Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok aturan yang mengatur soal lahan sawah (Lahan Sawah Dilindungi/LSD) yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan. Aturan tersebut rencananya akan rampung pada awal 2025 mendatang.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menuturkan, menggunakan lahan sawah atau lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk dijadikan permukiman sebetulnya tidak boleh. Ke depan, kata Nusron, lahan sawah bisa digunakan untuk membangun rumah namun para developer harus menyediakan lahan sawah pengganti.

Misalnya, seorang developer ingin membangun perumahan di kawasan LSD atau LP2B di wilayah Bekasi. Maka mereka harus mengganti lahan serupa di Bekasi tetapi kalau di Bekasi lahannya sudah tidak ada, bisa diganti di daerah lainnya contohnya di Ambon.

"Kami sudah rapat dengan Pak Menko Infrastruktur dan semua jajaran. Ini lagi disusun PP-nya, namanya PP RTRW Nasional.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, turunan dari Undang-Undang nomor 59 tahun 2024tentang perencanaan pembangunan jangka panjang 2025 tahun 2045.Salah satu poinnya adalah akan memasukkan LP2B Nasional," kata Nusron dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Jadi bapak-bapak kalau di Jawa, Pulau Jawa, karena disetting untuk kepentingan hilirisasidan disetting untuk kepentingan 3 juta rumah, mau nggak mau mengambil tanah LP2B di sini,bapak-bapak tidak harus mengganti LP2B atau mencetak sawah di lahan yang sama di kabupaten tersebut.Tidak perlu, tapi bisa diganti di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana.Yang di sana lahannya masih banyak, tapi dengan tingkat produktivitas pangan yang sama," tambahnya.

Nusron menuturkan, aturan tersebut menjadi salah satu solusi dalam penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah dan juga sebagai cara penyediaan lahan untuk swasembada pangan. Rencananya, aturan itu akan rampung pada kuartal I 2025 atau sekitar bulan Januari-Maret 2025.

"Pak Menteri Infrastruktur sudah menjanjikan Q1 tahun depan selesai PP-nya.Kalau bicara Q1 berarti antara Januari sampai Maret," ujar Nusron.

Sebagai informasi, dalam catatan Kementerian ATR/BPN, terdapat alih fungsi lahan sawah 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Maka dari itu, adanya peraturan mengenai LP2B nasional sangat penting. Hal ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya.

(abr/das)

Jakarta -

Pemerintah tengah mempersiapkan penyediaan perumahan bagi masyarakat melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Ia mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Bonny menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Bonny mengatakan awalnya Prabowo menggagas program 3 juta rumah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Pasal tersebut berbunyi 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Selain itu, program ini sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tidak menerimanya.

Bonny menghitung pemberian subsidi BBM saat ini sebesar Rp 3.000 per liter. Maka masyarakat dengan mobil tanpa sadar menerima subsidi senilai Rp 720 ribu per bulan kalau seminggu membeli 60 liter.

Bonny mengatakan Prabowo menilai masyarakat tanpa mobil pun semestinya dapat menerima subsidi juga sebagaimana asas keadilan. Prabowo pun memilih menyalurkannya berupa rumah.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Untuk itu, Bonny menyatakan pemerintah akan membayar cicilan KPR masyarakat tidak mampu sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Hal ini akan diwujudkan melalui peraturan presiden yang sedang dipersiapkan. Dana untuk cicilan tersebut pun akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Gara-gara Perpres ini bank datang nggak? Bank datang. Jelas ini pembayarannya. Cuman satu kertas aja Perpres tadi jadi bankable-kan rakyat (miskin sebanyak) 25 juta. Setelah itu kalau bank datang. Siapa yang datang? developer datang, kontraktor datang. Ada pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia mengatakan Satgas Perumahan mengusulkan dan mengajukan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 53,6 triliun. Angka tersebut sudah termasuk cicilan tahun pertama 3 juta rumah masyarakat miskin senilai Rp 21,6 triliun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun) dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," jelasnya.

"Pak Prabowo Presiden pertama yang membangun rumah full," ucap Bonny.

Di sisi lain, Bonny mengatakan Prabowo memilih perumahan lantaran merupakan sektor yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Mengingat, sektor ini memiliki 185 subsektor atau chain supply terkait dengannya.

