BOGOR, iNewsBogor.id – Pengembang perumahan elit di Desa Cikuda, Parungpanjang Kabupaten Bogor diminta Satpol PP Kabupaten Bogor untuk menghentikan sementara pembangunan perumahan yang tengah dikerjakan. Pasalnya, proyek pembangunan di lokasi tersebut belum memenuhi prizinan secara lengkap sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut PPNS Seksi penyidikan Satpol PP Kabupaten Bogor, Tb Firi, bahwa penghentian sementara pembangunan perumahan itu dilakukan karena perizinannya belum lengkap.

“Kegiatan hari ini kita Satpol PP Kabupaten Bogor menghentikan sementara terhadap perumahan Anugrah Parungpanjang karena perizinannya masih dalam proses,” ujarnya kepada iNewsBogor.id, disela penyegelan, Rabu (7/5/2025).

Lebih lanjut, jelas Firi, prosedur proses perizinan pembangunan perumahan yang sudah ditempuh pengembang sudah benar, hanya saja ada persyaratan yang belum dipenuhi sehingga harus dihentikan sementara.

“Baru sampai ke PKKPR, izin lingkungan, PBB masih dalam perizinan Setda. Kami diarahkan ke tipiring Perda tahun 2009 . Kalau peruntukan sudah betul PKKPR perizinan peruntukan ruang sudah ada. Hanya PGB yang belum ada,” jelasnya.

Firi pun menegaskan bahwa pihaknya akan menindak lebih tegas apabila pihak pengembang membandel tetap melakukan aktifitas pembangunan perumahan selama pemberian sanksi. Oleh karena itu ia mendorong pihak pengembang mempercepat proses kelengkapan perizinan.

“Indikasi kerugian harusnya kan masuk retribusi. Langkah selanjutnya kami mendorong agar perizinan dipercepat,” tegasnya.

“Ini perumahan yang kami segel kantor marketing. Penghentian sementara harusnya tidak boleh ada yang bekerja. Kami melakukan penindakan lebih keras apabila ditemukan indikasi pelanggaran,” tambahnya.

Sementara itu, menanggapi penyegelan yang dilakukan, penanggung jawab divisi perizinan proyek pembangunan kawasan perumahan, Agus Sisworo mengaku memakluminya dan siap mengikuti arahan.

“Kami akan mengikuti instruksi yang diberikan mempercepat perizinan,” jelasnya.

Pun terkait alasan perizinan yang belum komplit, Agus memastikan pihaknya akan segera memproses melalui instansi terkait secara bertahap.

“Secara regulasi kan berproses ada hal urusannya yang terpisah dan ini kami tempuh,” pungkasnya..

Editor : Furqon Munawar

Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kini jumlahnya mencapai 5 juta jiwa di berbagai negara, diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah impian. Mereka disediakan kuota sebanyak 20.000 rumah bersubsidi yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), terobosan dan inovasi dilakukan untuk menyasar semua kalangan masyarakat. Kini KemenPKP menyasar segmen pekerja migran Indonesia agar bisa memiliki rumah subsidi berkualitas dengan harga terjangkau dan Kredit Pemilikan Rumah skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

"Program ini merupakan karpet merah untuk rakyat Indonesia di bidang perumahan. Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang diwakili Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran saat Peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025).

Imran menjelaskan, hal ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan rakyat. Salah satunya melalui program 3 Juta Rumah menjadi prioritas nasional yang diusung pemerintah saat ini.

"Kami ingin mensukseskan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini melalui SKB 3 Menteri dengan pembebasan retribusi BPHTB dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bahkan lebih cepat dan pembebaskan PPN rumah sampai Rp 2 M," katanya.

"Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara. Sudah sepatutnya kita beri dukungan penuh mereka melalui penyediaan hunian layak dan memastikan pekerja migran miliki rumah sepulangnya dari tempat kerja di luar negeri dan menjadi simbol harapan awal kehidupan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga menciptakan keharmonisan keluarga," ungkap Imran menambahkan.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, program 3 Juta Rumah dengan kebijakan rumah pekerja migran ini merupakan bagian dari sejarah di Indonesia. Apalagi program ini baru direncanakan sejak satu bulan lalu dan terlaksana dengan baik di lapangan berkat kolaborasi dan kerjasama lintas Kementerian dan Lembaga.

"Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia. Tentu hal ini dikarenakan untuk melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang begitu perhatian kepada masyarakat termasuk pekerja migran supaya mereka bisa bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi," ucap Abdul Kadir Karding.

Rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia Foto: Dian Firmansyah/detikJabar

Berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja migran di Indonesia jumlahnya mencapai 5 juta di seluruh dunia. Selain itu, penghasilannya cukup lumayan jika dibanding dari mereka yang bekerja di dalam negeri. Program ini juga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sehingga bisa dinikmati oleh para pekerja migran yang bekerja di seluruh dunia.

"Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp 253,3 T per tahun kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa. Kementerian PKP dan Kementerian P2MI juga sepakat menyediakan kuota 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran," bebernya.

Salah satu pekerja migran Nurlia mengaku pernah bekerja di Hongkong selama 5 tahun dengan penghasilan dengan gaji 4.110 Dollar atau sekitar Rp 7 juta. Dirinya yang belum berkeluarga sangat senang karena bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi.

"Terima kasih pak Prabowo Subianto atas program rumah untuk pekerja migran ini. Alhamdulillah program ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman juga apalagi yang pekerja migran yang kemungkinan untuk.membeli tanah sangat mahal sehingga KPR FLP ini bisa membantu kami memiliki rumah impian," katanya.

Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyampaikan, Pemerintah daerah sangat siap dan mendukung program penyediaan perumahan pekerja migran ini. Pihaknya mengapresiasi dan siap bersinergi dengan Kementerian Kementerian PKP, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BPS dalam mensukseskan program ini.

"Program ini merupakan kepedulian dan wujud nyata kebersihan pemerintah kepada pekerja migran yang bekerja demi keluarga dan negara. Hal ini juga terwujud Kabupaten Subang yang maju dan kompetitif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat," tandasnya.

Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies menjelaskan, BNI telah membuka cabang perbankan di tujuh negara antara lain Tokyo, London, Hongkong, New York, Seoul dan Sidney dan Taiwan. Adanya cabang BNI itu diharapkan mampu mempermudah akses layanan akses perbankan bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

"Di BNI saat ada 350.000 rekening pekerja migran. Kami juga menjalankan berbagai program di kantor cabang luar negeri melalui literasi dan gathering pekerja migran khususnya sosialisasi program perumahan," katanya.

Rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia Foto: Dian Firmansyah/detikJabar

Pada kegiatan peluncuran Program Rumah Subsidi Untuk Pekerja Migran Indonesia ini juga dilaksanakan Penandatanganan MoU antara Kepala BPS Menteri P2MI, dan Menteri PKP dalam membangun sinergi lintas instansi terkait penyediaan perumahan bagi pekerja migran Indonesia.

Selain itu juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara BNI dengan Kementerian P2MI dan BP Tapera dalam sinergi untuk mempermuda akses pembiayaan dan penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia

BNI sebagai penyalur KPR FLPP juga melaksanakan juga akad kredit rumah subsidi yang dilaksanakan oleh 40 orang perwakilan pekerja migran secara offline dan 90 orang pekerja migran yang bekerja di Hongkong dan Taiwan secara online.

Menurut orang tua salah satu pekerja migran asal Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang, Wahyudi mengaku sangat senang dengan Program Rumah Untuk Pekerja Migran Indonesia ini. Pasalnya, kesempatan anaknya yang saat ini bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri untuk memiliki rumah sendiri menjadi lebih besar.

"Anak saya Siti Fitriani sudah 7 tahun menjadi pekerja migran menjadi asisten rumah tangga di Taiwan. Selama bekerja dia memang sangat berharap punya rumah sendiri dan akhirnya berkat program rumah ini dirinya bisa mewujudkan impiannya," katanya.

Dirinya mengaku, rumah bagi pekerja migran yang berada di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 di Jalan Subang Pamanukan, Neglasari, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat memiliki kualitas yang baik. Selain itu, fasilitas umum dan sosial yang tersedia juga baik sehingga diharapkan nanti ketika anaknya kembali dari luar negeri bisa langsung menempati rumah yang telah dibelinya dari hasil tabungan selama bekerja.

