Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan Omnibus Law Perumahan demi mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru, Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada Omnibus Law Perumahan," ucap Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan (tersebar) di mana-mana. Ini semua kan pengin mempersulit, (pemerintah) daerah pengin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," tegas Fahri.

Ia lalu mengklaim program milik Presiden Prabowo Subianto itu diapresiasi global. Fahri cerita diajak berkeliling sang Kepala Negara ke beberapa negara, mulai dari China hingga Timur Tengah.

Wamen Fahri menekankan seluruh dunia mendengar program perumahan ini. Bahkan, ia menyebut ada minat luar biasa dari global menjadi partner pengembang properti Indonesia untuk membangun hunian di perkotaan.

Fahri lantas merinci empat masalah utama yang sekarang dihadapi Kementerian PKP. Pertama, kesediaan tanah atau lahan untuk membangun rumah.

Kedua, masalah perizinan. Wamen Fahri menegaskan negara mesti menyelesaikan problem ini

"Perizinan yang berbelit-belit itu harus disikat habis, tugas negara di situ. Jangan sampai pengusaha menikmati izin yang sulit karena dianggap bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak sanggup dapatkan izin, yang gak punya uang gak dapat izin," jelas Fahri.

"Di dalam konstitusi kita mengatur tidak boleh pungutan itu basisnya bukan undang-undang. Merampas uang rakyat berupa uang basisnya harus berupa undang-undang, disepakati oleh anggota dewan," tambahnya.

Ketiga, program 3 juta rumah per tahun menghadapi masalah infrastruktur mulai dari penyediaan air sampai listrik. Terakhir, mengenai skema keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tak ingin tanah menjadi ladang spekulasi yang membuat sulitnya membangun rumah murah bagi masyarakat.

Saat ini, Kementerian PKP telah mengurai masalah ini bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BP) Nusron Wahid demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Fahri mengungkapkan hal ini dalam dialog interaktif seri kedua program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Jangan sampai tanah itu menjadi ladang spekulasi yang menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah. Gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yang kita harus investigasi secara serius ini, dan generalnya Pak Nusron Wahid," jelas Fahri.

Sementara Nusron dalam kesempatan berbeda mengungkapkan, program 3 Juta Rumah sudah dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian PKP.

"Hanya, masalahnya ada dua. Pertama, isu tanah, karena pemukiman tidak mungkin tanah perkebunan. Kami serahkan datanya kepada mereka. Kami harus serahkan," ucap Nusron saat berbincang dengan media di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Apabila ingin membangun 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka asumsinya seluas 60 juta meter.

"Jadi, sebetulnya proyek rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26.000 (hektar). Kami mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar Itu 1,3 juta (hektar). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200.000 hektar, plus minus yang bisa digunakan untuk perumahan," tandas Nusron.

KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan bangsa Indonesia masih tetap menghadapi masalah penyediaan rumah layak huni meskipun telah mendekati usia kemerdekaan hampir 80 tahun pada tahun 2025 mendatang.

Untuk itu, adanya Kementerian PKP diharapkan mampu memacu semangat para pelaku pembangunan perumahan serta menciptakan ekosistem dan industri perumahan sekaligus menyukseskan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Menurut Fahri Hamzah, pembentukan Kementerian PKP merupakan ide besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

"Keinginan besar itu memang lahir dari apa yang kita lihat sehari-hari karena selama 80 tahun Indonesia merdeka masih punya masalah perumahan yang cukup besar," ujarnya saat Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).

Ia mengakui bahwa masyarakat lebih fokus dalam pemenuhan hak dasar lain seperti sandang dan pangan. Namun demikian, penyediaan rumah juga tidak bisa dianggap sebelah mata karena kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan dasar setiap manusia.

"Pemerintah harus hadir agar kebutuhan dasar seperti rumah itu terpenuhi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dengan menumbuhkan semangat gotong royong," katanya.

Adanya Kementerian PKP, imbuhnya, jangan disalah artikan sebagai tekanan bagi ekosistem perumahan tapi untuk menjadi fasilitator guna memudahkan ekosistem perumahan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk rakyat.

Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang tinggal di kolong-kolong tol dan jembatan yang tidak terdata oleh pemerintah. Hal ini menjadi tugas semua pihak agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang hidup terlantar dan tidak memiliki rumah layak huni.

"Jadi ini itikad baik dari pemerintah dan Kementerian PKP dibentuk bukan sebagai kontraktor atau developer dan pesaing bagi pengembang. Tugas terpenting negara adalah menjadi regulator, karena negara-negara besar dunia ini dapat berhasil kuncinya adalah regulasi terbaik diambil alih pemerintah dan memastikan seluruh regulasi ada dan semua terlibat dalam pelaksanaannya," terangnya.

Lanjut Fahri Hamzah, Kementerian PKP telah melakukan identifikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada.

Salah satunya terkait lahan, Kementerian PKP telah menyisir dengan Kementerian ATR/BPN dan pemilik tanah serta institusi pemerintah, hingga sektor bisnis dan masyarakat yang ingin menyerahkan tanah untuk lokasi pembangunan.

"Kami juga telah membentuk struktur organisasi Ditjen pembangunan perumahan dan permukiman semacam bank tanah bagi Kementerian PKP untuk penyediaan lahan perumahan bagi rakyat," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyampaikan bahwa pemerintah akan membekali literasi digital bagi pemasok bahan makanan program makan bergizi gratis.

Dia menyebut, saat ini mayoritas UMKM di desa belum memanfaatkan teknologi digital. Sehingga, pemerintah mendorong penggunaan teknologi termasuk artificial intelligence (AI) bagi pengusaha kecil.

“Saya sudah bicara juga pada menteri Komdigi untuk nanti kasih rekomendasi-rekomendasi kebijakan digitalisasi macam apa, untuk membuat orang miskin bisa ikut di dalam program digitalisasi dan menyuplai makan bergizi gratis,” kata Budiman di Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

• Judi Online Jadi Penyebab Lahirnya Kemiskinan Baru
• Ekonomi Restoratif Disebut Bisa Tekan Angka Kemiskinan

Budiman mengakui, digitalisasi harus diterapkan secara perlahan kepada mayarakat terutama petani ataupun pelaku UMKM. Karenanya, pemerintah berkomitmen melatih masyarakat terbiasa dengan hal tersebut.

“Kami harus melatih itu, enggak cepat.

Tetapi setidaknya, dengan program makan bergizi gratis yang terus-menerus ini, akan ada proses belajar. Di situlah pentingnya Komdigi,” papar Budiman.

Ia menjelaskan, setidaknya ada 82 juta orang yang akan menerima makan bergizi gratis hingga 2027 mendatang. Artinya, diperlukan bahan makanan berupa telur, daging, beras, dan sayuran untuk memenuhi program tersebut.

“Pemerintah sudah mengamankan siapa yang belinya. Ayo lebih digital, agar kamu bisa melaporkan kualitas berasmu, telur, dan sayur di platform digital yang sederhana. Mungkin bisa ada AI juga nantinya,” kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada APBN 2025.

Mengutip laman Indonesia.go.id, Badan Gizi Nasional bakal melakukan tiga skema pembagian makanan. Pertama, membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

• BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan
• Kemiskinan Ekstrem Ditarget Nol Persen 2 Tahun Lagi

Ketiga, melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu 30 menit. Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, akan dikirimkan dengan paket vacuum.

Pengiriman ke daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu pekan, dengan menu makanan yang bervariasi.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyampaikan bahwa pemerintah akan membekali literasi digital bagi pemasok bahan makanan program makan bergizi gratis.

Dia menyebut, saat ini mayoritas UMKM di desa belum memanfaatkan teknologi digital. Sehingga, pemerintah mendorong penggunaan teknologi termasuk artificial intelligence (AI) bagi pengusaha kecil.

