Presiden Prabowo Subianto memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai target sasaran hingga 100 persen pada Oktober-November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (7/4).

"Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran," kata Prabowo.

Prabowo mengaku merasa bahagian karena program MBG kini akhirnya sudah mulai berjalan. Meski di awal, kata dia, sejumlah pihak meragukan program tersebut.

Namun, per 6 Januari lalu, program MBG resmi berjalan. Kini, kata Prabowo, MBG telah dirasakan lebih dari tiga juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak telah merasakan program tersebut.

"Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita role out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat," katanya.

Prabowo dalam beberapa kesempatan telah menginstruksikan target penyaluran MBG dipercepat. Ia meminta agar penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada 2025, dengan kebutuhan alokasi anggaran yang bertambah menjadi Rp 171 triliun.

Presiden Prabowo Subianto memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai target sasaran hingga 100 persen pada Oktober-November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (7/4).

"Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100 persen sasaran," kata Prabowo.

Prabowo mengaku merasa bahagian karena program MBG kini akhirnya sudah mulai berjalan. Meski di awal, kata dia, sejumlah pihak meragukan program tersebut.

Namun, per 6 Januari lalu, program MBG resmi berjalan. Kini, kata Prabowo, MBG telah dirasakan lebih dari tiga juta penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak telah merasakan program tersebut.

"Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita role out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat," katanya.

Prabowo dalam beberapa kesempatan telah menginstruksikan target penyaluran MBG dipercepat. Ia meminta agar penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada 2025, dengan kebutuhan alokasi anggaran yang bertambah menjadi Rp 171 triliun.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Bambang (50), pemilik warung pecel lele di Perumahan Maharta, Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintah segera mengatasi banjir yang kerap melanda perumahan tersebut.

Harapan itu disampaikan Solihin setelah banjir kembali merendam warung dan rumahnya pada Minggu (6/4/2025), akibat hujan deras.

"Pompanya rusak mulu. Jadi perlu ada tambahan pompa sama harusnya dikeruk kalinya yang paling penting," ujar Bambang saat ditemui di lokasi, Senin (7/4/2025).

Menurut Bambang, pompa air sangat dibutuhkan karena lokasi Perumahan Maharta berada di dataran rendah. Sehingga, air sulit surut jika tidak disedot secara berkala.

Selain pompa air, warga juga mendesak agar kali di sekitar Perumahan Maharta segera dikeruk. Sempitnya saluran air juga dinilai menjadi salah satu penyebab air tidak mengalir lancar ke hilir.

"Kalau dulu itu kalinya standar, jembatan enggak dinaikin enggak masalah, airnya enak ngalirnya, lurus aja enggak numpuk. Nah kalau sekarang itu jembatannya tinggi, air ngumpul semua, kalinya juga kecil," jelas dia.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Perumahan Maharta lainnya, Samratuti (60).

Menurutnya, letak Perumahan Maharta yang lebih rendah dan dikelilingi perumahan lain membuat banjir makin sulit surut.

"Saya melihatnya adanya jembatan yang terlampau tinggi, tapi tidak memikirkan bagaimana dampak kami di sini. Jembatan ditinggikan tapi kami yang terendam. Seperti wajanlah saya lihat-lihat. Kayak tekukan yang di sini, airnya enggak bisa keluar," jelas Samratuti.

"Sedangkan pompanya kecil. Dari ujung ke ujung itu kan ada dua kilometer tapi pompanya cuma dua," sambung dia.

Samratuti menilai, belum adanya upaya maksimal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel maupun provinsi untuk mengatasi banjir di wilayah tersebut, misalnya dengan normalisasi kali.

Oleh sebab itu, ia berharap, pemerintah lebih memperhatikan warga Perumahan Maharta yang langganan terdampak banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya," kata Samratuti.

"Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergency. Bila ada pompa emergency, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di wilayah ini, tinggi muka air (TMA) di lokasi tersebut mencapai sekitar 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 keluarga terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, kondisi sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Bambang (50), pemilik warung pecel lele di Perumahan Maharta, menyebut, banjir yang kerap terjadi disebabkan oleh tersumbatnya aliran air di kawasan tersebut.

Air tidak bisa mengalir ke saluran pembuangan utama setelah adanya jembatan baru yang dinilai telah menutup aliran air yang melimpah dari kali Perumahan Maharta.