"Anak saya membeli rumah subsidi ini dengan harga Rp 166 juta dengan angsuran KPR FLPP sebesar Rp 1,2 juta selama 15 tahun. Setiap bulan dia mengirimkan penghasilannya ke saya sebesar Rp 4 juta. Rumahnya ukuran 30/72 dan memiliki kamar ada 2 kanar mandi, 1 toilet dan ruang tamu serta ukuran rumah dan lahannya cukup luas," katanya.

Wahyudi juga berharap program rumah subsidi bagi pekerja migran seperti ini terus berlanjut dan tidak terhenti. Hal itu dikarenakan banyak warga Subang yang bekerja di luar negeri ingin memiliki rumah sendiri meskipun harus mengangsur secara KPR.

"Terimakasih kepada Kementerian PKP dan Presiden Prabowo Subianto yang sudah melaksanakan program yang pro rakyat ini. Kami hanya bisa berharap program ini bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran lainnya juga dan mendoakan agar Pak Presiden sehat selalu untuk rakyat Indonesia," harapnya.

General Manager PT. Harva Jaya Mandiri Coco Mintaria, selaku pengembang Perumahan Bumi Pagaden Permai 3 mengaku optimis program penyediaan rumah bagi pekerja migran ini bisa mendongkrak penjualan rumah bersubsidi di Kabupaten Subang. Apalagi banyak generasi muda dan warga Subang yang bekerja mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri.

"Di Kabupaten Subang ini banyak warga yang bekerja sebagai pekerja imigran baik sebagai TKI dan TKW. Kami optimis penjualan rumah subsidi di Subang bisa terus meningkat dengan adanya program perumahan dari pemerintah ini," katanya.

Saat ini, imbuhnya, untuk perumahan pekerja migran pihaknya bekerja sama dengan BNI sebagai penyalur KPR FLPP ini. Pihak pengembang juga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen untuk pemberkasan administrasi KPR FLPP.

"Dulu untuk kualifikasi pekerja migran untuk KPR agak sulit di perbankan tapi sejak ada program baru rumah pekerja migran dari Kementerian PKP saat ini menjadi lebih mudah. Dan kami saat ini bekerjasama dengan BNI khusus KPR pekerja migran," terangnya.

Saat ini, pihaknya memiliki lahan seluas 5 hektar dengan target pembangunan 402 rumah dimana sebanyak 308 rumah adalah rumah subsidi dan sisanya rumah komersial. Untuk rumah subsidi dibangun tipe 30/72 dengan harga jual Rp 166 juta sesuai harga KPR FLPP zona Jawa Barat.

"Harapan kami setiap tahun kuota untuk segmentasi pekerja migran kalau bisa jangan hanya tahun ini tapi berkelanjutan. Kami juga akan terus mensosialisasikan program rumah ini baik secara konvensional maupun melalui media sosial agar lebih banyak pekerja migran yang membeli rumah subsidi di sini," tandasnya.

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

SUBANG, iNews.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan inovasi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah terbaru adalah peluncuran program rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia dengan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Program ini secara resmi diluncurkan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025). Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, yang mewakili Menteri PKP menyampaikan bahwa program ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan papan masyarakat.

"Program ini merupakan karpet merah untuk rakyat Indonesia di bidang perumahan. Melalui program rumah untuk pekerja migran Indonesia inilah saatnya rakyat punya rumah. Semoga seluruh pekerja migran bisa menikmati dan memiliki rumah layak huni dan berkualitas," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyejahterakan wong cilik melalui kebijakan yang memudahkan akses terhadap rumah layak. Salah satunya dengan mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari 45 hari menjadi 10 hari, serta pembebasan retribusi BPHTB dan PPN untuk rumah hingga harga Rp 2 miliar.

"Program ini menjadi wujud nyata komitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja migran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan devisa negara," tambahnya.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan tonggak sejarah baru. Ia menekankan bahwa peluncuran program ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian yang intensif hanya dalam waktu satu bulan.

"Inilah momentum dimana baru pertama ada kebijakan penyediaan rumah subsidi bagi pekerja migran Indonesia. Tentu hal ini dikarenakan untuk melanjutkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang begitu perhatian kepada masyarakat termasuk pekerja migran supaya mereka bisa bisa memiliki rumah pertama berupa rumah subsidi," katanya.

