Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar.

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar.

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

"Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini", ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar.

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan meluncur pada Januari 2025. Pemerintah juga telah menetapkan anggaran senilai Rp10.000 per porsi untuk program MBG.

Di tahun yang sama pula, pemerintah menegaskan tak akan ada impor pangan, terutama beras. Lantas, bagaimana stok beras dalam negeri di tengah bergulirnya program MBG mulai Januari 2025?

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan produksi beras dalam negeri masih cukup untuk memenuhi implementasi program MBG di tahun pertama.

Khudori menuturkan bahwa program MBG menyasar 15 juta orang hingga akhir 2025. Nantinya, pada tahap awal 2025, akan ada sebanyak 3 juta orang sebagai penerima program MBG.

“Jika semua sumber karbohidrat dari beras butuh sekitar 0,34 juta ton beras untuk 15 juta jiwa sasaran. Nggak besar dan bisa dicukupi dari produksi domestik,” kata Khudori kepadaBisnis, Selasa (31/12/2024).

Terlebih, pemerintah juga memproyeksikan produksi beras pada 2025 mencapai 32,29 juta ton. Menurut Khudori, dengan mempertimbangkan kondisi iklim yang normal dan berbagai langkah pemerintah, maka target ini bisa berhasil.

Lebih lanjut, total ketersediaan beras pada 2025 juga diperkirakan mencapai 39,36 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi sebanyak 31,03 juta ton, maka akan ada stok beras sekitar 8,32 juta ton pada akhir tahun. Artinya, tanpa impor oleh Perum Bulog maka stok beras masih akan tetap aman.

Khudori juga menjelaskan bahwa impor beras oleh Bulog terjadi pada 2018, 2023, dan 2024. Adapun sepanjang 2019–2022, Bulog tidak mengimpor beras.

“Impor beras oleh Bulog biasanya berjumlah besar dan hanya terjadi di tahun tertentu,” terangnya.

Tercatat, total impor beras baik dari swasta dan Bulog pada periode 2018–2023 hanya 3,85% dari total konsumsi.

Mengutip laman resmi Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (31/12/2024), untuk saat ini program MBG sedang dalam tahap uji coba dan direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada Januari 2025 mendatang.

Adapun, sasaran pemenuhan gizi BGN meliputi peserta didik, yakni SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Program MBG ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

BGN juga menyatakan pihaknya tidak pernah meminta biaya atau donasi dalam bentuk apa pun terkait program MBG. Hal ini sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat mengenai oknum yang mengaku sebagai petugas BGN.

“⁠Petugas resmi Badan Gizi Nasional selalu dilengkapi dengan dokumen tugas yang dapat diverifikasi,” jelas Biro Hukum dan Humas BGN dalam pengumuman resminya, dikutip pada Selasa (31/12/2024).

Di samping itu, BGN juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang mencemarkan nama baik BGN.

Jakarta: Madiun merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Dijuluki sebagai Kota Pelajar, kabupaten ini menawarkan banyak pilihan rumah murah.

Lokasi yang strategis tentu menjadi salah satu pertimbangan seseorang saat ingin membeli rumah. Tidak hanya itu, tempat wisata, akses transportasi, suasana, dan harga pun menjadi pertimbangan yang penting agar bisa memilih rumah yang tepat.

Perumahan yang masih tersedia di Madiun mulai dari Rp140 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Wonosobo dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi Rumah murah di Madiun

Perumahan subsidi di Madiun. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Sejahtera Hills

Perumahan subsidi ini terletak di Munggut, Wungu, Kab. Madiun, Jawa Timur ini dibangun oleh Wijaya Intan Nuryaksa. Perumahan ini memiliki 44 unit tipe rumah subsidi seharga Rp150,5 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi atap menggunakan genting arcon dan dinding pasanagan bata merah doubel dengan finising plesteran acian. Selain itu, lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu kali.

2. Kebonagung view

Perumahan ini terletak di Kebonagung, Balerejo, Kab. Madiun, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun Anugerah Dzaky Abadi yang dijual 18 unit.

Ada dua jenis tipe subsidi yang dibanderol mulai dari harga Rp150 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa rangka atap genteng beton, dinding batu bata diplester finishing cat, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

3. Bukit Permata Hijau

Perumahan ini terletak di Pilangrejo, Wungu, Kab. Madiun, Jawa Timur. Dibangun oleh Bumi Purnama Raya, ada 135 unit rumah tersedia dengan harga Rp150,5 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi meliputi atap galvalum, dinding bata ringan finishing cat, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Griya Mutiara Munggut

Perumahan ini terletak di Munggut, Wungu, Kab. Madiun, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Mutiara Mega Properti.

Ada 70 unit rumah tipe subsidi. Harga yang ditawarkan untuk rumah tipe ini adalah Rp140 juta.

Tiga jenis tipe rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap rangka baja ringan dan atap genteng beton, serta dinding bata ringan plester aci finishing plamir dan cat. Selain itu, lantai keramik ukuran 40x40, serta pondasi batu kali sloof/kolom beton bertulang.

5. Perumahan Srikaton Residence 2

Perumahan yang terletak di Kaligunting, Mejayan, Kab. Madiun, Jawa Timur ini dibangun oleh Rejeki Tambah Barokah. Terdapat 40 unit rumah tipe subsidi seharga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap rangka baja ringan genteng beton, kemudian dinding pasangan hable atau bata ringan. Selain itu, lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan 150 ribu hektar (ha) sawah per tahun beralih jadi perumahan dan industri. Lahan sawah tersebut tersebar di Jawa dan Sumatera.

Nusron mengatakan belum dapat menyampaikan lebih detail terkait lokasi-lokasi sawah yang dialihfungsikan. Sebab, pihaknya masih terus melakukan konsolidasi.

Dia pun menyebut lahan sawah itu berubah fungsi menjadi kepentingan perumahan dan kepentingan industri.

"Koreksi itu pasti bisa dikarenakan pemukiman, kedua industri. Bagaimana cara mengatasinya? Idealnya mengacu Undang-Undang setiap sawah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2P) yang terkoreksi untuk perumahan maupun kepentingan industri, maka yang bersangkutan wajib mengganti lahan yang sama untuk sawah," kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dari segi aturan, lahan tersebut dapat diganti dengan lahan teknis, lahan semi teknis, hingga lahan non teknis. Nusron menyebut aturan itu berlaku bagi di kabupaten yang sama.

Namun, menurut Nusron masih ada kendala lantaran lahan ganti tersebut terkadang tidak memadai di kabupaten/kota yang sama. Misalnya, seperti di Tangerang, Karawang, atau Bekasi yang sudah padat penduduk dan industrinya.

Untuk itu, Nusron mengusulkan ke Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menyusun rencana tata ruang wilayah Nasional (RTWN).

RTWRN ini merupakan turunan dari UU Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang 2025-2045.

"Di dalam RTWN ini kami mengusulkan LP2P Nasional. Jadi kalau kabupaten model kayak Bekasi, Karawang demi kepentingan nasional memang dibutuhkan untuk hilirisasi industri di situ dibutuhkan hilirisasi industri, maka kalau ada lahan baru yang sifatnya sawah, dikonversi jadi pemukiman atau dikonversi jadi industri maka gantinya tidak harus di kabupaten setempat, bisa di provinsi yang sama," imbuh Nusron.

Namun, keputusan ada di Bappenas dan Kemenko IPK yang rencananya Peraturan Pemerintah tentang RTRWN ini akan ditargetkan selesai kuartal-I 2025. Kemudian, pihaknya juga mengusulkan yang kembali mencetak sawah ini tergantung pihak yang berkepentinga.

"Usulan kami adalah kalau pemukimannya bentuknya MBR, maka yang berkewajiban cetak sawah baru adalah pemerintah, tapi kalau utk komersial dan industri, maka yang harus menggantikan pelaku industri," imbuh Nusron.

(hns/hns)

JAKARTA, investor.id – Ketua Komite III DPD Filep Wamafma mengecam dugaan adanya kewajiban pembelian wadah untuk program makan bergizi gratis (PMBG) oleh orang tua yang terjadi di sebuah sekolah dan sempat viral di beberapa sosial media. Menurut Filep, program tersebut harus gratis dan tak dipungut biaya apapun bagi penerima manfaat.

