata Hasan, sebanyak 190 Dapur MBG telah siap beroperasi mulai hari ini, dengan rencana untuk meningkatkan jumlahnya menjadi 937 Dapur MBG pada akhir Januari 2025.

Program ini juga melibatkan 140 UMKM yang ikut berperan dalam rantai pasok bahan pangan yang bergizi. Pemerintah memastikan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pihak yang ingin menjadi mitra kerja sama dalam program ini.

Program MBG akan menyasar tiga juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dan terus berkembang hingga mencapai 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025. Sejalan dengan itu, diharapkan jumlah penerima manfaat dapat mencapai 82,9 juta pada 2029.

Selain itu, kegiatan ini juga akan mendapat pengawasan ketat dari BGN, termasuk dalam hal kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengelolaan limbah di setiap dapur. Program ini juga memprioritaskan keberlanjutan dengan menggunakan bahan penyajian yang dapat digunakan kembali, seperti stainless steel.

Terkait pengawasan langsung, beberapa pejabat tinggi dijadwalkan untuk meninjau pelaksanaan program ini.

Misalnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, akan mengunjungi SDN Cilangkap 5 dan 3 di Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga dijadwalkan untuk memantau pelaksanaan di berbagai daerah, termasuk di Kota Bogor dan Jakarta.

Kendati demikian, belum ada informasi terkait dengan Prabowo dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau atau memantau program andalan mereka secara langsung.

Hasan menekankan bahwa dengan dimulainya program ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, karena melibatkan UMKM, koperasi, hingga petani dan peternak setempat.

“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat yang positif dari program ini,” pungkas Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menyatakan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dikawal oleh seorang ahli gizi dan akuntan.

Ia mengungkapkan, ahli gizi dan akuntan itu mengawasi ketat kualitas gizi dan kelancaran distribusi, menyusul dimulainya program makan bergizi gratis pada Senin (6/1/2024) hari ini.

"Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers, dikutip pada hari Senin.

Tak hanya mengelola, SPPG nantinya pun turut memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG.

Hasan menuturkan, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

Adapun wadah makannya dirancang menggunakan stainless untuk mengurangi limbah plastik.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," kata Hasan.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin hari ini.

Hasan Nasbi mengatakan bahwa realisasi program ini tidak menunggu 100 hari kerja Pemerintah, atau hanya perlu waktu 78 hari setelah Prabowo menjadi Presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan Nasbi, Minggu (5/1/2025).

Pada senin hari ini, pemerintah mulai memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.

Hasan mengungkapkan bahwa ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

SD Negeri 15 Slipi, Jakarta Barat, menjadi salah satu sekolah yang dapat paket makan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Palmerah.

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (6/1), para siswa kelas 2 dibagikan makanan yang berisi nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan jeruk.

Siswa membawa alat makan dan air minum masing-masing. Mereka terlihat antusias dan langsung menyantap makanan.

"Enak," kata salah seorang siswa sambil mengacungkan jempol. Setelah selesai, wadah makanan kemudian dikumpulkan di depan kelas.

Salah seorang guru, Indah Miraz, mengatakan program tersebut tidak mengganggu jam belajar murid. Sekolah menggunakan sesi pembiasaan untuk waktu siswa makan.

"Pagi itu punya waktu pembiasaan di kurikulum sekarang. Itu kan bebas di luar jam pelajaran, jadi kita pakai waktu itu. Itu pembiasaan waktunya 15 menit," kata Indah.

Indah mengatakan saat masih uji coba, siswa sekolah kaget dengan adanya makanan karena mereka sudah sarapan.

"Awalnya kaget, sudah sarapan di rumah, jadi di sini enggak habis. Jadi ini diimbau enggak sarapan dulu," ujarnya.

Secara total, SPPG Palmerah membagikan sekitar 2.987 paket makanan. Paket makanan didistribusikan ke 11 sekolah yang berada di sekitar lokasi dapur umum.

Program makan bergizi gratis merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebelumnya mengatakan program tersebut dimulai di 26 provinsi dan tersebar di 190 titik.

KOMPAS.com - Program inisiasi Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis, diterapkan mulai Senin (6/1/2025) di sekolah tingkat dasar dan menengah.

Setidaknya ada 3 juta siswa yang akan menerima manfaat program makan bergizi gratis pada kick off pertama ini.

Dalam menjalankan program ini, pemerintah pusat bekerja sama dengan penyedia makanan lokal untuk menyiapkan makanan sehat yang memenuhi standar gizi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Implementasi program makan bergizi gratis juga mendorong keterlibatan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok utama bahan makanan bergizi.