Dijelaskannya, saat ini terdapat sekitar 5 juta pekerja migran Indonesia di seluruh dunia. Dengan penghasilan yang relatif tinggi, terutama di negara-negara seperti Korea dan Jepang, program ini diharapkan dapat memberikan akses kepemilikan rumah yang lebih luas bagi mereka.

"Rata-rata pekerja migran di Korea dan Jepang memiliki penghasilan antara Rp 15 juta sampai Rp 25 juta. Sedangkan dari data BPS jumlah devisa dari pekerja migran mencapai Rp 253,3 triliun per tahun kemarin dan devisa ini terbesar ke dua setelah migas sehingga pantas pekerja migran disebut pahlawan devisa. Kementerian PKP dan Kementerian P2MI juga sepakat menyediakan kuota 20.000 rumah subsidi bagi pekerja migran," tandasnya.

Salah satu pekerja migran, Nurlia, yang pernah bekerja di Hong Kong selama lima tahun, mengaku senang karena bisa memiliki rumah pertama melalui program ini.

"Terimakasih pak Prabowo Subianto atas program rumah untuk pekerja migran ini. Alhamdulillah program ini sangat membantu untuk saya dan teman-teman juga apalagi yang pekerja migran yang kemungkinan untuk membeli tanah sangat mahal sehingga KPR FLP ini bisa membantu kami memiliki rumah impian," katanya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari Pemerintah Kabupaten Subang. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyatakan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan kementerian terkait.

"Program ini merupakan kepedulian dan wujud nyata kebersihan pemerintah kepada pekerja migran yang bekerja demi keluarga dan negara. Hal ini juga terwujud Kabupaten Subang yang maju dan kompetitif sehingga mampu menyejahterakan masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, General Manager Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menjelaskan bahwa BNI telah membuka cabang di tujuh negara untuk mendukung layanan keuangan bagi pekerja migran, termasuk akses terhadap program perumahan.

"Di BNI saat ada 350.000 rekening pekerja migran. Kami juga menjalankan berbagai program di kantor cabang luar negeri melalui literasi dan gathering pekerja migran khususnya sosialisasi program perumahan," katanya.

Acara peluncuran program ini juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PKP, Kementerian P2MI, BPS, dan BNI serta BP Tapera. Selain itu, dilakukan pula akad kredit bagi 40 orang pekerja migran secara langsung dan 90 orang lainnya secara daring dari Hong Kong dan Taiwan.

Wahyudi, orang tua dari Siti Fitriani, pekerja migran asal Kecamatan Legon Kulon, mengungkapkan kebahagiaannya karena anaknya akhirnya bisa memiliki rumah sendiri di Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Subang.

"Anak saya Siti Fitriani sudah 7 tahun menjadi pekerja migran menjadi asisten rumah tangga di Taiwan. Selama bekerja dia memang sangat berharap punya rumah sendiri dan akhirnya berkat program rumah ini dirinya bisa mewujudkan impiannya," katanya.

Ia menambahkan bahwa rumah tipe 30/72 tersebut dibeli seharga Rp 166 juta dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan selama 15 tahun. Rumah tersebut dilengkapi dua kamar tidur, satu kamar mandi, dan ruang tamu yang cukup luas.

"Terimakasih kepada Kementerian PKP dan Presiden Prabowo Subianto yang sudah melaksanakan program yang pro rakyat ini. Kami hanya bisa berharap program ini bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran lainnya juga dan mendoakan agar Pak Presiden sehat selalu untuk rakyat Indonesia," harapnya.

Pengembang Perumahan Bumi Pagaden Permai 3, Coco Mintaria dari PT. Harva Jaya Mandiri, menyatakan optimisme terhadap program ini. Menurutnya, kerja sama dengan BNI sangat membantu dalam mempermudah akses KPR bagi pekerja migran.

"Dulu untuk kualifikasi pekerja migran untuk KPR agak sulit di perbankan tapi sejak ada program baru rumah pekerja migran dari Kementerian PKP saat ini menjadi lebih mudah. Dan kami saat ini bekerjasama dengan BNI khusus KPR pekerja migran," terangnya.