“Saya sudah bicara juga pada menteri Komdigi untuk nanti kasih rekomendasi-rekomendasi kebijakan digitalisasi macam apa, untuk membuat orang miskin bisa ikut di dalam program digitalisasi dan menyuplai makan bergizi gratis,” kata Budiman di Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

• Judi Online Jadi Penyebab Lahirnya Kemiskinan Baru
• Ekonomi Restoratif Disebut Bisa Tekan Angka Kemiskinan

Budiman mengakui, digitalisasi harus diterapkan secara perlahan kepada mayarakat terutama petani ataupun pelaku UMKM. Karenanya, pemerintah berkomitmen melatih masyarakat terbiasa dengan hal tersebut.

“Kami harus melatih itu, enggak cepat.

Tetapi setidaknya, dengan program makan bergizi gratis yang terus-menerus ini, akan ada proses belajar. Di situlah pentingnya Komdigi,” papar Budiman.

Ia menjelaskan, setidaknya ada 82 juta orang yang akan menerima makan bergizi gratis hingga 2027 mendatang. Artinya, diperlukan bahan makanan berupa telur, daging, beras, dan sayuran untuk memenuhi program tersebut.

“Pemerintah sudah mengamankan siapa yang belinya. Ayo lebih digital, agar kamu bisa melaporkan kualitas berasmu, telur, dan sayur di platform digital yang sederhana. Mungkin bisa ada AI juga nantinya,” kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis pada APBN 2025.

Mengutip laman Indonesia.go.id, Badan Gizi Nasional bakal melakukan tiga skema pembagian makanan. Pertama, membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

• BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan
• Kemiskinan Ekstrem Ditarget Nol Persen 2 Tahun Lagi

Ketiga, melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu 30 menit. Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, akan dikirimkan dengan paket vacuum.

Pengiriman ke daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu pekan, dengan menu makanan yang bervariasi.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan skema rumah desa sebagai salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) untuk program 3 juta rumah.

Untuk diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, mayoritas atau 2 juta di antaranya merupakan pembangunan rumah di pedesaan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengatakan, skema KPR ini menyasar rumah-rumah tak layak di perdesaan, terutama rumah yang fasilitas sanitasinya tidak layak.

"Kita juga lagi ngajuin rumah desa tapi saya enggak tau ini bakal di-approve atau enggak. Rumah desa itu rumah-rumah di desa-desa yang enggak layak huni untuk biaya renovasi atau bangun rumahnya. Terutama MCK, sanitasi, dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan skema KPR rumah desa ini masyarakat pedesaan bisa mendapatkan pendanaan dari perbankan untuk merenovasi atau membangun kembali rumahnya dengan harga yang terjangkau.

Bahkan, kata Nixon, nilai angsuran KPR rumah desa ini bisa ditekan hingga Rp 480.000 per bulan jika tenor pinjamannya 30 tahun.

"Itu kita udah exercise (hitung) angsurannya cuma Rp 480.000an KPR desa," ucapnya.

Mengutip Antara, skema rumah desa merupakan salah satu dari tiga skema yang diusulkan BTN untuk program 3 juta rumah.

Skema kedua, rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Silgon.

Adapun skema ini mirip dengan yang diterapkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan sejumlah penyesuaian.

Skema terakhir, rumah urban yang menargetkan masyarakat berpenghasilan Rp 12 juta hingga Rp 15 juta per bulan.

Skema ini fokus untuk menyediakan hunian bagi pekerja di daerah urban yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi.

Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen yang terjangkau.

Dia mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (TOD) atau di lahan-lahan pemda seperti PD Pasar Jaya, di mana di bawahnya bisa dibangun 2 hingga 3 lantai untuk pasar dan di atasnya apartemen atau rumah susun.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mengkaji banyak insentif atau bantuan hingga opsi rumah untuk gelandangan.

Ia mengatakan skema bantuan rumah untuk gelandangan ini tengah dibahas bersama Kementerian Keuangan.

"Lagi banyak kajian-kajian lain tentang insentif, tapi kita nunggu, karena jenderalnya namanya Ibu Sri Mulyani," tegas Fahri di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

Kata Fahri, selama ini ada tiga lapisan masyarakat yakni kelas atas (upper class), kelas menengah (middle class) dan kelas bawah (lower class). Presiden Prabowo memberi perhatian serius ke kelas bawah yang banyak tidak tertangani dengan baik.

