JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, 100 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan akan diserahterimakan pada pada 6 Mei 2025.

Penyerahan 100 unit rumah itu merupakan tahap awal dari penyediaan kuota 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan yang dikerjakan pemerintah.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, titiknya nanti kita bicarakan, langsung 100 kunci," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Maruarar pun sudah meneken nota kesepahaman mengenai program ini bersama Badan Pusat Statistik, Bank BTN, Tapera, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa malam.

Ara, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa syarat utama karyawan yang berhak mendapatkan rumah subsidi adalah pendapatan tidak boleh melebihi batas maksimal Rp 8 juta per bulan.

Namun, BPS memberikan kelonggaran dengan menetapkan batas maksimal pendapatan wartawan di Jabodetabek adalah Rp 13 juta bagi yang sudah menikah dan Rp 12 juta bagi yang belum menikah.

"Jadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta buat yang menikah, yang belum menikah Rp 12 juta," kata Ara.

Ara menyampaikan, pendaftaran rumah subsidi untuk wartawan ini akan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

"Wartawan harus lolos verifikasi oleh Dewan Pers dan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menkomdigi Meutya Hafid meminta wartawan tetap berpikir kritis meskipun diberikan kemudahan memiliki rumah oleh pemerintah.

"Ini tidak ada syaratnya, kalau begitu harus mendukung pemerintahan? Tidak. Tidak boleh mengkritik? Tidak. Jadi tetap silakan kritik kami," ucap Meutya.

"Kami tetap diterima dan yang paling utama adalah ini untuk mendukung agar menyampaikan berita-berita yang benar," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ara menjanjikan ada 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan saat menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Senin (31/3/2025).

"Saya juga terus terang lagi berpikir bagaimana membuat program (rumah subsidi) buat wartawan ya, nanti pada waktunya benar enggak apa-apa," tegas Ara.

Menurut Ara, wartawan juga merupakan bagian dari masyarakat yang menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, serta merupakan salah satu pilar demokrasi.

Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Ara dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan sebanyak 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Dukungan Perumahan Subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

"Saya sangat senang sebagai Menteri bisa bekerja sama seperti arahan Presiden RI, dan ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi," kata Ara.

Dirinya menyampaikan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk perumahan rakyat seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) nol persen hingga Juni.

Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi gratis serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pihaknya menyiapkan 1.000 rumah subsidi bagi profesi wartawan dan 20.000 bagi petani dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Selain profesi wartawan dan petani, Menteri Ara mengaku juga telah mengalokasikan 20.000 unit buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga migran.

Selanjutnya, 30.000 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang meliputi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat; prajurit TNI AD kurang lebih 5.000; hingga 14.500 rumah subsidi bagi personel kepolisian.

Menteri PKP menyebutkan bahwa rumah subsidi tersebut nantinya akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menuturkan bahwa pihaknya juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, sehingga mendapatkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang sebelumnya 5 persen menjadi 4 persen baik rumah subsidi maupun komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah mulai berhasil menggerakkan ekonomi rakyat kecil hingga menghapus kemiskinan ekstrem.

Salah satu dampaknya, banyak ibu rumah tangga berusia 40-45 tahun yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp2 juta per bulan dengan bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Banyak ibu-ibu yang umurnya 40-45 tahun sekarang senang, Pak. Tidak punya pendapatan menjadi pendapatan Rp2 juta per bulan. Kemiskinan ekstrem langsung hilang. Dan sekarang sudah bekerja 50 ribu orang," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

Program MBG ini menurut Dadan juga membuka banyak lapangan pekerjaan. Menurutnya, setiap satu SPPG membutuhkan sekitar 50 orang tenaga kerja langsung.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, maka program ini diperkirakan mampu menciptakan 1,5 juta lapangan pekerjaan langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Tak hanya itu, keberadaan SPPG juga menciptakan minimal 15 pengusaha baru di sektor pangan, mulai dari pemasok telur, beras, sayur, tepung, mi, hingga pengelola limbah minyak jelantah. Bahkan dalam proyek percontohan di Warung Kiara, Sukabumi, seluruh supplier yang bergabung merupakan pengusaha baru.

"Jadi setiap satuan pelayanan itu meng-create new entrepreneur minimal 15 karena banyak yang diusahakan," jelasnya.