Saat ini, pihaknya tengah membangun 402 rumah di atas lahan seluas 5 hektar, dengan 308 unit di antaranya merupakan rumah subsidi. Ia berharap program ini terus berlanjut dan mendapat dukungan lebih luas dari berbagai pihak. 

Editor : Yudy Heryawan Juanda

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melontarkan usul agar restoran atau lapangan futsal yang tak laku diubah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG).

"Saya lihat mungkin ada restoran yang nganggur gitu yang sudah tidak laku, ubah aja di sektor pelayanan. Jadi enggak usah enggak usah bangun semuanya baru seperti ini tapi bisa mengubah fungsi restoran, kafe," ujar Dadan usai peresmian operasional dapur MBG di Sleman, DIY bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimmin Iskandar alias Cak Imin, Kamis (8/5).

Kata Dadan, usulnya ini bukan hal baru. Dia mengklaim sudah banyak orang yang merelakan rumahnya di Jakarta dijadikan dapur MBG ketimbang nganggur tak terpakai.

"Atau kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan karena orang tidak lagi main futsal tetapi main mini soccer ubah aja jadi satu pelayanan untuk makan bergizi," ucapnya.

Usul Dadan ini berkaitan dengan upaya pemerintah yang mendorong lebih banyak lagi BUMDes atau masyarakat berpartisipasi mendirikan dapur MBG.

"Dan di Sleman ini dalam hitungan kami harus ada 111 ya, jadi kalau dibangun 15 itu baru sekitar 10 persen. Masih belum mencapai 50 persen baru 10 persen jadi harus masih harus bangun lagi yang lain," ucapnya.

Ia menjelaskan, program MBG gagasan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dadan bilang, pembangunan satu unit SPPG lebih dari sekadar menyiapkan makanan sehat, tapi juga berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Setiap dapur MBG mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja, mulai dari juru masak, tenaga pengemasan, hingga distribusi makanan.

Dapur MBG juga sangat memungkinkan mempekerjakan ibu-ibu kader Posyandu mendistribusikan pangan sehat untuk ibu hamil atau balita di rumah. Tentunya dengan besaran honor yang layak.

"Jadi ini sudah menampung lapangan kerja bagi ibu-ibu yang tadinya mungkin tidak bisa bekerja di mana-mana, bisa bekerja membantu di sini untuk memasak untuk memberikan manfaat," imbuh Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup seluruh keluarga, utamanya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi kewenangan Kemendukbangga/BKKBN.

"Ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada keluarga yang butuh tapi luput dari perhatian kita," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat mengunjungi Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan ODA Masa Depan Utama yang saat ini telah melayani sekitar 3.900 siswa sekolah dasar penerima MBG se-Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (7/5).

Menurutnya, pendekatan MBG langsung menyasar kelompok rentan, sehingga dapat menekan angka stunting dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

Ia juga menegaskan, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari visi besar membangun Indonesia dari keluarga.

"Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Oleh karena itu, Presiden-Wakil Presiden fokus pada pemberian MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul di masa depan," ujar dia.

Mendukbangga juga menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, utamanya keluarga yang tergolong berisiko stunting. Oleh karena itu, pendataan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Ia menjelaskan, penyaluran MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, tidak seperti anak sekolah yang berkumpul di satu lokasi. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN memberdayakan para Penyuluh KB untuk menjangkau penerima manfaat dengan menggunakan motor dinas.

Sebagai bentuk konkret kehadirannya, Wihaji menyerahkan langsung paket makanan bergizi kepada tiga keluarga berisiko stunting di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo. Ketiganya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita non-PAUD.

"Hari ini kita baru uji coba, dari 3,4 juta penerima manfaat, sementara masih menjangkau sekitar 20 ribu penerima dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Oleh karena itu, saya turun langsung untuk memastikan program ini bisa dijalankan dengan serius dan tepat sasaran," tuturnya.

Program ini, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pendekatan integratif Kemendukbangga/BKKBN di daerah, di mana MBG bersinergi dengan layanan keluarga berencana dan edukasi kesehatan lainnya.

MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup seluruh keluarga, utamanya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi kewenangan Kemendukbangga/BKKBN.