"Kalau dulu itu kalinya standar, jembatan enggak dinaikin (tinggiin) enggak masalah, airnya enak ngalirnya, lurus aja enggak numpuk. Nah kalau sekarang itu jembatannya tinggi, air ngumpul semua, kalinya kecil," ujar Bambang saat ditemui di lokasi, Senin (7/4/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat Perumahan Maharta kerap banjir meski hujan deras turun dalam waktu singkat.

Kemudian, faktor pendukung lainnya adalah matinya dua unit pompa air yang seharusnya digunakan untuk menyedot genangan.

“Pompa air udah lama mati. Kalau hujan turun, enggak ada alat bantu sedot, air naik terus," kata Bambang.

Hal senada juga disampaikan oleh warga Perumahan Maharta lainnya, Samratuti (60).

Menurutnya, selain permasalahan tersebut, kondisi geografis Maharta yang berada di dataran rendah dan dikelilingi perumahan lain membuat genangan makin sulit surut.

"Saya melihatnya adanya jembatan yang terlampau tinggi, tapi tidak memikirkan bagaimana dampak kami di sini. Jembatan ditinggikan tapi kami yang terendam. Seperti wajanlah, saya lihat-lihat. Kayak tekukan yang di sini, airnya enggak bisa keluar," jelas dia.

"Sedangkan pompanya kecil. Dari ujung ke ujung itu kan ada dua kilometer tapi pompanya cuma dua," sambung dia.

Selain itu, Samratuti juga menilai, belum adanya upaya yang maksimal dari pemerintah kota (Pemkot) maupun provinsi untuk melakukan normalisasi pada kali tersebut.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah bisa memperhatikan warga Maharta yang kerap kali terkena banjir setiap hujan.

Bahkan, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk memberikan mesin sedot untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya. Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergensi. Bila ada pompa emergensi, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di sana, tinggi muka air (TMA) di lokasi tersebut mencapai sekitar 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 KK terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, kondisi sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

Jakarta -

Di perumahan terkadang ada rumah yang diubah menjadi tempat usaha. Seperti yang terjadi di kawasan Pondok Indah, terdapat rumah yang dijadikan kafe namun hal itu mendapatkan penolakan dari warga sekitar.

Warga menunjukkan penolakan karena merasa terganggu dengan adanya usaha di kawasan perumahan. Lantas, sebenarnya apa boleh rumah dijadikan tempat usaha? Berikut ini penjelasannya.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menjelaskan boleh tidaknya rumah di perumahan dijadikan tempat usaha tergantung pada peraturan setempat. Peraturan soal alih fungsi rumah bisa diatur oleh manajemen perumahan dari pengembang, RT/RW, maupun rencana detil tata ruang (RDTR) yang dulu diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kalau rumah jadi tempat usaha itu sebetulnya harus melalui perizinan. Pertama, kesepakatan di tingkat RT/RW. Kalau dia perumahan formal harus estate management. Boleh nggak? Kalau tidak boleh, ada aturannya tidak boleh," ujar Yayat kepada detikProperti, Senin (7/4/2025).

Menurutnya, banyak perumahan yang secara tata ruang terjadi pelanggaran. Terjadi penetrasi atau tekanan dari kegiatan ekonomi di sekitar perumahan, sehingga banyak rumah terpaksa atau dipaksa berubah menjadi tempat usaha.

Ia mengatakan dalam perumahan ada peta yang menentukan zona tata ruang. Sebagian hanya untuk permukiman, komersial, ataupun campuran.

Yayat menambahkan adapun rumah yang dijadikan tempat usaha tergantung pada tujuannya. Usaha tersebut semestinya memenuhi kebutuhan untuk warga di dalam perumahan, bukan mengundang masyarakat dari luar perumahan.

"Membuat usaha di rumahnya, tujuannya sebetulnya rumah itu bukan untuk melayani di luar lingkungan, tapi untuk di dalam lingkungan. Nah itu masih boleh. Jadi rumah dengan fungsi usaha untuk kegiatan mendukung kegiatan lingkungan. Tapi kalau di tempat-tempat perumahan yang resmi lainnya, itu tidak boleh, harus ada di kawasan pertokoannya atau di zona bisnisnya," tuturnya.

Selain itu, ia menyarankan bagi yang ingin membuka usaha di rumah agar berkompromi dengan warga setempat. Langkah ini guna mencegah timbulnya konflik antarwarga.