Dadan menuturkan hingga April 2025, sudah ada 1.009 SPPG yang beroperasi dan ditargetkan akan bertambah menjadi 1.533.

Menariknya, seluruh infrastruktur SPPG tersebut dibangun tanpa menggunakan dana APBN sepeser pun, melainkan hasil kemitraan dengan UMKM, restoran, dan catering yang sebelumnya hampir bangkrut.

Menurutnya, berkat kerja sama ini, restoran-restoran kecil yang sempat sepi kini kembali bergeliat karena mendapatkan pelanggan tetap minimal 3.000 orang per hari.

"Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari," ujarnya.

Besarnya kebutuhan pangan dari program MBG ini juga dipastikan bakal menyerap surplus produksi pangan nasional. Untuk telur saja, kata Dadan, jika 82,9 juta penerima program dilayani, maka butuh 5.000 ton telur dalam sekali masak.

Jika dua kali seminggu, maka butuh 10 ribu ton, atau 400 ribu ton telur dalam setahun. Padahal, surplus telur nasional saat ini hanya 200 ribu ton per tahun.

"Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta, maka yang 200 ribu (ton surplus telur) itu sebentar saja langsung terserap," ujarnya.

Selain telur, program ini juga setiap hari membutuhkan 350 kg ayam, 300 kg sayur, 350 kg buah, dan 40-50 liter susu untuk satu SPPG. Jika skala nasional diterapkan, Dadan memperkirakan Indonesia akan membutuhkan tambahan 1,5 juta ekor sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu.

Guna memperkuat ekosistem SPPG, ia menyebut pihaknya juga telah bermitra dengan berbagai lembaga dan kementerian.

Menurut Dadan, TNI berkomitmen membangun 2.000 SPPG, Polri 1.000 SPPG, Badan Intelijen Negara (BIN) 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama (NU) 1.000 SPPG, dan Muhammadiyah 500 SPPG. Masyarakat umum pun diajak untuk ikut serta, misalnya dengan memanfaatkan rumah kosong untuk dioperasikan sebagai SPPG.

Dadan optimistis program MBG ini tidak hanya menghapus kemiskinan ekstrem tetapi juga mendorong produktivitas pertanian dan peternakan lokal. Ia memperkirakan ke depan tidak akan ada lagi pekarangan rumah yang dibiarkan kosong, bahkan di daerah perkotaan.

"Jadi saya perkirakan ketika program ini sudah jalan, tidak akan ada lagi pekarangan yang nganggur. Termasuk di perkotaan seperti idenya Pak Presiden mungkin akan ada practical farming," ungkapnya.

Untuk itu, BGN juga berharap adanya koperasi-koperasi lokal sebagai agregator guna mengatur pola tanam petani agar sesuai kebutuhan SPPG setiap harinya.

"Karena setiap hari butuh 300 kg sayur, maka memang butuh agregator yang bisa mengatur pola tanam," tandas dirinya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas kelaparan di Indonesia. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menyatakan akan bekerja keras agar tidak ada satu pun warga negara yang kelaparan.

“Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya,” ujar Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Prabowo menyampaikan, program makan bergizi gratis lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak di berbagai daerah, yang mengalami stunting dan kekurangan gizi.

“Saya kan tanya ke desa-desa, saya lihat ini anak umur 5 tahun? Di jawab enggak, dia 10 tahun. Badannya (ukuran) 5 tahun, kecil. Stunting,” kata Prabowo.

Dia mengaku, tak bisa tinggal diam melihat kondisi tersebut. Menurut Prabowo, intervensi langsung seperti makan bergizi gratis adalah langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah.

“Stunting kita ini sekian puluh persen. What we do? Saya enggak teoritis, ya kan. Saya mau intervensi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menceritakan pengalaman menyentuh saat bertanya pada sejumlah anak penerima manfaat makan bergizi gratis.

Dia menuturkan, ada anak yang memilih tak memakan jatah MBG di sekolah, agar bisa dibawa pulang untuk disantap bersama keluarganya.

“Ini sesuatu yang saya tidak bisa terima di hati saya. Ada anak, dikasih makan, telornya dipotong dibungkus. Ditanya guru, kenapa? Dijawab untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkisan makan bergizi tidak makan. Ditanya Kenapa? Buat Ibu saya di rumah. Di rumah enggak ada nasi,” kata Prabowo.