"Ini soal masa depan anak-anak kita. Jangan sampai ada keluarga yang butuh tapi luput dari perhatian kita," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat mengunjungi Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan ODA Masa Depan Utama yang saat ini telah melayani sekitar 3.900 siswa sekolah dasar penerima MBG se-Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (7/5).

Menurutnya, pendekatan MBG langsung menyasar kelompok rentan, sehingga dapat menekan angka stunting dan membangun generasi masa depan yang lebih sehat.

Ia juga menegaskan, MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan bagian dari visi besar membangun Indonesia dari keluarga.

"Salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi. Oleh karena itu, Presiden-Wakil Presiden fokus pada pemberian MBG yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul di masa depan," ujar dia.

Mendukbangga juga menegaskan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat, utamanya keluarga yang tergolong berisiko stunting. Oleh karena itu, pendataan akan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Ia menjelaskan, penyaluran MBG bagi ibu hamil dan ibu menyusui dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, tidak seperti anak sekolah yang berkumpul di satu lokasi. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN memberdayakan para Penyuluh KB untuk menjangkau penerima manfaat dengan menggunakan motor dinas.

Sebagai bentuk konkret kehadirannya, Wihaji menyerahkan langsung paket makanan bergizi kepada tiga keluarga berisiko stunting di Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo. Ketiganya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita non-PAUD.

"Hari ini kita baru uji coba, dari 3,4 juta penerima manfaat, sementara masih menjangkau sekitar 20 ribu penerima dari kategori ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Oleh karena itu, saya turun langsung untuk memastikan program ini bisa dijalankan dengan serius dan tepat sasaran," tuturnya.

Program ini, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pendekatan integratif Kemendukbangga/BKKBN di daerah, di mana MBG bersinergi dengan layanan keluarga berencana dan edukasi kesehatan lainnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih kurang untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia usul agar restoran nganggur dan lapangan futsal diubah menjadi SPPG.

Hal itu disampaikan Dadan dalam sambutannya saat meresmikan SPPG Tridadi, Sleman. Dia awalnya menceritakan bahwa di Sleman saja jumlah SPPG belum menyentuh angka 50 persen dari total kebutuhan.

"Masih belum mencapai 50 persen baru 10 persen. Jadi harus masih harus bangun lagi yang lain," kata Dadan di SPPG Tridadi, Kamis (8/5/2025).

Dia mengatakan, daripada membangun SPPG dari nol, lebih baik memanfaatkan bangunan yang ada.

"Saya lihat mungkin ada restoran yang nganggur gitu yang sudah tidak laku, ubah aja di sektor pelayanan. Jadi nggak usah, nggak usah bangun semuanya baru seperti ini, tapi bisa mengubah fungsi restoran, kafe," ujarnya.

Dia bilang, SPPG bisa juga menggunakan rumah yang tidak terpakai seperti yang dia lakukan di Jakarta.

"Atau rumah yang tidak digunakan. Banyak, banyak orang yang punya rumah tinggalnya di Jakarta dijadikan satuan pelayanan," imbuhnya.

Usul lainnya yakni menggunakan lapangan futsal yang sudah banyak ditinggalkan.

"Atau kalau ada lapangan futsal yang sekarang sudah tidak digunakan karena orang tidak lagi main futsal, tetapi main mini soccer, ubah aja jadi satu pelayanan untuk makan bergizi," jelasnya.

Dadan bilang, secara keseluruhan, BGN masih membutuhkan kurang lebih 28.800 SPPG lagi. Untuk itu pihaknya membuka kesempatan kemitraan dengan berbagai pihak.

"Masih banyak, kita baru sekarang ini kan 1.286, masih akan butuh kurang lebih 28.800 yang masih harus dibangun. Nanti Badan Gizi akan membangun 1.554 sehingga 28.000 itu kita harapkan kemitraan dari berbagai pihak," pungkasnya.

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan akan ada 1.300 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah akan menggunakan mayoritas bahan baku lokal untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kemarin saya baru saja bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Disampaikan bahwa akan ada 1.300 dapur di Provinsi Banten. Kemudian, 2,9 juta penerima manfaat, dan akan berputar Rp 15 triliun untuk urusan makan bergizi gratis," ujar Andra Soni di Pandeglang, Kamis (8/5/2025).