Soal rumah yang dijadikan tempat usaha di Pondok Indah, Yayat mengatakan warga Pondok Indah sudah lama menolak adanya rumah beralih fungsi jadi tempat usaha.

"Warga di Pondok Indah itu menolak rumah jadi tempat usaha. Itu fenomena sudah viral dari beberapa tahun yang lalu gitu. Karena warga kalau di Pondok Indah estate management-nya lemah, maka akan banyak rumah beralih fungsi," kata Yayat.

Terpisah, Pengacara Properti Muhammad Rizal Siregar mengungkapkan alih fungsi rumah menjadi tempat usaha diperbolehkan di mata hukum. Hal ini dengan catatan tempat usaha tersebut tidak membahayakan masyarakat sekitar dan lingkungan.

Ia menyebutkan aturan itu tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.

Rizal menjelaskan alih fungsi rumah menjadi tempat usaha adalah salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Selama pemilik properti tidak mengganggu tetangganya atau menimbulkan kerugian untuk lingkungan sekitar, maka kegiatannya sah-sah saja. Terkait izin, pemilik rumah dapat meminta izin agar tetangga memahami situasinya nanti.

"Terkait bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Dalam pengaturan bangunan gedung mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib," kata Rizal kepada detikProperti beberapa waktu lalu.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video tentang rumah di kawasan Pondok Indah sedang viral di media sosial. Video itu bernarasi rumah tersebut mendapat penolakan dari warga lantaran dijadikan tempat usaha.

Berdasarkan video dari Instagram @jakartainpo, tampak sebuah spanduk merah dengan tulisan 'Kami Warga RW 15 MENOLAK KERAS !!! Hunian dijadikan tempat usaha'. Spanduk itu dipasang di atas jalan dekat rumah besar berwarna putih.

"Kami warga RW 15 Pondok Indah sudah kompak menolak jika rumah atau hunian itu dijadikan tempat usaha seperti salah satu rumah yang akan kita lewati ini yang tiba-tiba saja diam-diam ingin menjadikan rumah tersebut sebagai restoran atau kafe tentu saja itu nggak boleh dan ditolak warga sekitar," kata narasi dalam video Instagram @jakartainpo, dikutip Minggu (6/4/2025).

Dari penelusuran detikProperti, video tersebut sempat viral pada Oktober 2024 lalu ketika diunggah oleh warganet bernama mirhan. Namun, video tersebut kembali heboh belum lama ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Warga Perumahan Maharta, Bambang (50) mengeluhkan banjir yang terjadi sebanyak tiga kali dalam satu bulan di Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel).

"Kemarin selama puasa sudah dua kali banjir dan sama ini jadi tiga kali," ujar Bambang saat ditemui di lokasi, Senin (7/4/2025).

Dia yang sudah tinggal di Perumahan Maharta sejak 1991 menyebut banjir bukan lagi hal yang bisa dihitung jari.

Pasalnya setiap hujan turun, warga di perumahan tersebut selalu dilanda banjir dengan ketinggian yang bervariasi.

Terakhir kali Minggu (6/4/2025), Perumahan Maharta terendam banjir dengan ketinggian 130 sentimeter.

Meski dia dan keluarganya berhasil menyelamatkan perabotannya dari banjir, namun tetap kondisi tersebut membuatnya khawatir akan terjadinya banjir susulan.

Terlebih air kali yang lebih rendah dibanding jalan, membuat aliran tak lancar.

Keberadaan tanggul justru memperparah situasi. Dulu, air bisa dialirkan manual dengan menjebol bagian saluran, kini tidak bisa lagi.

“Kalau boleh nangis, saya udah nangis batin. Setiap hujan, kami panik. Untungnya kemarin kami sudah antisipasi, barang-barang bisa diselamatkan,” kata dia.

Namun, kondisi berbeda dialami Samratuti (60), warga Maharta lainnya. Ia baru tiba di rumah usai mengunjungi mertuanya ketika banjir mulai masuk.

“Saya nyampe rumah air sudah semata kaki di jalan. Lama-lama naik drastis. Saya cuma sempat selamatkan bantal, sepatu. Kulkas, sofa, beras semua kerendam. Tipi untungnya nyantol di dinding,” ucapnya lirih.

Samratuti mengaku lelah. Ia merasa selama 30 tahun tinggal di Maharta, masalah banjir justru semakin parah dalam lima tahun terakhir, sejak jembatan baru dibangun.