Menurutnya, sektor properti sendiri merupakan penyumbang PDB terbesar. Ia juga menyebutkan sektor ini dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8%.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan melalui program 3 juta rumah dinilai dapat mengurangi angka kemiskinan. Sebab, penerima yang merupakan masyarakat miskin akan mempunyai rumah, yakni tambahan aset senilai Rp 100 juta.

Rumah tersebut dapat menjadi modal usaha penerima rumah untuk membuka usaha. Lalu, rumah itu juga bisa dikontrakan sebagai sumber penghasilan.

"Penerima ini akan mendapatkan kredit lagi nanti, Kur (Kredit Usaha Rakyat) dengan menjaminkan haknya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Bonny menjelaskan penerima program 3 juta rumah merupakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Penerima tersebut seperti masyarakat desa yang meski berpenghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

Pasalnya, slip gaji merupakan syarat formil untuk mendapatkan KPR. Dengan adanya perpres, maka masyarakat miskin memiliki kejelasan pendanaan, sehingga bisa mendapat akses KPR.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin Perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," jelasnya.

Langkah awal menjalankan program 3 juta rumah adalah menentukan kriteria penerima. Kriteria penerima tersebut pun saat ini masih dirumuskan.

Namun, Bonny menyebutkan salah satu usulan kriteria penerima antara lain pelanggan terendah PLN, yakni yang menggunakan 450 VA. Menurutnya, ciri-ciri pelanggan tersebut adalah mereka yang ketika memasak nasi, tidak bisa sambil menyalakan TV atau setrika karena listrik bakal mati.

"Tentu yang berhak menerima adalah masyarakat miskin tidak mampu tidak memiliki penghasilan. Banyak orang di Indonesia tanpa diketahui di rumah-rumah yang gubuk itu ditinggali oleh 2, 3, atau 4 kepala keluarga berdesakan. Itu adalah salah satu yang langsung terima," katanya.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

"Setelah diverifikasi benar dipilih nama itu, satu desa 26 (keluarga) setelah dipilih 26 nama ini dikali 75 ribu desa atau 3 juta nama ini diberikan kepada bank penyalurnya BTN dan BRI," ucap Bonny.

Ia menuturkan ketika BTN menyatakan nama-nama tersebut dapat menerima KPR, maka kontraktor dan developer pun akan datang ke desa untuk membangun rumah. UMKM akan membangun rumah tipe 36 di atas lahan 70 meter persegi selama 3-4 bulan.

Pembangunan 3 juta bakal terdesentralisasi ke 75 ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk pesisir. Adapun lahan yang perlu disiapkan untuk setiap desa seluas 3.000 meter persegi. Lahan tersebut bisa didapatkan dengan membeli tanah milik warga.

"Kita ada krisis lahan nggak? Nggak ada. Di desa ada nggak 3.000 meter? Puluhan hektare ada. Terjadilah kegiatan ekonomi secara serentak di 75 ribu desa," imbuhnya.

Sebelumnya, Bonny mengungkapkan program 3 juta rumah sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa dan 1 juta rumah susun di perkotaan untuk masyarakat miskin.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," tutur Bonny.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Kuota untuk bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diusulkan untuk ditambah menjadi 800.000 unit pada 2025 mendatang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan alasannya.

Pria yang akrab disapa Ara ini membeberkan pihaknya sudah bertemu berbagai stakeholder sebelum meminta tambahan kuota FLPP. Ia mengatakan, kredit macet pada perbankan yang rendah, pengembang senang, hingga peminat yang banyak menjadi alasan diusulkannya kuota FLPP ditambah.

"Karena menurut saya dari berbagai pertemuan dengan stakeholder, banknya kredit macetnya rendah, developernya juga happy, kemudian peminatnya banyak. Kemudian yang bersedia tanda tangan akad dari konsumen sudah banyak," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD RI, Senin (9/12/2024).

Ia menuturkan, meskipun program FLPP bukan program baru yang dibikin olehnya, menurutnya pantas untuk dilanjutkan bahkan ditingkatkan karena banyak yang menerima manfaatnya.

"Program ini memang bukan di zaman kami, ini mungkin sudah beberapa tahun lalu, tapi kalau memang program ini bagus, saya sudah cek bolak-balik bagus, ya saya lanjutkan. Saya juga tidak mau sok sok buat program baru, kalau ada program dulu yang bagus ya saya lanjutkan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP ingin menaikkan kuota penyaluran FLPP menjadi 800 ribu unit. Program KPR ini memberikan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyalurannya dari pemerintah sementara pengelolaan dan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

(abr/das)

Jakarta, Investor.id- DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyumbang sekitar 60 unit untuk gotong royong membangun rumah rakyat.