“Dia bicara dengan tidak sedih, dia bicara begitu. Ini tidak bisa terjadi. Saya enggak terima,” ujarnya lagi sambil memukul meja.

Prabowo pun angkat bicara soal adanya kritik terhadap program makan bergizi gratis. Dia mempertanyakan alasan di balik penolakan program tersebut.

“Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what’s wrong with that (apa salahnya)?” ujar Prabowo.

Prabowo menilai, mereka yang merasa tidak membutuhkan jatah makan dari MBG bisa memilih untuk tidak mengambilnya, agar jatah tersebut dapat diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

“Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan enggak apa-apa. Jatah makanmu kasih ke yang (lebih membutuhkan),” kata Prabowo.

Diketahui, program makan bergizi gratis yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau lebih dari tiga juta penerima manfaat, dan ditargetkan menyentuh 100 persen sasaran, yakni 82,9 juta orang pada akhir tahun ini.

“Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” ujar Prabowo.

Otomatis nanti kalau sudah jalan Sekolah Rakyat, makan siangnya itu nanti mengikutkan Program MBG, kami sudah koordinasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat nantinya siap bersinergi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pemenuhan gizi murid.

“Otomatis nanti kalau sudah jalan Sekolah Rakyat, makan siangnya itu nanti mengikutkan Program MBG, kami sudah koordinasi. Ya untuk siang saja, makan pagi sama sorenya kami siapkan tersendiri,” kata Mensos Saifullah Yusuf usai kegiatan apel pagi di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta, pada Selasa.

Ia pun menambahkan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengupayakan sinergi dengan Program MBG dapat berlangsung di seluruh Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang.

Sementara terkait dengan proses rekrutmen guru dan murid, Mensos menjelaskan Tim Formatur Sekolah Rakyat saat ini tengah mengebut finalisasi draf petunjuk teknis (juknis) terkait dua tahapan tersebut, sehingga jadwal pelaksanaannya tetap dapat dimulai pada bulan ini.

“Untuk Sekolah Rakyat, saya akan koordinasi dengan Kemendikdasmen hari ini untuk memfinalkan draf petunjuk teknis itu. Drafnya sudah jadi, ada 100 halaman lebih untuk rekrutmen guru, murid dan lainnya,” kata Mensos.

Sejalan dengan proses pematangan tersebut, pihaknya juga tengah melakukan pemetaan dan simulasi terkait sasaran calon murid maupun guru yang masuk dalam syarat serta tinggal di sekitar 53 lokasi yang sudah siap untuk melaksanakan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran mendatang.

Mensos menjelaskan pihaknya bersama kementerian terkait sudah melakukan pemetaan awal terkait keluarga yang berada pada kategori miskin ekstrem (Desil 1) pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kapolda Bangka Belitung (Babel) Irjen Hendro Pandowo melakukan patroli ke sejumlah perumahan dan perkantoran. Patroli dilakukan serentak bersama jajaran Polda Babel guna memberikan rasa aman dan nyaman saat masyarakat melaksanakan libur Lebaran.

"Iya kemarin sebelum memantau kawasan wisata, kita bersama Wakapolda, PJU dan jajaran semuanya Polres-polres serentak menggelar patroli ke perumahan yang ada di wilayah masing-masing," katanya kepada detikSumbagsel, Selasa (8/4/2025).

"Saya kemarin cek di kawasan Perumahan Citra Land dan Air Itam. Saya datangi, temui petugas jaganya, tanya kondisi dan situasinya. Jadi bukan sekedar patroli dan datang, sudah. Tapi tanyakan petugasnya untuk betul-betul memastikan bahwa ini aman," sambungnya.

Diungkapkan Hendro, alasan dirinya ikut terjun mengecek perumahan dan perkantoran yang ditinggal mudik Lebaran. Kata dia, hal seperti ini harus dilakukan guna memberikan contoh terhadap anggota.

"Ini penting dan jadi prioritas saya. Makanya anggota saya perintahkan buat patroli rutin di seluruh perumahan, termasuk perkantoran. Cek betul, pastikan ada orang yang jaga," ujarnya.

Kata dia, patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang sedang mudik Lebaran 2025. Selama libur panjang Lebaran tahun ini, kata Hendro, salah satu fokus rencana pengamanan dilakukan di kawasan perumahan masyarakat.

"Sejauh ini kondisi situasi di Provinsi Bangka Belitung aman dan kondusif hingga hari terakhir libur panjang. Dan itu benar-benar harus kita pastikan," ungkapnya.