Selain itu, Andra menyebut pemerintah mengutamakan pasokan pangan lokal untuk program makan bergizi gratis, sehingga masyarakat desa harus memanfaatkan kondisi tersebut menjadi peluang ekonomi.

"85 persen merupakan bahan baku lokal, sehingga potensial bagi kita di desa untuk bisa menjadi supplier dari dapur-dapur yang akan dilaksanakan," katanya.

Agar desa bisa menjadi supplier bahan pangan program MBG, maka perlu dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemprov memberikan dana kepada desa, yang salah satu peruntukannya bisa digunakan untuk membentuk badan hukum Kopdes Merah Putih.

"Untuk mempercepat proses terbentuknya Kopdes Merah Putih di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten akan segera mencairkan bantuan desa sebanyak Rp 100 juta per desa, dan salah satunya bisa dipergunakan untuk biaya pembentukan Koperasi Desa," katanya.

Ia menyebut terdapat 1.552 desa dan kelurahan di Banten. Karena itu, Pemprov Banten akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa, seperti yang tercantum dalam program Asta Cita.

"80 persen wilayah Banten adalah pedesaan, sehingga kami sangat mendukung program Asta Cita ke-enam Bapak Prabowo. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, saya dan jajaran siap mendukung," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta.

Nantinya, para narapidana atau napi yang berada di Jakarta akan dipindahkan ke luar pulau Jawa. Sehingga lokasi lahan Lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Saat ini banyak Lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi Lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Ara Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).

Menurut Ara, konsep pembangunan Lapas menjadi hunian bertujuan agar rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu juga ingin supaya Lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh lebih luas.

Adanya pemanfaatan Lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat, kata dia, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo," kata Ara.

Beberapa lapas yang saat ini berada di pusat kota merupakan bangunan Belanda. Banyak lapas yang dinilai sudah tidak layak huni sehingga dinilai perlu pembangunan lapas baru di luar pulau Jawa.

"Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," katanya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan Lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas sehingga dibutuhkan Lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai Lapas. Saat ini jumlah pegawai Lapas ada sekitar 65.000 banyak yang belum memiliki rumah sehingga KPR FLPP kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," kata Agus.

(NIA DEVIYANA)

BUMDes Tridadi Makmur bisa menjadi contoh BUMDes-BUMDes di seluruh Tanah Air. Ini peluang bisnis BUMDes masih sangat luas, kurang lebih masih butuh 90 sampai 100 dapur seperti ini (di Yogyakarta)

Sleman (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi keterlibatan BUMDes yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman BUMDes, dimana BUMDes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya, luar biasa," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam acara peresmian SPPG BUMDes Tridadi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Menurut dia, upaya BUMDes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

"Satu, BUMDes maju. Kedua, supporting terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membangun ekosistem ekonomi yang memberdayakan. Nah model ekosistem pemberdayaan inilah yang akan terus kita kembangkan," kata Menko Muhaimin Iskandar.

Pihaknya pun berharap BUMDes Tridadi di Sleman, Yogyakarta, ini dapat menginspirasi BUMDes di seluruh Tanah Air untuk turut menyukseskan Program MBG dengan membentuk SPPG ataupun menjadi pemasok MBG.

"BUMDes Tridadi Makmur bisa menjadi contoh BUMDes-BUMDes di seluruh Tanah Air. Ini peluang bisnis BUMDes masih sangat luas, kurang lebih masih butuh 90 sampai 100 dapur seperti ini (di Yogyakarta)," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin Iskandar pun meminta semua pihak terkait untuk bersinergi bersama-sama menyukseskan program MBG.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya semua pihak yang men-support dan mendorong cita-cita besar memberikan gizi yang memadai bagi seluruh generasi kita. Kita sedang bergerak membangun fondasi negara maju, memulainya dengan sumber daya manusia yang kuat. Mari kita semua bahu-membahu agar program makan bergizi ini benar-benar sukses dan cepat setuntas-tuntasnya," kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Acara peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BUMDES Tridadi turut dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Yayasan Bill & Melinda Gates (Gates Foundation) secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Gates Foundation untuk Asia Selatan dan Tenggara, Hari Menon, dalam kunjungannya ke Jakarta, Rabu (1/5/2025).