Setiap sekolah akan memberikan makan bergizi gratis dengan jadwal yang berbeda di setiap jenjang pendidikan dan kelas.

Dikutip dari Kompas.com (4/1/2025), siswa akan menerima makan bergizi gratis di jam pelajaran yang sedang berlangsung dan disesuaikan dengan lama belajar di sekolah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati menjelaskan, untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari.

Sementara untuk siswa SD, makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," kata Adita dikutip dari Kompas.com, Senin (6/1/2025).

Berikut rencana jadwal pemberian makan bergizi gratis di tiap jenjang pendidikan:

• PAUD, TK, Siswa Kelas 1 dan 2 SD: dibagikan pukul 08.00 waktu setempat
• Siswa Kelas 3, 4, 5, dan 6 SD: dibagikan pukul 09.30 waktu setempat
• Siswa SMP dan SMA: dibagikan pukul 12.00 waktu setempat

Menu makanan bergizi gratis

Adapun pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi dengan total anggaran program mencapai Rp 71 triliun untuk tahun 2025.

Melalui nilai paket makanan Rp 10.000, kata Adita, pemerintah daerah harus tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi.

Adita juga menegaskan angka itu juga di luar unsur produksi dan jasa dalam program makan bergizi gratis. Menu yang akan disediakan pada setiap siswa dalam program ini juga akan bervariasi menyesuaikan dengan bahan pokok yang tersedia di tiap daerah.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat," ujar Adita dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Contohnya, tidak semua daerah mendapatkan menu karbohidrat utama berupa nasi. Daerah yang tidak memproduksi beras, akan diganti dengan bahan makanan berkarbohidrat lain yang tersedia di daerah tersebut.

Oleh karena itu, dalam studi yang dilakukan Badan Pangan Nasional, menu makan bergizi gratis dibagi menjadi 11 wilayah.

Komposisi menu dari masing-masing wilayah terdiri dari karbohidrat, lauk, buah, dan sayur yang berbeda tergantung bahan makanan yang diproduksi di tiap daerah.

Sebanyak 190 dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) beroperasi di 26 provinsi. Salah satunya ada di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Makan bergizi gratis tersebut resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025). Berikut lokasi dapur yang ada di Bali dan NTT yang dikutip dari detikFinance.

1. Provinsi Bali

Kab. Jembrana - Ke. Negara

Calon Mitra - Boga Bahagia Jembrana
Boga Bahagia Jembrana
Alamat Yayasan/SPPG : Jln Basudewa No. 8, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Provinsi Bali/Jl Danau Tondano No. 22, Dusun Lelateng

2. Nusa Tenggara Timur

Kab. Kupang - Kec. Kupang Tengah

Calon Mitra : Yayasan No Fito Timor
Yayasan No Fitu Timor
Alamat Yayasan/SPPG : Jl. RCTI No 8 Kel Bello, Kec Maulafa, Kota Kupang, NTT/Noelbaki RT.029/RW.011, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang

Pelaksanaan dapur program MBG diawasi langsung oleh kepala yang ditunjuk Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala SPPG telah bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi dan keamanan distribusi makanan.

"Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi.

Program MBG ini menyasar balita, anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui.

"Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan awal kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini. Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal," lanjut Hasan.

Meski pada tahap awal baru 190 dapur yang beroperasi, jumlah ini ditargetkan bertambah hingga mencapai 937 dapur pada akhir Januari 2025. Pemerintah memperkirakan sasaran penerima MBG hingga akhir 2025 mencapai 15 juta orang.

Angka ini akan terus bertambah secara bertahap hingga target 82,9 juta penerima manfaat terpenuhi pada tahun 2029. Adapun program MBG ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025.

Baca selengkapnya di sini

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

Video: 190 SPPG Makan Bergizi Gratis Resmi Beroperasi Hari Ini

KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis untuk siswasekolah dasar dan menengah akan mulai diterapkan hari ini, Senin (6/1/2025).

Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025).

"Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu," kata Budi Arie dikutip dari Kompas.com, Senin (6/1/2025).

Makan bergizi gratis adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.

Selain itu, dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat program ini karena melihat urgensi permasalahan stunting dan gizi buruk.

Oleh karena itu, makan bergizi gratis akan diberikan ke sekolah-sekolah baik di tingkat dasar maupun menengah bekerja sama dengan penyedia makanan lokal untuk menyiapkan makanan sehat yang memenuhi standar gizi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Implementasi program makan bergizi gratis juga mendorong keterlibatan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok utama bahan makanan bergizi.

