Bisnis.com, JAKARTA — Program pembangunan 3 juta rumah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan perumahan tak hanya menyediakan tempat tinggal tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya siap membangun 1 juta rumah di pedesaan yang merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan 1 juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa.

Saat ini program 3 juta rumah baru menyentuh sekitar 5% hingga 7% dari target program yakni melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini berkisar hanya 220.000 unit hingga 420.000 unit. Di sisi lain, hampir 95% lagi dari target 3 juta unit hingga kini belum fokus dikerjakan termasuk 1 juta rumah di pedesaan.

“REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target program 3 juta rumah hingga pedesaan, karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan dan pesisir. Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun 1 juta rumah di desa-desa di Indonesia,” ujarnya dikutip Selasa (22/4/2025).

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, 1 juta di perdesaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan. Selain itu, terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3% dari total penduduk pedesaan yang harus dituntaskan.

Hal ini yang memacu pembangunan rumah di desa akan memiliki manfaat besar antara lain mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan, menggerakkan ekonomi di desa karena menciptakan putaran ekonomi hingga Rp80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, dan menciptakan stimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp400 juta.

“Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan, misalnya pabrik pembuatan bahan material dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, pengembang membutuhkan kriteria penentuan dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, dan standar spesifikasi serta biaya bangunan.

Namun demikian, pembangunan rumah di pedesaan juga perlu dukungan beberapa kebijakan seperti kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah untuk lokasi pembangunan rumah. Di samping itu, butuh kebijakan perizinan khusus untuk membangun rumah di desa, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan menyangkut skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan.

“Kebijakan legalitas tanah misalnya soal program sertifikasi lahan milik masyarakat yang akan dibangun rumah, sehingga masyarakat desa menjadi bankable. Ini tentunya menjadi peran Kementerian ATR-BPN yang juga segera kami diskusinya,” ucapnya.

Dia menilai setelah ada kriteria dan kebijakan yang jelas, pengembang tinggal membangun sesuai panduan teknis yang telah ditentukan. REI saat ini memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan pengembang dimana 80% diantaranya merupakan pengembang perumahan bersubsidi yang sudah berpengalaman membangun jutaan unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan anggota sebanyak itu, maka rerata setiap pengembang anggota REI hanya membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

“Kami punya 6.000 anggota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Proyek anggota REI menyebar hingga ke tingkat kecamatan hingga desa di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, REI sangat siap untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan sesuai target Program 3 Juta Rumah,” tuturnya.

Adapun berdasarkan data Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan 80% akan disubsidi pemerintah yang direncanakan dari anggaran pengalihan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran sehingga hanya 20% dari cicilan KPR yang dibayarkan masyarakat. Dengan asumsi nilai bangunan sekitar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit dan angsuran KPR Rp800.000 per bulan, maka masyarakat desa cukup membayar sekitar Rp160.000 setiap bulannya.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikannya dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Ia menyebutkan populasi Indonesia sekitar 289,5 juta jiwa. Jumlah keluarga yang semula sekitar 74-78 juta pada tahun 2023-2024, sekarang sebanyak 93,1 juta keluarga. Lalu, rata-rata anggota keluarga mengecil.

"Tinggal tiga orang dalam satu keluarga. Dugaan saya ini karena waktu demographic bonus, itu anak-anak muda ini kemudian dalam usia menikah sekarang ini. Tapi begitu menikah mereka menyaksikan kenyataan bahwa mereka sulit memiliki rumah," katanya.

Selain itu, Fahri mengatakan ada kekeliruan cara pengambilan data. Ia menyebut terkadang ada percampuran antara pengambilan data rumah sebagai fisik dan keluarga sebagai isinya. Untuk itu, ia akan mengundang sepuluh kementerian untuk membahas data yang lebih akurat.

Sebelumnya diberitakan, Iwan Suprijanto yang dulu merupakan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pernah menyampaikan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS angka backlog di Indonesia menyentuh 9,9 juta. Namun, survei ini dilakukan dengan metode purposive random sampling.

"Hasil Susenas 2023, backlog 9,9 juta. Tapi itu berdasarkan hasil survei purposive random sampling dengan keyakinan terbatas. Jadi backlog hanya sebagai indikasi, bukan riil," kata Iwan kepada detikProperti pada Rabu (11/9/2024).

Sementara itu, Herry Trisaputra Zuna yang sempat menjabat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan ada 9,9 juta rumah tangga yang belum mempunyai rumah berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Lalu, terdapat 26 juta rumah tidak layak huni, sehingga jumlah rumah yang perlu diselesaikan sekitar 36 juta.

"Besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah solusinya bisa KPR atau kredit membangun rumah, bangun sendiri. Tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni, mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah. Jadi dua hal ini harus kita selesaikan," ujar Herry dalam Konferensi Pers Konferensi Pers Kantor Staf Presiden tentang Program Tapera di Jakarta pada Jumat (31/5/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan terdapat 73.432 hektare lahan indikasi tanah terlantar yang bisa digunakan untuk perumahan. Hal ini tentu bisa membantu realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan menyampaikan peta tanah yang telah kami tetapkan menjadi tanah terlantar yang bisa dipakai untuk menunjang program perumahan," kata Nusron saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia menyadari apabila ingin mendukung Program 3 Juta Rumah, maka pemerintah perlu menyediakan lahan dengan harga yang murah. Lahan tersebut, kata Nusron, tidak lain dan tidak bukan adalah lahan pertanian.

Namun, negara menentang keras penggunaan lahan pertanian seperti sawah untuk dipakai sebagai perumahan. Sebab, pemakaian lahan sawah menjadi perumahan atau fungsi lain berseberangan dengan tujuan pemerintah yang tengah mengusahakan ketahanan pangan.

"Tanah di bawah Rp 500 ribu per meter, apa? Sawah. Maka mau tidak mau harus minta LSD (Lahan Sawah Dilindungi). Maka saya katakan, demi ketahanan pangan, maka lawannya 3 Juta Rumah," ujarnya.

Kementerian ATR/BPN akhirnya membuat rumusan untuk melindungi lahan persawahan tersebut agar tidak cepat menyusut imbas permintaan perumahan yang semakin tinggi.

Pihaknya memiliki peta data Lahan Baku Sawah (LBS) yakni lahan baru, sama dengan lahan eksisting yang sudah terpetakan dari awal yakni sekitar 8,5 juta hektare. LBS ini merupakan data yang belum ter-update dengan kondisi di lapangan.

Kenyataannya banyak lahan sawah telah beralih fungsi menjadi tempat berdirinya bangunan, jalan, dan lainnya. Tanah-tanah yang sudah berubah fungsi tersebut akan masuk dalam data yang mereka sebut sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Hasil verifikasi ulang secara fisik menunjukkan adanya perubahan. Biasanya LSD menyisakan sekitar 92-93 persen dari LBS, jadi sekitar 7 persen sudah hilang," jelasnya.

Setelah itu, ada lagi sebutannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yakni sawah yang sudah direkomendasikan oleh Bupati sebagai lahan pertanian permanen, atau akan menjadi lokasi persawahan selamanya.

"Namun, apakah sawah permanen ini bisa berubah? Bisa, jika ada program prioritas nasional seperti program pembangunan 3 juta rumah. Namun, pemohon harus mengganti dengan mencetak sawah baru dengan tingkat produktivitas yang sama. Bukan luas yang sama lho, ingat," ujarnya.

Dari pemetaan ini didapatkan bahwa LBS nilainya adalah 100 persen lahan untuk sawah yakni 8,5 juta. Lalu jumlah LSD sudah berkurang karena adanya peralihan fungsi menjadi 93 persen. Ada pun nilai sawah yang harus dipertahankan atau LP2B adalah 87 persen dari LSD. Maka, dari itu, selisih antara LSD dengan LP2B adalah 13 persen yang bisa digunakan sebagai lahan 'kosong' yang bisa dimanfaatkan.

Kata Nusron, nilai lahan sebesar 13 persen tersebut tidak bisa digunakan semua untuk perumahan. Sebab, banyak permintaan pasti berdatangan dari berbagai kalangan, seperti ada yang ingin menggunakan lahan tersebut sebagai sekolah, rumah sakit, dan hal-hal yang diklaim bermanfaat untuk masyarakat luas. Melihat permintaan yang tinggi, Kementerian ATR/BPN akan memilih yang paling bermanfaat.

"Untuk perumahan yang bisa kita pakai ada sekitar 73.432 hektare. Yang sudah ditetapkan dan bisa bapak-bapak bisa tengok ada itu ada 14.490 hektare," sebut Nusron.

