KOMPAS.com - Banyak publik mungkin masih bertanya-tanya sebenarnya apa tujuan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Prabowo menilai bahwa intervensi pemerintah terhadap 70 persen penduduk yang selama ini tidak mampu mengakses makanan dengan gizi seimbang bisa membantu menciptakan generasi emas.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, tercatat rumah tangga Indonesia terbagi menjadi lima kelompok yakni kelompok miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas.

Nah populasi penduduk miskin ini akan terus bertambah karena gizi yang tidak mencukupi pada anak-anak dari keluarga miskin, kondisi inilah yang kemudian mendorong pemerintah perlu melakukan intervensi sehingga bisa memutus rantai kemiskinan.

Di samping itu, pemberian MBG juga merupakan sarana edukasi membentuk kebiasaan anak untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang sehingga dalam jangka panjang mereka menjadi generasi yang sehat dan melahirkan generasi yang sehat pula.

Pelaksaan Makan Bergizi Gratis

Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, 245 dapur sudah aktif untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG.

Sekretaris Utama BGN Brigjen (Purn) Sarwono mengatakan, pemerintah menargetkan jumlah dapur itu naik menjadi 2.000 pada April 2025.

"Sekarang sudah 245 dapur yang aktif, target sampai 932 di Februari, sekitar April 2.000 titik,” kata Sarwono dalam rapat koordinasi SPHP yang digelar Bapanas secara daring dari Jakarta.

Sarwono memastikan, dapur-dapur itu akan menerima produksi pangan seperti telur dan ayam dari peternak setempat.

“Kami akan menerima semua produksi, mau telur, mau ayam dan sebagainya, diharapkan per kecamatan/kabupaten. Tidak diharapkan jual lintas kabupaten, sehingga petani/peternak itu mandiri," ujar Sarwono.

“Diharapkan di tiap-tiap dapur itu, di situ akan terjadi perputaran roda ekonomi,” tambah dia.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, pemerintah menargetkan 5.000 dapur MBG beroperasi pada tahun ini.

"Jadi kan sepanjang tahun 2025 ini target dapur MBG-nya sebanyak 5.000. Jadi nanti kepala dapurnya wajib SPPG kan, jadi SPPG yang dibutuhkan nanti juga 5.000 gitu," ujar Hasan.

Hasan mengatakan, sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) juga telah menyelesaikan pelatihan di Universitas Pertahanan.

Mereka akan ditempatkan secara bertahap di dapur-dapur MBG yang siap beroperasi.

"Penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditempatkan di sana. Nah nanti pertengahan tahun itu Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis," kata Hasan.

Jadi sudah paham kan apa tujuan makan bergizi gratis dari pemerintah?

KOMPAS.com - Banyak publik mungkin masih bertanya-tanya sebenarnya apa tujuan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?

Untuk diketahui, sejak masa kampanye Pilpres 2024, Prabowo selalu menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Prabowo menilai bahwa intervensi pemerintah terhadap 70 persen penduduk yang selama ini tidak mampu mengakses makanan dengan gizi seimbang bisa membantu menciptakan generasi emas.

Tercatat rumah tangga Indonesia terbagi menjadi lima kelompok yakni kelompok miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas, di mana tiga kelompok pertama merupakan rumah tangga yang masih rentan dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang mencukupi.

Nah menurut prediksi Prabowo, populasi penduduk miskin ini akan terus bertambah karena gizi yang tidak mencukupi pada anak-anak dari keluarga miskin, kondisi inilah yang kemudian mendorong pemerintah perlu melakukan intervensi sehingga bisa memutus rantai kemiskinan.

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa semua anak pasti mendapatkan MBG hingga akhir 2025, meskipun tidak seketika. Karena, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap.

"Saya yakin bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," ungkap Prabowo saat kunjungan kerja ke Sumedang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Pemberian MBG juga merupakan sarana edukasi membentuk kebiasaan anak untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang sehingga dalam jangka panjang mereka menjadi generasi yang sehat dan melahirkan generasi yang sehat pula.

Di sisi lain, Prabowo juga mengakui, bahwa program MBG membutuhkan dana besar. Hal ini yang kemudian mendorong dirinya mengeluarkan instruksi efisiensi pada hampir seluruh kementerian/lembaga negara.

"Ini proyek sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” terangnya.

Bahkan, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sempat menyebut kalau dana MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025.