“Sumbangan kami setara dengan sekitar 60 unit rumah tapak. Kami akan membangun rumah itu akhir semester pertama 2025,” ujar Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdilah kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Kini, tambahnya, Apersi mulai mengurus perizinan untuk pembangunan rumah gratis tersebut.

Dia menerangkan, rumah gratis itu diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya kalangan difabel yang belum memiliki rumah.

“Sumbangsih ini merupakan bagian dari program corporate social responsibility Apersi. Kami menawarkan kepada pemerintah,” ujar Junaidi.

Rumah tapak tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 0,5 hektare di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.

“Karena tanpa gotong royong semua pihak, pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana,” tegas Menteri PKP dalam keterangan tertulisnya, baru-baru ini.

Dia menerangkan, salah satu tugas Kementerian PKP adalah  sebagai fasilitator, regulator, dan operator.

“Tugas kami Kementerian PKP adalah bagaimana membuat developer juga bisa nyaman, mempermudah, mempermurah dan mempercepat," tutur Maruarar Sirait.

Sementara itu, kata Junaidi, pihaknya siap mendukung Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan oleh pemerintah.

“Apersi mendukung Program Tiga Juta Rumah dan optimistis program itu bisa tercapai,” ujar dia.

Menurut Junaidi, Program Tiga Juta Rumah dapat terwujud bila seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

Selain itu, tambahnya, dilakukan sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% bagi rumah MBR.

“Penghapusan BPHTB dapat meringankan MBR dalam memperoleh rumah,” tutur dia.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruara Sirait (Ara) akan bertemu pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI). Rencananya, pertemuan akan dilakukan minggu depan.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat menghadiri Rapat Kerja Nasional REI tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Selain ara, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menghadiri Rakernas REI 2024. Dikatakan Ara, pihaknya ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi developer dalam penyediaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tugas pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus dapat menjamin kepentingan semua pihak, termasuk bagaimana pengembang selaku pelaku usaha dapat dibantu dengan perizinan yang mudah dan murah.

"Selain dengan asosiasi pengembang lain, saya minggu depan akan menerima REI. Sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia, saya mau saat nanti ketemuan, apa saja masalah di lapangan dapat disampaikan, juga saran dan apa solusi yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah," ujar Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (6/11/2024).

Ara berjanji akan menyiapkan waktu 2 jam untuk mendengar masukan dari REI dalam pertemuan minggu depan. Ia juga siap memfasilitasi perbaikan regulasi di sektor perumahan dengan instansi terkait seperti Kementerian ATR/BPN, PLN, BTN, Ditjen Pajak, dan lain-lain.

"Pemerintah membutuhkan bapak ibu sekalian yang sudah berjuang untuk membangun rumah MBR, menengah dan juga mewah. Saya tahu peran bapak ibu sangat besar, karena anggaran pemerintah sangat terbatas dalam penyediaan rumah," ungkapnya.

Menurut Ara, Kementerian PKP berupaya menyediakan lahan-lahan gratis untuk penyediaan perumahan sebagai salah satu usaha dan peta jalan dari pemerintah. Selain itu, telah ditandatangani surat kesepakatan bersama (SKB) 3 menteri untuk pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kenapa rumah MBR, karena kita harus mulai dari segmen konsumen paling bawah dalam industri properti yakni MBR. Jadi BPHTB sebesar 5% kita gratiskan. Presiden Prabowo meminta kita memikirkan MBR, sehingga biaya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta dapat mereka gunakan untuk keperluan hidup lainnya," sebut Ara.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Ara mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program tersebut. Ia berharap, tahun depan kuota FLPP bisa diperbanyak lagi.

"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,"

Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyampaikan bahwa industri properti telah memberikan kontribusi besar dan strategis bagi ekonomi nasional. Di antaranya berkontribusi sebesar 14,6% - 16,3% terhadap PDB nasional, berkontribusi 10,2% terhadap penciptaan lapangan kerja atau setara 13,8 juta orang per tahun.

