pkp

Banjir di Perumahan Maharta Tangsel, Warga: Kalau Boleh Nangis, Saya Nangis Batin

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Warga Perumahan Maharta, Bambang (50) mengeluhkan banjir yang terjadi sebanyak tiga kali dalam satu bulan di Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel).

"Kemarin selama puasa sudah dua kali banjir dan sama ini jadi tiga kali," ujar Bambang saat ditemui di lokasi, Senin (7/4/2025).

Dia yang sudah tinggal di Perumahan Maharta sejak 1991 menyebut banjir bukan lagi hal yang bisa dihitung jari.

Pasalnya setiap hujan turun, warga di perumahan tersebut selalu dilanda banjir dengan ketinggian yang bervariasi.

Terakhir kali Minggu (6/4/2025), Perumahan Maharta terendam banjir dengan ketinggian 130 sentimeter.

Meski dia dan keluarganya berhasil menyelamatkan perabotannya dari banjir, namun tetap kondisi tersebut membuatnya khawatir akan terjadinya banjir susulan.

Terlebih air kali yang lebih rendah dibanding jalan, membuat aliran tak lancar.

Keberadaan tanggul justru memperparah situasi. Dulu, air bisa dialirkan manual dengan menjebol bagian saluran, kini tidak bisa lagi.

“Kalau boleh nangis, saya udah nangis batin. Setiap hujan, kami panik. Untungnya kemarin kami sudah antisipasi, barang-barang bisa diselamatkan,” kata dia.

Namun, kondisi berbeda dialami Samratuti (60), warga Maharta lainnya. Ia baru tiba di rumah usai mengunjungi mertuanya ketika banjir mulai masuk.

“Saya nyampe rumah air sudah semata kaki di jalan. Lama-lama naik drastis. Saya cuma sempat selamatkan bantal, sepatu. Kulkas, sofa, beras semua kerendam. Tipi untungnya nyantol di dinding,” ucapnya lirih.

Samratuti mengaku lelah. Ia merasa selama 30 tahun tinggal di Maharta, masalah banjir justru semakin parah dalam lima tahun terakhir, sejak jembatan baru dibangun.

“Dulu air ngalir, sekarang kayak wajan, airnya muter di sini. Pompa kecil, tandon enggak ada, normalisasi enggak jalan. Pemerintah mikirin perumahan elite, kita dibiarin," kata dia.

Warga Maharta bahkan sudah sempat mengusulkan solusi mandiri, seperti pengadaan pompa portable hasil patungan warga, karena merasa tidak bisa terus mengandalkan pemerintah.

“Sudah capek nerima janji. Kalau perlu kita bikin sendiri, kita cari solusi bareng warga,” jelas dia.

Dampak banjir bukan hanya pada kerusakan barang, tetapi juga berdampak dari segi waktu yang tersita karena harus terus-menerus membersihkan rumahnya sehingga tidak bisa kerja.

“Anak-anak nggak bisa kerja, rumah rusak, tiap hari was-was. Saya ke Tanah Abang aja takut, mikir rumah kebanjiran lagi atau enggak. Hidup jadi enggak tenang,” ungkap dia.

Dia berharap pemerintah bisa memperhatikan warga Maharta yang kerap kali terkena banjir setiap hujan.

Bahkan, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk memberikan mesin sedot untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya. Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergensi. Bila ada pompa emergensi, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di sana, tinggi muka air (TMA) di lokasi tersebut mencapai sekitar 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 KK terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, kondisi sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

Banjir di Perumahan Maharta Tangsel Surut, Sisakan Sampah dan Lumpur

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Banjir yang merendam Perumahan Maharta, Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel), telah surut pada Senin (7/4/2025).

Pada Minggu (6/4/2024), air sempat mennggenang setinggi 130 centimeter (cm). Kini, tersisa endapan lumpur dan tumpukan sampah di ruas jalan perumahan tersebut.

