Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat. Nantinya akan ada diskusi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan pengembang terkait lokasi hunian.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi. Lokasi yang dimaksud termasuk lahan milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukannya.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (23/4/2025).

Pria yang akrab disapa Ara itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perum Perumnas yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," terangnya.

Lebih lanjut, Ara menuturkan pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Terlebih lagi sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk asisten rumah tangga.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Selain membangun hunian di lahan BUMN, Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang berada di tempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," terangnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

KOMPAS.com - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan kesiapannya untuk membangun 1 juta unit rumah di pedesaan sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini tidak hanya memperluas fokus target program, tetapi juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah pedesaan.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, mengungkapkan bahwa realisasi Program 3 Juta Rumah saat ini baru mencapai sekitar 5 persen-7 persen dari target, terutama melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Padahal, hampir 95 persen target, termasuk 1 juta rumah di pedesaan, belum fokus dikerjakan.

Oleh karena itu, REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target program 3 juta rumah hingga pedesaan, karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

"Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun 1 juta rumah di desa-desa di Indonesia," tegas Joko dalam acara Halal Bihalal REI yang dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri ATR-BPN Nusron Wahid.

Sesuai instruksi Presiden Prabowo, program 3 juta rumah menargetkan pembangunan 1 juta unit di pedesaan, 1 juta unit di pesisir, dan 1 juta unit di perkotaan.

Langkah ini dinilai strategis mengingat terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3 persen dari total penduduk pedesaan yang perlu dientaskan.

Joko memaparkan, pembangunan rumah di desa akan membawa manfaat signifikan, termasuk mempercepat pengentasan kemiskinan, menggerakkan ekonomi desa dengan potensi putaran ekonomi hingga Rp 80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan, serta menstimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp 400 juta.

"Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan," ujarnya.

Untuk merealisasikan target ini, REI membutuhkan penentuan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah.

Kriteria tersebut meliputi syarat penerima manfaat, lokasi pembangunan, lahan yang dapat dibangun, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.

Selain itu, dukungan kebijakan juga diperlukan, terutama terkait legalitas tanah, perizinan khusus, tata ruang, skema pembiayaan perbankan, dan pengawasan.

REI dengan lebih dari 6.000 anggota pengembang yang 80 persen di antaranya berpengalaman membangun rumah bersubsidi, menyatakan kesiapannya untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan. Rerata, setiap anggota REI hanya perlu membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

Sesuai informasi dari Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan direncanakan akan disubsidi pemerintah hingga 80 persen dari pengalihan subsidi BBM, sehingga masyarakat hanya membayar 20 persen dari cicilan.

Dengan asumsi nilai bangunan Rp 80 juta hingga Rp100 juta dan angsuran KPR Rp 800.000 per bulan, masyarakat desa hanya perlu membayar sekitar Rp 160.000 per bulan.

KOMPAS.com -Kabupaten Maluku Tengah di Maluku kini tengah menarik perhatian calon pemilik rumah, terutama karena menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), masyarakat bisa menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa opsi perumahan terjangkau yang bisa dipilih di wilayah ini.

1. Perumahan Taman Haruru Indah (Thi) Masohi: Tipe 36/77

Terletak di Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, perumahan ini dibangun oleh PT Masohi Indah Permai.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 77 meter persegi.

Proyek ini menyediakan 110 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 168 juta.

Saat ini, sebanyak 85 unit telah terjual, sementara 25 rumah masih tersedia untuk dibeli.

2. Suli Alam Indah: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Damai Berkati Lestari dan berlokasi di Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Menawarkan 99 rumah tapak, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Harga per unit juga sebesar Rp 168 juta. Hingga saat ini, 18 unit telah terjual, sedangkan 81 rumah masih tersedia untuk masyarakat.

3. Villa Mutiara Masohi: Tipe Lily

Berlokasi di Amahai, proyek ini dikembangkan oleh PT Mutiara Surya Propertindo.

