Sejumlah warga berdiri di dekat plang pemberitahuan tanah milik Perum Perumnas di Maja, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (20/3/2025). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Perusahan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menyiapkan lahan seluas 1.575,64 hektare untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah sebagai upaya menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan aset menganggur, salah satunya lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci, Tangerang untuk dibangun rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara meminta agar aset-aset Negara yang tidak dimanfaatkan, seperti lahan menganggur milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga milik eks debitur BLBI dapat dimaksimalkan untuk penyediaan rumah.

"Di Dirjen Kekayaan Negara, di bawah Kementerian Keuangan, itu yang paling cepat yang eks BLBI, yang ada di Lippo Karawaci, sebelah lapangan golf, itu akan segera kita manfaatkan," kata Ara saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam (19/3).

Ara menjelaskan lahan milik eks debitur BLBI, PT Lippo Karawaci tersebut segera dimanfaatkan karena merupakan lahan menganggur, berstatus "clean and clear" atau tidak bersengketa, dan tidak ada masyarakat yang tinggal di lahan tersebut.

Adapun pemanfaatan aset menganggur Negara ini dalam rangka percepatan program penyediaan 3 juta rumah.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan lahan eks BLBI di Karawaci itu memiliki total luas 3,7 hektare (ha) yang terdiri dari 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

Menurut dia, kawasan tersebut ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti persoalan ini, Menteri PKP bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja membahas konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku, masih menemukan sejumlah rumah subsidi yang belum berkualitas.

Rumah-rumah itu disebut memiliki dinding retak meski baru setahun yang lalu dibangun, dan banjir meski tidak hujan deras.

Hal ini dikatakan Maruarar usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025).

"Kami juga menemukan yang tidak hujan, banjir. Yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya," kata Maruarar, Rabu.

Di sisi lain, pria yang karib disapa Ara ini menuturkan, ada rumah yang sudah sesuai ketentuan. Rumah subsidi tersebut memiliki lantai yang rata, saluran air lancar, penghijauannya bagus, dan tembok yang tidak retak.

Sementara itu, terkait rumah yang masih bermasalah, Maruarar mengaku, sudah mendapat instruksi dari Prabowo. Pihaknya pun akan segera meminta audit melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hal itu.

"Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas. Yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat," ujarnya.

Lebih lanjut, Maruarar menjabarkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025.

Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai sekitar 134.937 unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

"Jadi yang berjalan pembangunan 9.330, ready stock 14.042, persetujuan kredit artinya dari banknya sudah setuju 19.643, yang akad kredit tapi belum cair 20.603, total 63.618," kata Maruarar.

"Kemudian, yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. Ini akad dan sudah cair. Akad Tapera khusus PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937," ujarnya melanjutkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam, mengatakan dia telah melaporkan proses pembentukan BP3 kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya juga laporkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, itu harus dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, BP3,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden di Istana.

Dia menjelaskan BP3 dibentuk untuk mengedepankan keberimbangan dalam kepemilikan rumah.

“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” kata Maruarar.

Dia menyebut prinsip keadilan itu menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo dalam program pembangunan rumah rakyat.

“Bapak Presiden selalu dengan Pancasila dan konstitusi, ada (asas) keadilan sosial. Jadi, BP3 ini akan segera kami bentuk supaya ini bisa berjalan asas keadilan,” kata Menteri Perumahan.

Menteri Perumahan dalam pertemuannya dengan Presiden melaporkan sejumlah pencapaian kementeriannya terutama terkait program prioritas pemerintah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar kepada Presiden melaporkan pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kepada menterinya itu juga menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Pemerintah menetapkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian, BPHTB yang semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa anggaran Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis baru akan cair pada Juli mendatang.

Nantinya, dana jumbo ini akan dialokasikan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, untuk membangun SPPG di wilayah 3T membutuhkan dana yang berbasis dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu, tidak di daerah yang terpencil dulu. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa, dan baru akan selesai di akhir Juli,” jelas Dadan dalam CNBC Indonesia Food Summit 2025, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Alhasil, lanjut dia, pelayanan-pelayanan di wilayah 3T baru akan dilaksanakan mulai Agustus mendatang. Adapun untuk saat ini, layanan SPPG baru dalam perencanaan.

“Sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor [di wilayah 3T],” tuturnya.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 1.000 SPPG yang melayani lebih 3 juta penerima manfaat MBG di Tanah Air.

Dadan menyatakan setiap SPPG melayani 3.000 anak. Di mana, setiap SPPG akan membutuhkan bahan baku 200 kilogram beras, 3.000 telur, 350 kilogram ayam, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, dan 30—40 liter susu setiap hari.

Jika program prioritas yang diusung Presiden Prabowo itu melayani 82,9 juta penerima manfaat, BGN akan membutuhkan 82,9 juta butir telur atau setara dengan 5.000 ton telur dalam sehari. Dengan kata lain, BGN membutuhkan 120 juta ayam untuk mendapatkan 82,9 juta butir telur.

“Jadi ini sebetulnya tantangan terbesar bagi maka bergizi. Bukan bagaimana menyalurkan, karena itu pasti kami bisa lakukan, yakin sekali. Tapi bagaimana memenuhi rantai pasok yang dibutuhkan oleh Badan Gizi ketika harus masak,” tuturnya.

Dadan menjelaskan bahwa bahan baku MBG mayoritas berasal dari produk pertanian atau dengan persentase 95%. Sayangnya, dia menyebut kelemahan pertanian di Indonesia saat ini adalah tidak adanya jaminan pasar.

“Makanya tidak heran kalau kita lihat nilai tukar peternakan hanya 100. Para pengusaha peternakan itu kalau berusaha hanya cukup untuk makan, tidak ada untuk investasi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan hadirnya BGN akan membuat nilai tukar petani peternakan (NTPT) menjadi 150. Di mana, peternak bisa melakukan investasi sekaligus pendidikan dengan persentase 50%. Bahkan, dia menyebut NTPT Indonesia turun lantaran pasokan telur dan ayam melebihi permintaan (oversupply).

“Karena yang mampu membeli telur dan ayam termasuk protein lainnya hanya 30% penduduk Indonesia. Padahal 60% anak kita kekurangan gigi. 60% anak kita tidak pernah minum susu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional mengungkap bahwa anggaran Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis baru akan cair pada Juli mendatang.

Nantinya, dana jumbo ini akan dialokasikan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, untuk membangun SPPG di wilayah 3T membutuhkan dana yang berbasis dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu, tidak di daerah yang terpencil dulu. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa, dan baru akan selesai di akhir Juli,” jelas Dadan dalam CNBC Indonesia Food Summit 2025, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Alhasil, lanjut dia, pelayanan-pelayanan di wilayah 3T baru akan dilaksanakan mulai Agustus mendatang. Adapun untuk saat ini, layanan SPPG baru dalam perencanaan.

“Sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor [di wilayah 3T],” tuturnya.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 1.000 SPPG yang melayani lebih 3 juta penerima manfaat MBG di Tanah Air.

Dadan menyatakan setiap SPPG melayani 3.000 anak. Di mana, setiap SPPG akan membutuhkan bahan baku 200 kilogram beras, 3.000 telur, 350 kilogram ayam, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, dan 30—40 liter susu setiap hari.

Jika program prioritas yang diusung Presiden Prabowo itu melayani 82,9 juta penerima manfaat, BGN akan membutuhkan 82,9 juta butir telur atau setara dengan 5.000 ton telur dalam sehari. Dengan kata lain, BGN membutuhkan 120 juta ayam untuk mendapatkan 82,9 juta butir telur.

“Jadi ini sebetulnya tantangan terbesar bagi maka bergizi. Bukan bagaimana menyalurkan, karena itu pasti kami bisa lakukan, yakin sekali. Tapi bagaimana memenuhi rantai pasok yang dibutuhkan oleh Badan Gizi ketika harus masak,” tuturnya.

Dadan menjelaskan bahwa bahan baku MBG mayoritas berasal dari produk pertanian atau dengan persentase 95%. Sayangnya, dia menyebut kelemahan pertanian di Indonesia saat ini adalah tidak adanya jaminan pasar.

“Makanya tidak heran kalau kita lihat nilai tukar peternakan hanya 100. Para pengusaha peternakan itu kalau berusaha hanya cukup untuk makan, tidak ada untuk investasi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan hadirnya BGN akan membuat nilai tukar petani peternakan (NTPT) menjadi 150. Di mana, peternak bisa melakukan investasi sekaligus pendidikan dengan persentase 50%. Bahkan, dia menyebut NTPT Indonesia turun lantaran pasokan telur dan ayam melebihi permintaan (oversupply).

“Karena yang mampu membeli telur dan ayam termasuk protein lainnya hanya 30% penduduk Indonesia. Padahal 60% anak kita kekurangan gigi. 60% anak kita tidak pernah minum susu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Belum jelasnya peta jalan program 3 juta rumah membuat pengembang properti gelisah. Ketidakpastian program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini membuat pasar properti kurang kondusif.

Lima asosiasi pengembang mengadukan persoalan tersebut kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada Rabu (19/3/2025). Kelima pengembang tersebut di antaranya Realestate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himpera), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Kelima pengembang kompak menyampaikan keluhan mengenai lambatnya eksekusi program 3 juta rumah. Hingga saat ini, proyek tersebut dinilai belum memiliki perkembangan yang signifikan.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menjelaskan bahwa selama 5 bulan pemerintahan Prabowo berjalan, program 3 juta rumah belum kunjung lepas landas. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga kini belum merilis regulasi pelaksanaan maupun peta jalan pembangunan program 3 juta rumah.

“Pada saat ini, kondisi 5 bulan program 3 juta [rumah] berjalan atau 5 bulan setelah ada Kementerian PKP [Perumahan dan Kawasan Permukiman] itu, maka yang pertama kami melihat kondisi program 3 juta rumah saat ini belum ada progres,” kata Joko dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama BAM DPR RI.

Dengan perkembangan saat ini, Joko pun meragukan program 3 juta rumah tersebut akan terealisasi. Apalagi, menurutnya, program ini tidak lagi mendapat perhatian Presiden Prabowo. Padahal, program itu masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 – 2029.

“Sekarang ini kan tidak ada progres, bahkan Prabowo sendiri malah sudah jarang menyebut program 3 juta rumah itu. Karena memang tidak ada progres, yang disebut sekarang [proyek] hilirisasi, MBG [Makan Bergizi Gratis], Danantara yang dahulu enggak dikenal,” tambahnya.

Seiring dengan hal itu, Joko meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah itu, mengingat sektor properti memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya.

Bahkan, Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi empat pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah yakni kementerian, kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan.

“Harus ada perubahan kebijakan yang dilakukan Presiden Prabowo terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah yang menilai Kementerian PKP tak mampu mengakomodasi regulasi yang mampu mendorong sektor properti.

Dia menilai Kementerian PKP justru menimbulkan ketidakpastian usaha lantaran kerap menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Salah satunya, mencanangkan penurunan harga rumah subsidi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan harga tanah.

“Kegaduhan-kegaduhan yang disampaikan, salah satunya wacana penurunan harga [rumah subsidi]. Saat ini harga tanah meningkat, menteri PKP justru memberi statement harga rumah diturunkan, ini sangat berbanding terbalik,” tuturnya.

Selain itu, pengembang juga menyoroti keputusan Kementerian PKP yang hendak melakukan audit pengembang. Hal itu dinilai tidak relevan karena pembangunan rumah subsidi dinilai sepenuhnya menggunakan belanja modal atau capex yang disiapkan oleh perusahaan, bukan menggunakan anggaran negara.

“Sangat sulit kenapa pengembang rumah subsidi sampai disuruh diperiksa BPK, kami makan uang negara dari mana?,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengaku sepaham dengan apa yang disampaikan pengembang. Dia menyebut bakal segera melakukan rapat dengar pendapat bersama Kementerian PKP dalam waktu dekat.

Skema Pembiayaan Masih Digodok

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara mengaku masih menggodok sejumlah skema pembiayaan untuk mendukung program 3 juta rumah. Pasalnya, tambah Ara, kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PKP hanya sekitar Rp3,46 triliun.

“Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Ara mengeklaim dirinya tidak diam dalam menjalankan tugasnya. Pihaknya masih berjibaku melakukan pengkajian sejumlah skema lainnya salah satunya revisi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Ini [kebijakan skema baru] jawaban tidak? Memang bisa bangun rumah kalau tidak ada likuiditasnya? Ini salah satu solusi tidak? Jelasin aja sama pengembang,” tuturnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan pengawalan dan pendampingan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini disampaikan Burhanuddin usai menerima Kepala BGN Dadan Handiyana beserta jajaran di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

“Hari ini saya dapat kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional. Badan ini adalah badan baru dan tentunya memerlukan support,” kata Burhanuddin, Kamis siang.

Jaksa Agung mengatakan, badan ini mesti bekerja secara cepat lantaran mengerjakan program prioritas pemerintah.

Oleh sebab itu, perlu pengawalan dan pengawasan dalam pelaksanaan program-program yang dikerjakan oleh BGN.

“Karena bagaimanapun juga, beliau harus lari cepat dan kalau lari cepat pasti ada hal-hal atau kebijakan-kebijakan yang harus diambil dan tentunya memerlukan pengawalan kami, memerlukan pendampingan kami,” kata Burhanuddin.

“Sehingga di dalam pelaksanaannya akan lebih bagus lagi dan tidak ada hal-hal yang akan menjadi masalah ke depan,” ucap dia.

Sementara itu, Dadan Handiyana mengatakan bahwa Badan Gizi ini adalah badan baru yang mengelola uang besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dadan bilang, BGN memiliki anggaran Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk mengelola program makan bergizi gratis (MBG).

“Kalau permintaan presiden nanti untuk melayani Rp 82,9 juta (penerima manfaat), maka kami akan mendapat tambahan anggaran yang cukup besar yang sudah disebutkan, kurang lebih Rp 100 triliun sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp 171 triliun,” kata Dadan.

Dengan jumlah anggaran tersebut, BGN merasa perlu pendampingan dari Kejaksaan Agung untuk memitigasi kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut.

“Untuk melakukan percepatan-percepatan, melayani sekian banyak penerima manfaat, pengadaan yang luar biasa besar, saya kira kami tidak mampu melakukannya sendiri,” kata Kepala BGN.

“Sehingga kami perlu mendapatkan arahan, pimpinan, pendampingan, mitigasi, dan sekaligus pengawasan dari Kejaksaan Agung,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Kejaksaan Agung untuk mengawasi program kerja mereka yang pada tahun ini anggarannya akan mencapai Rp 171 triliun.

“Saya kira kami tidak mampu melakukannya sendiri sehingga kami butuh arahan, bimbingan, pendampingan, mitigasi, dan sekaligus pengawasan dari Kejaksaan Agung,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat konferensi pers seperti terlihat di YouTube Kejaksaan Agung RI, Kamis (20/3/2025).

Saat ini, anggaran yang diterima BGN untuk melaksanakan makan bergizi gratis (MBG) baru mencapai Rp 71 triliun. Namun, Presiden Prabowo Subianto berjanji bahwa BGN akan mendapat tambahan anggaran Rp 100 triliun.

“Kalau permintaan presiden nanti untuk melayani 2,9 juta dilaksanakan maka kami akan mendapatkan anggaran yang cukup besar sekitar Rp 100 triliun sehingga di tahun 2025 akan mencapai Rp 171 triliun,” lanjut Dadan.

Meski masih baru, BGN telah ditugaskan untuk menjalankan sejumlah program pemerintah dengan langkah yang cepat, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengaku, untuk melakukan langkah cepat yang ditargetkan untuk melayani banyak penerima manfaat, BGN masih belum mampu untuk berjalan sendiri.

Untuk itu, BGN menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan telah disepakati akan ada tim yang mengawasi kerja BGN.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyambut baik kedatangan BGN untuk meminta pendampingan bagi program-program yang dijalankan.

“Badan ini adalah badan baru dan tentunya membutuhkan support karena bagaimanapun juga dia harus lari cepat, kalau lari cepat pasti ada hal-hal, kebijakan-kebijakan yang harus diambil,” kata Jaksa Agung dalam kesempatan yang sama.

Burhanuddin menegaskan, pihaknya siap untuk melakukan pendampingan agar pelaksanaan program BGN ke depan tidak menghadapi masalah.

“Dan tentunya, memerlukan pengawalan, pendampingan kami sehingga di dalam pelaksanaannya akan lebih bagus lagi dan tidak ada hal-hal yang menjadi masalah ke depan,” kata Burhanuddin lagi.

Pemerintah khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalankan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini skema Program 3 Juta Rumah disebut masih belum jelas.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono menyebutkan dalam Program 3 Juta Rumah, pengembang belum punya peran yang jelas. Pembangunan 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di kawasan pesisir, dan 1 juta di pedesaan disebut masih belum jelas cara mewujudkannya.

Kian hari kita semakin dibuat bingung. Lalu kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau di sisi yang lain?" kata Ari dalam rapat dengar pendapat umum bersama Badan Aliansi Masyarakat (BAM) DPR, Rabu (19/3/2025).

Selain mengenai Program 3 Juta Rumah, pengembang juga mempertanyakan pernyataan Menteri PKP Maruarar Sirait yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi bisnis. Salah satu contohnya adalah mencanangkan penurunan harga rumah subsidi di tengah meningkatnya harga bahan baku dan harga tanah.

Menurut Ari, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah rumah yang layak huni dan mampu dibeli, bukan hanya sekadar murah.

"Kita sudah kasih masukan tetapi tidak didengar. Mudah-mudahan setelah kami datang ke DPR dan bersurat (juga) ke Presiden, menterinya bisa menerima (masukan)," ucap Ari.

Ada pula soal keputusan Kementerian PKP yang akan melakukan audit perusahaan pengembang. Ari menilai hal tersebut tidak relevan karena pembangunan rumah subsidi dilakukan menggunakan belanja modal perusahaan atau capex, bukan anggaran negara.

Sering disebutnya 'pengembang nakal' juga menjadi kontraproduktif dan rawan dimanfaatkan oleh oknum aparat penegak hukum (APH) yang tidak bertanggung jawab. Ia mencontohkan, pihaknya menerima laporan beberapa rekan pengembang dipanggil polisi dan diminta soal perizinan hingga bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah.

"Sangat sulit menerima (tudingan) itu. Kenapa pengembang rumah subsidi sampai disuruh periksa. Kami kan bangun rumah, pakai uang kami sendiri, lalu kami dituduh makan uang negara itu dari mana?" katanya.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut ada lima Asosiasi diterima oleh BAM DPR RI. Selain Himperra, empat asosiasi lainnya adalah Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

KUPANG, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman beserta rombongan melakukan kunjungan lapangan ke perumahan eks Timor Timur (Timtim) di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Kamis (20/3/2025).

Kegiatan ini berlangsung dari pukul 07.30 hingga 09.20 Wita, dengan tujuan mengevaluasi kondisi rumah yang dibangun dalam proyek tersebut.

Dalam kunjungannya, Heri Jerman melakukan pengecekan visual terhadap beberapa rumah di Blok R dan Blok H.

Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah permasalahan teknis dalam pembangunan rumah untuk warga eks Pejuang Timor Timur.

Setelah meninjau kondisi proyek perumahan yang mencakup 2.100 unit rumah, Heri dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Kantor Kejaksaan Tinggi NTT untuk menyerahkan laporan hasil temuan investigasi.

“Kami menemukan indikasi fraud dan berbagai penyimpangan yang telah dikonfirmasi oleh tim ahli dari Universitas Nusa Cendana."

"Laporan hasil investigasi ini telah kami serahkan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi NTT untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum,” ungkap Heri kepada sejumlah wartawan di Kupang, Kamis siang.

Heri memerinci beberapa temuan teknis yang menjadi perhatian utama, antara lain fondasi bangunan yang tidak kokoh, penggunaan alat sondir yang tidak optimal, serta pemaksaan pembangunan di atas tanah labil tanpa perkuatan yang memadai.

Menurutnya, perhatian tidak hanya harus diberikan pada material bangunan, tetapi juga pada keseluruhan desain konstruksi.

Analisis dari tim Universitas Nusa Cendana menunjukkan adanya kelemahan dalam konstruksi yang berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang bagi penghuni.

Menanggapi temuan ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan komitmennya untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Namun, permasalahan teknis dan dugaan penyimpangan yang ditemukan di lapangan menjadi dasar bagi Kementerian PKP untuk menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi NTT.

“Proses hukum harus dilakukan secara cermat berdasarkan bukti yang cukup. Evaluasi lebih lanjut akan menentukan apakah kasus ini memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti secara hukum,” ujar Heri.

Pemerintah menegaskan bahwa proyek pembangunan perumahan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dengan tetap memastikan kualitas konstruksi yang sesuai dengan standar.

Ke depannya, Kementerian PKP akan memperketat pengawasan serta meningkatkan standar kualitas untuk mencegah permasalahan serupa di proyek-proyek perumahan lainnya.

Kementerian PKP juga berkomitmen untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Melalui berbagai program strategis, kementerian PKP terus berupaya meningkatkan standar perumahan di Indonesia guna mendukung kesejahteraan rakyat.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi NTT, AA Raka Putra Dharmana, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima data tersebut dan akan segera ditindaklanjuti.

"Laporan itu akan dipelajari oleh tim dari Kejaksaan Tinggi NTT," kata Raka singkat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dikerjakan secara gotong royong oleh sejumlah perusahaan swasta menggunakan dana CSR mereka bakal dimulai April 2025.

Maruarar, yang juga dikenal dengan nama Ara, menilai aksi gotong-royong itu merupakan dukungan swasta terhadap program 3 juta rumah yang saat ini dijalankan oleh pemerintah.

“Berkat kewibawaan Bapak Presiden, gotong royong CSR dari perusahaan swasta sudah jalan, dari Harum Energi, dari Agung Sedayu, dari Berau, kemudian akan jalan dari Adaro dan Astra,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam.

Ara melanjutkan Yayasan Buddha Tzu Chi beserta Kamar Dagang bakal merenovasi 500 rumah tidak layak huni di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, kemudian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membiayai renovasi sekitar 200 rumah di kawasan yang sama.

“Itu sekitar tanggal 14 April, kita akan mulai,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan yang sama, dia menyebut Agung Sedayu akan merenovasi 250 rumah warga di Tangerang, kemudian Berau Coal bakal bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun 500 rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Maruarar saat menghadap Presiden di Istana, Rabu malam, melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemajuan pembangunan tower-tower rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.