Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap bakal segera melaksanakan seremoni groudbreaking 500 unit rumah di Kalimantan Timur.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara menjelaskan, 500 unit rumah itu bakal dibangun oleh PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) lewat program Corporate Social and Responsibility (CSR) yang bakal dilaksanakan pada 27 Desember 2024.

"Tanggal 27 nanti yang kedua [CSR mendukung program 3 juta rumah] di Berau, akan mulai groundbreaking 500 rumah dan diberikan gratis kepada rakyat," tuturnya saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Adapun, komitmen BRAU membangun 500 unit rumah itu menyusul langkah Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma yang juga telah menyampaikan kesanggupannya membangun 250 unit rumah di wilayah Tangerang.

Selain Agung Sedayu dan Berau, Ara mengaku telah mengantongi komitmen perusahaan raksasa lain untuk mewujudkan program 3 juta rumah. Di antaranya PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) yang bakal melaksanakan groundbreaking pada Januari 2025.

Tak bakal berhenti sampai di situ, sebelumnya Ara juga menjelaskan telah melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Daftar 7 Konglomerat yang Disebut Bakal terlibat program 3 juta rumah:

- Agung Sedayu Group – Sugianto Kusuma (Aguan)

- PT Adaro energy Indonesia Tbk. (ADRO) – Garibaldi Thohir (Boy Thohir)

- Sinar Mas Group – Franky Widjaja

- PT Barito Pasific Tbk. (BRPT) – Prajogo Pangestu

- Pulauintan – Pui Sudarto

- PT Harum Energy Tbk. (HRUM) – Lawrence Barki

- PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU)

Jakarta -

Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220 ribu unit untuk tahun depan. Menurut para pengembang, kuota tersebut masih kurang.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, kuota FLPP seharusnya bisa lebih dari 250.000 unit apalagi penyerapan KPR subsidi setiap tahun selalu meningkat.

"Terima kasih kalau tahun depan 220.000 unit tapi harapan kita lebih dari itu. Saya melihat history serapan KPR itu semakin tahun meningkat artinya perlu dipersiapkan juga dari 250.000 lebih. Kalau Apersi mempunyai perkiraan 250.000 unit itu minimal," katanya di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Ia berharap, pemerintah bisa mencari pembiayaan lain selain APBN untuk meningkatkan kuota FLPP tahun depan. Sebab, dana APBN cukup terbatas.

"Saya selalu mengingatkan adanya kreativitas dari pembiayaan pemerintah, jangan selalu berharap dari APBN terus. Kan ada banyak pola-pola investasi yang harus dibangun oleh pemerintah. Jadi kalau kita berharap dari APBN, APBN ini kan fiskalnya terbatas tapi tidak menghentikan pembangunan dan renovasi rumah. Bagaimana pemerintah cara kreativitas pembiayaan," tuturnya.

"Optimis bisa lebih. Harusnya 250.000 unit, bukan 220.000 unit. Tapi kan yang sudah ada 220.000," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan, dengan kuota 220.000 unit tersebut merupakan awal yang baik. Namun menurutnya untuk mencapai Program 3 Juta Rumah dengan kuota tersebut masih kurang.

"Sekadar modal awal sudah lumayan, alhamdulillah. Namun kalau dengan target 3 juta rumah, maka kuota ini sama sekali tidak menggambarkan dan tidak memberi semangat untuk kerja keras pencapaian target 3 juta rumah untuk rakyat yang dimulai tahun depan," katanya kepada detikcom.

Ia berharap nantinya akan ada penambahan kuota FLPP. Hal ini untuk mencapai realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Namun kan anggaran itu diketok tahun lalu. Kementerian PKP sedang berupaya untuk menambah kuota ini sampai di angka 500.000 unit. Jadi mari kita terus bersemangat," tutupnya.

Sebagai informasi, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru mengungkapkan, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ungkapnya.

(abr/abr)

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera ) menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 7 Bank Nasional dan 33 Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) untuk penyaluran kredit KPR dengan skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengaku dirinya sudah menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai pihak baik pengembang perumahan dan masyarakat agar KPR FLPP ini terus dilanjutkan tahun depan.

Pria yang akrab disapa Ara itu juga meminta BP Tapera untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah bisa dimulai awal tahun 2025 mendatang.

"Hari ini kita menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Penyalur. Selain itu juga penandatanganan komitmen bersama ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagai bukti semangat gotong royong membangun rumah rakyat telah berjalan dengan baik," ujar Ara di Auditorium Kementerian PU, Senin (24/12).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan sejumlah bank penyalur KPR FLPP. Tercatat sekitar 7 Bank Nasional dan 33 BPD ikut menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP Tapera untuk menyalurkan KPR FLPP.

Daftar perbankan yang siap melaksanakan penyaluran KPR FLPP tahun 2025

1. BPD Nagari
2. BPD Nagari Syariah
3. BPD Kalbar
4. Kalbar Syariah
5. BPD NTB Syariah
6. BPD Aceh Syariah
7. BPD Kalteng
8. BPD Kaltim
9. BPD Riau Syariah
10. BPD Jateng
11. BPD Jateng Syariah
12. BPD NTT
13. BPD Jatim
14. BPD DI Yogyakarta
15. Bank Mega Syariah
16. BPD Sulteng
17. BPD Papua
18. BPD Bengkulu
19. BPD Sumsel Babel
20. BPD Sumsel
21. Babel Syariah
22. BRI
23. BNI
24. Bank Mandiri
25. BSI
26. BJB
27. BJB Syariah
28. BTN
29. BTN Syariah
30. BPD Jambi
31. BPD Jambi Syariah
32. BPD Sulselbar
33. BPD DKI
34. BPD DKI Syariah
35. BPD Kalsel
36. BPD Kalsel Syariah
37. BPD Sulselbar Syariah
38. BPD Sumut
39. BPD Sumut Syariah
40. BPD Jatim Syariah

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Rencana investasi asing untuk mendanai program 3 juta rumah masih dalam tahap pembahasan. Proyek ini ditangani oleh Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah. Demikian diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Maruarar menjelaskan bahwa ia akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai rencana tersebut pada waktu yang tepat. Namun, hingga kini belum ada pembaruan terkait status rencana tersebut.

"Nanti pada waktunya, itu ditugaskan kepada Pak Wamen. Kita tunggu saja," ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara, saat ditemui di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (23/12/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo, menyatakan bahwa minat investor asing terhadap program 3 juta rumah cukup tinggi. Ia mengungkapkan bahwa negara-negara seperti Qatar, Abu Dhabi, dan China masing-masing siap untuk membangun 1 juta unit rumah baru di Indonesia.

"Qatar berencana membangun 1 juta unit apartemen, dari Abu Dhabi ada BUMN yang juga menawarkan 1 juta unit, sementara China, secara terbuka, siap untuk mendukung keseluruhan proyek, bahkan mampu membangun 3 juta unit," jelas Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta pada Minggu (1/12).

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, juga menyatakan bahwa calon investor dari ketiga negara tersebut siap untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah guna merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing) ada. Kebetulan Pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang berada di China, dan ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, termasuk Tiongkok, Dubai, dan Qatar," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur (6/11).

"Ada rencana untuk menandatangani MoU, tetapi kami ingin memastikan bahwa semua itu jelas dan tidak menjadi beban bagi negara dan masyarakat di masa depan," tutupnya. (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor : Syahrir Rasyid

Denpasar -

Wacana Presiden Prabowo Subianto menginginkan sistem pilkada kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra. Khususnya di Bali dan NTB.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan secara pribadi tidak sepakat jika sistem tersebut diterapkan dengan alasan anggaran pemilu dinilai boros.

"Sebagai penyelenggara 21 tahun menyelenggarakan pemilu, saya sangat sayangkan. Belum apa-apa, belum dievaluasi, sudah ngomong memindahkan atau ada rencana (menghapus pilkada langsung)," ujar Lidartawan saat media gathering KPU Bali di Denpasar, Senin (23/12/2024).

Lidartawan Tak Sepakat

Menurut Lidartawan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran anggaran pilkada. Ia sempat mengusulkan ke KPU RI untuk merevisi beberapa aturan saat evaluasi pemilihan legislatif (pileg) di Jakarta.