“Program ini murni gratis, penerima manfaat tidak dibebankan kewajiban apapun. Selain harus dipersiapkan secara matang program ini juga harus diawasi secara seksama,” ujar Filep kepada wartawan, Selasa (31/12/2024).

Filep mengatakan, program makan bergizi gratis ini merupakan program yang sangat luar biasa dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar sekitar 19,47 juta orang dan pemerintah telah lokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun pada APBN 2025, dengan rinciannya Rp 63,35 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,43 triliun untuk program dukungan manajemen.

“Kami, masing-masing anggota Komite III DPD RI pada reses masa sidang II ini terjun ke lapangan ke daerah masing-masih untuk lakukan pengawasan atas persiapan dan uji coba agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,” ungkap Filep.

Dia memastikan DPD bakal menggelar agenda untuk melaksanakan Rapat Kerja dengan Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial dan beberapa pemangku kepentingan lain setelah reses di Januari 2025 mendatang. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota Komite III DPD terhadap program makan bergizi gratis.

“Kami memahami betul, bahwa program makan siang bergizi ini harus benar-benar diawasi pelaksanaannya di daerah. Ada banyak celah dan lubang yang bisa menimbulkan berbagai macam persoalan dan pelanggaran dalam implementasinya di lapangan,” jelas Senator Papua Barat ini.

Lebih lanjut, Filep menyoroti anggaran Rp 10.000 per porsi makan bergizi gratis. Menurut dia, anggaran tersebut termasuk kecil karena program ini bukan sekedar memberi makan gratis tetapi juga harus memperhatikan perihal gramasi gizi dari setiap menu dan cita rasa.

Filep menilai sulit untuk menebak menu yang akan disajikan dengan anggaran Rp 10.000 per porsi. Pasalnya, ada masalah inflasi dan kenaikan harga termasuk pengaruh kenaikan PPN 12% di tahun 2025 mendatang. Menurut dia, harga paket nasi nasi, ayam dan sayur saja saat ini di setiap warung makan minimal sebesar Rp 12.000.

“Selain soal harga, soal siapa yang dapat membuat makanan itu juga perlu dipikirkan secara matang. Untuk wilayah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dll mungkin tidak sulit untuk mencari vendor rumah makan atau warung makan, yang punya kemampuan untuk menyediakan ratusan porsi makanan dalam waktu serentak, tetapi tidak demikian untuk di daerah apalagi wilayah pedalaman seperti Papua Barat misalnya,” pungkas Filep.

Diketahui, program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini akan menyasar peserta didik dari PAUD hingga pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren, baik negeri maupun swasta. Lalu, balita dan ketiga ibu hamil dan keempat, ibu menyusui.

Sasaran program itu dilakukan secara bertahap dan fokus di awal adalah pada anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Pada tahun 2025 pelaksanaannya akan ditargetkan mencapai 40%. Tahun 2026 menjadi 80% target sasarannya dan pada tahun 2029 digenapkan target sasarannya menjadi 100%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan rencana impor 2 juta sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging dan susu, termasuk program makan siang bergizi gratis di Indonesia.

Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan susu di Indonesia masih bergantung pada impor.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Sudaryono menegaskan, impor ini tidak akan mengganggu anggaran APBN.

"Kementerian Pertanian dari tahun lalu telah menginisiasi untuk penyediaan susu dan daging sapi dengan cara mendatangkan indukan hidupnya. Tidak menggunakan APBN dengan membuka kesempatan bagi sektor swasta, apakah swasta, BUMN, koperasi baik di dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di peternakan sapi itu di Indonesia," ujarnya pada Selasa (31/12/2024).

Dia menambahkan, pada 2025 akan ada peningkatan jumlah sapi perah dan sapi pedaging yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging.

Dari total 2 juta sapi hidup yang direncanakan, 1,2 juta di antaranya adalah sapi perah, dengan 141 pelaku usaha yang telah berkomitmen.

Untuk sapi pedaging, targetnya adalah 800.000 ekor, dengan 70 pelaku usaha yang sudah terlibat.

Sudaryono menjelaskan pentingnya upaya ini mengingat Indonesia telah mencapai swasembada telur dan daging ayam, sehingga fokus saat ini adalah pada pemenuhan kebutuhan susu dan daging dari peternakan sapi domestik.