“Dulu air ngalir, sekarang kayak wajan, airnya muter di sini. Pompa kecil, tandon enggak ada, normalisasi enggak jalan. Pemerintah mikirin perumahan elite, kita dibiarin," kata dia.

Warga Maharta bahkan sudah sempat mengusulkan solusi mandiri, seperti pengadaan pompa portable hasil patungan warga, karena merasa tidak bisa terus mengandalkan pemerintah.

“Sudah capek nerima janji. Kalau perlu kita bikin sendiri, kita cari solusi bareng warga,” jelas dia.

Dampak banjir bukan hanya pada kerusakan barang, tetapi juga berdampak dari segi waktu yang tersita karena harus terus-menerus membersihkan rumahnya sehingga tidak bisa kerja.

“Anak-anak nggak bisa kerja, rumah rusak, tiap hari was-was. Saya ke Tanah Abang aja takut, mikir rumah kebanjiran lagi atau enggak. Hidup jadi enggak tenang,” ungkap dia.

Dia berharap pemerintah bisa memperhatikan warga Maharta yang kerap kali terkena banjir setiap hujan.

Bahkan, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel untuk memberikan mesin sedot untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya. Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu. Pompa yang bisa mengatasi emergensi. Bila ada pompa emergensi, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di sana, tinggi muka air (TMA) di lokasi tersebut mencapai sekitar 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 KK terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, kondisi sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Banjir yang merendam Perumahan Maharta, Pondok Kacang, Tangerang Selatan (Tangsel), telah surut pada Senin (7/4/2025).

Pada Minggu (6/4/2024), air sempat mennggenang setinggi 130 centimeter (cm). Kini, tersisa endapan lumpur dan tumpukan sampah di ruas jalan perumahan tersebut.

Pengamatan Kompas.com di lokasi Senin siang, warga terlihat sibuk membersihkan lumpur dan sampah yang masuk ke rumah mereka.

Warga bergotong-royong membersihkan sisa-sisa banjir menggunakan alat-alat kebersihan, seperti serokan air, serokan sampah, kain pel, bahkan selang untuk menyemprot endapan lumpur.

Ada juga yang mengumpulkan sampah seperti botol plastik dan styrofoam pembungkus makanan.

Selain itu, terlihat sampah kayu menumpuk di pinggir kali Perumahan Maharta. Sampah-sampah itu lantas dimasukkan dalam kantong plastik dan dikumpulkan di satu titik tidak jauh dari kali.

Bambang (50), penjual pecel lele di area Perumahan Maharta mengaku kesal dengan banjir yang berulang kali terjadi di wilayah tersebut.

Dalam satu bulan saja, terhitung sejak Maret 2025 hingga saat ini, sudah tiga kali banjir merendam Perumahan Maharta.

"Kemarin selama puasa sudah dua kali banjir dan sama ini jadi tiga kali," ujar Bambang.

Terbaru, banjir terjadi pada Minggu (6/4/2024) selama pukul 17.30 WIB dan baru surut pada Senin (7/4/2025) pukul 03.00 WIB.

Beruntung, Bambang sudah lebih dulu mengevakuasi seluruh perabotan di rumahnya sehingga tidak ada yang terkena banjir, termasuk barang elektronik.

"Enggak ada yang terendam karena kita sudah antisipasi. Tinggal dibersihin. Mudah-mudahan membawa berkah. Amin," jelas dia.

Berbeda dengan Bambang, warga Perumahan Maharta lainnya, Samratuti (60) tak mampu menyelamatkan perabotannya di lantai satu rumah.

Sebagian perabotan seperti kulkas, sofa, spekaer, meja, pajangan, hingga beras milik Samartuti terendam banjir.

"Beras dan minuman jadinya dibuang sama kita," jelas dia.

Samratuti pun merasa kesal dengan banjir yang terus menggenang setiap kali hujan turun.

"Tempat kulkas itu sudah sengaja saya tinggikan, terus saya juga sengaja membuat tanggul sendiri di rumah tapi tetap kena banjir," jelas dia.

Oleh sebab itu, ia berharap, pemerintah bisa memperhatikan warga Perumahan Maharta yang kerap kali jadi korban banjir.

"Harapannya, jangka panjangnya tolong dipikirkan kepada pemerintah kalau bisa dikeruk kalinya. Untuk jangka pendeknya, tolong kami dibagi untuk pompa dulu, pompa yang bisa mengatasi emergency. Bila ada pompa emergency, secepatnya kami bisa kerja," ucap dia.

Sebelumnya, Komandan Peleton (Danton) Satgas BPBD Kota Tangerang Selatan, Dian Wiryawan, menyebut, ada 23 titik di Tangsel yang tergenang banjir.

"Sebagian besar genangan disebabkan oleh curah hujan yang cukup deras dan meluapnya aliran kali. Beberapa lokasi juga terdampak karena saluran drainase tidak mampu menampung debit air," ujar Dian saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Salah satu titik banjir terparah terjadi di Perumahan Pondok Maharta, Kelurahan Pondok Kacang Timur.

Di titik tersebut, tinggi muka air (TMA) mencapai 130 sentimeter dan berdampak pada 350 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Perumahan Taman Mangu di Jurang Mangu Barat juga terdampak dengan TMA antara 20 hingga 45 sentimeter. Sebanyak 200 KK terdampak di lokasi ini.

Dian menyebutkan, sebagian besar genangan saat ini sudah mulai surut, meski masih ada beberapa titik yang tergenang.

KOMPAS.com - Program rumah subsidi yang diluncurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk kalangan jurnalis.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam menyuarakan kebenaran dan menjaga demokrasi.

Dalam pesan singkat kepada Kompas.com pada Jumat (5/4/2025), Maruarar atau yang akrab disapa Ara menyampaikan bahwa rumah-rumah ini diperuntukkan bagi wartawan yang membutuhkan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.Pembangunan akan difokuskan di wilayah strategis luar Jakarta, seperti Bogor dan Banten.

“Biasanya, rumah subsidi tidak di Jakarta, tapi di luar Jakarta yang masih terjangkau,” ujar Ara.

Program ini dirancang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah.

Ini memungkinkan wartawan, baik dari media besar maupun yang bekerja paruh waktu, untuk memiliki hunian tanpa beban finansial berat.

Ara menegaskan bahwa MoU alokasi rumah wartawan akan ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi dan Digital RI pada Selasa (8/4/2025).

Siapa Saja yang Masuk Daftar Penerima Rumah Subsidi?

Tak hanya wartawan, Kementerian PKP juga menetapkan alokasi rumah subsidi untuk berbagai kelompok profesi strategis:

1. Petani (20.000 unit): Kelompok ini dianggap sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
2. Nelayan (20.000 unit): Kontribusi besar mereka dalam sektor perikanan membuat mereka layak mendapat perhatian.
3. Buruh (20.000 unit): Pekerja sektor industri dan manufaktur yang kerap kesulitan memiliki rumah.
4. Tenaga Kerja Migran (20.000 unit): Bentuk apresiasi atas sumbangsih devisa bagi negara.
5. Tenaga Kesehatan (30.000 unit): Perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya yang berjuang di garda depan kesehatan.
6. Guru (20.000 unit): Penghargaan bagi pendidik generasi bangsa.
7. Prajurit TNI AD (5.000 unit): Disusul rencana alokasi untuk AL dan AU.
8. Personel Kepolisian (14.500 unit): Menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.

Total kuota rumah subsidi mencapai 420.000 unit, yang dialokasikan agar setiap profesi mendapat bagian pasti. Hal ini juga menjadi dasar koordinasi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga seperti Tapera.

Program ini merupakan bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

Meski ambisius, tantangan utama mencakup keterbatasan lahan, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran.

Ara menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi kualitas konstruksi, serta pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyasar penerima manfaat yang benar-benar layak.

“Jangan lagi ada rumah subsidi yang retak dalam setahun atau salah sasaran,” tegas Ara.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Wartawan, Profesi Mana Lagi yang Mendapat Kuota Rumah Subsidi?".

Tarakan -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan masih terkatung-katung akibat kendala komunikasi dan absennya petunjuk teknis dari pusat.

Wali Kota Tarakan Khairul mengakui adanya masalah serius dalam koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang diduga enggan melangkah lantaran takut melampaui batas kewenangan Pemerintah Pusat.

"Sudah pernah saya panggil SPPG dan tanyakan kendala di lapangan. Sepertinya mereka takut melampaui batas kewenangan dari Pemerintah Pusat," ujar Khairul melalui pesan singkat kepada detikKalimantan, Minggu (6/4/2025).

Meski Pemkot Tarakan berupaya membuka dialog, respons SPPG disebut masih minim. Khairul pun berencana menggelar pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari solusi.

"Kami akan tanyakan langsung ke BGN, karena info awal di Retreat Magelang menyebut pemerintah daerah diminta membantu koordinasi dengan stakeholders," tambahnya.

Ia ingin Pemkot Tarakan punya peran lebih besar agar program ini bisa jalan. Salah satu biang kerok yang diungkap Khairul adalah belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat.

"Sampai saat ini kita belum terima juklak dan juknis untuk pelaksanaan MBG," keluhnya.

Tanpa panduan jelas, Pemkot Tarakan kesulitan menggerakkan program ini secara maksimal. Di sisi lain, SPPG beralasan pelaksanaan MBG di Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih tertunda karena proses seleksi pihak ketiga atau yayasan penyelenggara oleh BGN belum rampung.

"Infonya, yang mendaftar secara online ke website BGN sudah cukup banyak," kata Khairul mengutip laporan SPPG.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Ketua SPPG Kota Tarakan Rudy Christian Nadapdap belum memberi tanggapan ketika dihubungi detikKalimantan.

(des/des)

RAFAH - Militer Israel menghancurkan 90% permukiman di kota Rafah, Gaza selatan sejak Oktober 2023, menurut otoritas setempat pada hari Minggu (6/4/2025).

Kantor media pemerintah Gaza mengatakan militer Israel telah menghancurkan area seluas 12.000 meter persegi di Rafah, mengubah kota itu menjadi apa yang disebutnya "salah satu contoh genosida dan pembersihan etnis paling mengerikan di zaman modern."

Kantor tersebut mengatakan 85% jaringan pembuangan limbah kota telah hancur, menciptakan kondisi yang cocok untuk wabah penyakit.

Ke-12 pusat medis di Rafah sekarang tidak beroperasi lagi, termasuk Rumah Sakit Abu Youssef al-Najjar, yang diledakkan pasukan Israel menggunakan robot peledak dalam serangan mematikannya di Gaza, tambahnya.

Serangan Israel juga telah menghancurkan delapan sekolah dan lembaga pendidikan dan merusak parah fasilitas lain yang tersisa di Rafah, ungkap kantor media tersebut.

?Lebih dari 100 masjid juga hancur atau rusak parah di Rafah,? papar laporan itu.

Rafah membentang sekitar 60 kilometer persegi dan merupakan rumah bagi sekitar 300.000 orang. Kota ini mencakup sekitar 16% dari total wilayah Gaza.

Kantor media tersebut mengatakan 22 dari 24 sumur air Rafah telah hancur, menyebabkan puluhan ribu orang tidak memiliki air minum bersih.

Kerusakan tersebut mencakup 320 kilometer jalan di Rafah, dengan peringatan kota tersebut telah menjadi "tercemar dan tidak layak huni."

Kantor tersebut menuntut tekanan segera kepada Israel untuk menarik diri dari Rafah, memungkinkan penduduk yang mengungsi untuk kembali, membuka koridor yang aman untuk pengiriman bantuan, dan meluncurkan upaya rekonstruksi di kota yang hancur tersebut.

Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji meningkatkan serangan terhadap Gaza karena upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Hampir 50.700 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ) mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

Istanbul (ANTARA) - Tentara Israel telah menghancurkan 90 persen kawasan permukiman di Kota Rafah, Gaza bagian selatan, sejak Oktober 2023, menurut otoritas lokal.

Kantor media pemerintah Gaza pada Minggu (6/4) mengatakan, tentara Israel telah menghancurkan area seluas 12.000 meter persegi di Rafah, sehingga mengubah kota tersebut sebagai salah satu contoh paling mengerikan dari genosida dan pembersihan etnis di zaman modern.

Kantor tersebut menyatakan 85 persen jaringan pembuangan limbah di kota itu telah hancur, menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap wabah penyakit.

Seluruh 12 pusat medis di Rafah kini tidak berfungsi, termasuk Rumah Sakit Abu Youssef al-Najjar, yang diledakkan oleh pasukan Israel menggunakan robot peledak dalam serangan mematikan mereka di Gaza, tambahnya.

Serangan Israel juga telah menghancurkan delapan sekolah dan lembaga pendidikan serta merusak berat fasilitas pendidikan lainnya yang tersisa di Rafah, menurut kantor media tersebut.

Lebih dari 100 masjid juga telah dihancurkan atau rusak parah di Rafah, tambahnya.

Rafah membentang sekitar 60 kilometer persegi dan menjadi tempat tinggal sekitar 300.000 orang. Kota ini mencakup sekitar 16 persen dari total wilayah Gaza.

