Bisnis.com, PALEMBANG – Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPD REI Provinsi Sumatera Selatan, Zewwy Salim, mengungkapkan bahwa sektor properti memiliki hubungan erat dengan berbagai industri lainnya. Oleh karena itu, sebagai pengembang, pihaknya sangat berharap program 3 juta rumah ini dapat membuka lapangan kerja baru serta peluang usaha lainnya.

“Industri properti melibatkan sekitar 184 komponen yang saling berkaitan,” kata Zewwy Salim kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

Namun, Zewwy memandang ada sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam mendukung realisasi program tersebut.

Salah satunya adalah permasalahan terkait masyarakat yang belum terakses layanan perbankan atau tergolong non-bankable. Hal ini menyebabkan pihak perbankan kesulitan dalam memberikan pembiayaan untuk masyarakat tersebut.

“Karena itu, sudah menjadi persyaratan mandatory dalam pengajuan rumah untuk memiliki akses perbankan,” tambahnya.

Selain itu, Zewwy juga menyoroti permasalahan yang muncul dari catatan masyarakat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, banyak masyarakat yang terhambat dalam proses pengajuan rumah karena masalah yang tercatat dalam SLIK OJK.

“Jadi masyarakat tersebut tidak bisa mengambil [rumah] dan menyerap perumahan,” jelas dia.

Zewwy melanjutkan sejauh ini pemerintah melalui kebijakannya telah membantu pengembang dalam mendorong penjualan rumah, seperti meringankan pembebasan BPHTB dan PBG. Namun, pihaknya berharap pemerintah kedepan juga turut memerhatikan terkait kenaikan material untuk bahan baku.

“Ini [harga material] adalah salah satu penyebab juga. Kami juga berharap ikut berkontribusi dalam pembangunan 3 juta rumah itu dengan baik,” ujarnya.
Kemudian dalam merealisasikan pembangunan 3 juta rumah, pengembang Sumsel juga mengharapkan pemerintah daerah dapat berkontribusi melalui kemudahan lain salah satunya pemecahan SHM gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MPR) serta instrumen lain meliputi kelengkapan fasilitas air dan listrik.

"Karena air bersih menjadi salah satu kunci pokok untuk terciptanya komunitas baru, serta fasilitas umum lainnya seperti listrik agar PLN segera memberikan pasokan listrik secara cepat," pungkasnya.

Jakarta: Pinjaman online (Pinjol) ilegal kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Pasalnya, pengajuan yang ditolak bank karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena akibat pinjol," kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu dikutip dari Antara, Senin, 29 November 2024.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan. Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.
Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok.

(KIE)

30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pinjaman daring (online) atau pinjol kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol," kata Nixon dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan.

Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.

Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB yang telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo.

Penghapusan BPHTB dan PBG ini dilakukan guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyambut baik kebijakan Pemerintah yang baru saja disahkan ini. Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah patut untuk diapresiasi.

"Saya sampaikan kita patut berikan apresiasi. Penghapusan BPHTB sangat bermanfaat bagi calon pembeli rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Junaidi dalam program Market Review yang ditayangkan di IDX Channel, Kamis (28/11/2024).

Dia menambahkan, dengan kebijakan tersebut, beban konsumen semakin berkurang dan diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Karena selama ini BPHTB itu juga yang paling memberatkan untuk masyarakat MBR, ya Rp4-6 juta itu menurut saya untuk masyarakat MBR itu sangat berat," kata dia.

Meski demikian, Junaidi menekankan agar Pemerintah Pusat tegas dan konsisten untuk benar-benar merealisasikan kebijakan ini. Jangan sampai niat baik Pemerintah Pusat justru terkendala karena tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah.

Junaidi mengungkapkan bahwa kebijakan pengurangan BPHTB sebenarnya juga pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga angin segar yang diberikan Pemerintah Pusat tidak bisa dirasakan masyarakat.

"Kalau tidak ada pressure, pasti agak lama ya. Dulu kan sebenarnya ini kan juga pernah terjadi bahwa BPHTB itu kan maksimal 5 persen, tapi kan tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tetap saja maksimal yang dipakai. Jadi harus ada ketegasan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menekan pemerintah daerah supaya segera ini dilaksanakan," ujar Junaidi.

Dia menyarankan agar Pemerintah Pusat memberikan deadline kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan ini dengan sebenar-benarnya. Sehingga penghapusan BPHTB bisa berjalan beriringan tanpa ada kendala.

"Ya mungkin ada deadline, kapan ini bisa dilaksanakan. Harapan kita di tahun 2025 ini sudah bisa dilaksanakan. Jadi, ada satu bulan ini mungkin Pemerintah Daerah sudah mengatur Perda di daerah-daerahnya masing-masing," kaat dia.

(NIA DEVIYANA)

IDX Channel - Pemerintah secara resmi melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan ini guna mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan SKB 3 Kementerian ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses kredit pemilikan rumah, dengan menghapuskan BPHTB dan PBG sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, SKB tersebut juga bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan pembangunan gedung, yang kini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari.

Tito memastikan, langkah penghapusan BPHTB dan PBG bagi MBR ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang telah ada, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana MBR dikecualikan dari kewajiban BPHTB. Kemudian, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi pengecualian BPHTB bagi MBR.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan menemui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan mengubah aturan kenaikan PPN menjadi 12 persen khusus di sektor perumahan.

Maruarar menilai sebuah kebijakan tentunya dapat diubah atas dasar kepentingan rakyat. Mengingat, saat ini Kementerian PKP sendiri tengah mengupayakan agar harga rumah bisa lebih murah agar mampu terserap lebih banyak di masyarakat.

"Kalau diputuskan UU, kan pilihannya bagaimana dilaksanakan, sebagai warga negara kan begitu, tentu kalau misalnya ada kebijakan yang kita anggap bisa diubah untuk kepentingan rakyat, sehingga mari kita bicarakan, kita usulkan," kata Maruarar di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Pada kesempatan itu, Maruarar memberikan contoh seperti adanya kebijakan penghapusan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai 5 persen dari harga jual rumah yang dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), hingga retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Contoh kan kita kemarin mengubah (BPHTB) yang tadinya 5 persen di kabupaten tingkat 2 dan tingkat 1, tidak ada lagi. Artinya, itu kan bisa berubah kebijakannya," kata Maruarar.

Meski demikian, dia menegaskan, memang untuk mengubah suatu kebijakan perlu didiskusikan lebih jauh terkait kebermanfaatannya bagi khalayak luas.

"Semua kan ada kewenangannya masing-masing, kewenangan itu terbagi ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian satu dengan kementerian lain," kata Maruarar.

"Spirit saya, semangat saya, sesuai dengan Presiden Prabowo, bagaimana mengadakan rumah bagi rakyat. Tentu paling penting rakyat kecil yang banyak belum memiliki rumah," kata dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember mendatang. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Di mana, proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

Dengan begitu, realisasi 3 juta rumah tidak hanya mengandalkan dari APBN atau dari dana pemerintah. Apabila hanya mengandalkan APBN, jumlah rumah yang terbangun hanya sekitar 200 ribu unit jauh dari target 3 juta rumah.

"Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun. Cuma bisa bangun paling 200 ribu rumah lebih. Tahun ini dananya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja, sudah pasti nggak tercapai. Jadi kita bisa terobosan," jelasnya.

Kemudian, Ara juga ingin ada efisiensi dari segi pengeluaran selama menjalankan program 3 juta rumah. Apabila biaya pembangunan rumah dapat ditekan, maka harga jual rumah juga bisa lebih terjangkau.

"Yang kedua, efisiensi. Dikorporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta, sama 100 biliar harganya nggak sama. Bisa dapet diskon. Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat," ujarnya.

Cara selanjutnya untuk menekan biaya jual rumah adalah menghapus pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baru-baru ini Ara bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian baru saja menghapus Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan mempercepat perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi 10 hari kerja.

Sementara itu, sebelumnya Ara telah menyumbang tanah perusahaannya di Tangerang untuk pembangunan rumah gratis. Ia menggandeng Agung Sedayu Group milik Aguan untuk membantu pembangunan rumah di atas lahan seluas 2,5 hektare tersebut.

(aqi/das)

Pekanbaru -

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mendukung penuh program penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan dukungan tersebut dalam mendukung percepatan program 3 juta rumah pertahun. Khususnya selama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami mendukung penuh program penghapusan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendukung program 3 juta rumah pertahun pemerintah pusat," kata Risnandar, Rabu (27/11/2024).

Risnandar mengungkap penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil. Kebijakan ini dapat membuat harga rumah menjadi turun dan terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

Tak hanya itu saja, sebelumnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Perwako Nomor 16 Tahun 2022 telah memberikan stimulus sebesar 25% dari BPHTB terutang khusus untuk objek Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Selain itu dalam mendukung program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) Pemerintah Kota Pekanbaru telah ikut memberikan stimulus berupa pengurangan BPHTB 100% bagi nilai jual objek pajak (NJOP) sampai Rp 250 juta.

Diskon 50% untuk NJOP diatas Rp 250 juta sampai Rp 500 Juta. Termasuk diskon 25% untuk NJOP diatas Rp 500 juta hingga Rp 1 milyar.

Khusus menindaklanjuti SKB 3 menteri ini, Risnandar memastikan akan mengawal dengan ekstra agar penerbitan peraturan kepala daerah (Perkada) dapat ditunaikan secepatnya. Sehingga SKB dapat dilaksanakan serta disosialisasikan tidak lewat akhir tahun ini.

"Sebagai bentuk keseriusan, kami akan kawal penerbitan regulasi turunannya berupa Peraturan Wali Kota, agar manfaat ini dapat dirasakan secepatnya oleh masayarakat kota Pekanbaru," tegasnya.

(nkm/nkm)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, kebijakan program 3 juta rumah, termasuk di antara beberapa yang dibagikan gratis merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurutnya, bagi-bagi rumah atau pemberian diskon rumah akan membuat harga rumah menjadi terjangkau dan bisa mudah terserap oleh masyarakat. Sehingga, seharusnya kebijakan ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya rasa semua happy dengan kebijakan ini, agak lucu jika ada orang Indonesia tidak senang dengan kebijakan ini," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Pada kesempatan itu, Ara mengaku saat ini pemerintah sudah membuat instrumen kebijakan dalam rangka menekan harga rumah. Harapannya masyarakat bisa membeli rumah dengan harga yang lebih murah.

Adapun kebijakan tersebut misalnya pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), hingga penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

"Instrumen negara itu adalah kebijakan, aturan, hari ini kita membuat aturan yang sangat pro rakyat, jadi menurut saya seharusnya bersyukur, dengan kebijakan ini," kata dia.

Instrumen lainnya yang digunakan untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah adalah dengan mengundang perusahaan besar mengarahkan program CSR untuk membangun rumah hingga pemanfaatan lahan gratis hasil sitaan milik koruptor untuk dibangun rumah baru.

Sebelumnya, Ara sempat melakukan groundbreaking perdana Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah yang dilakukan bersama Agung Sedayu Group. Proyek tersebut merupakan bagian dari program CSR dari perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan senilai Rp60 miliar.

Ara menjelaskan, groundbreaking ini dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rumah susun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

"Saya rasa kebijakan ini sangat pro rakyat, dan kita membangun itu rumah rakyat, saya pikir kebijakan ini justru disambut sangat bahagia oleh rakyat kecil," kata Ara.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Pengembang menyambut baik keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menyatakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Surat tersebut dibuat untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono mengatakan para pengembang yang tergabung dalam Himperra di seluruh Indonesia turut bergembira atas kabar tersebut. Ia pun meminta agar kebijakan tersebut disosialisasikan ke pemerintah daerah.

"Pada kesempatan tersebut kami sampaikan bahwa Himperra mengucapkan terimakasih atas digulirkannya SKB 3 menteri ini. Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah," ujar Ari dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Hal itu diungkapkannya seusai audiensi dan berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan jajaran di kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Untuk diketahui, SKB yang ditandatangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PKP, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo. SKB itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran Program 3 Juta Rumah. Hal tersebut antara lain pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk MBR, serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Menurut Ari, kolaborasi yang dilakukan oleh tiga menteri tersebut merupakan kado istimewa untuk MBR. Kebijakan ini akan sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk ketiga menteri tersebut dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung Bulan Desember 2024 nanti. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada membuat gebrakan cepat dan berpihak ke masyarakat, sehingga memudahkan dalam memiliki rumah.

Selain keluarnya SKB, Himperra mengimbau agar ada SKB lainnya dengan berbagai kementrian yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan Program 3 Juta Rumah. Misalnya dengan kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan berbagai hal terkait Pensertifikatan.

Kemudian, SKB dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online (pinjol), Kementerian Lingkungan Hidup terkait Amdal mengenai UPL & UKL. Lalu, Kementerian ESDM soal pemanfaat air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

"Yang perlu juga dengan Polri. Beberapa oknum di kepolisian mendatangi lokasi proyek perumahan, mengecek izinnya, kualitas bangunan, pemanfaatan air tanah atau sumur bor dan lain-lain. Nanti anggota kami dipanggil ke Polres, disidik dan dituntut dengan sangkaan atas berbagai pelanggaran menurut mereka terjadi," tambah CEO Riscon Group itu.

Selanjutnya, kerjasama dengan berbagai lembaga itu bertujuan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang pro rakyat.

"Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas keluarnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang dukungan percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono di Tangerang, Selasa, mengatakan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum disambut gembira oleh pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia.

“Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” katanya dalam keterangan.

Menurut dia, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung pada Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Maruarar Sirait selaku Menteri PKP, Tito Karnavian sebagai Mendagri, dan Dody Hanggodo sebagai Menteri PU.

Penghargaan yang akan diberikan kepada tiga menteri itu, ujarnya, sebagai bentuk apresiasi dari Himperra kepada para pengambil kebijakan yang terbukti mampu membuat gebrakan cepat dan dukungan nyata prorakyat, sehingga memudahkan masyarakat memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan agenda nasional percepatan program tiga juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait sertifikat. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman daring, Kementerian Lingkungan Hidup terkait amdal, UPL & UKL, Kementerian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Kerja sama dengan berbagai lembaga itu, katanya, untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang prorakyat.

“Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” katanya

SKB yang ditanda tangani oleh tiga menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan kepala daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Tangerang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik dan memberikan apresiasi atas keluarnya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang dukungan percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono di Tangerang, Selasa, mengatakan keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum disambut gembira oleh pengembang anggota Himperra seluruh Indonesia.

“Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah,” katanya dalam keterangan.

Menurut dia, langkah kolaborasi yang dilakukan tiga menteri itu merupakan kado istimewa buat MBR karena membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung pada Desember 2024, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk Maruarar Sirait selaku Menteri PKP, Tito Karnavian sebagai Mendagri, dan Dody Hanggodo sebagai Menteri PU.

Penghargaan yang akan diberikan kepada tiga menteri itu, ujarnya, sebagai bentuk apresiasi dari Himperra kepada para pengambil kebijakan yang terbukti mampu membuat gebrakan cepat dan dukungan nyata prorakyat, sehingga memudahkan masyarakat memiliki rumah.

Setelah keluarnya SKB 3 menteri ini, Himperra juga mengimbau untuk dilanjutkan lagi dengan SKB dengan berbagai kementerian lain yang terkait dengan sektor perumahan nasional dan agenda nasional percepatan program tiga juta Rumah.

Misalnya dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan LSD (Lahan Sawah Dilindungi), dan berbagai hal terkait sertifikat. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman daring, Kementerian Lingkungan Hidup terkait amdal, UPL & UKL, Kementerian ESDM terkait pemanfaatan air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

Kerja sama dengan berbagai lembaga itu, katanya, untuk menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah, sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang prorakyat.

“Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat,” katanya

SKB yang ditanda tangani oleh tiga menteri itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan kepala daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024