Pengamatan Kompas.com di lokasi Senin siang, warga terlihat sibuk membersihkan lumpur dan sampah yang masuk ke rumah mereka.

Warga bergotong-royong membersihkan sisa-sisa banjir menggunakan alat-alat kebersihan, seperti serokan air, serokan sampah, kain pel, bahkan selang untuk menyemprot endapan lumpur.

Ada juga yang mengumpulkan sampah seperti botol plastik dan styrofoam pembungkus makanan.

Selain itu, terlihat sampah kayu menumpuk di pinggir kali Perumahan Maharta. Sampah-sampah itu lantas dimasukkan dalam kantong plastik dan dikumpulkan di satu titik tidak jauh dari kali.

Bambang (50), penjual pecel lele di area Perumahan Maharta mengaku kesal dengan banjir yang berulang kali terjadi di wilayah tersebut.

Dalam satu bulan saja, terhitung sejak Maret 2025 hingga saat ini, sudah tiga kali banjir merendam Perumahan Maharta.

"Kemarin selama puasa sudah dua kali banjir dan sama ini jadi tiga kali," ujar Bambang.

Terbaru, banjir terjadi pada Minggu (6/4/2024) selama pukul 17.30 WIB dan baru surut pada Senin (7/4/2025) pukul 03.00 WIB.

Beruntung, Bambang sudah lebih dulu mengevakuasi seluruh perabotan di rumahnya sehingga tidak ada yang terkena banjir, termasuk barang elektronik.

"Enggak ada yang terendam karena kita sudah antisipasi. Tinggal dibersihin. Mudah-mudahan membawa berkah. Amin," jelas dia.

Berbeda dengan Bambang, warga Perumahan Maharta lainnya, Samratuti (60) tak mampu menyelamatkan perabotannya di lantai satu rumah.

Sebagian perabotan seperti kulkas, sofa, spekaer, meja, pajangan, hingga beras milik Samartuti terendam banjir.

"Beras dan minuman jadinya dibuang sama kita," jelas dia.

Samratuti pun merasa kesal dengan banjir yang terus menggenang setiap kali hujan turun.

"Tempat kulkas itu sudah sengaja saya tinggikan, terus saya juga sengaja membuat tanggul sendiri di rumah tapi tetap kena banjir," jelas dia.

Oleh sebab itu, ia berharap, pemerintah bisa memperhatikan warga Perumahan Maharta yang kerap kali jadi korban banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya. Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu, pompa yang bisa mengatasi emergency. Bila ada pompa emergency, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di titik tersebut, tinggi muka air (TMA) mencapai 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 KK terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

Dari Wartawan hingga TNI, Ini Daftar Profesi Penerima Rumah Subsidi 2025

KOMPAS.com - Program rumah subsidi yang diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kalangan jurnalis.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam menyuarakan kebenaran dan menjaga demokrasi.

Dalam pesan singkat kepada Kompas.com pada Jumat (5/4/2025), Maruarar atau yang akrab disapa Ara menyampaikan bahwa rumah-rumah ini diperuntukkan bagi wartawan yang membutuhkan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.Pembangunan akan difokuskan di wilayah strategis luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” ujar Ara.

Program ini dirancang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah.

Ini memungkinkan wartawan, baik dari media besar maupun yang bekerja paruh waktu, untuk memiliki hunian tanpa beban finansial berat.

Ara menegaskan bahwa MoU alokasi rumah wartawan akan ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI pada Selasa (8/4/2025).

Siapa Saja yang Masuk Daftar Penerima Rumah Subsidi?