Menurut Hari Menon, Gates Foundation hingga saat ini belum memiliki peran dalam perancangan maupun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah Indonesia.

Ia menjelaskan, pendekatan lembaga tersebut adalah dengan menyesuaikan prioritasnya terhadap kebijakan pemerintah di negara mitra.

"Jadi, kami belum terlibat dalam program (MBG) di sekolah, baik pada desainnya maupun implementasinya, sehingga tidak (dapat) memberikan saran (terkait program itu) saat ini," ujar Hari Menon, seperti dikutip dari Antara.

Hari menambahkan bahwa kunjungan Bill Gates ke sekolah di Indonesia beberapa waktu lalu hanyalah bagian dari observasi spontan, bukan bagian dari keterlibatan resmi lembaga.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung implementasi MBG yang tengah berlangsung.

Apa Fokus Gates Foundation di Indonesia Saat Ini?

Meski tidak terlibat dalam MBG, Gates Foundation tetap berfokus pada isu gizi dan kesehatan anak, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting pada balita.

Menurut Hari, lembaga ini telah bekerja selama lebih dari dua dekade dalam meningkatkan kesehatan anak dan ibu di berbagai negara berkembang.

"Kami memfokuskan sumber daya untuk memahami persoalan kesehatan anak dan ibu, termasuk faktor-faktor pemicu malnutrisi, risiko kesehatan pada anak, hingga kondisi ibu yang menyebabkan bayi lahir prematur atau berat badan rendah," jelasnya.

Gates Foundation juga aktif dalam proyek "Exemplars in Global Health," yang mendokumentasikan kisah sukses penanganan kesehatan, nutrisi, dan pembangunan ekonomi dari berbagai negara.

Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk dalam catatan keberhasilan proyek ini, karena capaian penurunan angka stunting yang signifikan.

"Kami juga, saya kira, mendokumentasikan Indonesia, karena penurunan stunting di Indonesia begitu mengagumkan. Itu sudah turun, saya kira, dari 35 persen ke 21 persen, sebuah perubahan yang mengagumkan, karena stunting begitu sulit diubah," ujar Hari Menon.

Apakah Gates Foundation Akan Terlibat MBG di Masa Depan?

Hari tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama di masa depan, namun menegaskan bahwa keterlibatan Gates Foundation akan dilakukan hanya jika dibutuhkan dan relevan.

"Hanya ketika (pengalaman dan keahlian kami) dibutuhkan kami mau berkontribusi," ujarnya. Ia juga menekankan bahwa dukungan Gates Foundation tidak selalu berbentuk pendanaan, tetapi bisa berupa kontribusi teknis dan keilmuan.

Salah satu bentuk kerja sama konkret saat ini adalah dukungan Gates Foundation dalam program eliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia.

Upaya ini mencakup pengembangan vaksin baru serta penggunaan alat diagnosis berbasis saliva yang lebih praktis dan efektif.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Belum Terlibat, Ini Alasan Gates Foundation Tak Dukung Program Makan Bergizi Gratis".

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta. Lokasi lahan ini dinilai berada di kawasan perkotaan dan strategis.

Lapas tersebut diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau. Kemudian, lahannya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak, sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5).

Ia menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Lebih lanjut, Ara mengungkap ide tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bermaksud agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucapnya.

Di samping itu, Ara menyebutkan dirinya mendapat dukungan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satuan tugas (satgas) dari lintas kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan.

Ia menyampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan serta Badan Pusat Statistik (BPS) sudah langsung mengawal proses pembangunan sejak awal. Pihaknya juga mengalokasikan sekitar 5 ribu rumah subsidi untuk pegawai lapas agar mereka memiliki hunian layak.

"Dari BPKP, Kejaksaan, dan BPS juga ikut mengawal kegiatan ini. BPS juga akan mendata langsung pegawai lapas yang bisa berat mendapatkan sesuai aturan rumah subsidi. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa," katanya.

Sementara itu, Agus menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai lapas. Saat ini jumlah pegawai lapas ada sekitar 65 ribu banyak yang belum memiliki rumah, sehingga KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru