Koba, Babel (ANTARA) - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Algafry Rahman mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kalangan pelajar sekolah dasar sangat strategis untuk mencegah kejadian stunting.

"Ini program strategis nasional yang kita realisasikan secara masif di daerah karena mampu mencegah stunting," kata Algafry.

Ia menjelaskan, program MBG dilengkapi dengan asupan gizi seimbang kepada anak usia dini sebagai langkah awal untuk mencegah kejadian stunting.

"Tentu program ini sangat sejalan dengan visi dan misi kami yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan kondisi masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani," ujarnya.

Algafry mengatakan, pentingnya asupan gizi seimbang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

"Program ini bertujuan untuk menekan angka stunting, kekurangan gizi dan memperbaiki pola makan masyarakat Bangka Tengah," ujarnya.

Ia menjelaskan, sasaran dari program MBG adalah anak sekolah dengan menyediakan makanan bergizi melalui program kantin sehat dan pemberian makanan tambahan di sekolah.

"Kemudian sasarannya adalah ibu hamil melalui pelatihan memasak makanan bergizi dan pembagian bahan makanan sehat dan masyarakat umum melalui edukasi mengenai pola makan sehat melalui sosialisasi di berbagai desa," ujarnya.

Tentu saja kata bupati berbagai pihak dilibatkan termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta kelompok PKK desa.

"Beberapa langkah yang telah dirancang adalah pemberian makanan tambahan (PMT) dengan distribusi makanan sehat seperti telur, susu, dan kacang hijau kepada anak dan ibu hamil," ujarnya.

Jakarta, Investor.id– Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) diharapkan bisa segera disalurkan awal Januari 2025.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan aturan pendukung sehingga program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa terealisasi di awal tahun depan.

"Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bisa segera diterbitkan. Saat ini setidaknya ada 48 ribu unit rumah subsidi ready stock yang siap akad KPR FLPP di awal Januari 2025," tutur Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran pers Senin (30/12/2024).

Pernyataan Menteri PKP itu dilontarkan saat meninjau perumahan bersubsidi Buana Cicalengka Raya 2, di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Minggu (29/12/2024).

Sesuai data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah ready stock mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah yang sudah dipesan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah hunian ready stock tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78% dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia.

"Diharapkan PMK pendukung penyaluran program KPR FLPP bisa segera terbit supaya MBR akad KPR bisa dilakukan awal Januari tahun depan. Hal itu demi membantu penyediaan hunian untuk MBR," tegas Menteri PKP.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap agar di awal Januari 2025 penyaluran KPR FLPP bisa terlaksana.

"Menteri PKP menjanjikan akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan. Semoga mendapat respons terbaik," ujar Joko Suranto.

Dia menyatakan, pihaknya juga mendorong agar Bank Penyalur KPR FLPP mempertimbangkan sejumlah skenario alternatif apabila PMK tersebut belum terbit di awal tahun depan.

"Kami dorong perbankan untuk mengantisipasi jika PMK belum terbit di awal Januari 2025. Tapi itu domain perbankan, kita hanya bisa mendorong perbankan sebagai upaya mencari solusi terbaik agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan secara baik," kata Joko Suranto yang juga Founder & Chief Executive Officer (CEO) Buana Kassiti Group.

Sementara itu, Menteri PKP menyampaikan apresiasinya atas kepedulian REI terhadap lingkungan dan tanggung jawab terhadap kualitas rumah yang dibangun.

Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah melalui penanaman pohon di seluruh kawasan perumahan yang dikembangkan developer anggota REI.

"Saya senang sekali karena sudah banyak titik yang saya kunjungi, tapi baru kali ini saya datang ke tempat pengembang perumahan yang membagikan pohon secara gratis kepada masyarakat. Semoga hal itu bisa diikuti oleh para pengembang lainnya," tutur Maruarar Sirait saat meresmikan Kebun Persemaian REI di Buana Cicalengka Raya 2. 

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatakan ada 48 ribu unit rumah subsidi yang siap diakadkan awal tahun depan. Pihaknya pun sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bisa segera direalisasikan tahun depan.

"Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bisa segera diterbitkan. Saat ini setidaknya ada 48 ribu unit rumah subsidi ready stock yang siap akad KPR FLPP di awal Januari 2025," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (30/12/2024).

Hal itu disampaikan saat meninjau perumahan bersubsidi Buana Cicalengka Raya 2 di Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Minggu (29/12) lalu.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah rumah subsidi siap huni mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah sudah dipesan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah rumah siap huni tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78 persen dibangun oleh anggota Realestat Indonesia (REI).

"Diharapkan PMK pendukung penyaluran program KPR FLPP bisa segera terbit supaya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) akad KPR bisa dilakukan awal Januari tahun depan. Hal itu demi membantu penyediaan hunian untuk MBR," ucapnya.

Selain itu, Ara mengapresiasi kepedulian REI terhadap lingkungan dan kualitas rumah yang dibangun. Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah melalui penanaman pohon di seluruh kawasan perumahan yang dikembangkan developer anggota REI.

"Saya senang sekali karena sudah banyak titik yang saya kunjungi, tapi baru kali ini saya datang ke tempat pengembang perumahan yang membagikan pohon secara gratis kepada masyarakat. Semoga hal itu bisa diikuti oleh para pengembang lainnya," ujarnya.

Lalu, Ara mengingatkan kepada para pengusaha atau pengembang yang diberi amanah untuk membangun perumahan masyarakat agar bertanggung jawab dalam pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

Menurutnya, Buana Kassiti Group, pengembang Buana Cicalengka Raya 2, bertanggung jawab dalam pengembangan hunian MBR. Sebab, tidak ada keluhan dari para penghuni rumah.

Di sisi lain, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap penyaluran KPR FLPP bisa terlaksana di awal Januari 2025. Ia mengatakan pihaknya juga mendorong agar bank penyalur KPR FLPP mempertimbangkan sejumlah skenario alternatif apabila PMK tersebut belum terbit di awal tahun depan.

"Menteri PKP menjanjikan akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan. Semoga mendapat respons terbaik," ucap Joko.

"Kami dorong perbankan untuk mengantisipasi jika PMK belum terbit di awal Januari 2025. Tapi itu domain perbankan, kita hanya bisa mendorong perbankan sebagai upaya mencari solusi terbaik agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan secara baik," sambungnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bank Mega Syariah mendukung pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dukungan itu dibuktikan dengan ditekennya Komitmen Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 antara Bank Mega Syariah dan BP Tapera.

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam merealisasikan program 3 juta yang menjadi salah satu prioritas nasional saat ini.

"Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting dalam mendukung program ini. Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak melalui pembiayaan berbasis syariah," ungkap Oney, sapaan akrab Rasmoro, dalam keterangan resmi, Senin (30/12).

Ia menjelaskan secara total ada sekitar 7 bank nasional dan 32 bank daerah yang menandatangani kerja sama itu.

Namun, Bank Mega Syariah merupakan satu-satunya bank syariah swasta nasional yang mendapat kepercayaan menyalurkan pembiayaan Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

"Kerja sama ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap Bank Mega Syariah sebagai mitra terpercaya dalam menyalurkan KPR Sejahtera FLPP," ujarnya.

"Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan proses pembiayaan berjalan dengan lancar serta tepat sasaran," imbuh Oney.

Bank Mega Syariah telah berhasil menyalurkan seluruh kuota FLPP atau rumah subsidi hingga November 2024, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp37 miliar.

Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2022 ke 2023, yang tercatat sebesar 39 persen.

Secara keseluruhan, pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) mencatat pertumbuhan sebesar 11 persen hingga November 2024 (yoy), sekaligus menyumbang lebih dari 75 persen terhadap total pembiayaan konsumer pada periode yang sama.

"Sementara, pembiayaan konsumer menunjukkan peningkatan signifikan dengan pertumbuhan lebih dari 25 persen (yoy)," pungkasnya.

TNI Angkatan Udara (AU) telah menyiapkan tujuh pangkalan udara (lanud) TNI AU di Pulau Jawa untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Tujuh lanud ini akan menjadi pilot project TNI AU untuk program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono menyampaikan TNI AU telah membuat satuan tugas (satgas) untuk program Makan Bergizi Gratis. Satgas ini dipimpin oleh Irjen TNI AU serta Aspot Irjen KSAU.

"Kita sudah menyiapkan tujuh lanud di Pulau Jawa yang sudah dipilih sebagai pilot project untuk mendukung pelaksanaan program ini. Yang pertama Lanud Halim, Iswahjudi, Abdurrahman Saleh, Surya Darma, Adisutjipto, Adi Soemarmo, dan Sulaiman," kata KSAU Marsekal Tonny dalam acara Sambung Rasa di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/12/2024).

Marsekal Tonny menjelaskan pihaknya akan melihat perkembangan dari tujuh lanud di Pulau Jawa dalam membantu menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis. Dia juga memastikan sudah memberi instruksi agar semua lanud ikut bersiap membantu program ini.

"Ini memang sengaja kita pilih lanud yang berada di Jawa dulu, nanti kita melihat progres atau perkembangan ke depan. Dan saya sudah instruksikan untuk seluruh lanud jajaran Angkatan Udara untuk bersiap mendukung program makan bergizi," ungkap Marsekal Tonny.

Seperti diketahui, Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma menyiapkan dapur untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. Dapur ini diproyeksikan bisa memproduksi 11 ribu porsi setiap harinya.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, menjelaskan dapur untuk Makan Bergizi Gratis ini merupakan bangunan dapur milik Lanud Halim yang diperbesar ukurannya. Dia mengungkap durasi pengerjaan dapur ini diperkirakan selesai dalam 40 hari.

"Untuk dapur ini, karena memang bangunannya sudah ada, kita memangkas waktu pembangunan fisik sehingga 40 hari sudah siap untuk beroperasi. Karena memang dapur ini harus diinstalasi, seperti cool storage, chiller untuk bahan makanan, kemudian pembersihannya juga. Yang terpenting itu IPAL (instalasi pengolahan air limbah)," jelas Marsma Muzafar kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN), yakni harus bisa memproduksi minimal 4.000 porsi setiap harinya. Dia mengatakan dapur ini ditargetkan dapat membuat dan mendistribusikan 11 ribu porsi makanan bergizi untuk para pelajar setiap harinya.

Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis, berpotensi menjadi skandal korupsi terbesar.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menyebut ini bakal terjadi andai Prabowo kukuh dengan skema penyaluran makan gratis yang bersifat sentralistis. Apalagi, skema tersebut melibatkan banyak pihak yang berpotensi membuat anggaran bocor lebih besar.

"Justru menjadi bancakan baru, potensi korupsi, bahkan bisa menjadi skandal korupsi yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah," ungkapnya dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' via Zoom, Senin (30/12).

"Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi korupsi sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, apabila skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah," sambung Media.

Menurut Celios, pendanaan program makan gratis seharusnya ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke sekolah-sekolah di daerah. Media menekankan penyaluran anggaran makan gratis yang kemudian langsung dikelola sekolah bakal lebih efisien.

Media juga membandingkan empat aspek utama dari skema sentralisasi dan desentralisasi makan gratis. Pertama, total risiko korupsi yang lebih rendah jika disalurkan langsung ke sekolah, yakni sebesar Rp1,77 triliun di 2025.

Kedua, persentase risiko korupsi yang bisa mencapai 12 persen andai pemerintah tetap melaksanakan program ini secara terpusat. Sedangkan skema desentralisasi memiliki potensi korupsi 2,5 persen.

"Menurut kami, desentralistik itu way better, jauh lebih baik dibandingkan sentralistik. Total risiko korupsinya jauh lebih kecil," tegasnya.

Aspek ketiga adalah fokus distribusi, di mana skema terpusat diklaim bakal lebih mengutamakan vendor besar dan dapur umum alias satuan unit pelayanan. Sementara itu, cara desentralisasi bisa melibatkan sekolah, UMKM, dan pihak-pihak lokal.

Keempat, Media membandingkan efisiensi pengawasan makan gratis dari dua skema tersebut. Ia menegaskan efisiensi pengawasan skema sentralistik lebih rendah ketimbang desentralistik.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Yayasan Saka Tunggal Bersinar dan Koperasi Jaya Sekti Mandiri Kebumen telah menjalin kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) RI untuk membangun dapur umum yang menyediakan program makan siang bergizi gratis.

Peletakan batu pertama untuk dapur umum ini dilakukan secara simbolis di Desa Kemukus, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Sabtu (28/12/2024).

Pembangunan dapur sehat ini menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1,5 miliar.

Dapur umum tahap pertama akan berlokasi di Desa Kemukus, Kecamatan Gombong, serta di Resto Kambal Kebumen, Klirong, dan Petanahan.

“Ini adalah kerja sama antara BGN, Yayasan Saka Tunggal, Koperasi Jaya Sekti Mandiri, dan kontribusi dari pengusaha asal Kebumen yang sukses di Jakarta. Proses pembangunan unit pelayanan makanan bergizi gratis ini terlaksana berkat dukungan semua pihak,” ungkap Prasetyo Panggih, Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Kebumen, dalam keterangan resminya, Senin (30/12/2024).

Nantinya, Unit Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis akan berfungsi sebagai dapur pengolahan makanan sehat untuk anak-anak sekolah di Kabupaten Kebumen.

“Kepala dapur, ahli gizi, dan administrasi dari BGN akan terlibat. Jumlah makanan bergizi yang disiapkan adalah sebanyak 3.000 porsi per hari untuk TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil,” lanjutnya.

Program ini merupakan upaya mendukung Dapur Sehat dari BGN RI untuk meningkatkan asupan gizi generasi muda, terutama pelajar dan ibu hamil.

"Kami menyambut baik program dapur sehat ini dan berkomitmen untuk mendukung program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Ini adalah salah satu program prioritas BGN RI untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar dan ibu hamil di Kabupaten Kebumen," jelasnya.

Tim Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Kebumen menekankan pentingnya menjaga kebersihan dapur agar steril, yang memerlukan perencanaan dan persiapan matang, baik dalam pembangunan dapur maupun suplai bahan baku makanan sehat.

Perwakilan Yayasan Saka Tunggal Bersinar, Ma'rifun menambahkan, program pembangunan dapur sehat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi yang cukup bagi generasi penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Kebumen.

Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan membeli bahan baku makanan sehat dari masyarakat setempat.

“Kami siap bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawal dan mengawasi pembangunan ini demi mewujudkan program dapur sehat dan generasi emas Indonesia,” ucap Ma'rifun.

Ia berharap, dapur umum ini dapat selesai dalam dua bulan ke depan.

Ma'rifun juga menyampaikan bahwa sudah ada tiga titik lokasi yang disiapkan untuk pembangunan dapur umum di Kabupaten Kebumen, dengan lokasi di Desa Kemukus sebagai proyek percontohan dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi pelajar dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

"Selanjutnya, lokasi di Kecamatan Kebumen akan berada di Resto Kambal, Klirong, dan Petanahan," pungkasnya.

KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program 3 Juta Rumah dalam setahun ini terdiri dari 1 juta rumah di perkotaan, dan 2 juta rumah di pedesaan.

Untuk menjalankan program tersebut, Prabowo melantik Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri PKP pada 21 Oktober 2024.

Lantas, apa saja yang telah dicapai Kementerian PKP dalam rangka Program 3 Juta Rumah hingga akhir tahun 2024? Berikut rangkumannya:

Kompas.com/Suhaiela Bahfein Menteri Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah memulai peletakan batu pertama rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (1/11/2024). Menteri yang karib disapa Ara terlihat didampingi sejumlah pihak yakni Bos Agung Sedayu Group atau ASG Sugianto Kusuma alias Aguan, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, Komisaris Utama PT Bumi Semboro Sukses Antonio, dan masih banyak lagi. Dalam seremonial tersebut, Ara terpantau mengaduk campuean pasir dan semen seraya meminta doa restu untuk menyukseskan program tiga juta rumah kepada sejumlah tamu yang hadir.

1. Bangun rumah MBR di Tangerang

Maruarar Sirait meresmikan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah MBR di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Jumat (1/11/2024).

Rumah MBR ini dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar hasil sumbangan dari Maruarar Sirait dan PT Bumi Samboro Sukses.