Hendro mengatakan situasi kamtibmas di Bangka Belitung selama libur panjang Lebaran Idul Fitri 1446 aman dan kondusif.

"Tentunya dari laporan petugas keamanan baik di perumahan maupun perkantoran yang kita datangi, alhamdulillah semua merasa aman dan nyaman dengan kehadiran patroli rutin dari Polda maupun Polres jajaran. Semoga ini terus kita gencarkan hingga masyarakat betul-betul selesai melaksanakan mudik lebaran," jelasnya.

Perumahan yang jadi pengecekan Kapolda di antaranya adalah Perumahan Taman Kota, Perumahan Citra Land, hingga perumahan yang berada di seputar wilayah Air Itam.

Sedangkan untuk wilayah Kota Pangkalpinang, patroli dilakukan oleh jajaran Polresta Pangkalpinang dengan melakukan pengecekan ke perumahan di antara lain Perumahan Delaova, Damai Lestari, Graha Arta, Graha Puri, Cahaya Residence, Gading Hijau hingga Golden Valley.

Video: Detik-detik Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah di Bangka Selatan

Video: Detik-detik Angin Puting Beliung Rusak Puluhan Rumah di Bangka Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto merespons kritik yang masih bermunculan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mempertanyakan alasan sejumlah pihak yang meragukan pelaksanaan salah satu program prioritas pemerintahannya tersebut.

“Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what’s wrong with that (apa salahnya dengan itu)?” ujar Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di di Hambalang, Bogor, dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi nyata anak-anak di berbagai daerah.

Dia lantas mengungkapkan pengalamannya saat turun langsung ke desa dan menjumpai anak berusia 10 tahun dengan tubuh seukuran anak lima tahun akibat stunting.

“Saya kan tanya ke desa-desa, saya lihat ini anak umur 5 tahun? Di jawab enggak, dia 10 tahun. Badannya (ukuran) 5 tahun, kecil. Stunting,” kata Prabowo.

“Stunting kita ini sekian puluh persen. What we do? Saya enggak teoritis, ya kan. Saya mau intervensi,” ujarnya lagi.

Menurut Prabowo, masyarakat yang merasa tak memerlukan MBG atau sudah berkecukupan bisa memilih untuk tidak mengambil jatah makan. Dengan demikian, alokasi jatah makanan bergizi bisa diberikan kepada yang lebih membutuhkan.

“Yang sudah kaya, yang sudah lumayan, tidak mau makan enggak apa-apa. Jatah makanmu kasih ke yang (lebih membutuhkan),” kata Prabowo.

Prabowo juga menceritakan pengalaman menyentuh dari sejumlah anak penerima manfaat MBG.

Dia mengatakan, ada anak yang memilih tak memakan jatah makan bergizi gratis di sekolah, agar bisa dibawa pulang untuk disantap bersama keluarganya.

“Ini sesuatu yang saya tidak bisa terima di hati saya. Ada anak, dikasih makan, telornya dipotong dibungkus. Ditanya guru, kenapa? Dijawab untuk adik saya di rumah. Ada anak dikasih bingkisan makan bergizi tidak makan. Ditanya Kenapa? Buat Ibu saya di rumah. Di rumah enggak ada nasi,” ujar Prabowo.

“Dia bicara dengan tidak sedih, dia bicara begitu. Ini tidak bisa terjadi. Saya enggak terima,” kata Prabowo dengan nada tegas sambil memukul meja.

Prabowo menegaskan bahwa perjuangannya untuk memberantas kelaparan adalah bagian dari komitmennya sebagai pemimpin dan patriot.

“Saya sebagai pemimpin, saya sebagai patriot, bukan ini republik yang saya bela dari sejak muda. Jadi, saya akan berjuang keras supaya tidak ada orang lapar di Republik Indonesia. Saya akan kerja sekeras-kerasnya,” ujar Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo optimistis program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah akan mencapai 100 persen target sasaran pada akhir tahun 2025.

“Masalah makan bergizi, itu juga saya (bersyukur), selain harga-harga terkendali saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang, alhamdulillah (berjalan),” kata Prabowo.

Prabowo menuturkan, program tersebut sempat diragukan efektivitasnya oleh sejumlah pihak. Namun, sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, program itu terus menunjukkan perkembangan signifikan.

“Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini, sudah lebih tiga juta penerima manfaat. Dan akan terus berjalan sampai Desember,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Dia memperkirakan, cakupan program makan bergizi gratis akan terus meningkat hingga mendekati target penuh dalam beberapa bulan ke depan.

Untuk diketahui, ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis sampai akhir tahun ini.

“Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” ujar Prabowo.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan bahwa program ini baru menyentuh Kecamatan Tarakan Utara, sementara wilayah lain masih menanti.

Ia menyebut progres MBG bergantung sepenuhnya pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitranya."Soal data siswa, SPPG minta ke kami, dan sudah kami siapkan. Dari TK sampai SMP ada sekitar 52.000 siswa, ditambah SMA dan SMK sekitar 7.000. Saya kira kami tetap melayani jika ada permintaan data," ujar Tamrin kepada detikcom, Senin (7/4/2025).

Meski data sudah diserahkan, pelaksanaan MBG di lapangan belum merata. Tamrin menjelaskan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi intensif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami dapat informasi MBG sudah berjalan di Kecamatan Tarakan Utara, sasarannya TK sampai SMA," katanya.

Namun, ia mengakui banyak sekolah di wilayah lain bertanya-tanya kenapa program ini belum maksimal."Semua tergantung BGN dan mitra BGN. Kami hanya bisa menunggu, tidak bisa menuntut karena kami cuma penerima manfaat," tambahnya pasrah.

Dinas Pendidikan, lanjut Tamrin, hanya bisa memastikan satuan pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung MBG.

"Kami minta sekolah siapkan air bersih dan ruang khusus untuk pengecekan makanan oleh Dinas Kesehatan sebelum dibagikan ke siswa," jelasnya.

Namun, tanpa kejelasan lanjutan dari BGN, upaya ini terasa sia-sia di banyak wilayah. Program MBG yang digagas untuk meningkatkan gizi siswa ini sejauh ini baru berjalan di Tarakan Utara.

Tamrin tak menampik adanya keluhan dari sekolah-sekolah yang belum kebagian jatah."Beberapa sekolah memang bertanya, tapi kami tidak punya kuasa lebih. Eksekusinya ada di tangan BGN," tegasnya.

Hingga kini, belum ada tanda-tanda kapan MBG akan menjangkau seluruh wilayah Tarakan. Dinas Pendidikan mengaku hanya bisa berperan sebagai pendukung, bukan penggerak utama.

"Kami sudah koordinasi intens, tapi keputusan ada di BGN dan mitranya," tutup Tamrin.

Sementara itu, siswa di Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih harus bersabar. Program nasional yang diharapkan jadi solusi gizi ini masih jauh dari kata optimal di kota perbatasan tersebut.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto optimistis program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ia canangkan akan mencapai 100 persen target sasaran pada akhir tahun 2025.

Keyakinan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Bogor, seperti dikutip dari tayangan YouTube Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

“Masalah makan bergizi, itu juga saya (bersyukur), selain harga-harga terkendali saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang, alhamdulillah (berjalan),” ujar Prabowo.

Prabowo menuturkan, program tersebut sempat diragukan efektivitasnya oleh sejumlah pihak.

Namun, sejak resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025, program itu terus menunjukkan perkembangan signifikan.

“Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini, sudah lebih 3 juta penerima manfaat. Dan akan terus berjalan sampai Desember,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Dia memperkirakan, cakupan program akan terus meningkat hingga mendekati target penuh dalam beberapa bulan ke depan.

“Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran,” pungkas Prabowo.

Sebagai informasi, program MBG merupakan salah satu janji utama Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024.

Program ini mulai dijalankan pada awal Januari 2025 secara bertahap.

Melalui program ini, pemerintah berupaya menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah dan kelompok masyarakat rentan di seluruh Indonesia.

Pada Jumat (28/3/2025) lalu di Istana Kepresidenan, Prabowo menyatakan bahwa ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis sampai akhir tahun ini.

Jakarta: Bali memiliki julukan Pulau Seribu Pura dan Pulau Dewata. Tak mengherankan, Bali menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan untuk berlibur, baik lokal maupun turis mancanegara.

Keindahan alamnya membuat Bali menjadi incaran bagi para pencari rumah. Namun, harga menjadi pertimbangan bagi para pencari rumah.