Sektor properti juga memberikan dampak berganda terhadap 185 sektor lainnya, berkontribusi 9,3% terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat dan 31,9% terhadap PAD, serta berkontribusi 7,83% dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan menjadi salah satu sektor dengan upah tertinggi.

"Tapi di sisi lain kita juga menghadapi persoalan backlog (kekurangan) perumahan karena dalam 13 tahun terakhir backlog hanya berkurang 3,6 juta unit atau setara 27%," jelasnya.

Ke depan, tantangan backlog perumahan semakin berat karena pada tahun 2045 penduduk Indonesia mencapai 318 juta jiwa, dimana jumlah yang tinggal di perkotaan sekitar 228 juta jiwa. Perkiraan business as usual, backlog kepemilikan rumah akan mencapai 22,74 juta unit di 2045.

"Selama ini REI telah berjuang bersama pemerintah dalam membangun hunian layak huni. Tahun ini, kami sampaikan kepada Pak Menteri (PKP) bahwa REI berkontribusi sebesar 64% terhadap pembangunan rumah komersial dan 44% terhadap pembangunan rumah subsidi atau sebanyak 86.936 unit," ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.

REI terus konsisten untuk menyukseskan program 3 juta rumah. Di antaranya, REI sudah membentuk 8 satuan tugas (satgas) dalam mendukung program tersebut yakni Satgas Kementerian PKP, Satgas Tapera, Satgas Perbankan, Satgas Kemenkeu, Satgas ATR-BPN, Satgas PLN, Satgas Lingkungan Hdup, dan Satgas Kemendagri.

REI juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah yaitu adanya kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 minimal 350.000 unit. Kedua, merealisasikan pembebasan pajak sektor properti sebesar 17%, dan terakhir mendukung omnibus law properti.

(abr/abr)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat saat ini terdapat lahan seluas 79.925 hektare (ha) di Indonesia yang siap digunakan untuk pembangunan program 3 juta rumah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan lahan itu berasal dari tanah terlantar yang tercatat sejak 2010 hingga 2024. Lokasinya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

“Nah ini [lahan terlantar yang dapat digunakan] untuk permukiman, kami ada 79.925 hektare se-Indonesia,” jelasnya dalam Rakernas DPP Real Estate Indonesia (REI), Kamis (5/12/2024).

Kendati demikian, Nusron mengaku masih akan berkonsultasi mengkaji lahan-lahan tersebut apakah ideal untuk dibangun sebagai wilayah permukiman. Pasalnya, lebih dari 79.000 ha lahan itu belum dipetakan potensi ekonominya sehingga pihaknya masih memerlukan waktu untuk mematangkan kajian tersebut.

Rencananya, Kementerian ATR/BPN bakal menggandeng para developer untuk memastikan kelayakan tanah-tanah tersebut.

“Karena itu pula, saya ingin undang Bapak dan Ibu sekalian nanti kalau saya berkunjung ke daerah, yuk berikan dialog, kita akan berdiskusi dengan para developer supaya bisa beri saya background sambil saya periksa yang 79.000 hektare itu,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga telah menyediakan seluas 157 hektare lahan yang bakal digunakan untuk mengeksekusi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, 157 hektare lahan tersebut berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [hak guna bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk disurvei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektare.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendukung pengembangan properti syariah sebagai salah satu inovasi melancarkan program 3 juta rumah.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur mengatakan bahwa lewat skema ini, masyarakat berpenghasilan tidak tetap bisa mencicil rumah tanpa perbankan.

Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi Akbar Nasional (SILAKNAS IX 2024) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) di Hotel Episode Serpong, Tangerang, Rabu (4/12/2024).

"Oleh sebab itu kami sangat berharap ADPS bisa bersama-sama untuk bergotong royong mencapai target tersebut," kata Fitrah, dikutip dari keterangan resmi.

Untuk memaksimalkan peran properti syariah, diperlukan upaya meningkatkan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar penerimaan terkait model syariah dapat berjalan dengan masif.

"Non fix income merupakan salah satu sektor peluang yang dapat dimanfaatkan dalam hal kepemilikan rumah syariah," lanjut Fitrah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ADPS Arief Sungkar menyampaikan, ADPS siap bersinergi untuk bersama-sama menyiapkan properti syariah dapat memberikan rumah tanpa menggunakan kredit perbankan.

"Saat ini banyak anggota kita yang sudah membangun rumah dengan skema yang murah sampai ratusan unit, tanpa menggunakan perbankan. Kreditnya bisa tanpa bank, tanpa denda dan sita, hal ini tentunya memberikan efek yang sangat luar biasa bagi masyarakat," ungkap Arief Sungkar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun 800.000 unit rumah terlebih dahulu pada 2025 untuk program tiga juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dalam sambutannya pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa rencana itu telah dibahas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

“Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800.000 dulu,” kata Tiko.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan pengembang daerah untuk model pembiayaan developer maupun pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR).

“Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp 100 juta,” ujar Tiko.

Dalam acara yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan konferensi pers secara khusus soal rencana tersebut.

“Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistiknya. Yang jelas memang ada program tiga juta rumah. Itu semua tentu harus ada step by step,” kata AHY.

AHY akan duduk intens bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana itu.

“Nanti kami bisa menjelaskan step by step-nya sebelum saya mengungkapkan secara khusus berapa jumlah dari perumahan yang akan dibangun,” kata AHY.

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan tiga skema kerja sama kepada pengembang dalam rangka pembangunan rumah untuk rakyat.

Pasalnya, terdapat sejumlah aset milik Perum Perumnas dan KAI yang potensial untuk dikerjasamakan dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Tiga skema kerja sama itu tersaji di dalam materi paparan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat dialog tentang Program 3 Juta Rumah yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Jumat (29/11/2024).

Skema pengembangan melalui kerjasama dengan BUMN dilakukan secara end to end mulai dari penyediaan lahan (aset Perumnas dan KAI), pengembangan (developer swasta dan/atau Perumnas), serta pendanaan (BTN).

Pihak developer swasta dapat bekerja sama dengan KAI dan Perumnas melalui dukungan pendanaan maupun pengembangan melalui tiga skema kerja sama, meliputi Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Venture (JV), atau Built-Operate-Transfer (BOT).

Berikut gambaran sederhana dari masing-masing tiga skema kerja sama tersebut:

1. KSO

Perumnas atau KAI akan menyediakan tanah untuk KSO. Sementara developer dan/atau Perumnas menyediakan capex untuk KSO.

Di sisi lain, BTN akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas serta masyarakat sebagai konsumen akhir.

Setelah KSO membangun rumah, dan berhasil menjual unitnya ke masyarakat, hasil laba akan diberikan masing-masing ke Perumnas atau KAI serta developer dan/atau Perumnas.

2. JV

Perumnas atau KAI akan menyediakan tanah untuk JV. Sementara developer dan/atau Perumnas menyediakan capex untuk JV.

Di sisi lain, BTN akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas serta masyarakat sebagai konsumen akhir.

Setelah KSO membangun rumah, dan berhasil menjual unitnya ke masyarakat, hasil dividen akan diberikan masing-masing ke Perumnas atau KAI serta developer dan/atau Perumnas.

3. BOT

Perumnas atau KAI akan memberikan tanah kepada developer dan/atau Perumnas untuk dibangun rumah.

Dalam hal ini, BTN juga akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas.

Adapun setelah masa konstruksi rumah, developer dan/atau Perumnas akan kembali melakukan transfer aset kepada Perumnas atau KAI selaku pemilik tanah.

Baru kemudian masyarakat sebagai konsumen akhir melakukan transaksi pembelian rumah kepada Perumnas atau KAI dengan fasilitas pendanaan dari BTN.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah menargetkan pembangunan program 3 juta rumah rakyat sebanyak 800.000 unit pada tahap pertama 2025.

Kartika mengatakan, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait terkait kerja sama BUMN dan swasta.

“Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun 3 juta rumah dengan target pada 2025 nanti ada 800.000 dahulu,” ujar Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Pria yang akrab disapa Tiko itu pun menyebut pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pengembang daerah. Hal ini khususnya untuk mengidentifikasi model pembiayaan pengembang atau developer maupun kredit perumahan rakyat (KPR) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses program tersebut.

Tiko memastikan rumah untuk rakyat itu bakal dipatok dengan harga di bawah Rp100 juta per unit.

“Kita harapkan nanti dengan Bank Tabungan Negara [BTN] sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” kata Tiko.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini terdapat tahapan dari pembangunan 3 juta rumah. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail terkait jumlahnya.

“Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step,” ujar Agus.

Sebelumnya, Tiko mengatakan BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun.

Dia mengatakan, Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu.

“Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Tiko menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat.

Untuk itu, Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri.

“Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko.

BOGOR - PT Kesuma Agung Selaras (KAS Group) punya kado akhir tahun bagi para pencari rumah (home seekers) di Bogor, Jawa Barat. Mereka memiliki unit ready stock di Perumahan Graha Laras Sentul sebanyak 55 unit.

"Semua unit itu mengusung konsep ramah lingkungan dan merupakan rumah tapak dua lantai dengan berbagai tipe unit,? kata Direktur Utama KAS Group I Wayan Madik Kesuma I Wayan Madik Kesuma dalam acara Graha Laras Sentul End Year Festival, Jumat (29/11/2024).

Graha Laras Sentul End Year Festival digelar hingga 1 Desember 2024. Wayan berharap momen akhir tahun ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membeli rumah di Graha Laras Sentul. Mereka bisa memanfaatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ( PPN DTP ) sehingga memudahkan konsumen. Selain itu juga banyak kemudahan yang diberikan oleh KAS Group menjelang tutup tahun 2024.

Festival yang berlangsung di Club House GrahaLaras Sentul itu diisi beragam kegiatan, mulai fun bike, fun walk, talk show, auto show, hingga food fest. ?Dalam End Year Festival kami ada promo rumah siap huni, developer Graha Laras Sentul memberikan segala kemudahan dalam membeli rumah untuk tahun baru,? ujarnya.

Wayan menambahkan, kawasan Bogor di tempat GrahaLaras Sentul berdiri menjadi kian potensial seiring makin banyaknya pemain besar yang masuk. ?Kami lihat ada potensi pasar di kawasan ini, hal itu juga terlihat dari pemain-pemain besar properti yang masuk ke kawasan sini,? papar Wayan yang meyakini unit ready stock ini akan terjual sebelum pergantian tahun.

Potensi pasar juga terindikasi dari tren harga rumah di GrahaLaras Sentul. ?Untuk tipe Munich yang kami luncurkan pada 2020, harganya telah tumbuh dari Rp1,25 miliar menjadi Rp1,8 miliar pada saat ini. Begitu juga tipe lainnya di GrahaLaras Sentul,? tegasnya.

VP Business Development Linktown Handoyo Lim yang hadir dalam acara Talkshow Graha Laras Sentul End Year Festival menjelaskan, Bogor merupakan kota yang menarik di Jabodetabek untuk tempat tinggal. Selain sebagai tempat inggal, Bogor juga sebagai tempat liburan.

?Sehingga kawasan ini juga menjadi tempat yang penuh berkah luar biasa bagi para orang yang tinggal di Bogor. Selain itu berbagai fasilitas mulai dari rumah sakit, pusat belanja dan lainnya telah berkembang banyak,? katanya.

Selain itu menurut Handoyo akses transportasi dari Jakarta ke Bogor sangat bagus. Karena itu, soal jarak tidak menjadi masalah karena selain adanya jalan tol, Bogor juga dilengkapi commuterline. ?Saya juga iongatkan keuntungan lain adalah kualitas Udara di Bogor masih bagus mengingat kualitas udaranya yang sejuk dan pemandangannya bagus,? ujarnya.

Potensi Properti Bogor
Mengutip data Leads Property Service Indonesia (Leads Property), hingga akhir September 2024, kawasan Bogor memiliki pasokan rumah tapak sekitar 34.200 unit. Jumlah itu setara dengan 19% dari total pasokan rumah tapak di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang mencapai 180 ribu unit.

Bogor merupakan pemasok ketiga terbesar di Jabodetabek, posisi pertama pasokan rumah tapak ditempati oleh Tangerang, Banten yang menyumbang 46%. Sekalipun demikian, masih mengutip Leads Property, Bogor menjadi kawasan kedua terbesar dari sisi tingkat penjualan, yakni sebesar 94%.

Posisi Bogor berbarengan dengan Bekasi yang juga sama-sama mencatat prosentase penjualan sebesar 94%. Tingkat penjualan tertinggi dicatat oleh Depok, yaitu sebesar 95%, sedangkan terendah ditempati Jakarta yakni 94%.

?Penjualan rumah masih didukung dengan adanya PPN DTP oleh pemerintah hingga Desember 2024,? kata Head of Research & Consultancy Services PT Leads Property Services Indonesia Martin Hutapea baru-baru ini.