Sementara pelaksana pembangunannya yaitu Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat properti Sugianto Kusuma alias Aguan.

Total biaya pembangunan rumah MBR ini diperkirakan menelan Rp 60 miliar. Sumbernya berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di PIK2.

Sebanyak 250 unit rumah akan dibangun dengan tipe 36 dan lahan 60 meter persegi. Itu juga termasuk isinya alias furniture.

Pembangunan rumah MBR ini diperkirakan selesai pada kuartal ketiga tahun 2025.

KOMPAS.com/ ELSA CATRIANA Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 3 menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo di Jakarta, Senin (25/11/2024).

2. BPHTB dan PBG gratis

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah pada Senin (25/11/2024).

Ketiganya sepakat untuk, pertama, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR yang membeli rumah.

Kedua, penghapusan pungutan daerah atau retribusi dalam pembuatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh para pengembang properti.

Ketiga, mempercepat proses pembuatan PBG dari yang umumnya memakan waktu 28 hari menjadi hanya 10 hari.

Selanjutnya, SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Dok. Kementerian PKP Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat, Kementerian PKP Bersama PT Berau Coal Bangun 500 Unit Rumah di Berau Kaltim

3. Bangun Rumah MBR di Berau

Selain Agung Sedayu Group, perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) yakni PT Berau Coal juga ikut membangun rumah rakyat.

Hal itu ditandai dengan prosesi groundbreaking di Kabupaten Berau, Kaltim, pada Jumat (27/12/2024).

Denhan dana CSR PT Berau Coal, rencananya akan dibangun sebanyak 500 unit rumah di Kabupaten Berau yang tersebar di beberapa titik.

Seperti di Dusun Birang sebanyak 7 rumah, Dusun Gurimbang 47 rumah, dan Dusun Lati 11 rumah.

Sementara untuk titik lokasi lainnya masih dipetakan dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Berau.

Ukuran rumah yang disiapkan adalah tipe 45, dengan 2 kamar tidur, dapur, ruang tamu dan kamar mandi.

Muhammadiyah khawatir TNI dilibatkan untuk mengurus program makan bergizi gratis di era Presiden Prabowo Subianto.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas sangsi dengan kemampuan aparat. Terlebih, ia mengaku punya pengalaman buruk dengan TNI.

"Apakah akan diandalkan aparat pemerintah saja, percaya kita? Apalagi TNI dilibatkan," ungkap Busyro dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' via Zoom, Senin (30/12).

"Saya khawatir berat karena saya juga punya pengalaman di era Orde Baru beberapa kali diperiksa intelijen, TNI terutama," tegasnya.

Busyro menceritakan pengalaman buruknya di masa lalu. Menurutnya, kehadiran tentara dalam pemeriksaan aktivis hanya untuk menakut-nakuti alias meneror.

Pria yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011 itu khawatir apa yang terjadi di masa lalu akan terulang. Apalagi, Busyro menyinggung track record Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer.

Di lain sisi, Busyro menyinggung beberapa kasus, mulai dari penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) hingga korupsi sejumlah bahan pokok. Ia menegaskan apa yang terjadi adalah skandal imoralitas yang harus dihindari pemerintahan Prabowo.

"Kalau saya tadi menyebut beberapa kasus yang tidak mungkin kita lupakan, itu merupakan bisnis penderitaan rakyat. Maka, ini juga tidak terlepas dari refleksi pemerintahan yang semakin otoriter dan sentralistik," jelasnya.

"Korupsi di negara kita ini sudah betul-betul, belum membudaya pada rakyat, tapi semakin membudaya pada aparat-aparat keamanan. Saya khawatir kalau TNI, mungkin kalau Polri ditarik-tarik (dilibatkan ke makan gratis), akan merusak imej kepercayaan rakyat," imbuh Busyro.

Busyro menyarankan pimpinan TNI bersikap tegas. Menurutnya, ini bisa ditempuh melalui penjelasan yang bijak terkait alasan pelibatan TNI dalam proses-proses, seperti makan gratis.

TNI tampak punya sentral di program makan bergizi gratis Prabowo. Pasalnya, mayoritas pejabat Eselon I Badan Gizi Nasional diisi oleh purnawirawan TNI.

Aparat juga pernah ikut menguji coba program ini. Misalnya, Polrestabes Bandung bersama Kodim 0618/Kota Bandung yang menguji coba sekaligus mengenalkan program ini kepada anak-anak di sejumlah sekolah dasar (SD) di Kota Bandung, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Studi terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menemukan, mayoritas masyarakat mendukung kebijakan berbasis ketahanan pangan lokal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam studi terkait mitigasi risiko program Makan Bergizi Gratis, Celios menyebutkan bahwa 59 persen responden menolak bahan pangan impor dan menekankan pentingnya pemanfaatan produk lokal. 85 persen bahan baku Makan Bergizi Gratis berasal dari produk lokal dan UMKM.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan, program tersebut harus berpihak pada peternak, petani lokal, maupun vendor UMKM yang berdekatan dengan lokasi sekolah.

“MBG jangan sampai menjadi celah masuknya berbagai pangan impor termasuk impor susu yang merugikan peternak lokal, berdampak ke berkurangnya serapan kerja, hingga mengancam stabilitas nilai tukar rupiah,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis, Senin (30/12/2024).

Bhima meminta pemerintah menetapkan regulasi terkait batas minimum pihak lokal dalam pengadaan bahan baku. Adapun pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2025.

Studi ini juga menunjukkan harapan masyarakat agar program MBG dipisahkan dari politik. Dalam studinya, peneliti mencatat sebanyak 46 persen masyarakat menyoroti risiko inefisiensi penyaluran. Sementara, empat dari 10 responden khawatir dengan risiko korupsi.

Studi juga memperkirakan potensi kerugian hingga Rp 8,5 triliun pada 2025 apabila MBG tetap berjalan dengan skema sentralistik yang diusulkan saat ini.

“Risiko inefisiensi anggaran juga harus diwaspadai, terutama terkait distribusi rantai pasok yang terlalu panjang, yang bisa memperburuk ketepatan sasaran dan menghambat keberlanjutan program ini,” kata Direktur Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar.

Studi Celios juga menemukan bahwa 79 persen masyarakat menolak opsi pembiayaan melalui utang luar negeri, mendesak pemerintah mencari solusi pembiayaan yang berkelanjutan. Sebanyak 56 persen responden menyarankan MBG dimulai secara bertahap untuk mengurangi risiko kebocoran dana dan inefisiensi.

Rentan Dikorupsi

Peneliti Celios Bakhrul Fikri menilai, dana program MBG rentan dikorupsi. Risiko korupsi, kata dia, terdapat pada skema penyaluran dengan birokrasi yang panjang.

“Melihat track record korupsi pengadaan barang dan jasa selama ini, maka tingkat korupsinya bisa signifikan. Selain itu, belum ada prosedur dalam antisipasi pemalsuan data dan pengawasan pengelolaan dana,” ucap Bakhrul.

“Terakhir, daripada menyalurkan MBG melalui unit baru yang sentralistik, sebaiknya disalurkan langsung ke sekolah” imbuh dia.

Celios pun menekankan agar uji coba program MBG dimanfaatkan untuk merumuskan dengan matang teknis pelaksanaannya.

Muhammadiyah mengingatkan agar program makan bergizi gratis yang akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto jangan sampai seperti pemberian bantuan sosial (bansos).

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas, seharusnya anggaran makan gratis diberikan langsung ke sekolah-sekolah di daerah.

"Kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, agar penyaluran ini (makan bergizi gratis) tidak mengalami nasib yang sama dengan penyaluran bansos," kata Busyro dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' secara daring, Senin (30/12).

Busyro sepakat dengan usul yang disampaikan Center of Economic and Law Studies (Celios). Ia pun mencontohkan penyaluran bansos selama periode Pemilu 2024.

Ia berpendapat pembagian bansos itu sembrono dan dilakukan dengan cara yang tak senonoh. Selain itu, banyak data yang dipalsukan.

"Bukan saja sembrono, tapi merupakan penistaan riil terhadap rakyat. Dibagikan dengan cara-cara yang tidak senonoh dan menghinakan rakyat, ada juga data yang dipalsukan," tuturnya.

Pria yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011 itu menilai sekolah, baik negeri maupun swasta, sebetulnya sudah punya jaringan nasional. Karena itu, Busyro yakin pihak sekolah mampu mengurus langsung makan bergizi gratis.

Bertalian dengan itu, Busyro mengkritisi kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab program ini. Ia sangsi pejabat-pejabat yang mengisi posisi di badan baru itu sudah teruji kemampuannya untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis yang masif.

"Apakah orang-orang (pejabat Badan Gizi Nasional) yang direkrut itu punya pengalaman? Track record yang terbuka (dan) teruji (dapat) dibaca oleh siapa saja, untuk menyalurkan kebijakan yang mencapai dana Rp71 triliun dibagi untuk 19,47 juta rakyat Indonesia?" tanya Busyro.

"Apakah akan diandalkan aparat pemerintah saja, percaya kita?" imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menegaskan Presiden Prabowo memang tidak seharusnya menjalankan program makan gratis secara terpusat.

Ia mengusulkan anggaran Rp71 triliun ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah-sekolah di daerah.

Wahyudi melihat skema yang akan dijalankan pemerintah mulai 2025 itu melibatkan banyak pihak. Ia menilai ini justru berpotensi membuat anggaran negara bocor lebih besar.

"Justru menjadi bancakan baru, potensi korupsi. Bahkan, bisa menjadi skandal korupsi yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah," kata Wahyudi.

"Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi korupsi sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, apabila skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah," tambahnya.

Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) mendukung susu sebagai salah satu bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dikarenakan pentingnya peran susu dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Direktur Eksekutif AIPS Sonny Effendy mengatakan susu mengandung kalsium dan protein yang tinggi, di mana kandungan tersebut bagus untuk pertumbuhan tulang anak, ibu hamil dan ibu menyusui.

"Karena susu mengandung kalsium dan protein yang tinggi serta bagus untuk pertumbuhan tulang anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa harus susu, karena kalsium susu paling mudah diserap oleh tubuh," kata Sonny kepada detikcom, dikutip, Senin (30/12/2024).

Dokter Spesialis Anak, dr. Ria Yoanita, Sp.A mengungkapkan bahwa susu merupakan sumber kalsium dan protein yang sangat baik dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Berdasarkan data DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score), penyerapan kalsium dan protein dari susu lebih efisien dibandingkan dengan sumber makanan lainnya, menjadikan susu dapat menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

"Pada anak yang lebih besar, penting memperhatikan komponen pemilihan susu sebagai sumber kalsium dari protein hewani yang umumnya paling mudah diserap oleh pencernaan anak sehat dibanding pangan lain." Jelasnya.

Tim Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Susu, Prof. Dr. Epi Taufik menyatakan susu menjadi komponen penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sendiri akan dijalankan secara bertahap mulai 6 Januari 2025.

Prof. Epi mengatakan susu merupakan sumber kalsium dan protein yang baik untuk melengkapi menu gizi seimbang anak. "Jangan lupa di umur 9 tahun sampai ke 13 tahun adalah puncaknya kecepatan manusia tumbuh. Dengan adanya susu dalam program Makan Bergizi Gratis, diharapkan dapat memenuhi gizi seimbang anak," kata Prof. Epi.

Sejumlah Negara Masukkan Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Sejumlah negara sudah memasukkan susu sebagai komponen dalam Makan Bergizi Gratis. Terdapat cerita sukses dalam upaya pemenuhan gizi untuk mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.

Co-founder & Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung Kertha Nugraha mengatakan program ini dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan harapan setiap anak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi pada tahun 2030.

"Jadi yang mau kita selesaikan dulu syaratnya, perutnya kenyang makan bergizi, baru nanti pendidikan bisa masuk, infrastruktur masuk dan seterusnya," kata Dewa.

Misalnya di Amerika Serikat (AS), program ini menyediakan makanan gratis atau dengan biaya rendah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Di Finlandia, menu makanan sekolah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang ketat dan menggunakan bahan lokal. Di India, program Mid-Day Meal menyediakan makanan bergizi kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi angka putus sekolah.