"Di semua menu yang akan kita makan di (program) makan bergizi gratis, selain ikan dan garam menjadi domain kementerian pertanian. Hanya untuk kebutuhan daging dan susu memang kita masih cukup besar kebutuhan impornya," tambahnya.

Impor sapi hidup ini direncanakan berasal dari beberapa negara, termasuk Brasil, yang memiliki populasi sapi terbesar di dunia.

Sapi dari Brasil dianggap cocok untuk diimpor karena dapat beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia.

Sudaryono mengungkapkan, regulasi untuk mendatangkan sapi hidup telah diajukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan sudah ditandatangani, tinggal menunggu pengundangan.

"Sudah kami ajukan ke presiden dan sudah ditandatangani, tinggal nunggu diundangkan sehingga kami bisa mendatangkan sapi hidup dari Brasil dengan total 5 tahun ini kita dapatkan 2 juta ekor," jelasnya.

Untuk mendukung rencana ini, dibutuhkan total 1,7 juta hektar lahan, dengan lahan terbesar berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

"Totalnya sudah kita identifikasi ada 1,7 juta hektar di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah ini ada di Blora, kemudian ada di beberapa kabupaten yang lain, nanti kami bisa berikan," imbuh Sudaryono.

Kebutuhan lahan seluas 1,7 juta hektar ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menarik investasi di sektor peternakan sapi hidup.

"Kebutuhan akan bahan pangan itu sudah ada jaminan pasarnya, sehingga ini yang membuat banyak pengusaha baik dalam maupun luar negeri mau dan berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia, untuk mendatangkan sapi hidup," tandasnya.

Badan Gizi Nasional menyebut tidak semua penerima Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan susu dalam menu mereka. Daun kelor dan telur ayam akan menjadi menu pengganti susu.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan telur dan daun kelor bisa menggantikan kebutuhan gizi yang terkandung dalam susu.

Ia menjelaskan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12).

Menurutnya, penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah. Sementara keberadaan menu di daerah-daerah non peternakan sapi perah tidak akan dipaksakan.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," imbuhnya.

Namun, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Ia juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Selama ini, pasokan susu lokal memang belum mampu memenuhi kebutuhan susu nasional. Sebanyak 80 persen susu yang diminum masyarakat merupakan produk impor, sisa 20 persennya baru dipasok peternak lokal. Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis, kebutuhan susu nasional kian besar.

Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

"Sumber (impor): Australia, Brazil, New Zealand, Amerika Serikat, dan Meksiko," bunyi paparan Amran.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebentar lagi mulai dijalankan. Badan Gizi Nasional (BGN) membuka persyaratan calon mitra untuk memenuhi menu MBG.

Kepala BGN Dadan Hindayana menilai pentingnya kolaborasi antara BGN dan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan besar tersebut.

"Program ini bertujuan memastikan masyarakat rentan, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi," kata Dadan dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Lebih lanjut, bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, mempunyai status legal yang jelas.

Dadan menyebut mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya. Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Dadan menerangkan pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id. Program tersebut terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran. Ini lebih dari sekadar menyediakan makanan bergizi. Kami ingin menanamkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi sehat, untuk masa depan generasi penerus bangsa," imbuh Dadan.

Simak juga Video 'Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(ara/ara)

Sederet masalah menghiasi persiapan program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pakar menilai minimnya payung hukum hingga kekosongan struktur di daerah memicu sejumlah pihak melakukan penyelewengan.

Beberapa waktu lalu, viral sebuah video du media sosial tentang pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG). Orang tua siswa diminta membeli perlengkapan makan untuk bisa mendapat bantuan.

Setiap anak diharuskan membeli dua set perlengkapan makan. Setiap set dihargai Rp30 ribu. Artinya, orang tua siswa diminta membayar Rp60 ribu per anak agar bisa dapat Makan Bergizi Gratis.

Ada pula aduan di masyarakat soal Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk Ormas untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG. Isu itu diiringi kasus penipuan yang memakan korban para pengusaha katering.

Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur diminta Rp1 juta untuk bisa ikut menyediakan 1.000 kotak makan. Duit itu disetor ke orang bernama M yang mengaku bagian dari Pokmas Manunggal Cipto Roso.