Nusron menampilkan daftar provinsi yang sudah menyerahkan tanah terlantar yang bisa digunakan untuk program 3 Juta Rumah yakni ada di 33 provinsi.

Selanjutnya, tanah terlantar yang sudah dikumpulkan akan diserahkan kepada Badan Bank Tanah. Masyarakat yang ingin membeli tanah tersebut bisa membeli melalui Badan Bank Tanah. Ada pun untuk penentuan harga tanahnya akan melihat dari zona nilai tanah (ZNT).

"Tanah ini nantinya akan diserahkan kepada Bank Tanah. Sekalian transaksinya dengan Bank Tanah kecuali fasum dan fasosnya karena sebelum diserahkan sama Bank Tanah harus diambil dahulu 30 persen untuk kepentingan reforma agraria agar tidak terjadi konflik," ungkap Nusron.

Video: Prabowo Minta Menteri Pakai Maung, Nusron Wahid Mau Pesan 11

Video: Prabowo Minta Menteri Pakai Maung, Nusron Wahid Mau Pesan 11

Konsumen Meikarta yang mengalami kerugian, setelah membeli unit apartemen tapi tak kunjung dapat unit, semakin bertambah. Konsumen yang sudah tervalidasi mengalami kerugian ada sekitar 35 orang hingga saat ini.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fitrah Nur, mengungkapkan, dari 35 konsumen Meikarta yang tervalidasi memiliki total kerugian hingga Rp 6,8 miliar.

"Ada 35 konsumen yang masuk, yang datang, kita sudah validasi. Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 M (yang) harus dikembalikan. Memang hasil validasi itu ada 1-2 dokumen yang belum lengkap. Ini yang masih kita bereskan," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Senin (21/4/2025).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Dari total 35 konsumen yang sudah tervalidasi ini, ada 25 konsumen yang berasal dari komunitas peduli Meikarta, sementara 10 konsumen lainnya melaporkan melalui layanan BENAR-PKP. Hingga 17 April 2025, kata Fitrah, ada 78 aduan terkait Meikarta yang masuk melalui layanan BENAR PKP. Sebagian besar aduan mengenai mandeknya serah terima unit yang sudah dibeli oleh konsumen Meikarta.

"Yang baru kita validasi baru 35 (konsumen) makanya sekarang kita tindak lanjutin ini. Tapi dari 103 (laporan, 25 dari komunitas peduli Meikarta dan 78 dari BENAR-PKP), ada satu pengaduan terkait dengan pengelolaan apartemennya, bukan terkait serah terima unit Meikarta," paparnya.

Fitrah menargetkan pihaknya dapat menyelesaikan permasalahan Meikarta ini paling lambat dalam waktu empat bulan.

Sebagai informasi, pada Kamis (10/4) lalu, Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta untuk memverifikasi data terkait hak yang belum dipenuhi, seperti mendapatkan unit maupun refund. Kementerian PKP menargetkan proses tersebut terlaksana dalam waktu empat bulan ke depan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, saat melakukan doorstop di kantor Kementerian PKP di Jl. Raden Patah 1, Jakarta Selatan.

"(Dalam 4 bulan) targetnya semua tuntutan dari konsumen terpenuhi. Tuntutan dari konsumen satu mendapatkan unit atau mendapatkan ganti uang sesuai apa yang mereka kerugian apa yang mereka dapatkan," katanya kepada awak media kala itu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berbincang bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025. Kegiatan ini membahas soal kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga backlog perumahan.

Fahri mengungkapkan pasar perumahan semakin besar. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan yang sebelumnya 9,9 juta kini tumbuh menjadi 15 juta.

"Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta. Jadi masyarakat kita ini bertumbuh Bapak-Ibu sekalian. Jumlah keluarga nambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia menambahkan ada tiga mandat Kementerian PKP, yakni memberantas kemiskinan, menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat, serta kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan begitu, muncul Program 3 Juta Rumah yang telah dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia mengatakan perlu ada pola baru dalam program renovasi. Menurutnya, anggaran renovasi tahun ini sebesar Rp 900 miliar terlalu sedikit dibandingkan bunga FLPP sebesar Rp 28,8 triliun.

