JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait diangkat menjadi Ketua dan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Hal ini tertera dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat.

Sebelumnya, posisi Maruarar atau Ara diisi oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, yang sebelumnya mejabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2014-2024.

Berdasarkan Keppres tersebut, berikut daftar Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat periode 2024-2029:

• Ketua merangkap Anggota: Menteri PKP Maruarar Sirait;
• Anggota: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati;
• Anggota: Menteri Ketenagakerjaan Yassierli;
• Anggota: Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi; dan
• Anggota Unsur Profesional: Eko Djoeli Heripoerwanto.

Sebagai informasi, dasar pelaksanaan Tapera adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

PP 21 Tahun 2024 merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan UU Tapera, pemberi kerja wajib mendaftarkan para pekerja sebagai peserta Tapera paling lambat tahun 2027.

Dengan begitu, peserta Tapera wajib menabung sebesar 3 persen dari total gaji atau penghasilan setiap bulannya ke Badan Pengelola (BP) Tapera.

Dari total 3 persen iuran Tapera, pekerja menanggung 2,5 persen dan sisanya 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja.

Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung iuran tabungan seluruhnya yakni 3 persen dari total penghasilan per bulan.

Di sisi lain, Ara sempat mengatakan bahwa iuran Tapera seharusnya tidak bersifat wajib, melainkan sukarela.

Hal tersebut juga telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

"Saya sudah undang Tapera (BP Tapera) dan saya laporkan juga tadi (ke Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," tutur Ara, sapaan akrabnya, usai Ratas.

KOMPAS.com - Selama bulan Ramadhan 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah akan tetap berlangsung dengan mekanisme yang disesuaikan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa perubahan ini dilakukan agar makanan tetap dapat diterima oleh siswa meskipun mereka menjalankan ibadah puasa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025), dilansir dari Antara.

Dadan menjelaskan bahwa makanan akan dikemas agar dapat dikonsumsi saat berbuka bagi siswa yang berpuasa, sementara bagi yang tidak berpuasa, makanan tetap dapat dimakan di sekolah secara sembunyi atau dibawa pulang.

Menyesuaikan Jenis Makanan

Untuk memastikan makanan tetap terjaga kualitasnya, BGN telah merancang menu yang tahan lama dan tidak mudah basi.

Beberapa contoh makanan yang akan disediakan antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan keseimbangan gizi.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," kata Dadan.

Inovasi Kemasan untuk Mengurangi Sampah

Dadan juga menyebutkan bahwa tahun ini BGN telah melakukan inovasi dalam pengemasan makanan.

Jika tahun sebelumnya masih menggunakan paperbag, tahun ini pihaknya telah melakukan uji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong khusus yang bisa digunakan kembali.

"Kantong tersebut harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa," jelasnya.

Diberlakukan Secara Merata

Dadan memastikan bahwa program MBG selama Ramadhan ini berlaku bagi semua siswa, termasuk siswa nonmuslim.

Meskipun ada usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa, pihaknya tetap menerapkan mekanisme yang sama secara nasional.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ujar Dadan.

Ia juga berharap makanan yang disediakan dalam program ini dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat bagi anak-anak di rumah, terutama selama Ramadhan.

Program ini diharapkan dapat mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari, mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing," pungkasnya.

Program MBG ini akan terus berlangsung hingga menjelang Idul Fitri, dengan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya di berbagai daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menyatakan, murid sekolah yang tidak berpuasa dapat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di rumah atau di sekolah secara diam-diam.

"Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan memastikan, program MBG tetap digelar selama bulan Ramadhan.

Bedanya, paket MBG kini didesain untuk dapat dibawa pulang, tidak dimakan di sekolah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka," kata dia.

Menurut Dadan, ada usulan agar sekolah yang ada di daerah dengan mayoritas penduduk nonmuslim tetap melaksanakan MBG seperti biasa, yakni tidak dibawa pulang.

Akan tetapi, pemerintah tetap memutuskan menggunakan mekanisme MBG dibawa pulang selama Ramadhan karena mempertimbangkan di daerah tersebut tetap ada pelajar yang nonmuslim.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah nonmuslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," ucap dia.

Dadan mengatakan menu makan bergizi gratis juga dibuat tahan lama agar pelajar yang berpuasa bisa makan saat waktu buka puasa.

Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain," kata Dadan

Meski begitu, Dadan mengaku mekanisme tersebut akan dievaluasi setelah berjalan satu minggu.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan 1 minggu gitu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," ujar dia.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho membidik lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membangun kawasan hunian dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Lahan eks BLBI yang tengah diincar untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian berlokasi di sekitar jalan Nur Ali, Kecamatan Bekasi Barat.

Lahan Eks BLBI lainnya yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan hunian berlokasi di Jalan Boulevard Palem Raya, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Maruarar mengatakan lahan eks BLBI di Karawaci memiliki total luas 3,7 hektar yang terdiri dari 3,5 hektar pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

"Sepintas saya melihat area yang bagus ini ide saya ada gabungan komersial dan MBR nantinya.Di kawasan ini banyak juga milenial, kampus, rumah sakit, mungkin bisa untuk tenaga medis, tenaga pengajar," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Senin (24/2/2025).

Dia menilai lahan eks BLBI di Tangerang ini sudah clean and clear, atau tidak diduduki oleh siapapun juga. Pihaknya juga akan bertemu dengan Dirjen Kekayaan Negara akan bertemu dengan Kepala Bank Tanah untuk membahas tindak lanjut mengenai konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara lahan eks BLBI yang berlokasi di Bekasi Barat, masih terdapat masyarakat yang menempati lahan tersebut, yaitu sebanyak 1.000 Kepala Keluarga. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear guna mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Kami terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan," kata dia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai pemanfaatan lahan eks BLBI merupakan terobosan yang baik. Menurutnya, lahan tersebut cocok untuk dibangunkan hunian MBR dengan konsep vertikal, sehingga bisa lebih banyak menyerap masyarakat yang belum memiliki hunian.

"Tanah-tanah negara yang idle ini bisa menjadi modalitas untuk membangun rumah vertikal. Melalui skema pembiayaan subsidi hal itu bisa affordable juga untuk MBR. Ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah," tuturnya.

Heru menilai jika pemerintah mau menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk perumahan, maka jangkauan penyaluran FLPP bagi MBR bisa lebih luas. Sehingga bisa lebih cepat mendorong masyarakat untuk memiliki hunian.

"Ke depan jika pemerintah mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk perumahan di luar APBN, maka penyaluran dana FLPP tahun 2025 ini bisa lebih banyak dibandingkan target sebelumnya sebesar 220 ribu unit. Ini bukti nyata dukungan pemerintah untuk program 3 juta rumah," kata Heru.

(Febrina Ratna Iskana)

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebagai Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Penunjukan itu dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025. Dengan begitu, Maruarar resmi menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki Basuki Hadimuljono.

"Menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat, masing-masing: 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ketua merangkap anggota," bunyi diktum pertama keppres tersebut.

Keppres itu juga menyertakan empat anggota Komite Tapera. Pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kemudian, ada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang menggantikan posisi menteri ketenagakerjaan sebelumnya, Ida Fauziyah.

Anggota berikutnya adalah Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi. Selain itu, ada Eko Djoeli Heripoerwanto yang menjadi anggota Komite Tapera dari jalur profesional.

Situs resmi Tapera juga telah memampang foto Maruarar Sirait beserta empat anggota Komite Tapera.

Situs itu menyebut fungsi Komite Tapera adalah perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sementara itu, tugas Komite Tapera ada tiga. Pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Kedua, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera.

"Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada presiden," bunyi tugas ketiga Komite Tapera yang dicantumkan situs resmi Tapera.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu makan bergizi gratis (MBG) selama bulan puasa Ramadan di antaranya susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, hingga kolak.

Dadan menyebut jenis-jenis makanan tersebut tergolong tahan lama dan bisa dinikmati siswa ketika berbuka puasa.

"Seperti contohnya susu telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

Dadan mengatakan jenis makanan tersebut memiliki sumber komposisi gizi yang tetap lantaran ada kandungan protein, karbohidrat, dan serat.

Dadan memastikan program MBG tetap dilaksanakan di bulan Ramadan. Namun, mekanismenya makan bergizi bagi siswa yang berpuasa untuk dibawa pulang.

Menurutnya, para siswa akan diberikan sebuah kantong untuk membungkus makanan yang didapat dari sekolah untuk dibawa pulang ke rumah. Kantong tersebut, lanjutnya, harus dibawa kembali ke sekolah untuk diisi makanan lagi keesokan harinya.

"Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari. Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan," ujarnya.

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Bulan Ramadan tetap diberikan. Hanya saja, mekanisme pemberiannya berbeda dari hari biasa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka Program Makan Bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan mengatakan bagi siswa yang berpuasa dapat memakannya setelah berbuka, bagi yang non muslim bisa membawa pulang makanannya. "Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," kata Dadan.

Dadan menyebut akan memberikan makanan yang tahan lama seperti telur hingga kurma. Jenis lainnya, akan memberikan makanan mortifikasi dan buah.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering mortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," ungkapnya.

Terkait pembungkus makanan, Dadan menyebut pihaknya telah melakukan uji coba di sekolah Sukabumi. Di sana, anak-anak diberi kantong makanan dan besoknya kantong tersebut dikembalikan lagi.

"Jadi ada uji coba di Sukabumi di mana anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong di rumah. Kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali ditukar dengan kantong yang isi. Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari. Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan," kata Dadan.

"Pada 5 hari pertama kan libur ya. Begitu masuk kita langsung memberikan pelayanan makan bergizi sampai kemudian hari menjelang Idul Fitri," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap berjalan, dengan mengubah mekanisme agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menuturkan bagi siswa yang berpuasa, makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka, sementara yang tidak berpuasa dapat memakannya di sekolah secara sembunyi atau di rumah.

Dia menjelaskan bahwa makanan yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan paperbag, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Dadan berharap makanan yang disediakan oleh BGN dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing," pungkas dia.

Mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap berjalan, dengan mengubah mekanisme agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menuturkan bagi siswa yang berpuasa, makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka, sementara yang tidak berpuasa dapat memakannya di sekolah secara sembunyi atau di rumah.

Dia menjelaskan bahwa makanan yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan paperbag, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Dadan berharap makanan yang disediakan oleh BGN dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap berjalan, dengan mengubah mekanisme agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menuturkan bagi siswa yang berpuasa, makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka, sementara yang tidak berpuasa dapat memakannya di sekolah secara sembunyi atau di rumah.

Dia menjelaskan bahwa makanan yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan paperbag, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Dadan berharap makanan yang disediakan oleh BGN dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing," pungkas dia.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal tetap berjalan selama bulan puasa tahun ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan mekanisme pembagian MBG akan sedikit berbeda daripada hari-hari biasanya.

Menu Makan Gratis bakal diberikan untuk bisa dimakan saat para siswa buka puasa usai pulang sekolah. Makanan yang disediakan bisa dibawa pulang.

"Mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ungkap Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

"Jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama," katanya menambahkan.

Kemungkinan menunya adalah susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain sebagainya. Sesekali juga akan disediakan bubur kacang ataupun kolak yang memiliki protein, karbohidrat, dan serat yang sama seperti menu makan siang.

"Contohnya susu telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak. Intinya yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," papar Dadan.

Nantinya para siswa akan disediakan kantong untuk membawa makanan dari sekolah ke rumah. Nah setiap hari, kantong itu akan dikembalikan ke sekolah.

"Nanti anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong untuk dimakan di rumah. Kemudian, esoknya kantongnya harus dibawa kembali ditukar dengan kantong yang ada isinya, sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin," pungkas Dadan.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.