Belakangan, Pokmas Manunggal Cipto Roso membantah mengelola penarikan uang itu. Mereka meminta masyarakat tak langsung percaya bila ada orang yang mengaku menang tender dari TNI untuk mengelola MBG.

Badan Gizi Nasional juga membuat pernyataan pers berkali-kali untuk mengklarifikasi berbagai isu itu. Bahkan, ada masa di mana mereka menerbitkan pernyataan pers setiap hari dengan persoalan berbeda-beda.

"BGN sama sekali tidak pernah memberikan mandat atau Surat Keputusan (SK) kepada ormas manapun terkait program makan siang bergizi gratis. Klaim ini adalah informasi yang keliru dan berpotensi menyesatkan masyarakat," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, Kamis (26/12).

Persoalan itu juga disertai perubahan teknis Makan Bergizi Gratis yang dilakukan pemerintah. Awalnya, pemerintah merencanakan porsi MBG Rp15 ribu per anak per hari. Namun, Prabowo memangkasnya menjadi Rp10 ribu per anak per hari dengan alasan anggaran.

Selain itu, ada pula kontroversi soal pemilihan menu. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut tak semua anak akan mendapatkan susu. Menurutnya, protein susu terpenuhi lewat telur, sedangkan kalsiumnya bisa diganti lewat daun kelor.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai karut-marut persiapan Makan Bergizi Gratis ini terjadi karena posisi Badan Gizi Nasional masih lemah. Selain karena baru dibentuk, lembaga ini tak mempunyai struktur hingga ke daerah.

Mereka masih mengandalkan kerja sama dengan TNI. Padahal, TNI tak punya koordinasi langsung ke sekolah-sekolah, UMKM pangan, ataupun petani-peternak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.

"Badan gizi nasional ini yang langsung turun ke bawah dia kan tidak punya kaki di daerah, nah inilah yang akhirnya dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab dengan menjual-jual nama Badan Gizi Nasional," kata Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Jamiluddin mengatakan BGN belum tentu diberi kewenangan untuk mendirikan perwakilan di daerah-daerah karena aturan otonomi daerah. Oleh karena itu, ia menyarankan BGN untuk bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.

Dia berkata BGN bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Mereka juga bisa bekerja sama dengan ormas-ormas Islam, sepertinya PBNU dam PP Muhammadiyah, untuk pelaksanaan di sekolah keagamaan.

"Selain itu juga ibu-ibu PKK kan itu juga ada sampai ke bawah nah kalau jaringan ini diperkuat kemungkinan hal-hal tadi usaha-usaha katering tertipu itu lebih bisa diminimalisir," ujarnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti karut-marut Makan Bergizi Gratis karena tiga hal. Pertama, Badan Gizi Nasional tak punya struktur yang matang di daerah.

Kedua, tidak ada payung hukum dan petunjuk teknis (juknis) yang jelas terkait Makan Bergizi Gratis. Celah ini membuat oknum-oknum bisa mendulang keuntungan lewat penipuan.

"Yang terpenting itu juknisnya jelas. Ukuran gizi setiap porsi harus diatur. Termasuk sanksi berat harus diatur bagi yang tidak melakukan. Agar menghindari efek domino seperti penyelewengan anggaran," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/12).

Persoalan ketiga adalah transparansi. Dia menyarankan Badan Gizi Nasional membuka semua persiapan Makan Bergizi Gratis ke publik.

Trubus berkata transparansi dimulai dari penentuan daerah sasaran, data anak penerima bantuan, hingga proses penunjukan mitra pelaksana di daerah.

Hal itu dilakukan demi mencegah penipuan di Kediri terulang kembali. Selain itu, transparansi bisa mencegah timbulnya penyelewengan seperti desa fiktif di program dana desa.

"Khawatirnya seperti dana desa. Desanya enggak maju, bahkan ada yang desanya tidak ada, tapi anggarannya habis. Sangat mungkin terjadi di program ini karena birokrasi kita masih koruptif," ujar Trubus.

Trubus menyarankan penguatan pengawasan untuk program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi.

Pemerintah bisa bekerja sama dengan kampus-kampus agar menerjunkan dosen atau mahasiswa sebagai pengawas. Dengan demikian, program tersebut bisa berjalan sesuai aturan meski Badan Gizi Nasional tak punya struktur di daerah.