"Bahkan nanti di dalam modifikasinya, renovasi juga perlu dicari cara pembiayaan, Pak Nixon. Karena jangan renovasi yang cuma Rp 20 juta, Pak. Kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk. Teman-teman pengembang di daerah juga bisa terlibat," katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan serapan kuota FLPP yang disebutkan tersisa sekitar 1.000 unit. Sebab, kuota FLPP kepada sudah dialokasikan untuk 13 segmen pekerjaan.

"Ada guru, ada ASN, ada TNI-POLRI. Nah, ini udah diplot, berarti teman-teman (pengembang) gelisah tinggal 1.000 (kuota FLPP) lebih. Berarti kita ini nggak usah bangun lagi ya sudah habis?" kata Jun.

Menurutnya, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rumah subsidi. Jika kuota FLPP dialokasikan khusus untuk sejumlah pekerjaan, dikhawatirkan membingungkan pasar dan masyarakat yang ingin mengambil rumah subsidi.

Ia pun berharap segmentasi 13 pekerjaan tidak sampai mengganggu bisnis perumahan. Sebab, hal itu bisa berdampak pada serapan.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan dalam kuartal pertama 2025, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP sudah mencapai 53 ribu dari 220 ribu yang dianggarkan tahun ini. Ia memastikan masih ada sisa kuota yang perlu dipenuhi dalam sisa tahun 2025.

"Kuota itu masih tersedia dan silakan Bapak dan Ibu terus membangun rumah dan segera disegerakan untuk calon debitur meregistrasi ke SiKasep. Kemudian dari perbankan kita minta untuk menyegerakan juga memasukkan ke program eFLPP," katanya.

Terkait dengan segmentasi pekerjaan untuk kuota FLPP, menurutnya merupakan bentuk memberikan prioritas. Namun, ia mengatakan proses penyaluran tetap akan mengikuti alur yang sudah ada sela ini.

Sid menyebut seluruh masyarakat terbuka untuk mendapatkan rumah subsidi. Adapun pendapatannya first come first serve.

"Siapa yang masuk ke sistem terlebih dahulu, kami dari BP Tapera wajib untuk menyalurkan dana FLPP-nya," imbuhnya.

Kemudian, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menilai segmentasi profesi dalam penyaluran FLPP untuk memberi semangat profesi tertentu untuk memiliki rumah. Ia juga memastikan masih banyak kuota tersisa, sehingga pengembang tidak perlu khawatir.

"Kuotanya banyak 220 ribu dan dalam rapat beberapa kali dengan Bu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri PKP, Menteri BUMN. Beberapa kali saya ikut hadir juga disepakati akan ada potensi tambahan dengan instrumen tertentu. Jadi gak usah terlalu khawatir dulu," kata Nixon.

Nixon menyarankan agar pengembang tidak khawatir dan terus mengejar pembangunan dan pemasaran perumahan. Hal ini agar penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terpenuhi.

"Nanti kalau udah kepepet, kepepet kan paling-paling BTN akan bikinin skema tertentu gitu kan. Nah itu untuk jurus kepepet. Tapi biasanya kita jarang lakukan itu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Fenomena alam air terjun dadakan muncul di perumahan warga Sukabumi. Hujan deras yang mengguyur kawasan itu ditengarai jadi penyebab.

Hujan deras yang mengguyur Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu malam (19/4/2025), tak hanya menyebabkan longsor, tapi juga memunculkan pemandangan tak biasa di Perumahan Frinanda, Desa Citepus, ada air terjun mini yang muncul tiba-tiba di tengah permukiman warga.

Longsor yang terjadi membuat sebagian badan jalan amblas dan membentuk lubang besar tepat di depan rumah warga. Yang mencolok, aliran air dari pipa yang pecah kini jatuh bebas dari bibir longsoran, menciptakan curug dadakan yang mengalir deras menyerupai air terjun alami.

"Itu tadinya jalan aspal, sekarang sudah hilang, tinggal jurang sama air," ucap seorang warga, sembari menampung air dari pipa yang menggantung di tepi longsoran. Akses jalan utama pun kini terputus total.

Pantauan di lokasi pada Minggu pagi (20/4/2025) menunjukkan kondisi wilayah terdampak bencana alam itu sangat memprihatinkan. Permukaan jalan yang sebelumnya menopang aktivitas warga, kini berubah menjadi tebing terjal dengan air mengalir deras di sela-sela tanah dan bebatuan yang longsor.