"Memang anggaran baru Rp 71 triliun itu akan memberikan manfaat kira-kira sampai 17 juta sasaran, sampai akhir tahun. Jadi kemarin banyak motong sampai Juni, enggak, sampai akhir tahun," ungkap Zulhas saat ditemui di Solo.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa total anggaran untuk program MBG diperkirakan akan menembus Rp 420 triliun hingga Desember 2025, dengan jumlah pengguna manfaat yang bisa mencapai lebih dari 80 juta orang.

Pelaksaan Makan Bergizi Gratis

Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, 245 dapur sudah aktif untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG.

Sekretaris Utama BGN Brigjen (Purn) Sarwono mengatakan, pemerintah menargetkan jumlah dapur itu naik menjadi 2.000 pada April 2025.

Sejumlah anak bermain bola di sekitar proyek pembangunan perumahan subsidi di Panorama Lido, Bogor, Jawa Barat (12/2/2025). PT Bank Tabungan Negara (BTN) mendukung Program 3 Juta Rumah untuk mewujudkan rumah impian bagi masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BTN terus menyalurkan KPR subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menjangkau sektor informal seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan sopir ojek online, untuk memastikan setiap keluarga memiliki tempat tinggal yang layak.

SEMARANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahap 1 sudah berjalan di 27 titik yang tersebar di 20 kabupaten/kota. Dalam monitoring dan evaluasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah menyoroti insiden keracunan di Sukoharjo beberapa pekan lalu. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar mengatakan sejauh ini masyarakat merepon baik program MBG tersebut. "Baguslah responnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," ujar Yunita saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025). Namun demikian, dia menyebut masih ada sejumlah cacatan dalam pelaksanaan MBG, termasuk keracunan yang dialami puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, setelah mengonsumsi MBG pada Kamis (16/1/2025). Yunita menilai, keracunan terjadi karena beberapa faktor, mulai bahan masakan, proses memasak, hingga alat yang digunakan untuk memasak. "Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut dia. Dia menyampaikan kelalaian SPPG dalam proses pengolahan ayam menyebabkan terjadinya keracunan. Oleh karena itu dia akan memperketat pengawasan selama proses produksi MBG. Untuk itu dia mengimbau agar SPPG lebih teliti dalam mengolah makanan agar insiden keracunan tidak terulang kembali di Jateng. Apalagi SPPG tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). "Ini menjadi evaluasi seluruh Indonesia, seluruh SPPG untuk proses-proses mengolah makanan harus benar-benar tahu kapan harus diracik, lalu diolah, dan disajikan, jadi ada waktu-waktu yang diawasi betul. Bismillah enggak ada apa-apa lagi. Iya, (kami) mengawasi dalam arti ada dinas pangan nanti logistik harus tersedia, dinkes kalau ada keracunan, kemudian memastikan dapur ada SLHS" tandas dia.

Terpisah, Ahli Gizi Universitas Diponegoro Ayu Fauziyah menilai belum ada standar gizi yang setara di seluruh daerah yang melaksanakan MBG. Bahkan masih terjadi keracunan dari makanan yang diproduksi oleh SPPG yang telah memiliki SLHS seperti di Sukoharjo. "Misalnya, protein itu harus berapa gram sih ini ayamnya atau dagingnya. Saya lihat waktu itu sempet ada foto ayamnya kecil kayak gitu. Mungkin juga perlu panduan buat distribusi makanan supaya makanan itu tetep aman gitu sampe ke anak-anak. Jadi tidak terkontaminasi gitu," tutur Ayu. Ahli Gizi yang juga Konten Kreator Pojokgizi itu mengatakan makanan yang diletakkan di suhu ruang juga rentan terkontaminasi. Kemudian risiko munculnya kontaminasi yang menyebabkan keracunan juga dapat disebabkan oleh bahan pangan dan pengolahan yang kurang bagus. "Kalau 2-3 jam itu makanan di suhu ruang itu rentan terkontaminasi, tapi juga bisa dari bahan pangan awal yang dipilih. Misalnya, ikannya kurang segar, habis itu pengolahannya juga kurang tepat itu. Bisa jadi pas distribusi jadi keracunan," beber dia. Lebih lanjut, dia berharap alih-alih memulai MBG di kota besar dan memangkas anggaran MBG untuk setiap porsinya, dia berharap agar program ini mendahulukan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan stunting. "Daripada memangkas anggaran MBG di banyak daerah, tapi kecukupan gizi makanan tersebut dikurangi, mendingan fokus di daerah tertentu dulu yang kita lihat stuntingnya tinggi, terus juga daerah 3T biar pas," tandas dia.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkap rencana Asian Development Bank (ADB) berinvestasi Rp2,3 triliun di program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Fahri mengatakan telah bertemu perwakilan ADB di Jakarta, Senin (10/2). Dia menilai ADB tertarik membantu program tersebut.