Salah satu daerah di Bali yang menyediakan rumah bersubsidi adalah Kabupaten Tabanan yang terletak di bagian selatan Pulau Bali.

Jika ingin tinggal di Bali, kamu bisa mendapatkan rumah dengan harga serba Rp168 juta. Berikut ini lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari situs resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tabanan

Perumahan subsidi di Tabanan. Foto: SiKumbang PUPR

1. Graha Mulia Shanti

Perumahan ini dibangun oleh Signifikan Indonesia Propertindo dan berlokasi di Batuaji, Kerambitan, Kab Tabanan, Bali. Rumah subsidi yang tersedia pada perumahan ini yaitu sebanyak 69 unit.

Rumah ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur, satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp168 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini yaitu penutup atap menggunakan genteng, dinding batako, lantai rabat halus, dan pondasi dari batu kali/gunung.

2. BCA Pesona Jadi THP 3

Perumahanini berlokasi di Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali yang dibangun oleh Bumi Cempaka Asri. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 19 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp168 juta dengan luas bangunan 25 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah murah ini antara lain atap genteng, dinding batako, lantai rabat, serta pondasi batu kali.

3. Graha Wisesa 1

Perumahan yang dibangun oleh Jaya Wisesa Properti dan berlokasi di Pangkung Karung, Kerambitan, Kab Tabanan, Bali ini menyediakan 13 unit rumah bersubsidi.

Dengan harga Rp168 juta, kamu sudah bisa memiliki rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh rumah ini adalah atap genteng, dinding bata ringan, dan juga lantai rabat serta pondasi batu kali.

4. Griya Multi Jadi XIV

Perumahan ini dibangun oleh Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali. Rumah subsidi yang dibangun oleh Bumi Cempaka Asri tersedia ada 21 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 25 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa atap genteng, dinding batako, lantai rabat, serta pondasi batu kali.

5. Perumahan Griya Multi Jadi XI Blok D

Perumahan yang terletak di Banjar Anyar, Kediri, Kab Tabanan, Bali ini dibangun oleh Bumi Cempaka Asri. Perumahan ini memiliki 125 unit tipe rumah, harga mulai dari Rp168 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 25 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa genteng press mini, dinding batako diplester, lantai rabat, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan pada Minggu (6/4/2025) sore kembali membawa malapetaka bagi warga Perumahan Maharta, Pondok Kacang, Tangerang Selatan.

Pasalnya, dalam hitungan menit, air naik dengan ketinggian 130 sentimeter dan merendam rumah, warung, hingga menyisakan lumpur dan sampah di mana-mana.

Warga Maharta seperti tak punya waktu bernapas. Baru saja mereka menata rumah setelah banjir sebelumnya, kini harus kembali berjibaku menyelamatkan barang dan membersihkan sisa-sisa air yang surut pada Senin (7/4/2025) pukul 03.00 WIB.

Bagi mereka, banjir bukan lagi bencana tahunan, melainkan tamu bulanan.

Kekesalan warga

Bambang (50), pemilik warung pecel lele yang telah bermukim sejak 1991 di Maharta, menahan kesal yang bercampur pasrah.

Ia mengaku banjir yang datang silih berganti telah mencuri ketenangan hidupnya.

“Kalau boleh nangis, saya udah nangis batin. Setiap hujan, kami panik,” ujar Bambang lirih saat ditemui Senin siang.

Sepanjang Maret hingga awal April 2025, Perumahan Maharta sudah tiga kali dilanda banjir.

Penyebab utamanya, karena aliran air yang tersumbat akibat jembatan baru yang terlalu tinggi dan menyempitkan kali.

"Kalau dulu itu kalinya standar, jembatan enggak dinaikin (tinggiin) enggak masalah, airnya enak ngalirnya, lurus aja enggak numpuk. Nah kalau sekarang itu jembatannya tinggi, air ngumpul semua, kalinya kecil," kata dia.

"Pompanya rusak mulu. Jadi perlu ada tambahan pompa sama harusnya dikeruk kalinya yang paling penting," sambung dia.

Seperti hidup di wajan

Samratuti (60) baru tiba di rumah saat air mulai merayap ke lantai. Tak banyak yang bisa dia selamatkan. Kulkas, sofa, hingga stok beras habis terendam.

"Saya cuma sempat selamatkan bantal, sepatu. Kulkas, sofa, beras semua kerendam. Tipi untungnya nyantol di dinding," ucapnya lirih.

Ia pun menggambarkan Maharta kini seperti wajan besar yang menampung air tanpa bisa keluar.

"Jembatan ditinggikan tapi kami yang terendam. Seperti wajanlah, saya lihat-lihat. Kayak tekukan yang di sini, airnya enggak bisa keluar," jelas dia.

Samratuti yang sudah 30 tahun tinggal di Maharta mengaku kondisi banjir semakin parah dalam lima tahun terakhir, sejak jembatan baru dibangun.

Pompa yang kecil dan minimnya tandon air membuat upaya pengurasan banjir berjalan lambat.

"Sedangkan pompanya kecil. Dari ujung ke ujung itu kan ada dua kilometer tapi pompanya cuma dua," imbuh dia.

Harapan warga

Lelah mengandalkan janji, warga Maharta mulai menggagas solusi sendiri. Beberapa di antaranya bahkan mengusulkan pembelian pompa portable hasil patungan, jika pemerintah terus abai.

"Sudah capek nerima janji. Kalau perlu kita bikin sendiri, kita cari solusi bareng warga," tegas dia.

Meski begitu, warga tetap berharap pemerintah untuk turun tangan dengan lebih serius.

Mereka meminta normalisasi kali sebagai solusi jangka panjang, serta bantuan pompa emergensi untuk menangani banjir yang datang tiba-tiba.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya," ucap dia.

"Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergensi. Bila ada pompa emergensi, secepatnya kami bisa kerja," sambung dia.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang berupaya memperbanyak jumlah tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di berbagai titik di wilayah permukiman untuk mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).

"Menurut saya inilah yang kita harapkan bisa ada di setiap masyarakat. Belum banyak, tapi saya yakin dengan keteladanan yang diciptakan, lama-lama Kota Semarang akan bersih dengan cara seperti ini," kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung pengolahan sampah di TPS3R Pedalangan, Banyumanik, Semarang.

Saat ini terdapat 23 titik pengolahan sampah di Kota Semarang, terdiri dari 18 TPS3R berbasis masyarakat, dua TPS3R dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang.

Kemudian tiga tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kota, yakni TPST Undip, TPST Unnes, TPST BSB yang nantinya titik pengolahan sampah akan diperbanyak sebagai solusi di hulu untuk mengurangi beban TPA Jatibarang.

Melalui pemanfaatan dana Rp25 juta per RT per tahun, kata dia, program gotong royong bisa diperluas untuk mewujudkan lingkungan bersih dari titik kampung dan permukiman, salah satunya TPS3R Pedalangan yang bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain.

"Yang di sini itu harus kami minta nantinya untuk bisa mengedukasi lingkungan yang lain," kata Agustina.

Ia juga mengapresiasi sistem pengelolaan sampah skala kecil di TPS3R Pedalangan yang telah memilah sampah organik dan anorganik.

Sampah organik dijadikan pupuk untuk digunakan di pekarangan warga, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kertas dipilah dan dijual kembali.

"Yang pupuk juga langsung dipakai untuk pekarangan masing-masing. Yang plastik dan kertas, sudah ada pengepul yang menjemput langsung," katanya.

TPS3R Pedalangan memiliki fasilitas pemilahan dengan mesin pres untuk mengurangi volume sampah anorganik serta fasilitas pengomposan yang dilengkapi mesin perajang dan pengayak pupuk.

Dari total volume sampah 6 meter kubik per hari, sekitar 4 meter kubik berhasil dikurangi setiap harinya.

Selain TPS3R Pedalangan, Wali Kota Semarang juga meninjau Bank Sampah Sakura Pedalangan.

Sri Mulyana selaku pengurus Bank Sampah Sakura, sekaligus tokoh ProKlim RW 3 Kelurahan Pedalangan menyambut positif kunjungan Wali Kota.

"Dengan beliau melihat langsung yang ada di lapangan, masyarakat akan sangat mendukung program-program pemilahan sampah dan pengelolaan melalui bank sampah," katanya.

Sri juga menambahkan bahwa bank sampah yang mulai terorganisasi sejak 2019 itu masih membutuhkan penguatan kapasitas dan bantuan sarana.

"Kami membutuhkan 'capacity building' dan bantuan sarana yang diperlukan untuk mendorong semakin majunya Bank Sampah sebagai bagian dari pengelolaan sampah di wilayah," katanya.*