Dampak longsor juga mengubah wajah lingkungan secara drastis. Deretan rumah yang sebelumnya berdampingan dengan jalan kini hanya menyisakan lorong sempit.

Lorong itu pun dipenuhi aliran air dari lima pancuran alami yang mengucur dari sela-sela tembok batu penahan tanah-seperti air terjun mini yang muncul secara tiba-tiba.

"Ini bukan banjir, ini seperti kampung yang diganggu air terjun liar," ujar seorang warga sambil menunjuk ke pancuran yang jatuh dari ketinggian dua meter, melintasi pot tanaman, motor, dan ember yang berserakan.

Aliran air terjun yang terus menggerus struktur tanah menyebabkan retakan muncul di beberapa titik, termasuk di Blok B yang dilaporkan warga menjadi pusat longsoran.

"Kejadiannya malam tadi, ramai di grup perumahan. Katanya ada longsor di blok B depan. Sampai saat ini masih ada retakan," ungkap Rissa, salah satu warga.

Warga kini harus ekstra hati-hati. Tak ada rambu, garis pengaman, atau penutup akses. Semua mengandalkan naluri dan kewaspadaan sendiri.

Beberapa dari mereka bahkan berinisiatif mengangkut tanah dan batu dengan sekop untuk membuka jalur darurat agar kendaraan bisa masuk.

Di sisi lain, warga yang khawatir rumahnya tergenang, memilih menutup saluran air agar aliran tak masuk ke dalam rumah. Meski tinggal berdampingan dengan ancaman, aktivitas tetap berlangsung-anak-anak pun masih bermain di dekat aliran air, meski lumpur membasahi kaki mereka.

Fenomena air terjun mini ini memang menarik perhatian, tapi juga menjadi pengingat akan kondisi tanah yang tak lagi stabil dan perlunya penanganan darurat dari pihak berwenang.

--------

Artikel ini telah naik di detikJabar.

Video: Keindahan Air Terjun Niagara saat Diselimuti Es

Video: Keindahan Air Terjun Niagara saat Diselimuti Es

Pengembang Real Estate Indonesia (REI) telah menyiapkan program untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan pihaknya siap untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan tanpa bantuan anggaran negara yakni APBN.

"Hari REI me-launching Propertinomic 2.0. REI siap bangun 1 juta rumah di desa tanpa APBN. Kami berharap apa yang kita sampaikan, nanti dokumennya kita serahkan, ini cara kita untuk sama-sama mendorong program mulia, Program 3 Juta Rumah untuk segera bisa berjalan," kata Joko kepada awak media saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Joko menyampaikan dalam dokumen Propertinomic 2.0 terdapat empat poin penting yang didorong oleh REI kepada pemerintah, yakni mengenai pertanahan, perizinan, perbankan atau pembiayaan, dan pengawasan.

"Membutuhkan 4 kebijakan, pertama adalah mengenai pertanahan, kebijakan perizinan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya, pertanahan berarti sertifikat dong, Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) dong. Ketiganya adalah kebijakan pembiayaan atau perbankannya. Yang keempat adalah kebijakan pengawasan," sebut Joko.

Pria yang juga sering disebut sebagai Crazy Rich Grobogan ini menjelaskan Propertinomic 2.0 dapat berjalan apabila pemerintah telah mengeluarkan mengesahkan kebijakan untuk mendukung program ini. Ia berharap lewat kebijakan tersebut tertera jelas mengenai target pasar konsumen rumah di desa, luas rumahnya, batasan penghasilan konsumen, dan lain-lain.

"Kalau sudah ada kriterianya, sudah ada kebijakan ini, kita tinggal bangun. Kita biasa bangun. Ketika bangun itu (Propertinomic 2.0 berjalan) karena sudah ada kriteria, batas pendapatannya, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menilai dengan adanya program ini perekonomian di desa akan berjalan. Lalu, akan muncul pengusaha-pengusaha baru yang mendukung pasokan kebutuhan pembangunan seperti pengusaha batu bata, kusen, kayu, dan lain-lain.

"Karena kita tahu bahwa properti itu kan padat karya. Industri yang related ke sana (properti) itu 180 industri. Karena rumah itu kan hilir, bukan hulu. Hulunya pabrik-pabrik sama sumber daya alam," ujarnya.

Seusai acara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dukungan untuk program yang diusung REI tersebut.

"Bagus dong. REI ini kan organisasi tertua, dan terbesar dari pengembang. (Apakah akan ada bantuan dari pemerintah agar program ini berjalan?) Sudah saya bilang, kami ini sudah punya track record. Kalau soal mendukung pengembang, misalnya soal ke OJK, saya bantu nggak ke OJK? (Iya). Saya berani ngomong bukti-bukti yang sudah saya dukung untuk pengembang," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Hujan deras yang mengguyur Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu malam (19/4/2025), tak hanya menyebabkan longsor, tapi juga memunculkan pemandangan tak biasa di Perumahan Frinanda, Desa Citepus: air terjun mini muncul tiba-tiba di tengah permukiman.

Longsor yang terjadi membuat sebagian badan jalan amblas dan membentuk lubang besar tepat di depan rumah warga. Yang mencolok, aliran air dari pipa yang pecah kini jatuh bebas dari bibir longsoran, menciptakan curug dadakan yang mengalir deras menyerupai air terjun alami.

"Itu tadinya jalan aspal, sekarang sudah hilang, tinggal jurang sama air," ucap seorang warga, sembari menampung air dari pipa yang menggantung di tepi longsoran. Akses jalan utama pun kini terputus total.

Pantauan detikJabar pada Minggu pagi (20/4/2025) menunjukkan kondisi wilayah terdampak sangat memprihatinkan. Permukaan jalan yang sebelumnya menopang aktivitas warga, kini berubah menjadi tebing terjal dengan air mengalir deras di sela-sela tanah dan bebatuan yang longsor.

Lubang menganga pasca longsor di tengah erumahan warga Palabuhanratu Sukabumi Foto: Syahdan Alamsyah/detikJabar

Dampak longsor juga mengubah wajah lingkungan secara drastis. Deretan rumah yang sebelumnya berdampingan dengan jalan kini hanya menyisakan lorong sempit. Lorong itu pun dipenuhi aliran air dari lima pancuran alami yang mengucur dari sela-sela tembok batu penahan tanah-seperti air terjun mini yang muncul secara tiba-tiba.

"Ini bukan banjir, ini seperti kampung yang diganggu air terjun liar," ujar seorang warga sambil menunjuk ke pancuran yang jatuh dari ketinggian dua meter, melintasi pot tanaman, motor, dan ember yang berserakan.

Aliran air yang terus menggerus struktur tanah menyebabkan retakan muncul di beberapa titik, termasuk di Blok B yang dilaporkan warga menjadi pusat longsoran.

"Kejadiannya malam tadi, ramai di grup perumahan. Katanya ada longsor di blok B depan. Sampai saat ini masih ada retakan," ungkap Rissa, salah satu warga.

Warga kini harus ekstra hati-hati. Tak ada rambu, garis pengaman, atau penutup akses. Semua mengandalkan naluri dan kewaspadaan sendiri. Beberapa dari mereka bahkan berinisiatif mengangkut tanah dan batu dengan sekop untuk membuka jalur darurat agar kendaraan bisa masuk.

Di sisi lain, warga yang khawatir rumahnya tergenang, memilih menutup saluran air agar aliran tak masuk ke dalam rumah. Meski tinggal berdampingan dengan ancaman, aktivitas tetap berlangsung-anak-anak pun masih bermain di dekat aliran air, meski lumpur membasahi kaki mereka.

Fenomena air terjun mini ini memang menarik perhatian, tapi juga menjadi pengingat akan kondisi tanah yang tak lagi stabil dan perlunya penanganan darurat dari pihak berwenang.

Pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun industri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.

Terkadang, lahan pertanian memang kerap dibeli untuk kemudian dijadikan perumahan. Hal itu karena biasanya lahan pertanian harganya lebih murah dibandingkan lahan yang memang untuk permukiman.

Namun, bagaimana nasib pengembang yang sudah terlanjur membeli lahan pertanian untuk dibangun perumahan?

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan, apalagi lahan yang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Jika terlanjur membeli lahan sawah, pengembang harus menggantinya dengan lahan yang produktivitasnya sama.

"Ya kalau dia LSD nggak bisa dibangun rumah, kalau dia udah kadung beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi. Enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Dia harus mengganti lahan dengan produktivitas yang sama," kata Nusron kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mengungkap kesiapan pihaknya menjalankan program makanan bergizi di wilayahnya. Dia berharap program yang menjadi Asta Cita Presiden dapat terealisasi dengan baik.

Hal itu diungkapkan Firdaus saat bertemu dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Ratu Prabu Sulawesi Selatan di Makassar pada Senin, 17 Maret 2025. Pertemuan itu juga dihadiri oleh pengurus pusat Prabu Center 08.

"Pemerintah Kabupaten Takalar siap mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran, terutama makan bergizi gratis dan ketahanan pangan di Kabupaten Takalar," kata Firdaus.

Dia berharap tim Prabu Center dapat mengatasi kendala di lapangan agar program makan bergizi gratis. Khusus di Takalar, kata Firdaus, program makan bergizi dapat terealisasi dengan sebanyak mungkin dapur.

"Apalagi di Takalar rencananya akan ada 23 dapur MBG," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Prabu Center 08, Abednego Panjaitan mengatakan pihaknya akan meninjau langsung lokasi untuk melihat segala kekurangan. Hal ini untuk mendeteksi potensi masalah-masalah di daerah agar dapat teratasi.

"Selain di Sulawesi Selatan, kegiatan serupa juga akan dilakukan di seluruh provinsi yang ada di penjuru tanah air," kata Abednego.

"Terkhusus di Sulsel, Abednego berharap DPW Ratu Prabu Sulsel bisa menjadi garda terdepan untuk mengawal program Prabowo-Gibran," katanya.

Video: 6 Orang Sekeluarga Tenggelam di Pantai Ammani Pinrang, 3 Orang Tewas

Video: 6 Orang Sekeluarga Tenggelam di Pantai Ammani Pinrang, 3 Orang Tewas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pertemuan tersebut rencananya akan membahas mengenai pembangunan rumah di atas lahan sawah yang kini sudah tidak bisa dilakukan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk mencari solusi, harus ada solusinya bagaimana dua-duanya (sektor pangan dan perumahan) maju," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Menara Mandiri I, Jakarta, Kamis (17/04/2025).

Ia juga menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh lagi dialihfungsi.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat. Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya," ucap Ara.

Menurut Ara, hal ini merupakan tantangan bagi pengembang dan Kementerian PKP untuk tetap menyediakan hunian di tengah keterbatasan lahan.

"Sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, nah tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara sebagai pemerintah," kata Ara.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bangun Famili Sejahtera Hari Purnomo mengeluhkan proyeknya yang terhambat Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Hari mengatakan, pihaknya telah melakukan pembebasan sejumlah lahan di Bekasi, Jawa Barat karena awalnya lahan tersebut masuk dalam zona kuning. Zona kuning artinya lahan yang diperuntukkan untuk permukiman.

Namun, sebagian besar lahan tersebut merupakan persawahan yang mana kini tidak boleh lagi dialihfungsikan.

"Nah sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning juga sudah habis," ungkap Hari.

"Sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan yang sawah zonanya kuning," katanya melanjutkan.

KOMPAS.com -Kabupaten Gorontalo Utara kini menjadi fokus perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pembeli bisa menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang tersedia di Kabupaten Gorontalo Utara.

1. Wilnatama Regency: Tipe 36

Terletak di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, proyek ini merupakan pengembangan dari PT Wilnatama Estate.

Wilnatama Regency menawarkan 45 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Setiap unit rumah dijual seharga Rp 156 juta. Saat ini, sudah terjual 29 unit, sementara 16 rumah masih tersedia.

2. Bumi Permata Wunn II: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Permata Wunn dan juga berlokasi di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

Bumi Permata Wunn II menyediakan 55 rumah tapak dengan harga per unit Rp 157 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, saat ini telah terjual 8 unit, sementara 47 rumah masih tersedia untuk dibeli.

3. Bumi Permata Wunn III: Tipe 36

Masih berada di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Bumi Permata Wunn III juga dikembangkan oleh PT Permata Wunn.

Proyek ini menawarkan 69 rumah tapak dengan harga per unit sebesar Rp 157 juta.

Setiap rumah memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 108 meter persegi.

Hingga saat ini, seluruh 69 rumah masih tersedia di pasaran.

4. Perumahan Bumi Permata Wunn: Tipe 36

Perumahan keempat ini juga terletak di Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

PT Permata Wunn menawarkan 33 rumah, dengan harga per unit Rp 157 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi.

Melihat semua pilihan yang tersedia, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi destinasi menarik untuk mencari rumah dengan harga yang terjangkau bagi para calon pemilik rumah.