"Mereka menyebut angka awal sekitar US$138 juta (setara Rp2,3 triliun, asumsi kurs Rp16.367 per dolar AS)," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Menurutnya, ada kemungkinan nilai investasi ADB bisa lebih besar. Dia mengatakan ADB punya ketertarikan lebih setelah mendengar konsep program perumahan.

"Mereka senang sekali karena melihat konsep kita yang utuh dan komprehensif, bagaimana menjadikan sektor perumahan ini sebagai medium bagi pemberantasan kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

Dalam pertemuan Fahri dengan ADB, ada pula pembahasan Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGHAP). Program itu berupa pembiayaan pembangunan perumahan hijau, tahan terhadap perubahan iklim, dan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

ADB diwakili tujuh orang dalam pertemuan dengan Fahri. Perwakilan ADB adalah Senior Director of Finance Sector Group Christine Engstorm, Director of Water and Urban Sector Group Srinivas Sampath, dan Country Director Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga.

Kemudian, ada Country Operations Head Indonesia Resident Mission Joris van Etten, Principal Finance Sector Specialist Vivek Rao, Senior Urban Development Specialist Hong Soo Lee, dan National Coordinator for Nusantara/ Loan Preparation Expert Indonesia Resident Mission Yulia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya dalam program 3 juta rumah. Ini merupakan salah satu program penting yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dukungan dalam program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menciptakan multiplier effect dalam mendorong investasi untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mahendra menjelaskan, pihaknya memberikan lima bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ketika ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/1/2025).

Pertama, mempermudah dan memperluas akses Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan 1 pilar serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular untuk KPR.

"OJK juga telah menegaskan bahwa tidak terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non lancar," ujar Mahendra.

Kedua, OJK akan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beserta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force untuk mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MBR yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketiga, memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan memperoleh pembiayaan untuk pengadaan atau pengolahan tanah.

Keempat, dukungan likuiditas pembiayaan perumahan akan dilakukan melalui fine tuning skema produk investasi terstruktur khususnya Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kelima, penguatan industri asuransi dan penjaminan untuk mendukung pengembang UMKM dalam memitigasi risiko pembangunan perumahan, antara lain melalui penjaminan Kredit Modal Kerja dan produk surety bond serta asuransi properti dan asuransi jiwa kredit bagi nasabah KPR MBR.

Dikutip dari Kompas.id,Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah untuk menyediakan tiga juta unit rumah layak huni per tahun, guna menjawab kebutuhan perumahan bagi MBR dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian memadai.

Program ini menargetkan pembangunan rumah di berbagai wilayah, mulai dari perkotaan hingga pedesaan dan daerah pesisir, dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Penyediaan rumah dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta, menggunakan skema subsidi dan pembiayaan bersubsidi yang dirancang agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses KPR bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

Latar belakang dari program ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang signifikan di Indonesia, dengan sekitar 9,9 juta rumah tangga belum memiliki hunian dan 26,9 juta rumah tangga hidup di rumah yang tidak layak.

Kenaikan harga tanah, terutama di perkotaan, serta tingginya biaya konstruksi menjadi hambatan bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni. Selain itu, disparitas akses perumahan antara masyarakat kota dan desa semakin memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial.

Meskipun pertumbuhan ekonomi telah meningkat, kenaikan harga komoditas pokok dan beban hidup lainnya membuat masyarakat miskin sulit memenuhi kebutuhan perumahan tanpa intervensi langsung dari pemerintah.

Tujuan utama dari Program 3 Juta Rumah adalah mengurangi angka kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan akses terhadap perumahan layak huni.

Program ini juga berperan strategis dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan perumahan sebagai fondasi kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.

Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, dan mengurangi beban pengeluaran MBR terkait biaya sewa hunian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Melihat manfaatnya, program MBG akan terus diberikan prioritas bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam hal pelayanan.

Dilansir detikFinance, Sri Mulyani mengibaratkan program MBG seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh. Hal itu disampaikannya dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, hari ini.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani, Selasa (11/2/2025), dikutip dari detikFinance.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran dan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi. Untuk diketahui, program MBG juga diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Sri Mulyani memaparkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," ujar Sri Mulyani.

Dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan tiga skema penyaluran MBG. Berikut ini skemanya:

Skema Makan Bergizi Gratis (MBG)

Skema Saat Ini (existing):

• Timeline: Januari 2025
• Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 5.000
• Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
• Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

• Timeline: Desember 2025
• SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
• Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
• Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
• Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

Video Alasan Sri Mulyani Lebih Banyak Diam Sejak Jadi Menteri Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen.

Dalam paparannya disebutkan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen.

Oleh karenanya, Bendahara Negara itu memastikan Kementeian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung program unggulan tersebut.

Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 dan Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 4 Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dia mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan hajatan, karena melibatkan banyak orang.

Hanya saja program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam skala nasional dan setiap hari. Sedangkan, hajatan pernikahan hanya dilakukan sesekali dan persiapannya pun berbulan-bulan hingga setahun sebelum penyelenggaraan.

"Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun," ucapnya.

Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini. Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat.

Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.

Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat.

Dengan anggaran makan bergizi gratis 2025 yang sebesar Rp 71 triliun, ditargetkan program ini bisa memberikan makan kepada 15,5 juta pelajar dan 2,4 juta ibu hamil dan balita.

"Kami akan mampu memberikan dukungan. Dan itulah mengapa ini adalah area yang akan terus kami berikan prioritas lebih tinggi, tidak hanya dalam hal anggaran, tetapi yang terpenting, pada pengiriman," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen.

Dalam paparannya disebutkan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen.

Oleh karenanya, Bendahara Negara itu memastikan Kementeian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung program unggulan tersebut.

Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 dan Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 4 Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dia mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan hajatan, karena melibatkan banyak orang.

Hanya saja program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam skala nasional dan setiap hari. Sedangkan, hajatan pernikahan hanya dilakukan sesekali dan persiapannya pun berbulan-bulan hingga setahun sebelum penyelenggaraan.

"Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun," ucapnya.

Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini. Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat.

Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.

Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Ia mengibaratkannya seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh.

Sri Mulyani mengatakan jika pesta pernikahan dipersiapkan dari jauh-jauh hari, program Makan Bergizi Gratis dilakukan dalam lima hari setiap minggunya.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Sri Mulyani menyebut pemerintah tidak hanya akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran, melainkan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi.

Melihat manfaatnya, program MBG diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam paparan Sri Mulyani, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," pungkas Sri Mulyani.

Masih dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan terdapat tiga skema dari penyaluran MBG yakni yang saat ini berlaku, target awal dan opsi ekspansi.

Skema Makan Bergizi Gratis:

Skema Saat Ini (existing):

Timeline: Januari 2025
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 5.000
Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi untuk membangun dua juta rumah di desa.

Peluang kolaborasi itu dibahas dalam pertemuan antara Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah, di Ruang Kerja Mendes PDT di Jakarta, Selasa.

Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Ia menyampaikan pula bahwa nantinya desa akan menjadi bagian penting dari program tersebut dengan melibatkan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ke depan, kata Fahri melanjutkan, terdapat 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu.

Oleh karena itu, menurut dia, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa PDT bernilai penting untuk dilakukan guna menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut. Menurut dia, terdapat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan program itu.

Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan tersebut. Selain itu, 15 persen dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem serta bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan itu.

“Nah, kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing, termasuk tadi yang perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ujar Yandri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, hari ini. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama membangun perumahan dan kawasan permukiman di desa.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di pedesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

"Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa, karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Fahri menilai desa akan menjadi bagian penting karena efek mobilisasinya paling tinggi berada di desa dengan melibatkan UMKM, koperasi dan BUM Desa. Dengan begitu, nantina 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan, terutama yang berada di desa, akan sangat menggeliat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa penting dilakukan untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

"Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan," ungkapnya.

Kerja sama ini mendapat sambutan baik dari Yandri. Pihaknya berkomitmen mendukung kebijakan Prabowo dengan program tiga juta rumah tersebut.

Ia mengatakan ada banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa. Pasalnya, dua dari tiga juta rumah yang akan dibangun akan berada di desa.

Lebih lanjut, Yandri menjelaskan pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan. Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan ini.

Selain itu, 15% dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem, bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan ini.

"Nah kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing. Termasuk tadi yang Perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan," ungkap Yandri.

Sebagai informasi, turut mendampingi Yandri, yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, Dirjen PEID Tabrani serta pejabat tinggi lainnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini