Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor. Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Astra International Tbk menjajaki rencana kolaborasi pembangunan rumah rakyat demi berkontribusi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Kementerian PKP berharap adanya gotong royong dari berbagai pihak dan mitra kerja, termasuk PT Astra International Tbk, akan mampu mendorong capaian pembangunan rumah untuk rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan perumahan.

“Saya telah berdiskusi dengan Presiden Komisaris Astra International, Pak Pri (Prijono Sugiarto) yang juga sahabat saya mengenai pembangunan rumah untuk membantu rakyat Indonesia yang masih belum memiliki rumah,” tegas Ara dalam rilisnya, Rabu (20/11/2024).

Ara merasa senang karena Astra International memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terkait dengan penataan kawasan lingkungan asri dan sehat, melalui Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.

Dirinya berharap mungkin ada beberapa kampung dan desa dari program ini dapat dikolaborasikan dengan program pembangunan rumah Kementerian PKP.

Hal ini tentunya sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan).

Tujuannya, membantu masyarakat memiliki hunian layak dan tinggal di kawasan lingkungan yang tertata dengan baik.

Sementara Presiden Komisaris Astra International Prijono Sugiarto menyatakan, pihaknya menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah.

Adanya kedatangan Ara ke Menara Astra memberikan pandangan dan wawasan baru bagi Grup Astra untuk berkontribusi lebih untuk membantu masyarakat.

“Kedatangan Bang Ara ke Menara Astra memberikan satu era baru bagi kami agar bisa membantu lebih banyak masyarakat,” tutup dia.

IDXChannel - PT Astra International Tbk (ASII) siap terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Saya telah berdiskusi dengan Presiden Komisaris PT Astra International Tbk Pak Pri (Prijono Sugiarto) yang juga sahabat saya mengenai pembangunan rumah untuk membantu rakyat Indonesia yang masih belum memiliki rumah," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (20/11/2024).

Maruarar menyebut, ASII memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) terkait dengan penataan kawasan lingkungan yang asri dan sehat seperti Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.

"Program ini diharapkan dapat dikolaborasikan dengan pembangunan rumah Kementerian PKP," katanya.

Presiden Komisaris Astra International Prijono Sugiarto menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah. Dia meyakini, Grup Astra akan berkontribusi lebih banyak untuk membantu masyarakat.

"Kedatangan Bang Ara ke Menara Astra memberikan satu era baru bagi kami agar bisa membantu lebih banyak masyarakat," ujar Prijono.

ASII mengantongi laba bersih Rp25,84 triliun hingga kuartal III-2024. Capaian ini naik tipis 0,63 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp25,69 triliun.

Sementara, laba bersih grup, tidak termasuk penyesuaian nilai wajar atas investasi di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Hermina mencapai Rp26,18 triliun, atau 0,44 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

(DESI ANGRIANI)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak PT Astra International Tbk untuk bekerja sama dalam pembangunan rumah rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Melalui kerja sama ini, diharapkan mampu mendorong capaian pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan perumahan.

"Saya telah berdiskusi dengan Presiden Komisaris PT Astra Internasional Tbk, Pak Pri (Prijono Sugiarto-red) yang juga sahabat saya mengenai pembangunan rumah untuk membantu rakyat Indonesia yang masih belum memiliki rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) saat melakukan kunjungan ke Menara Astra, Jakarta, Selasa (19/11/2024) lalu.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga mengapresiasi PT Astra Internasional Tbk yang memiliki program membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah dan penataan kawasan lingkungan yang asri dan sehat melalui sejumlah kegiatan, termasuk penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Ara menuturkan, hal itu tentunya sejalan dengan Program 3 Juta Rumah yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin agar pemerintah melibatkan stakeholder perumahan guna membantu masyarakat memiliki hunian layak dan tinggal di kawasan lingkungan yang tertata dengan baik.

Pertemuan dengan pihak Astra juga bertujuan untuk belajar terkait proses rekrutmen yang baik yang dibutuhkan untuk penataan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian PKP.

"Saya juga senang bahwa Astra juga memiliki Program Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya juga banyak belajar dari perusahaan yang bagus ini bagaimana proses asesmen dan rekrutmen serta promosi dari karyawannya. Kami juga berharap bisa melakukan hal itu dan menjadi bekal kami di Kementerian PKP supaya mendapatkan SDM yang baik dan unggul untuk berbakti dan melayani masyarakat," ungkap Ara.

Sementara itu, Presiden Komisaris PT Astra International Tbk., Prijono Sugiarto menyatakan, pihaknya menyambut baik berbagai program perumahan pemerintah. Selama ini menurutnya Grup Astra juga memiliki program perumahan yang hampir serupa dengan program dan kebijakan Kementerian PUPR.

"Kedatangan Bang Ara ke Menara Astra memberikan satu era baru bagi kami agar bisa membantu lebih banyak masyarakat yang kurang dan belum memiliki rumah," kata Prijono.

Pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dilakukan. Agar dapat merealisasikan program tersebut tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Berbagai skema pembiayaan seperti dari APBN untuk membantu pembiayaan rumah subsidi, CSR perusahaan swasta, hingga investor asing. Terbaru, beredar kabar bahwa sebagian subsidi untuk BBM akan digunakan untuk pembiayaan perumahan di desa.

Dari informasi yang didapat dari Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia, Joko Suranto mengatakan bahwa tim Satgas Perumahan memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo untuk menggunakan alokasi anggaran subsidi BBM untuk sektor perumahan. Namun, hal itu baru akan diputuskan setelah adanya diskusi antar lembaga/kementerian, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan.

Ia mendengar bahwa sekitar 5-6% anggaran subsidi BBM sebesar Rp 250 triliun rencananya akan digunakan untuk perumahan. Skema bantuan perumahan yang akan dilakukan dari sebagian anggaran subsidi BBM tersebut yaitu pembiayaan bangun rumah di desa.

Hal itu karena permasalahan perumahan di desa pertama adalah alas hak tanah yang masih belum jelas sehingga tidak bisa mendapat pinjaman uang dari bank jika ingin membangun rumah. Maka dari itu, Kementerian Tata Ruang dan Agraria/ Badan Pertanahan Nasional akan bergerak terlebih dahulu untuk memastikan alas hak tanah warga desa.

Jika permasalahan tanah sudah selesai, maka warga bisa meminjam uang untuk membangun rumah di desa karena dianggap bankable. Nantinya, pemerintah akan membantu untuk meringankan cicilan warga desa yang ingin membangun rumah melalui sebagian subsidi BBM yang dianggarkan untuk perumahan.

"Makanya untuk punya sertifikat, nanti BPN dulu yang bekerja. Yang kedua, nanti masyarakat itu menjadi bankable, karena apa? Karena pemerintah yang akan menjadi pihak utama yang akan menopang angsuran itu," kata Joko di kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Dengan demikian, pihak perbankan akan masuk ke desa yang membantu masyarakat untuk lebih mengerti perbankan hingga menjadi nasabah bank. Menurutnya, hal ini bisa menyebabkan multiplier effect, seperti adanya wirausaha di desa, hasil keuntungan bisa beredar di desa, serta adanya pertumbuhan di desa.

Joko mengatakan, pihaknya siap untuk memberikan pelatihan di desa-desa untuk membangun rumah. Sebab, yang membangun rumah di perdesaan bukan dari pihak pemerintah.

"REI sudah menyiapkan diri untuk memberikan pelatihan. Karena apa? Pembangunan rumah membutuhkan keahlian khusus, ilmu khusus, butuh kemampuan manajerial juga di konstruksi itu," tutur Joko.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan dua tipe rumah rakyat berdasarkan luasan tanah dan rumah yang dijual.

Sebelumnya, perumahan rakyat yang dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bertipe luas 36 meter persegi.

"Saya sedang usulkan ada dua tier/tingkat, misal ada luas rumah 35 dan 50. Jadi nanti kalau ada peningkatan ekonomi pada konsumen rakyat kecil, mereka bisa menjual rumah tipe 35-nya dan beli yang tipe 50. Jadi ekosistem bisnisnya berjalan, pastinya mereka butuh agen properti untuk jual belinya," kata Menteri Ara dalam keterangan resmi, Selasa (19/11/2024).

Dalam kesempatan itu Menteri Ara juga mendorong semua agen properti untuk meningkatkan inovasi utamanya terkait pemanfaatan teknologi. "Salah satunya agen properti harus mempunyai catatan digital bagaimana perkembangan jual beli rumah yang mereka lakukan, yang juga akan berdampak terhadap promosi," ujarnya.

Ara juga mengatakan inovasi merupakan kunci dalam pengembangan sektor properti terutama dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo. "Dengan anggaran APBN yang terbatas, maka inovasi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada," tuturnya,

Lebih lanjut, dirinya telah menyiapkan beberapa inovasi skema yang telah disiapkan untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil, salah satunya mengupayakan harga tanah yang murah atau gratis yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti tanah sitaan koruptor, aset negara yang tidak termanfaatkan, tanah wakaf, donasi CSR.

"Dengan lahan yang murah atau gratis, maka dapat menurunkan harga rumah karena tidak ada biaya pengadaan lahan, sehingga harga yang disampaikan untuk rumah rakyat hanya dihitung dari biaya konstruksi," ujar dia.

Selain itu, menurut Ara, diperlukan insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan PPH dan PPN, serta dukungan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah.

"Salah satunya yang akan saya bahas dengan Menteri Dalam Negeri adalah implementasi penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan percepatan perizinan di daerah seperti percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan

Gedung(PBG) menjadi hanya 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin," tuturnya.

(Febrina Ratna)

Menteri Perumahan dan Kawasan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) merencanakan relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong tol dan jembatan. Ia mengusulkan agar masyarakat tersebut direlokasi ke Rusun Pasar Rumput.

"Saya berharap semua orang yang ada atau hidup di kolong jembatan di Jakarta dapat di relokasi ke rumah susun dengan konsep membangun tanpa menggusur. Seperti memanfaatkan Rusun Pasar Rumput itu bagus sekali yang sekaligus dapat dilaksanakan setelah Pilkada, rencana hari Senin tanggal 1 Desember 2024," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

Ara menjelaskan setelah para penghuninya direlokasi, kolong jembatan atau kolong jalan tol dapat dihias dengan mural dan tanaman hias. Dengan begitu, akan memberikan kesan indah dan membuat orang enggan membuatnya kumuh kembali.

"Dalam rangka CSR pihak swasta justru sangat senang untuk ikut terlibat dan bersinergi dalam kaitan bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki atau tinggal di hunian," katanya.

Ia memastikan sudah ada enam perusahaan besar yang ikut bersinergi. Ara terus mengajak berbagai pihak untuk ikut terlibat menyediakan hunian untuk masyarakat.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyambut baik rencana Ara merelokasi penghuni kolong jembatan ke rusun. Menurutnya, rencana tersebut akan membuat kolong Jalan Tol Pasar Ikan, Kunir dan Lodan bebas penghuni.

"Rusun selama 6 bulan free walaupun secara Perda ada biaya 550.000 per bulan tapi ditanggung dari CSR BUMD. Ada juga yang mau kontrak pribadi selama 2 bulan ditanggung, bulan pertama dari Pemda DKI dan bulan kedua oleh Kemensos yang keduanya di backup dengan pemberian sembako selama satu bulan," jelasnya.

Sebagai informasi, hal tersebut diungkapkan dalam rapat di Jakarta pada Senin (18/11) malam. Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KOMPAS.com - Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah memerlukan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) di provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebab, terdapat beberapa urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang juga menjadi kewenangan Pemda, seperti penerbitan perizinan hingga penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan komitmen dan bentuk dukungan Pemda agar dapat menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Hal tersebut tertuang dalam materi paparannya dalam acara gathering bersama pengembang bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" pada Jumat (8/11/2024).

Pertama, Pemda melakukan dan sinkronisasi dokumen teknis yang terkait sebagai bentuk dukungan perencanaan dalam penyelenggaraan bidang PKP di daerah, antara lain:

• Perumahan: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
• Sanitasi: Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
• Persampahan: Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS);
• Air Minum: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);

Kedua, melakukan optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Ketiga, melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh, serta melakukan pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh.

Kemudian, melakukan percepatan penerbitan perizinan dan sertifikasi pembangunan perumahan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Lalu, Pemda juga memastikan penyediaan PSU perumahan atau permukiman agar akses air minum/air limbah domestik/jalan/sarana persampahan dapat terpenuhi.

Berikutnya, melakukan kerja sama dalam rangka penyediaan rumah layak huni. Inovasi sumber pembiayaan di luar APBN/D seperti CSR, Ziswaf, BASNAS, dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

Terkahir, peran kelompok kerja (Pokja) dan Forum PKP (dapat melibatkan perorangan atau lembaga di luar pemerintahan) untuk membantu tugas kepala daerah meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan para pihak dalam percepatan Program 3 Juta Rumah.

Sebagai informasi, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun meliputi 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan.

Adapun 1 juta di perkotaan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah tapak baru di sub-urban melalui FLPP, dan pembangunan 500.000 unit hunian vertikal di pusat kota (sewa ataupun milik).

Sementara untuk 2 juta di pedesaan mencakup renovasi 1,5 juta unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 500.000 rumah baru dengan harga di bawah Rp 100 juta.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) akan memanfaatkan tanah sitaan Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah lahan 1.000 hektare di Banten yang berasal dari sitaan koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

Pembahasan Lanjutan Retribusi PBG dan BPHTB

Ara dijadwalkan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Tito Karnavian tadi malam. Rencananya mereka akan membahas mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengaku belum bisa memastikan kapan Surat Edaran (SE) penghapusan retribusi PBG itu akan dikeluarkan. Namun, ia yakin dalam waktu dekat.

"Doain dalam waktu dekat. Nanti malam saya akan menaikkan jam 8 malam, di rumahnya," katanya.

Nantinya, setelah SE tersebut keluar penerbitan PBG tidak akan memakan waktu lama hingga berbulan-bulan, melainkan hanya butuh waktu 10 hari.

Pembahasan Rusun untuk Warga Kolong Jembatan

Ara juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul untuk membahas mengenai pembangunan rumah untuk warga yang tinggal di kolong jembatan.

"Nanti malam saya rapat dengan Mendagri dan Mensos, ya mohon doanya semoga kita bisa buat saudara-saudara kita yang di bawah jembatan, contohnya di Jakarta dan di Bandung, supaya kita bisa pindahkan dari bawah jembatan, supaya bisa masuk ke rumah susun," ujar Ara.

Rencananya, warga kolong jembatan itu akan direlokasi ke tempat tinggal yang lebih layak yakni rusun. Selain diberikan tempat tinggal, mereka akan difasilitasi berbagai pelatihan agar dapat menaikkan tingkat perekonomiannya.

Dalam mengupayakan realisasi 3 juta rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) berusaha mencari lahan kosong dan gratis. Ia mengungkapkan telah mendapatkan 1.000 hektare di Banten dari lahan sitaan milik koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

Nantinya pembangunan perumahan ini akan memakai konsep gotong royong. Di mana semua orang boleh memberikan tanahnya atau hanya membantu pembangunannya atau keduanya, tidak masalah. Ara pun sudah melakukan hal tersebut. Tanah perusahaannya seluas 2,5 hektar di Tangerang disumbangkan sebagai lokasi pembangunan rumah MBR. Pembangunannya akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

Jakarta punya satu persoalan yang hingga kini belum selesai, yakni masih banyak pemukiman padat penduduk yang cenderung kumuh dan tidak layak huni. Untuk mengatasi persoalan tersebut salah satu strategi yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyediakan rumah melalui corporate social responsibility (CSR) swasta.

Ketua Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sapto Nugroho mengungkapkan upaya yang sudah Pemprov lakukan untuk menata permukiman padat penduduk adalah membangun rusun. Lalu, upaya lain adalah program konsolidasi tanah vertikal (KTV). Program ini dapat menata rumah warga serta memperluas ruang rumah.

"Penduduknya banyak sementara harga tanah sama rumah mahal. Tetapi sekarang kan udah ada program dari pemda konsolidasi tanah vertikal, sudah ada di Palmerah dan Tanah Tinggi dan itu menjadikan luas rumahnya relatif tambah besar," ujar Sapto kepada detikProperti, Rabu (13/11/2024).

Sapto mengatakan sudah ada dua bangunan KTV yang terealisasi di Jakarta, yaitu Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Bangunan tersebut adalah bantuan CSR Yayasan Buddha Tzu Chi untuk sejumlah keluarga di kawasan padat penduduk.

Ia menjelaskan KTV adalah hamparan tanah milik sejumlah warga dengan rumah-rumah dalam kondisi kurang layak dan tidak tertata yang kemudian diubah menjadi rumah susun.

"Konsolidasi tanah vertikal itu dalam satu hamparan site itu terdiri dari beberapa pemilik kemudian tanahnya bangunan rumahnya sempit terus nggak beraturan juga terus kondisinya buruk pencahayaan kurang. Nah di situ lokasi tanah yang sama rumah padat itu rumah susun melalui KTV," terangnya.

Berdasarkan bangunan KTV yang sudah terealisasi, Sapto mengatakan KTV di Tanah Tinggi berupa bangunan empat lantai berisi 12 unit di atas lahan 104 meter persegi. Sementara KTV di Palmerah ada 9 unit biasa dan 1 unit untuk difabel di atas lahan 90 meter persegi.

Namun, program ini tidak mudah untuk direalisasikan. Sebab, program ini membutuhkan persetujuan dari sejumlah pemilik rumah yang tinggal dalam satu area tanah.

"Palmerah dan Tanah Tinggi bisa dilaksanakan karena kemudahan tanah (yang akan dibangun) nggak terlalu luas. (Lalu) yang mengikuti program itu masih satu kerabat (atau) satu keluarga, jadi untuk musyawarahnya (persetujuan mengubah rumah menjadi bangunan KTV) lebih mudah," katanya.

Selain itu, Pemprov masih mengandalkan dana dari swasta untuk membangun KTV untuk masyarakat. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih diperuntukkan untuk mengelola fasilitas umum.

"Sebenarnya diharapkan CSR-CSR lain (untuk menjalankan program) konsolidasi tanah vertikal," ungkapnya.

Sebelumnya, masih ada banyak warga yang tinggal di permukiman padat yang rumahnya tidak layak huni, seperti yang pernah dialami oleh Nenek Hasna (62). Ia mempunyai rumah dua tingkat berukuran 2x3 meter yang sempat dihuni bersama 12 anggota keluarganya.

"Dulu masih 5 orang, sekarang ada buyut malah jadi 13 (orang)," ujar Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (5/11) lalu.

Rumah Nenek Hasna tidak layak huni karena terlalu sempit dan ada banyak kerusakan. Ia mengeluh kesempitan, belum lagi sering terjadi kebocoran ketika hujan.

"Sempit, pusing kepala. Lihat aja kasurnya begini," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan berbagai upaya terkini untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Pertama ialah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat.

“Dalam dua minggu ini, saya ketemu dengan Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin). Dua kali di Rapat Kabinet (untuk) ngobrol, dan dua kali datang (bertemu dengan Jaksa Agung di Kantor Kejaksaan Agung), termasuk tadi siang. Beliau sudah serahkan kurang lebih yang sudah bisa dikatakan siap 200 hektare (ha) dari total 10 ribu hektare,” ujarnya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) di Menara BTN, Jakarta, Jumat.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) guna menunjang program tersebut.

Dirinya disebut bakal meyakinkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban pada pekan depan untuk membahas perihal pemanfaatan lahan tanah sitaan Kejaksaan dan aset BLBI.

Beberapa lahan lain yang bisa dimanfaatkan antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan, lalu lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Pasca pelantikan dirinya sebagai Menteri PKP, pihaknya dinyatakan sudah mendapatkan sekitar 1.200 ha untuk dipersiapkan sebagai lahan pembangunan rumah, yakni 1.000 ha dari Kejaksaan Agung dan 200 ha dari Kementerian ATR/BPN.

“Doakan saya bisa meyakinkan DJKN dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) supaya itu (lahan-lahan dapat dialihfungsikan) bisa diberikan ke rakyat,” ucap dia yang akrab dipanggil Ara.

Menteri PKP melaporkan pula bahwa enam grup perusahaan besar di Indonesia, antara lain Agung Sedayu Group, Sinar Mas Group, Salim Group, Adaro Group, dan Barito Group, berkomitmen mendukung program 3 juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Ara sendiri menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk program ini bagi masyarakat kecil secara gratis.

“Saya pikir kita mulai kepedulian sosial itu dengan tidak basa-basi, tetapi dengan aksi nyata,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengharapkan adanya kerja sama yang kompak antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah mengingat program ini menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau Pak Jokowi (Presiden RI ke-7 Joko Widodo) bisa membagikan sertifikat bagi rakyat, tanah bagi rakyat selama 10 tahun kemarin, doakan Pak Prabowo juga bisa memberikan rumah gratis atau rumah murah bagi rakyat Indonesia. Harus ada satu langkah maju, dan yuk kita (kerja) bersama-sama,” ungkap Maruarar.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024