Kantor media tersebut mengatakan 22 dari 24 sumur air di Rafah telah dihancurkan, membuat puluhan ribu orang tidak mendapatkan air minum bersih.

Kerusakan juga mencakup 320 kilometer jalan di Rafah, katanya, seraya memperingatkan kota itu kini telah menjadi“terkontaminasi dan tak layak huni.

Kantor itu menuntut tekanan segera terhadap Israel untuk menarik diri dari Rafah, memungkinkan para pengungsi kembali, membuka koridor aman untuk pengiriman bantuan, serta meluncurkan upaya rekonstruksi di kota yang hancur itu.

Akhir pekan lalu, kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan meningkatkan serangan ke Gaza saat upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan rencana Presiden AS Donald Trump dalam memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Hampir 50.700 warga Palestina telah terbunuh di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak Oktober 2023 yang sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November lalu terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya terhadap wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP) menemukan dugaan korupsi atau fraud yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek pembangunan 2.100 rumah untuk eks pejuang Timor-Timur, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Temuan fraud ini secara resmi telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) pada Kamis, 20 Maret 2025.

Penyerahan kasus ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian PKP pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor 13/SPT/Ij/2025 tanggal 26 Februari 2025.

Heri menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari program Serahkan Kasus Korupsi (SeKOP) yang diinisiasi oleh Itjen.

"Tujuannya untuk memindahkan penyakit korupsi agar Kementerian PKP bersih dan para pegawainya memiliki integritas serta akuntabilitas yang tinggi," cetus Heri.

Rincian Proyek dan Temuan di Lapangan

Proyek pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur ini melibatkan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh empat BUMN dengan nilai kontrak yang signifikan.

Paket I dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 133.768.062.000 (Addendum Rp 141.971.304.500) untuk 727 unit rumah.

Paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp136.947.370.000) untuk 687 unit rumah.

Paket III dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Nilai Kontrak Rp 129.568.171.000 (Addendum Rp143.837.300.000) untuk 686 unit rumah.

Adapun Manajemen Konstruksi dikerjakan oleh PT Yodya Karya (Persero) KSO PT Hegar Daya dengan Nilai Kontrak MK Rp 6.164.700.000/Rp 18.494.100.000 (Addendum MK Rp 6.780.764.000/Rp 20.342.292.00).

Total nilai proyek ini belum termasuk biaya land clearing, pemadatan tanah, dan sarana pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait, tim Itjen bersama tim Fakultas Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang menemukan sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.

Di antaranya adalah pemadatan tanah tidak maksimal sehingga terjadi perbedaan elevasi bangunan akibat penurunan tanah yang tidak merata.

Kemudian pemasangan beton tidak sesuai pedoman. Hal ini mengakibatkan 2.100 unit rumah mengalami total loss akibat pemasangan beton yang tidak sesuai standar, terbukti dari uji petik pada 59 unit yang menunjukkan kerusakan sedang hingga berat (retak dinding, bangunan miring, tembok patah).

"Hal ini mengindikasikan prosedur pembangunan tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan berpotensi menimbulkan kerugian negara karena tidak dapat diperbaiki," ujar Heri.

Selain itu, terdapat indikasi penggelembungan harga pada anggaran setiap unit rumah, termasuk pengadaan mesin air, tandon air, listrik, septic tank, serta vegetasi (pohon mangga dan bougenville dalam pot).

Ditemukan juga kerusakan lain seperti tembok retak, kusen belum di-sealant, keramik pecah, lantai bergelombang, dan pintu sulit dibuka.

Beberapa unit rusak akibat abrasi, dan blok rumah tergenang banjir karena jalan serta drainase dibangun setelah rumah selesai dengan ketinggian yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dasar keramik tanpa pengerasan atau pemadatan yang baik menyebabkan rongga udara terperangkap dan expansion joint yang tidak memadai mengakibatkan keramik tidak bebas bergerak saat memuai.

Menurut Heri, ini merupakan kasus kedua yang dilaporkan Itjen Kementerian PKP setelah Rumah Khusus TNI/Polri di Ambon, Maluku.

"Rumah Khusus TNI/Polri tersebut tak kunjung dibangun alias mangkrak. Namun dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tuntas dibangun," ungkap Heri.

Kompas.com terus berupaya mengonfirmasi dua kasus ini kepada para BUMN yang mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.