"Ada perhatian serius dari Bapak Presiden untuk menyisir yang paling bawah karena sepertinya ini yang tidak tertangani dengan baik. Orang-orang yang tidak terdata, orang-orang yang tidak unrecognized, unrecorded, dan seterusnya itu, ini yang kita perlu sisir, karena ini yang tumpah ruah di ruang-ruang kota menjadi slum (kumuh).

Ia menegaskan negara perlu memperhatikan rakyat di kelompok bawah ini. Pasalnya, warga Indonesia yang tidak punya tempat tinggal sudah tumpah ruah di ruang-ruang kota.

"(Mereka) tinggal di bawah kolong jembatan, tinggal di rumah-rumah gerobak, dan sebagainya ini kita sisir. Sebab yang middle (class) dan upper (class) itu mekanismenya sudah ada," tambah Fahri.

Di lain sisi, ia menekankan urgensi memberantas spekulan tanah. Fahri menuturkan pemerintah harus bisa menghadirkan rumah-rumah murah.

Tugas pemerintah, imbuh Fahri, memastikan tanah atau rumah bisa dijangkau masyarakat. Walau, ia menekankan penurunan harga rumah bakal tergantung mekanisme pasar.

"Karena begitu kita bisa menyiapkan lahan yang lebih murah, perizinan yang lebih singkat, lebih simple, itu pasti harga (rumah) turun," klaim Fahri.

"Tugas negara itu adalah menyiapkan diri supaya mekanisme berjalan dengan baik. Tidak ada monopoli, tidak ada oligopoli, tidak ada faktor-faktor yang mempersulit orang punya rumah," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) memperkirakan program 3 juta rumah per tahun akan menambah permintaan kelistrikan sebesar 6,3 terawatt hour (TWh) per tahun dengan kebutuhan kapasitas daya +1 gigawatt (GW).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan total permintaan atau konsumsi listrik saat ini dari pelanggan rumah tangga sebanyak 83 juta yaitu sebesar 122 TWh per tahun.

“Tentu saja tambahan program rumah 3 juta per tahun itu akan meningkatkan konsumsi sekitar 6,3 TWh per tahun dan ini kalau kita konversi menjadi pembangkit itu ada tambahan sekitar 1 gigawatt per tahun,” kata Darmawan di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Darmawan menerangkan, untuk menambah kebutuhan kapasitas daya 1 GW untuk melayani program 3 juta rumah per tahun ada sejumlah pertimbangan karena tidak dalam satu lokasi.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas daya listrik, PLN membeberkan reformasi kunci dari partner perusahaan di China yang dinilai berhasil menyediakan listrik di tengah pertumbuhan rumah tangga yang tinggi.

“Mereka menyampaikan ini ada reform yang mereka lakukan. Pertama adalah establishment Ministry of Housing and Urban Rural Development, ini sudah ada. Kemudian juga ada fundingnya, kemudian ada PPPs atau Public Private Partnerships,” tuturnya.

Darmawan juga menyoroti pengelolaan yang dilakukan China dalam hal kepemilikan lahan. Dalam hal ini, China melakukan reformasi perumahan dengan mempertahankan tanah milik negara dan menyewakan hak penggunaan, sehingga memungkinkan pertumbuhan perkotaan dan pengembangan pendanaan.

“Ini adalah salah satunya tata kelola yang harus dibangun secara correct, sehingga secara bisnis nanti akan bisa dilakukan adanya financial closing. Untuk financial closing ini tentu saja adanya suatu de-risking sehingga bankable project nya,” jelasnya.

Lebih lanjut, permintaan listrik yang tumbuh seiring dengan bertambahnya kebutuhan kapasitas daya. Dalam hal ini, PLN tengah berencana membangun tambahan kapasitas pembangkit listrik 100 GW hingga 2040.

“75 gigawattnya adalah berbasis pada energi baru terbarukan, 5 GW-nya itu berbasis pada nuklir, dan hanya 20 GW-nya itu pun berbasis pada gas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun.

Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi. Dengan demikian, dalam setahun pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.

Sementara, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (Fasum/Fasos) sekitar 40% dari area hunian, maka dibutuhkan total lahan mencapai 26.000 hektare per tahun.

“Jadi sebetulnya proyek rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26.000 [hektare],” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (29/11/2024).

Namun demikian, Nusron menyebut bahwa pada tahap awal pihaknya telah memiliki cadangan lahan terlantas seluas 1,3 juta hektare. Di mana, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare.

Untuk itu, dirinya mengaku bakal terus mendorong Bank Tanah dapat menumbuhkan pengelolaan lahannya.

“Nah yang digunakan untuk permukiman [dari total cadangan lahan 1,3 juta hektare] Itu plus minus bisa angka sekitar 200.000. Nanti disampaikan khusus bank tanah,” tegasnya.

Adapun, dalam tahap awal, Kementerian ATR/BPN mengaku dapat mengalokasikan lahan seluas 157 hektare yang berlokasi di sejumlah wilayah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membocorkan, 157 hektare lahan itu berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Maruarar menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap untuk disurvei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia seluas 6 hektare.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut akan mengusulkan pembentukan omnibus law perumahan ke DPR. Hal ini dilakukan untuk menyatukan seluruh regulasi terkait perumahan agar lebih sederhana.

Wamen PKP Fahri Hamzah menilai omnibus law dapat menjadi solusi atas masalah regulasi yang saat ini dinilai terlalu rumit dan mempersulit pelaksanaan pembangunan rumah.

“Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru. Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku,”kata Fahri di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Terlebih, saat ini sektor perumahan menghadapi banyak tantangan di tengah rencana program 3 juta rumah, terutama terkait dengan tumpang tindih regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah.

Tumpang tindih aturan dan rumitnya birokrasi dalam hal perizinan daerah menjadi salah satu tantangan besar dalam proses pembangunan rumah.

“Daerah-daerah bikin dipersulit. Tata kota berbelit-belit. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh, itu salah negara, karena tidak ada regulasi yang baik yang mengatur pembangunan kota,” tambah Fahri.

Dengan adanyaOmnibus Lawperumahan, Fahri berharap regulasi yang ada bisa lebih terintegrasi dan tidak membingungkan pengembang maupun pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan.

Kendati demikian, dia mengaku pihaknya saat ini masih mengkaji terkait usulan tersebut untuk dibawa ke DPR.

“Semua regulasi yang ada harus disederhanakan dan dipusatkan. Jadi, tidak ada lagi peraturan yang menghambat proses pembangunan,” ujar Fahri.

Di sisi lain, Fahri juga menyoroti masalah dalam proses perizinan dan analisis dampak lingkungan (Amdal), yang masih sering ditemukan di berbagai daerah.

“Ada kesalahan amdal yang harusnya bisa dilacak, tapi justru sulit. Ini masalah regulasi yang tidak terkelola dengan baik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fahri juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor perumahan. Namun, dia mengingatkan bahwa BUMN seharusnya tidak bersaing dengan pengusaha swasta dalam hal pembangunan rumah.

“BUMN itu tidak boleh terjebak menjadi perusahaan konstruksi atau bersaing dengan masyarakat. BUMN harus berperan sebagai stimulus untuk mendorong sektor perumahan, bukan sebagai pesaing,” ujar Fahri.

Menurut Fahri, BUMN dalam sektor perumahan seperti BTN dan Perumnas harus fokus pada memberikan dukungan melalui peran strategisnya, bukan terlibat dalam kompetisi dengan sektor swasta.

“Jika BUMN menjadi pesaing swasta, kita akan kesulitan. BUMN itu seharusnya hadir untuk merangsang pasar dan memberikan stimulus, bukan bersaing dengan pengusaha lain,” tegasnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menuturkan perlu adanya omnibus law yang mengatur khusus soal perumahan. Hal itu agar regulasi terkait perumahan berada dalam satu kesatuan peraturan, tidak tepisah-pisah.

Fahri mengatakan, ia akan mengusulkan hal tersebut ke DPR jika ada pertemuan nantinya. Sebab, pertemuan-pertemuan sebelumnya baru perkenalan dan pembahasan awal mengenai Kementerian PKP. Saat ini, pihaknya masih mengkaji terkait omnibus law perumahan.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya regulasi yang ada saat ini cukup berbelit karena ada di setiap Kementerian terkait perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit.

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Dalam acara tersebut, Fahri juga menjabarkan beberapa permasalahan dalam penyediaan perumahan, salah satunya terkait ketersediaan lahan. Ia menuturkan, pihaknya ke depan akan memiliki direktorat yang akan mencari tahu keberadaan tanah-tanah yang siap dibangun hunian.

Lalu, ada juga masalah perizinan. Fahri mengucapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang perizinannya berbelit-belit dan pihaknya ingin mengatasi hal tersebut, khususnya dalam perizinan perumahan.

"Jangan sampai kita ini menjadi pengusaha sudah menikmati pula izin-izin yang sulit itu karena dianggap perizinan bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak yang sanggup dapatkan izin, yang nggak punya uang nggak dapat izin. That is competition, salah Pak," ucap Fahri.

"Izin harus mudah bagi yang sulit maupun yang punya keuangan," tambahnya.

Selain itu, ia juga membeberkan permasalahan lainnya dalam pembangunan rumah, yaitu penyediaan air dan listrik serta skema pembiayaan perumahan.

(abr/abr)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan bangsa Indonesia masih tetap menghadapi masalah penyediaan rumah layak huni. Padahal Indonesia telah menikmati kemerdekaan hampir 80 tahun pada 2025.

Adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diharapkan mampu memacu semangat para pelaku pembangunan perumahan dan menciptakan ekosistem dan industri perumahan sekaligus mensukseskan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

"Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan ide besar dari Presiden Republik Prabowo Subianto untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Keinginan besar itu memang lahir dari apa yang kita lihat sehari - hari karena selama 80 tahun Indonesia merdeka masih punya masalah perumahan yang cukup besar," ujar Wamen PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 November 2024.
Wamen PKP Fahri Hamzah mengakui bahwa masyarakat lebih fokus dalam pemenuhan hak dasar lain seperti sandang dan pangan. Namun demikian, penyediaan rumah juga tidak bisa dianggap enteng karena kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan dasar setiap manusia.

"Pemerintah harus hadir agar kebutuhan dasar seperti rumah itu terpenuhi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto telah mentargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dengan menumbuhkan semangat gotong royong," kata dia.

Adanya Kementerian PKP, jangan disalah artikan sebagai tekanan bagi ekosistem perumahan tapi untuk menjadi fasilitator guna memudahkan ekosistem perumahan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk rakyat.

Dirinya mengungkapkan, selama ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang tinggal di kolong-kolong tol dan jembatan yang tidak terdata oleh pemerintah. Hal ini menjadi tugas semua pihak agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang hidup terlantar dan tidak memiliki rumah layak huni.

"Jadi ini itikad baik dari pemerintah dan Kementerian PKP dibentuk bukan sebagai kontraktor atau developer dan pesaing bagi pengembang. Tugas terpenting negara adalah menjadi regulator karena negara-negara besar dunia ini dapat berhasil kuncinya adalah regulasi terbaik diambil alih pemerintah dan memastikan seluruh regulasi ada dan semua terlibat dalam pelaksanaannya," ungkap dia.

Wamen PKP menjelaskan Kementerian PKP telah melakukan identifikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada. Beberapa hal penting dalam pemenuhan program perumahan adalah masalah tanah.

"Kita telah menyisir dengan Kementerian ATR/BPN dan pemilik tanah serta institusi pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat yang ingin menyerahkan tanah untuk lokasi pembangunan. Kami juga telah membentuk struktur organisasi Ditjen pembangunan perumahan dan permukiman semacam bank tanah bagi Kementerian PKP untuk penyediaan lahan perumahan bagi rakyat," kata dia.

(KIE)