"Satu, kita boleh menghemat dengan cara jumlah TPS ke depan dikurangi, jumlah orang per TPS diperbanyak. Waktunya diperpanjang dari jam 1 sampai jam 3 sore. Seribu (orang) per TPS itu pasti berkurang anggarannya," tegas Lidartawan.

Kemudian, ia juga menyarankan agar tidak perlu memasang baliho sosialisasi dan sebagainya.

"Pakai medsos saja pasti berkurang (anggarannya)," imbuhnya.

Upaya Menghemat Anggaran

Mantan Ketua KPU Bangli itu juga mengusulkan agar tidak ada lagi sosialisasi tatap muka. Sosialisasi dialihkan dengan pengumuman saja agar anggaran dapat berkurang.

"Tidak usah lagi memfasilitasi alat peraga kampanye untuk calon dan percayalah, untuk penyelenggara bisa diirit, bisa dimodifikasi," tegas Lidartawan. Dia menilai penyebab besarnya anggaran pilkada bukan dari penyelenggara.

"Jadi kalau saya pendapat pribadi saya nggak mau hak konstitusi saya menentukan calon yang sudah ditentukan akan diambil lagi oleh orang lain yang belum tentu mampu menyuarakan apa yang saya inginkan sebagai warga negara yang punya hak pilih. (Ini) Kalau saya pribadi ya," ungkapnya.

Namun, jika sebagai anggota KPU, Lidartawan menegaskan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU RI di Jakarta.

"Untuk itu saya minta teman-teman bekerja dengan baik. KPU tetap melayani, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, karena kalau dibilang boros, kami nggak. Kami tunjukkan hampir 50 persen lho uang kembali dibandingkan pilkada yang masing-masing sebelumnya," tandasnya.

Prabowo Ingin Atur Ulang Sistem Politik

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya. "Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politics. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

(hsa/hsa)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rencana investor asing untuk mendanai program 3 juta rumah masih dalam pembahasan.

Rencana pembiayaan program 3 juta rumah dari investor asing masih ditangani oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Namun, belum ada update lebih lanjut terkait rencana tersebut.

"Nanti pada waktunya, itu ditugaskan kepada pak Wamen, kita tunggu ya," kata Maruarar saat ditemui di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan minat investor asing terhadap program 3 juta rumah cukup tinggi. Bahkan, Qatar, Abu Dhabi, hingga China, masing-masing siap untuk membangun 1 juta unit rumah baru di RI.

"Qatar ada yang mau bangun 1 juta unit apartemen, dari Abu Dhabi ada BUMN juga 1 juta, dari China, terus terang China sanggup semuanya, bahkan sanggup 3 juta," ujar Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Ditemui secara terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, sempat mengatakan calon investor dari ketiga negara tersebut siap menekan MoU dengan pemerintah untuk mulai merealisasikan komitmen investasinya.

"(Investasi asing), ada. Jadi kebetulan pak Wamen (Fahri Hamzah) sedang ke China, nampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada Tiongkok, Dubai, dan Qatar," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur (6/11/2024).

(NIA DEVIYANA)

Bima -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat 22 unit rumah layak huni (RLH) dari Pemerintah Pusat. Pemkot Bima berkomitmen menuntaskan kawasan kumuh hingga penanganan rumah tak layak huni (RTLH).

Serah terima 22 unit RLH dari PT SMF (Persero) kepada Pemkot Bima pada Senin (23/12/2024). Serah terima itu juga disaksikan sekaligus diresmikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT SMF (Persero) sejak tahun 2018 telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian PUPR dan pemerintah daerah untuk program peningkatan kualitas RTLH di 27 kota seluruh Indonesia dengan total bantuan senilai Rp 40,34 miliar atau setara dengan 593 rumah.

"Total RLH yang didapat Kota Bima sebanyak 22 unit. Rinciannya di Kelurahan Rabadompu Barat, sebanyak 13 unit dan Kelurahan Paruga sembilan unit," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk.

Faruk mengungkapkan Kota Bima merupakan kota ke- 25 yang mendapatkan program peningkatan kualitas RTLH. Adapun nilai bantuan sebesar Rp 1,24 miliar. Dari bantuan itu yang dibangun hanya berupa fasilitas bangunan rumah saja.

"Rumah yang dibangun tipe 27 dengan dua kamar," ungkapnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mukhtar Landa mengatakan Pemkot Bima terus melakukan upaya berupa pengurangan kesenjangan bagi masyarakat, penanganan kawasan kumuh dan penanganan RTLH.

"Jumlah RTLH di Kota Bima 2023 tercatat sebanyak 11.117 unit. Dari tahun ke tahun terus ditangani. Bahkan Dalam 6 tahun terakhir telah penanganan mencapai 2.751 unit melalui DAK, DAU, program perumahan stimulan swadaya maupun CSR.

"RTLH di Kota Bima dengan persentase 30,36 persen dari seluruh jumlah rumah yang tersebar di 41 kelurahan dan lima kecamatan," ujarnya.

Menurutnya kepemilikan rumah dibandingkan dengan jumlah KK di Kota Bima juga menjadi perhatian. Mengingat sampai dengan 2023, tercatat 4.879 KK atau 11,76 persen warga Kota Bima belum memiliki rumah.

"Namun demikian, angka ini jauh lebih baik dibandingkan 2020 dengan persentase 16,04 persen," kata Muhktar.

Muhktar melihat masih banyaknya rumah kumuh dan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, maka harus dilakukan upaya yang mengakselerasi penanganannya. Baik oleh pemerintah pusat, Pemprov maupun Pemkot. Yang diharapkan dapat berimbas penurunan indikator kemiskinan pada penyediaan perumahan.

"Inilah upaya kita bersama dalam menyediakan RLH bagi masyarakat dan mengurai kekumuhan dan penataan kawasan," ujarnya.

Wamen PKP, Fahri Hamzah, menegaskan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah pelan-pelan memulai menata kehidupan yang lebih baik. Mulai dari penataan perumahan hingga kawasan permukiman agar hidup lebih baik dan layak.

"Rumah itu Baiti Jannati, dalam agama islam rumahku surgaku. Saya berharap tolong rawat dan jaga bantuan rumah layak huni ini," terangnya.

(dpw/gsp)

Bima -

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya.

"Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politic. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

(dpw/gsp)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan telah menyalurkan 35.399 unit rumah murah lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho merinci, selama 2 bulan belakangan semenjak Presiden Prabowo Subianto menjabat, anggaran yang telah disalurkan untuk penyaluran 35.539 unit itu mencapai Rp4,45 triliun.

"Dari 20 Oktober telah teralisasi sebanyak 35.399 unit senilai Rp4,45 triliun. Terima kasih Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait yang selalu mendorong kami untuk terus mengakselrasi KPR Subsidi," jelasnya di Auditorium Kementerian PU, Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa capaian realisasi FLPP sepanjang 2 bulan belakangan itu posisinya di atas rata-rata penyalurran pada bulan-bulan sebelumnya.

Adapun, realisasi sebanyak 35.399 unit rumah itu juga diklaim sebagai langkah awal yang baik dalam menyukseskan program 3 juta rumah ke depan.

"Alhamdulilah 2 bulan ini merupakan capaian yang luar biasa di atas dari capaian pada bulan sebelumnya, ini menjadi komitmen kita dalam menyukseskan program 3 juta rumah," tegasnya.

Namun demikian, belum diketahui pasticberapa kuota FLPP yang bakal digulirkan pemerintah pada tahun depan.

Akan tetapi, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan kuota rumah subsidi dapat tembus 500.000 unit.

Ara menjelaskan, pihaknya bakal memperluas alokasi FLPP itu hingga 500.000 sebagai langkah untuk mencapai target program 3 juta rumah.

“Kemudian di FLPP, kalau kita mengajukannya Pak Rionald [Dirjen Kekayaan Negara], tolong [sampaikan] nanti kalau ada Pak Isa [Dirjen Anggaran Kemenkeu], kami pengennya 500.000, pak,” kata Maruarar dalam Diskusi Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Jakarta -

Kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun depan. Hal ini berdasarkan dana eksisting yang tersedia.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Menurutnya, kuota FLPP bisa didapat lebih banyak lagi apabila skema pendanaan yang ada diubah menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan. Dengan skema tersebut ditargetkan kuota FLPP yang disalurkan bisa menjadi lebih dari 300.000 unit. Namun, skema tersebut masih terus digodok oleh pihaknya dan perbankan.

Heru berharap, penyaluran FLPP sudah bisa dilakukan pada awal Januari 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad FLPP. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk memastikan bahwa rumah sudah ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata arahan bapak menteri dalam rangka mempercepat realisasi flpp untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya.

Dalam acara ini hadir juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi; para pengembang perumahan; dan 39 bank penyalur.

(abr/zlf)

Bima -

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan soal wacana tanah sitaan dari koruptor yang hendak dijual murah dan dibangun rumah rakyat. Fahri mengungkapkan itu merupakan hak dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Itu melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) ya. Karena soal itu hak (wewenang) Kejagung," kata Fahri Hamzah kepada detikBali di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri menjelaskan proses kebijakan tersebut. Menurutnya, Kejagung akan menyerahkan tanah sitaan dari koruptor itu kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Setelah tuntas di situ, baru kami manfaatkan," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini.

Fahri mengungkapkan wacana tersebut kini tengah dibahas dan difinalisasi bersama Ditjen Kekayaan Negara. Menurutnya, akan ada banyak yang terlibat dalam pembahasan, mengingat persoalan tersebut melibatkan lintas departemen.

Khusus di Kementerian PKP, ada Ditjen Kawasan Permukiman yang mengurus kebijakan tersebut bersama Ditjen Pengadaan Tanah. Kementerian PKP juga akan mengumpulkan semua tanah yang siap bangun untuk rumah.

"Inilah yang kami ambil dari beberapa tempat. Kami data, kami kerjasamakan dengan yang mau bangun (rumah)," jelas Fahri.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Ara mengungkapkan usulan itu telah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024). Ara menerangkan program itu direncanakan menyasar MBR pada 30 hingga 50 kota di Indonesia.

"Bagaimana tanah-tanah dari kejaksaan, satu kasus saja ada 1.000 hektare dari eks BLBI. Bagaimana tanah-tanah koruptor itu bisa kami berikan atau kami jual dengan harga murah kepada rakyat, saya pikir negara ini akan bagus. Mohon doanya," jelas Ara dilansir dari detikNews.

Ara mengaku usulan itu tercetus setelah dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia (World Bank). Sebab, menurutnya, penduduk yang belum memiliki rumah bisa masuk dalam kategori miskin. Ara menyebut, berdasarkan Bank Dunia, indikator warga yang kekurangan konsumsi kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin.

"Saya pikir sangat pantas kami masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin, sementara dia belum punya rumah?" ungkap Ara.

(iws/gsp)

Bima -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyoroti kondisi lingkungan dan penataan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, (NTB). Fahri menyebut wilayah Kota Bima kotor dan menyedihkan.

"Kota Bima ini kotor, agak menyedihkan. Tak ada indah-indahnya," sindir Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH), di Kota Bima, dilansir detikBali, Senin, (23/12/2024).

Menurut Fahri, indikator sebuah daerah atau kota yang lingkungannya kotor adalah munculnya lalat. Hal tersebut adalah cara Tuhan memberikan tanda kepada manusia terkait lingkungan yang kotor.

"Tahu nggak kenapa kalau kita makan ada lalat. Itu Tuhan yang kirim. Kalian kotor, rumah kalian kotor, got kalian kotor, sungai kalian jadi tempat sampah," ungkap Wakil Ketua Umum Gelora tersebut.

Fahri juga melihat kondisi Kota Bima saat ini masih tampak kumuh. Bahkan, masih belum tertata dengan rapi.

Menurut Fahri, kota seharusnya bersih dan tidak kumuh. "Kondisi (kotor dan kumuh) ini harus segera dibereskan supaya wajah Kota Bima ini tampak indah dan nyaman," harapnya.

Penjabat Wali Kota Bima, Muhktar Landa, menyadari kondisi Kota Bima yang disebut Wamen Fahri Hamzah kotor dan kumuh. Pemkot Bima terus berupaya agar kota itu bersih dan indah.

Baca selengkapnya di sini

(idh/imk)