Tak hanya wartawan, Kementerian PKP juga menetapkan alokasi rumah subsidi untuk berbagai kelompok profesi strategis:

Petani (20.000 unit): Kelompok ini dianggap sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Nelayan (20.000 unit): Kontribusi besar mereka dalam sektor perikanan membuat mereka layak mendapat perhatian.
Buruh (20.000 unit): Pekerja sektor industri dan manufaktur yang kerap kesulitan memiliki rumah.
Tenaga Kerja Migran (20.000 unit): Bentuk apresiasi atas sumbangsih devisa bagi negara.
Tenaga Kesehatan (30.000 unit): Perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya yang berjuang di garda depan kesehatan.
Guru (20.000 unit): Penghargaan bagi pendidik generasi bangsa.
Prajurit TNI AD (5.000 unit): Disusul rencana alokasi untuk AL dan AU.
Personel Kepolisian (14.500 unit): Menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

Total kuota rumah subsidi mencapai 420.000 unit, yang dialokasikan agar setiap profesi mendapat bagian pasti. Hal ini juga menjadi dasar koordinasi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga seperti Tapera.

Program ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, tantangan utama mencakup keterbatasan lahan, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran.

Ara menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi kualitas konstruksi, serta pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyasar penerima manfaat yang benar-benar layak.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegas Ara.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Wartawan, Profesi Mana Lagi yang Mendapat Kuota Rumah Subsidi?".

Sebanyak 90 persen kawasan permukiman Rafah dihancurkan Israel

Istanbul (ANTARA) - Tentara Israel telah menghancurkan 90 persen kawasan permukiman di Kota Rafah, Gaza bagian selatan, sejak Oktober 2023, menurut otoritas lokal.

Kantor media pemerintah Gaza pada Minggu (6/4) mengatakan, tentara Israel telah menghancurkan area seluas 12.000 meter persegi di Rafah, sehingga mengubah kota tersebut sebagai salah satu contoh paling mengerikan dari genosida dan pembersihan etnis di zaman modern.

Kantor tersebut menyatakan 85 persen jaringan pembuangan limbah di kota itu telah hancur, menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap wabah penyakit.

Seluruh 12 pusat medis di Rafah kini tidak berfungsi, termasuk Rumah Sakit Abu Youssef al-Najjar, yang diledakkan oleh pasukan Israel menggunakan robot peledak dalam serangan mematikan mereka di Gaza, tambahnya.

Serangan Israel juga telah menghancurkan delapan sekolah dan lembaga pendidikan serta merusak berat fasilitas pendidikan lainnya yang tersisa di Rafah, menurut kantor media tersebut.

Lebih dari 100 masjid juga telah dihancurkan atau rusak parah di Rafah, tambahnya.

Rafah membentang sekitar 60 kilometer persegi dan menjadi tempat tinggal sekitar 300.000 orang. Kota ini mencakup sekitar 16 persen dari total wilayah Gaza.

Kantor media tersebut mengatakan 22 dari 24 sumur air di Rafah telah dihancurkan, membuat puluhan ribu orang tidak mendapatkan air minum bersih.

Kerusakan juga mencakup 320 kilometer jalan di Rafah, katanya, seraya memperingatkan kota itu kini telah menjadi“terkontaminasi dan tak layak huni.

Kantor itu menuntut tekanan segera terhadap Israel untuk menarik diri dari Rafah, memungkinkan para pengungsi kembali, membuka koridor aman untuk pengiriman bantuan, serta meluncurkan upaya rekonstruksi di kota yang hancur itu.

Akhir pekan lalu, kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan meningkatkan serangan ke Gaza saat upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump dalam memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Hampir 50.700 warga Palestina telah terbunuh di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak Oktober 2023 yang sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November lalu terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya terhadap wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Itjen Kementerian PKP Kondisi rumah eks pejuang Timor-Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Kemudian pemasangan beton tidak sesuai pedoman. Hal ini mengakibatkan 2.100 unit rumah mengalami total loss akibat pemasangan beton yang tidak sesuai standar, terbukti dari uji petik pada 59 unit yang menunjukkan kerusakan sedang hingga berat (retak dinding, bangunan miring, tembok patah).

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.