Target siswa

Awal pemberian makan bergizi gratis akan ditargetkan untuk 3,2 hingga 3,3 juta siswa. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada satuan khusus yang bertugas untuk menyiapkan makanan.

Kata dia, ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan makan bergizi gratis.

Sementara itu, menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Angka itu juga termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Kendati demikian, Adita memastikan jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," tutur Adita dikutip dari Kompas.com, Senin (6/1/2025).

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Adita melanjutkan, pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.

Ia kemudian, merinci untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Menu makanan

Adapun pemerintah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi dengan total anggaran program mencapai Rp 71 triliun untuk tahun 2025.

Melalui nilai paket makanan Rp 10.000, kata Adita, pemerintah daerah harus tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi.

Adita juga menegaskan angka itu juga di luar unsur produksi dan jasa dalam program makan bergizi gratis. Menu yang akan disediakan pada setiap siswa dalam program ini juga akan bervariasi menyesuaikan dengan bahan pokok yang tersedia di tiap daerah.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat," ujar Adita dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Contohnya tidak semua daerah mendapatkan menu karbohidrat utama berupa nasi. Daerah yang tidak memproduksi beras, akan diganti dengan bahan makanan berkarbohidrat lain yang tersedia di daerah tersebut.

Oleh karena itu, dalam studi yang dilakukan Badan Pangan Nasional, menu makan bergizi gratis dibagi menjadi 11 wilayah.

Komposisi menu dari masing-masing wilayah terdiri dari karbohidrat, lauk, buah, dan sayur yang berbeda tergantung bahan makanan yang diproduksi di tiap daerah.

Berikut daftar menunya:

Area 1 (sebagian besar Sumatera)

• Karbohidrat: nasi
• Lauk: daging ayam, tahu
• Buah: pepaya, manggis
• Sayur: kangkung

Area 2 (Mentawai)

• Karbohidrat: sagu, talas
• Lauk: udang, ikan
• Buah: pisang, nangka, durian
• Sayur: daun pepaya

Area 3 (Riau dan Bangka Belitung)

• Karbohidrat: sagu
• Lauk: udang, ikan
• Buah: pepaya, durian, nanas
• Sayur: kangkung, timun, terong

Area 4 (Kalimantan)

• Karbohidrat: talas, singkong
• Lauk: ikan, daging sapi
• Buah: pisang, rambutan, jeruk
• Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau

Area 5 (Banten dan Jawa tengah)

• Karbohidrat: nasi, jagung
• Lauk: daging ayam
• Buah: pepaya, jeruk
• Sayur: labu, buncis

Area 6 (DI Yogyakarta dan Jawa Timur)

• Karbohidrat: nasi, jagung, singkong
• Lauk: udang, ikan, telur, daging
• Buah: manga, alpukat, buah naga
• Sayur: kol, kacang panjang, wortel

Area 5 (Banten dan Jawa tengah)

• Karbohidrat: nasi, jagung
• Lauk: daging ayam
• Buah: pepaya, jeruk
• Sayur: labu, buncis

Area 6 (DI Yogyakarta dan Jawa Timur)

• Karbohidrat: nasi, jagung, singkong
• Lauk: udang, ikan, telur, daging
• Buah: manga, alpukat, buah naga
• Sayur: kol, kacang panjang, wortel

Area 7 (Bali)

• Karbohidrat: nasi
• Lauk: ikan, tahu
• Buah: salak, jeruk, pisang, mangga
• Sayur: kangkung, sawi hijau, kacang hijau

Area 8 (Nusa Tenggara Barat dan Timur)

• Karbohidrat: jagung, sorgum
• Lauk: daging sapi
• Buah: jeruk, pisang, pepaya
• Sayur: daun kelor, terong, pepaya

Area 9 (Sulawesi)

• Karbohidrat: jagung, sorgum
• Lauk: daging sapi
• Buah: jeruk, pisang, pepaya
• Sayur: daun kelor, terong, pepaya

Area 10 (Maluku)

• Karbohidrat: sagu, jagung, singkong
• Lauk: ikan, daging sapi
• Buah: pisang, mangga, jeruk, pepaya
• Sayur: pare, terong, kangkung

Area 11 (Papua)

• Karbohidrat: sagu, singkong, ubi jalar
• Lauk: ikan, daging sapi, kacang-kacangan
• Buah: matoa, alpukat, jambu biji, duku, mangga
• Sayur: buncis, kembang pepaya