Tipe rumah yang ditawarkan memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 91 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 168 juta, masih ada 46 unit yang dipasarkan.

Dengan berbagai pilihan yang terjangkau dan lokasi yang strategis, Kabupaten Maluku Tengah menjadi pilihan menarik bagi calon pemilik rumah yang mencari hunian subsidi.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dikutip Antara, Rabu, 23 April 2025.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," ungkap dia.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," kata dia.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," katanya.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, kata Ara, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Lahan BUMN bisa dibangun rumah rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan lahan milik BUMN bisa dijadikan lokasi pembangunan rumah rakyat.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ara meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kesempatan pada asosiasi pengembang perumahan untuk memanfaatkan lahan aset BUMN ada untuk lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Kementerian PKP juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang juga ingin berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Ara juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT. KAI, Pelindo dan Perumnas yang sekiranya bisa digunakan untuk lahan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri BUMN Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan," katanya.

Ia juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Lebih lanjut, kata Ara, pihaknya bersama pengembang akan melakukan konsolidasi terkait dengan penyaluran alokasi KPR FLPP. Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220 ribu rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termasuk buat asisten rumah tangga (ART).

Ia menambahkan, dengan pendanaan BI dan dukungan Presiden, Wakil Ketua DPR dan Menteri BUMN dan Kementerian Keuangan bisa dapat mendapat kelonggaran GWM dan menjadi bagaimana BI hadir dengan kebijakan makronya tapi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," katanya.

Ara juga akan berkoordinasi bersama Menteri yang mengurusi soal Lapas bagaimana penjara yang ditempat strategis di kota besar bisa dipindahkan dan bisa digunakan untuk perumahan.

Hal ini merupakan ide cemerlang dari Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung oleh semua pihak.

"Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas, di antaranya Program 3 Juta Rumah dan Makan Siang Bergizi (MBG). Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program prioritas utama Prabowo adalah program perumahan.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu. Perumahan itu nomor satu. Perumahan memiliki efek yang paling dahsyat kepada rakyat. Kalau kita benar meng-address kebijakannya," ujar Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025 di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia pun menjelaskan tiga mandat dari Kementerian PKP. Mandat pertama adalah memberantas kemiskinan. Fahri mengungkap data Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan kini 15 juta unit.

"Yang kedua, kita menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru, terutama di renovasi kalau di daerah-daerah," katanya.

Ketiga, kementerian berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan demikian, muncul Program 3 Juta Rumah. Fahri mengatakan Prabowo mengkampanyekan program tersebut, berupa pembangunan 1 juta di kota, 1 juta di desa, dan 1 juta di pesisir.

Kemudian, ia mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Selain menyediakan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Fahri menyoroti perlunya mendorong pembiayaan renovasi rumah tidak layak huni di Indonesia. Ia menyarankan agar Bank Tabungan Negara (BTN) menambah dana program renovasi rumah untuk masyarakat.

Di samping itu, Fahri mengungkap pembahasan dalam rapat dewan komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia berharap BTN menjadi pilihan utama dan terbesar sebagai bank tabungan untuk rumah.

"Ada mandat yang clear di situ bahwa BTN harus menjadi bank mortgage terbesar dan terbaik di Asia Tenggara, maka kita bekerja dengan skema ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sinyal ini untuk membesarkan BTN," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dukungan dari PT. Bank Central Asia Tbk. atau BCA memperkuat pembiayaan rumahan untuk rakyat.

Menurut Ara, adanya dukungan BCA dalam pembiayaan perumahan di Indonesia sangat diperlukan. Salah satu hal penting yang menjadi kunci sukses BCA sebagai bank terbesar di Indonesia adalah soal kepercayaan dan track record dan investigasi dari perbankan terhadap nasabahnya.

"Kementerian PKP ingin menjadi instansi pemerintah yang dipercaya publik. Hal ini jadi salah satu hal yang diperlukan. Bukan hanya presentasi dan interview saja tapi investigasi untuk melihat track record dan value dari konsumen sebagai kunci sukses BCA selama ini," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Presiden Komisaris PT. Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja di Jakarta.

"Saya banyak belajar dari Pak Jahja dan sudah bersahabat lebih dari 20 tahun. Kami selalu berdiskusi dan banyak mendapat masukan tentu berproses dan tidak bisa dipaksakan. Dan BCA siap memberikan dukungan pada program perumahan di Indonesia," ujar Ara.

Sementara itu, Presiden Komisaris PT. Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja menjelaskan pembiayaan perumahan bagi masyarakat sangat penting. Apalagi saat ini pemerintah terus mendorong Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Ia mengatakan bahwa sudah dikenalkan oleh pengembang dan mendapatkan masukan dari Menteri PKP bahwa ada lokasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang strategis untuk perumahan.

"Kalau hanya bicara rumah tanpa fasilitas tentu biaya akses pendidikan dan rumah sakit menjadi mahal. Tapi kalau lokasinya sudah prime dan sarana prasarana sudah baik dan tinggal siapa yang mengembangkan tentunya kita bisa berpartisipasi dan investigasi bukan hanya sekedar memberikan kredit tapi kita yakin orang ini baik dan masuk klasifikasi yang baik dan mempunyai kemampuan yang baik," kata Jahja Setiaatmadja.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memperluas sasaran penerima manfaat pembiayaan rumah subsidi dengan menyasar para pekerja informal.

Menurut dia, berdasarkan arahan Presiden Prabowo maka Kementerian PKP juga harus banyak memberikan kepada para pekerja sektor informal yang non-gaji.

Para pekerja informal yang non-gaji seperti tukang bakso, tukang sayur, dan lainnya harus diberikan keadilan yang sama dengan pekerja formal yang memiliki gaji, termasuk akses terhadap pembiayaan untuk rumah subsidi dari bank.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Program 3 Juta Rumah per tahun, janji ambisius Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024, hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar.

Meskipun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Fahri Hamzah telah bekerja lebih dari enam bulan, cetak biru atau blueprint program ini tak kunjung terbit.

Asosiasi pengembang seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Realestat Indonesia (REI) menyuarakan kebingungan dan mendesak kejelasan dari pemerintah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apersi Junaidi Abdillah secara terbuka menyampaikan kebutuhan mendesak untuk berdialog dengan Menteri PKP Maruarar Sirait terkait blueprint Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, pengembang hingga kini tidak memiliki panduan jelas mengenai arah program ini, baik untuk pembangunan satu juta rumah di perkotaan maupun dua juta rumah di pedesaan.

“Kita pengennya diajak berbincang, bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa sih?” ujar Junaidi sebelum acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Junaidi menyoroti, satu-satunya komponen program yang masih berjalan adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Skema ini memang telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, dengan realisasi sekitar 65.000 unit dari akhir Oktober 2024 hingga 5 Januari 2025. Namun, di luar KPR FLPP, Junaidi menyebut program lain “belum terasa berjalan.”

Ketidakjelasan ini membuat pengembang kesulitan menentukan peran mereka dalam mendukung target ambisius pemerintah.

REI, melalui Ketua Umum Joko Suranto, juga menegaskan pentingnya blueprint untuk memberikan arah yang jelas.

“Kami butuh kejelasan regulasi dan koordinasi lintas kementerian. Tanpa blueprint, pengembang bingung harus bergerak ke mana,” ujarnya dalam diskusi dengan media pada Februari 2025.

Joko menambahkan bahwa backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023 menuntut kebijakan yang terperinci dan terkoordinasi, bukan sekadar wacana.

Janji Blueprint yang Berulang Tertunda

Permintaan blueprint tidak hanya datang dari pengembang, tetapi juga dari Komisi V DPR RI.

Pada rapat dengar pendapat 3 Desember 2024, Ketua Komisi V Lasarus dan Wakil Ketua Syaiful Huda mendesak Menteri Maruarar Sirait untuk segera menyerahkan dokumen tersebut.

“Kami belum menerima blueprint terkait program 3 juta rumah. Mohon dijelaskan, karena di anggaran ini tidak dijelaskan,” tegas Lasarus.

...Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.

Selain menjamin perawatan medis pekerja MBG yang mengalami kecelakaan kerja, kata Dedek, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja, dalam skema ini BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja, kata Dedek menambahkan.

“Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” ujarnya.

Dikatakan Dedek, alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja. Data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada Senin (21/4).

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

“Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penyerapan tenaga kerja usia muda melalui subsidi premi untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap berusia 18–24 tahun.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membagi alokasi kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) 2025 untuk masing-masing profesi pekerjaan. Asisten Rumah Tangga (ART) hingga Driver Ojek Online (Ojol) masing-masing dapat jatah 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi dari pemerintah. Hal ini yang mendasari pembagian segmentasi rumah subsidi di kalangan profesi.

"Kita bagikan itu (kuota FLPP), ada berapa untuk nelayan, ART, hingga driver ojol," kata Maruarar dalam acara Halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Secara keseluruhan, kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit dan dibagi untuk beberapa profesi sebanyak 164.260 unit. Sedangkan sisanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang mau mengurus sendiri untuk mendapatkan rumah subsidi.

Beberapa profesi yang mendapatkan kuota FLPP tahun 2025 terdiri dari guru 20 ribu unit, tenaga migran 20 ribu unit, perawat 15 ribu unit, bidan 10 ribu unit, tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit, Polro 14.500 unit, dan TNI AD 5.760 unit.

Selanjutnya, rumah subsidi untuk wartawan sebanyak 1.000 unit, buruh 20 ribu unit, pegawai Kemendagri 2.000 unit, pegawai Kemenkeu 2.000 unit, pegawai BPS 1.000 unit, Kemenkraf 3.000 unit, pegawai BKKBN 2.000 unit.

Kemudian, petani sebanyak 20.000 unit, nelayan 20.000 unit, driver gojek 1.000 unit, driver grab 1.000 unit, hingga Asisten Rumah Tangga (ART) mendapatkan kuota sebanyak 1.000 unit.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP meminta para pengembang APERSI untuk menjadi pengembang yang bertanggung jawab dan tetap memberikan hasil pembangunan yang terbaik untuk rakyat di bidang perumahan.

Dia mengaku telah menerima masukan dari APERSI yang menyatakan bahwa masih banyak proses pengurusan BPHTB dan PBG di daerah yang belum berjalan dengan baik di daerah. Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar masukan tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik di lapangan.

"Saya sebagai Menteri PKP tetap mendoakan yang terbaik bagi pengembang APERSI usahanya tambah maju dan sukses. Mari kita bangun rumah rakyat tanpa basa-basi, silakan sampaikan masalah yang ada ke saya. Kalau ada masalah, come to papa, supaya bisa kita cari solusi bersama," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan kesempatan pengembang memanfaatkan aset BUMN dibangun perumahan.

Ini dimulai dari milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Perum Perumnas, maupun PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

"Dengan menyampaikan informasi, data-data, lokasi-lokasi, yang dimiliki BUMN. Kalau enggak salah waktu itu ada dari kereta api ya, ada dari Pelindo ya, Perumnas ya," ucap Ara saat bertemu Erick di kantornya, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ara juga menyampaikan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar program dan kebijakan pro-rakyat bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Dia bersama pengembang akan mengonsolidasi terkait penyaluran alokasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apalagi dari data yang pada tahun ini sudah ada dana untuk 220.000 rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk Asisten Rumah Tangga (ART).

Saat ini, Ara masih membicarakannya dengan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

“Dan doakan kami lagi berpikir ya Pak Heru ya, buat ART ya, bagaimana caranya juga ART punya kesempatan seperti perintah presiden, bagaimana jangan hanya punya gaji. Tapi, juga penghasilan dan wong cilik (orang kecil),” tandasnya.