Makassar (ANTARA) - Pagi itu, sejumlah anak-anak SMP Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan, berbaris rapi mengikut upacara bendera. Terlihat pula beberapa guru sibuk mengatur bangku kelas untuk menyambut makanan yang dibawa penyedia Makan Gratis Bergizi (MBG), program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Seusai upacara, anak-anak diarahkan masuk ke beberapa kelas dan diberikan pengarahan, selanjutnya menyantap makanan bergizi yang disiapkan oleh penyedia. Pada wadah itu ada nasi, telur, ayam, sayur, tahu, tempe, dan susu. "Makanannya enak, saya suka," ucap Dewi Sastri, siswi SMP Negeri setempat, ketika berbincang dengan ANTARA.

Makan Gratis Bergizi perdana tersebut tidak hanya di SMP Negeri 1 Makassar, tapi berlangsung serentak pada 10 sekolah terpilih, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Program ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi peserta didik di Sulsel.

Ajaran Islam

Peluncuran program MBG oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subinato-Gibran Rakabuming Raka pada November 2024, dengan alokasi anggaran awal sekitar Rp71 triliun, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator pelaksana program di 26 provinsi tersebut bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Islam mengajarkan pentingnya berbagi rezeki kepada sesama, karena itu menjadi nilai ibadah.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Kemenag Sulsel sangat mendukung penuh program ini, karena tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, termasuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika peserta didik, pada saat makan.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Masakan khas

Guna mendukung program MBG, Pelaksana tugas (Plh) Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba telah meminta penyedia agar menyuguhkan makanan khas daerah untuk mengangkat nilai kearifan lokal, mengingat Kota Makassar telah menyandang sebagai "Kota Makan Enak".

Dengan demikian, sesekali menunya ikan atau coto yang berbahan dasar daging, sehingga anak-anak tertarik untuk mengonsumsinya. Selain itu, ada juga Pallumara dan Pallucella.

Program MBG juga mendapat dukungan penganggaran dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel melalui APBD Pokok 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry menyebutkan dukungan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp78 miliar dialokasikan tahun ini.

Untuk itu, seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota juga perlu mengalokasikan dukungan anggaran untuk MBG ini.

Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai pengelola dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) memastikan pada 3 Februari 2025 mendatang semua wadah makan peserta didik di Sumsel menggunakan ompreng.

"Kami pastikan pada 3 Februari penyaluran MBG ke peserta didik semua sudah full ompreng," kata Ketua DPD PPJI Sumsel Evie Hadenli.

Evie mengatakan pada awal pelaksanaan MBG, pihaknya memang tidak menggunakan wadah ompreng karena adanya kelangkaan. Untuk sementara, penggunaan wadah ompreng di Palembang harus menunggu.

Menurutnya, seluruh Indonesia memesan ompreng serentak untuk program ini. Beberapa sekolah yang sudah menerima MBG pun sempat menggunakan wadah plastik.

"Kami pastikan pada 3 Februari 2025 susah full ompreng karena sudah kita pesan untuk penambahan ompreng tang sudah tiba lebih dulu," ungkapnya.

Jumlah tambahan ompreng untuk Sumsel sekitar 5.000 buah. Awalnya ompreng yang terdata berjumlah 69.500 wadah ompreng. Namun, setelah pengecekan ulang, wadah MBG pakai ompreng untuk seluruh dapur umum di Sumsel di angka 75 ribuan.

"Pendataan awal ompreng di distribusi 3 ribuan, tapi ternyata setelah berjalan ternyata penerima MBG ini bertambah adanya 3.500. Jumlah siswa di sekolah berbeda - beda," tuturnya.

Menurut Evi, pada awal pelaksanaan MBG beberapa kali mengalami persoalan, tapi ke depan di pastikan untuk pengiriman, menu dan wadah makan tidak ada kendala lagi.

"Karena kita setiap minggu menggevaluasi, jika ada masalah pada menu MBG akan kita perbaiki," ungkapnya.

Menurutnya, PPJI Sumsel diberi kepercayaan sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang pertama di Sumsel. Selaku mitra BGN, PPJI Sumsel mendapat jatah 23 titik dapur dari jumlah keseluruhan 26 yang ada.

"Rata-rata satu dapur ada 45 pekerja. Meliputi koki, packing, cleaning service, dan driver. Makanan fresh masak mulai dari jam 2 dini hari untuk masak nasi," katanya.

Evi pun memastikan, menu makanan yang disediakan untuk siswa bervariasi dan sesuai dengan standar harga.

"Kami pastikan menu yang disajikan setiap hari bervariasi dengan gizi seimbang dimana satu menu makanan dibuat semenarik mungkin sehingga siswa bersemangat untuk mengonsumsinya," pungkasnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Bisnis.com, JAKARTA — Sorak-sorai siswa kelas 1D memenuhi ruang kelas tatkala bel istirahat berbunyi menandakan waktu makan tiba. Tak sedikit dari mereka segera meletakkan sendok, garpu, dan minumnya di meja belajar guna menyambut dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat.

Ompreng MBG berlapis stainless steel yang tersusun rapi dengan tali rafia di meja guru sebentar lagi akan berpindah tangan kepada siswa sebagai sang empunya. Sebelum itu terjadi, para siswa berseragam merah putih berlarian keluar kelas dan berbaris mendatangi wastafel berkeran hijau untuk mencuci tangan.

Selesai sudah mencuci tangan, mereka kembali masuk dan melantunkan doa makan dipandu dengan Ibu Nia, guru yang menjadi wali kelas mereka untuk satu semester penuh itu. Setelahnya, tugas Ibu Nia-lah yang membagikan ompreng-ompreng MBG kepada para siswa.

Para siswa kelas dasar itu terlihat antusias membuka tutup ompreng dan segera melahapnya dengan sendok serta garpu yang lengkap di tangan mereka. Sesekali mereka berceloteh dengan kawan sebangkunya hingga tercipta keributan kecil dan Ibu Nia menegurnya kalau sedang makan tak boleh berbicara.

Melihat para siswanya antusias, Ibu Nia berharap pemerintahan Presien Prabowo Subianto tetap konsisten dalam menjalankan program MBG ini, supaya juga gizi anak-anak terjamin. Terlebih, guru yang mendidik 32 siswa dalam satu kelasnya ini turut senang lantaran para siswa menghabiskan makanan masing-masing.

“Saya sangat mendukung dengan program seperti ini. Di samping anak-anak merasa antusias, juga ada peningkatan dengan BB-nya [berat badan]. Terus lebih semangat, belajarnya juga lebih aktif gitu,” ujarnya saat ditemui Bisnis secara langsung di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

Perbesar

Lulus Uji Coba MBG

Potret siap siaga para pengajar untuk menyambut program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, SD yang terletak di Jakarta Barat itu sudah menjalani uji coba penuh program MBG sejak November 2024.

Guru SDN 07 Slipi Pagi yang menjadi koordinator MBG di sekolah, Herry Pernata berujar pihaknya mulai berkenalan dengan MBG sejak 18 November 2024. Dari saat itu hingga kini, dia mengaku pendistribusian berlangsung mulus tanpa hambatan bak jalan tol.

Mulanya, ompreng stainless steel itu diturunkan serempak dari mobil distribusi. Kemudian, ompreng dikumpulkan terlebih dahulu di ruang kelas tak terpakai. Setelahnya, Herry bersama tim memastikan jumlahnya harus 561 ompreng setiap harinya.

“[mobil datang] sebelum jam 8 pagi. Jam istirahat kita berbeda, jadi kelas 1, 2, 3 MBG dibagikan sekitar 08:20–09:00 WIB. Untuk kelas 4, 5, 6 baru dibagikan MBG-nya sekitar jam 09:00–09:30 WIB,” jelasnya, Kamis (9/1/2025).

Menilik respons anak-anak yang dominan suka MBG, Herry memastikan mereka rerata mampu menghabiskan porsi MBG tiap harinya, meski memang ada yang masih bersisa dikit. Karena suka MBG, dia melanjutkan pembiasaan anak kian berubah. Tak sedikit dari mereka jadi lebih berharap ke MBG dan lupa dengan sarapan.

Karena terjadi demikian, pihak sekolah akhirnya gerak cepat mengimbau orang tua bahwa MBG sebatas tambahan untuk anak, jadi sarapan janganlah dilupakan. Kalau perlu, SDN 07 Slipi Pagi akan kembali melanjutkan program sarapan setiap pagi sebelum adanya MBG.

“Jangan mentang-mentang nanti ada makan gratis, kamu nahan-nahan pagi, itu kan malah akan menjadi risiko yang gak baik kan itu. Kemarin sih sempat kita edukasikan gitu juga ke anak-anak,” bebernya.

Di sisi lain, kala uji coba berlangsung saat itu, Herry mengungkapkan evaluasi yang dikatakan ke SPPG adalah berkenaan menu, seperti mengganti lauk ayam menjadi ikan. Namun, saat dituruti SPPG, nyatanya tak sedikit siswa yang menyatakan ketidaksukaannya.

Menanggapi respons siswa-siswa tersebut, dia menyebut pihaknya mengedukasi bahwa ini merupakan rezeki yang didapat, belum tentu orang lain mendapatkan seperti itu.

Perbesar

MBG Telat Datang, Siswa Nunggu 2 Jam

Lain sekolah, lain pula nasib yang mereka terima. Begitulah ungkapan yang sekiranya dirasakan SDN Kedung Jaya 2, Kota Bogor. SD negeri berlokasikan di Jalan Cimanggu ini harus menerima keterlambatan waktu hingga 2 jam saat debut program MBG.

Seharusnya, kelas yang masuk pagi sudah bisa menyantap porsi MBG pukul 09:00 WIB saat istirahat. Sementara kelas yang dijadwalkan masuk siang, bisa melahap MBG pada pukul 12:00 WIB.

Guru koordinator MBG di sekolah negeri tersebut, Wawan Wibrayoga dan Irawati mengatakan telatnya makanan itu membuat pihak sekolah menahan anak-anak agar tak pulang terlebih dahulu.

“Sebenarnya kan, makanan ini dikasih ketika waktu anak-anak istirahat. Yang kelas pagi 1, 2, 5, sama 6 pulangnya jam 11:00 WIB. Yang siang ada kelas 3, 4, dan 5. Jadi emang pas makannya seharusnya di istirahat, jadi makan pas waktu pulang, karena terlambat [2 jam],” ujar Wawan, Jumat (10/1/2025).

Dikatakan Wawan, imbas dari hal itu pihaknya mendapat permintaan maaf dari penyelenggara. Disebut, keterlambatan itu terjadi lantaran supir mobil distribusi belum tahu letak sekolah-sekolah yang dapat MBG.

Tak sampai di situ, persoalan berikutnya adalah batalnya SDN Kedung Jaya 2 mendapatkan uji coba MBG sebelum debut. Seharusnya, kata Wawan, sekolahnya dapat pada akhir 2024. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena bentrok dengan libur semester 1.

Perbesar

Omzet Pedagang Turun Akibat MBG

Bagi para pedagang yang sudah lama berjualan di luar sekitaran sekolah mengalami penurunan pemasukan akibat adanya MBG ini. Salah satunya dirasakan oleh Mastirto, penjual aci telor alias cilor sejak 2013 di depan SDN Kedung Jaya 2.

Sebenarnya, setiap pagi hari sampai sore dirinya bisa menghasilan pendapatan bersih hingga Rp400 ribu. Namun sejak MBG debut, dia harus berpuas diri dengan mengalami penurunan pendapatan.

Untuk menyiasati hal tersebut, Mastirto akhirnya harus rela menambah waktu jualannya hingga malam hari di lain tempat, karena jika hanya mengandalkan di depan sekolah tidak akan bisa menutupi kekurangan tersebut.

Kendati demikian, dia tetap menyambut baik program andalan Prabowo Subianto tersebut. Katanya, ini memang bagus untuk anak-anak, walaupun dirinya terkena ikut terkana dampak lainnya.

“Kalau buat anak-anak bagus ya karena bisa ada gizi gitu ya, tepat. Kalau buat orang dagang di sekolahan sini, ada ngaruhnya juga sedikit karena jajannya ya kurang gitu, berasa signifikan,” katanya kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).

Hal serupa berlaku pada Anwar, penjual batagor yang sudah berjualan di depan SDN Kedung Jaya 2 sejak 1997 silam. Katanya, pendapatannya berkurang hingga setengahnya sejak ada MBG.

Namun, beda halnya dengan pendapat Mastirto soal MBG, Anwar merasa dirinya kurang setuju dengan adanya MBG tersebut, karena berpengaruh terhadap pedagang kecil sepertinya.

“Kalau saya mah kurang ini [setuju] sih. Soalnya pengaruh ke kita yang pedagang kecil di sekolah, apalagi yang jualannya di kantin. Kalau saya kan masih mending ada dari yang lewat gitu, yang di luar sekolah,” pungkasnya.

Perbesar

Berbeda dengan pedagang, salah satu ibu dari siswa penerima MBG mengaku bersyukur akan adanya program debutan anyar di era pemerintahan Prabowo ini. Bagi Fitriah, MBG membuat anaknya bisa makan lagi, meski sebelumnya sudah sarapan di rumah.

Meski bersyukur, dirinya tetap menyoroti soal menu MBG. Dia sering dengar keluh kesah anaknya yang duduk di kelas 6 di SDN Kedung Jaya 2 mengatakan sayurnya kurang enak dan terasa hambar.

“Mama sayurnya ini [kurang enak], terus kayak makanan rumah sakit ya? ‘iya kan namanya makan sehat begitu’ [jawab Fitriah]. Kan pernah alami [dirawat di] rumah sakit kan, jadi rasa makanan kayak rumah sakit katanya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).

Walau begitu, Fitriah tetap mengungkapkan dirinya merasa terbantu dengan MBG karena jadi ada pembatasan dalam diri anaknya untuk tidak jajan es dan mie. Kemudian, juga lebih mengirit uang jajan di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, Aqshal yang merupakan siswa kelas 5 di SDN Kedung Jaya 2 merasa senang dengan MBG. Karenanya anak berusia 10 tahun ini di rumah jarang makan lagi, sehingga dia menggap jadi tak boros. Adapun, selang empat hari debut MBG, Aqshal mengatakan menu yang paling disukainya adalah saat Senin.

“Hari Senin [menu yang paling disuka], soalnya ada ayam kecap, pisang, semuanya enak. [ratingnya] sepuluh lah semuanya,” ujarnya kepada Bisnis pada waktu yang sama.

Senada, siswa kelas 1 di SDN 07 Slipi Pagi bernama Zio menyatakan kesukaannya dengan MBG. Bahkan, ini terlihat dari bersihnya ompreng tanpa sedikitpun sisa makanan.

“Enak [makanannya], suka. [ratingnya] sepuluh,” katanya saat ditemui Bisnis, Kamis (9/1/2025).

Makassar (ANTARA) - Pagi itu, dimulai Program Makan Gratis Bergiziserentak pada 10 sekolah terpilih di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Makan Bergizi Gratis bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Makassar (ANTARA) - Pagi itu, sejumlah anak-anak SMP Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan, berbaris rapi mengikut upacara bendera. Terlihat pula beberapa guru sibuk mengatur bangku kelas untuk menyambut makanan yang dibawa penyedia Makan Gratis Bergizi (MBG), program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Seusai upacara, anak-anak diarahkan masuk ke beberapa kelas dan diberikan pengarahan, selanjutnya menyantap makanan bergizi yang disiapkan oleh penyedia. Pada wadah itu ada nasi, telur, ayam, sayur, tahu, tempe, dan susu. "Makanannya enak, saya suka," ucap Dewi Sastri, siswi SMP Negeri setempat, ketika berbincang dengan ANTARA.

Makan Gratis Bergizi perdana tersebut tidak hanya di SMP Negeri 1 Makassar, tapi berlangsung serentak pada 10 sekolah terpilih, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Program ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi peserta didik di Sulsel.

Ajaran Islam

Peluncuran program MBG oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subinato-Gibran Rakabuming Raka pada November 2024, dengan alokasi anggaran awal sekitar Rp71 triliun, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator pelaksana program di 26 provinsi tersebut bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Islam mengajarkan pentingnya berbagi rezeki kepada sesama, karena itu menjadi nilai ibadah.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Kemenag Sulsel sangat mendukung penuh program ini, karena tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, termasuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika peserta didik, pada saat makan.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Masakan khas

Guna mendukung program MBG, Pelaksana tugas (Plh) Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba telah meminta penyedia agar menyuguhkan makanan khas daerah untuk mengangkat nilai kearifan lokal, mengingat Kota Makassar telah menyandang sebagai "Kota Makan Enak".

Dengan demikian, sesekali menunya ikan atau coto yang berbahan dasar daging, sehingga anak-anak tertarik untuk mengonsumsinya. Selain itu, ada juga Pallumara dan Pallucella.

Program MBG juga mendapat dukungan penganggaran dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel melalui APBD Pokok 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry menyebutkan dukungan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp78 miliar dialokasikan tahun ini.

Untuk itu, seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota juga perlu mengalokasikan dukungan anggaran untuk MBG ini.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa masyarakat menginginkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tersebar lebih merata.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa hampir separuh warga ingin program tersebut diberikan ke seluruh anak di Indonesia

"Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4%)," ujarnya dalam tayangan YouTube bertajuk Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, Selasa (28/1/2025).

Lebih lanjut, Burhanuddin juga mengungkap bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju atas MBG yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

“Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen," imbuhnya.

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

"Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%," pungkas Burhanuddin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum sah digunakan untuk program tiga juta rumah rakyat, tanah sitaan koruptor harus melalui beragam tahapan agar legal secara hukum.

Tahapan-tahapan ini sempat disebut rumit karena membuat tanah sitaan tidak bisa digunakan begitu saja untuk program 3 juta rumah.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, mula-mula harus ada putusan hukum yang menyatakan bahwa tanah sitaan itu sudah milik negara.

Dari situ, proses di Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa dimulai.

"Jika sudah ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan tanah tersebut diserahkan kepada negara, maka Jaksa Agung dapat/harus menyerahkannya kepada Menteri Keuangan," kata Fickar kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Tahapan berikutnya adalah penetapan tanah milik negara oleh Presiden maupun Menteri Keuangan yang digunakan untuk program tiga juta rumah.

"Presiden melalui Menkeu boleh atau berwenang menetapkan tanah-tanah yang sudah menjadi milik negara tersebut untuk program 3 juta rumah," jelasnya.

Kendati demikian, menurut Fickar, semua tahapan ini harus dengan catatan dari DPR.

Catatan yang dimaksud adalah program tiga juta rumah rakyat ini sudah disetujui terlebih dulu oleh DPR.

"Dengan catatan program itu sudah disetujui DPR," ujarnya.

Sebelumnya, kerumitan pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kementerian Keuangan.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2025) malam.

Harli mengatakan, instansi aparat penegak hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebelum sah digunakan untuk program tiga juta rumah rakyat, tanah sitaan koruptor harus melalui beragam tahapan agar legal secara hukum.

Tahapan-tahapan ini sempat disebut rumit karena membuat tanah sitaan tidak bisa digunakan begitu saja untuk program 3 juta rumah.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, mula-mula harus ada putusan hukum yang menyatakan bahwa tanah sitaan itu sudah milik negara.

Dari situ, proses di Kejaksaan Agung (Kejagung) bisa dimulai.

"Jika sudah ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan tanah tersebut diserahkan kepada negara, maka Jaksa Agung dapat/harus menyerahkannya kepada Menteri Keuangan," kata Fickar kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Tahapan berikutnya adalah penetapan tanah milik negara oleh Presiden maupun Menteri Keuangan yang digunakan untuk program tiga juta rumah.

"Presiden melalui Menkeu boleh atau berwenang menetapkan tanah-tanah yang sudah menjadi milik negara tersebut untuk program 3 juta rumah," jelasnya.

Kendati demikian, menurut Fickar, semua tahapan ini harus dengan catatan dari DPR.

Catatan yang dimaksud adalah program tiga juta rumah rakyat ini sudah disetujui terlebih dulu oleh DPR.

"Dengan catatan program itu sudah disetujui DPR," ujarnya.

Sebelumnya, kerumitan pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Akan tetapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kementerian Keuangan.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2025) malam.

Harli mengatakan, instansi aparat penegak hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari lalu.

Kekurangan itu mulai dari waktu pengantaran makanan, rasa yang belum pas hingga menu kurang banyak. Dia pun meminta penerima program MBG dapat memberitahukan mereka melalui media sosial.

"Ada masih kekurangan di sana-sini, contohnya delivery yang tidak tepat waktu, terutama di hari-hari awal, Kemudian rasa yang belum pas, Kemudian menu yang kurang banyak," kata Dadan dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran di Youtube Garuda TV, Selasa (28/1).

Meski demikian, ia mengatakan secara umum pelaksanaan program itu berjalan lancar. Dadan menyebut setiap hari, BGN mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

"Setiap hari, sore hari jam 4 kami pasti kumpul melakukan evaluasi setiap hari melalui zoom dan itu membicarakan semua keluhan-keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat," ujarnya.

Ia mencontohkan ketika ada laporan ada anak yang tidak mau makan di Palembang. Setelah dicek, anak yang tidak mau makan bukan karena menu, namun karena telah makan sebelumnya.

"Kemudian ada berita lagi keracunan di Nunukan, karema ditemukan ulat di protein hewaninya, kami cek ternyata itu hoaks saja. Itu tidak terjadi. Jadi yang kayak gitu-gitu kami cek. Kemudian ketika muncul foto menu yang kurang, kami cek ke Kepala SPPG, terus kami sampaikan mohon ini ditambah, mohon ini dikurangi, mohon ini disesuaikan," katanya.

Dia mengatakan BGN menerima semua masukan dari masyarakat. Dia berharap penerima program itu juga untuk mengunggah foto makanan di medsos sebagai bahan evaluasi bagi BGN.

"Kami mengharapkan bahwa semua orang yang menerima makanan itu memfoto makanannya dan meng-upload ke media sosial. Kami cermati semua untuk bahan evaluasi setiap hari," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata KotaNirwono Yoga menyoroti lokasi pembangunan 1 juta rumah di Qatar.

Rencananya, rumah hasil investasi Qatar akan dibangun di perkotaan berupa hunian vertikal.

Menurut Nirwono, pembangunannya tersebut harus dipikirkan dengan matang peruntukannya untuk apa.

"Perlu dipastikan adalah tujuannya untuk apa? Untuk orang kerja atau untuk orang tinggal? Beda itu pendekatannya," tegas Nirwono kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Kedua, mengenai status lahan yang dinilai tidak kalah penting.

Apabila mengguna lahan di tanah stasiun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, maka tidak boleh membangun rusunami.

"Milik tidak bisa, beli tidak boleh, apalagi gratis mungkin, karena ada lahannya, yang punya jelas. Maka yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus jelas bahwa yang dibangun adalah rusunawa (rumah susun sewa)," sambung dia.

Namun, hal yang membedakan adalah rusunawa tersebut diberikan subsidi. Sehingga, harga sewanya jauh lebih murah.

Sementara hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum dalam jangka panjang.

Sebab, kebijakan yang nantinya akan diambil Pemerintah harus diperhitungkan apakah hanya berlaku selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, atau untuk masa pemerintahan selanjutnya.

"Itu hanya bisa kalau undang-undang mengatakan bahwa mereka tinggal di situ dalam tanda petik, nyewa gitu ya, setiap lima tahun dan bisa diperpanjang. Karena apa? Kalau kita kejadiannya ganti pemerintahan, besok Menteri BUMN-nya ngomong gitu, yang beda, gimana?," lanjut Nirwono.

Dia mewanti-wanti Pemerintah agar tidak menjanjikan kepada masyarakat bahwa rumah tersebut dibangun secara gratis.

"Karena, tidak mungkin negara membangun di tanahnya sendiri, kemudian digratiskan, tentu nanti itu akan jadi temuan. Karena, warga kan tidak boleh memiliki sertifikat hak milik di tanah negara. Itu yang menurut saya harus, meskipun bicara dengan rakyat miskin loh ya, yang bilangnya rakyat miskin, rakyat MBR, tapi itu harus tegas di awal," tuntasnya.

Indonesia bakal mendatangkan dua juta sapi dari Brazil dalam lima tahun ke depan untuk mendukung Indonesia menuju swasembada daging dan susu serta memenuhi kebutuhan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Dari tahun lalu, ya saya jadi Wamen di periode Pak Jokowi, kita sudah mencanangkan dan insya Allah ya, ini peraturan pemerintahan sudah diteken oleh Presiden, maka kita akan mendatangkan sapi hidup," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran di Youtube Garuda TV, Selasa (28/1).

"Pemerintah dalam lima tahun ke depan, sudah dicanangkan, akan mendatangkan sapi hidup totalnya 2 juta," imbuh dia.

Ia menjelaskan dua juta sapi itu terdiri dari 1,2 juta sapi perah dan 800 ribu sapi pedaging.

"Dengan begitu, maka kita insya Allah swasembada daging, swasembada susu dan bisa memenuhi kebutuhan untuk makan bergizi gratis," kata Sudaryono.

Ia mengatakan pemerintah akan mendatangkan sapi ke Indonesia tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sudaryono mengatakan pemerintah membuka kesempatan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengadaan sapi tersebut.

"Maksudnya bukan APBN kemudian kita impor, pemerintah impor, bukan. Tapi kita membuka ruang investasi yang besar kepada siapapun. Entitas private sector, baik itu di dalam maupun luar negeri, kooperasi, perorangan," ujarnya.

Ia mengatakan sudah ada lebih dari 160 perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengadaan sapi tersebut.

"Komitmennya sudah ada 160 sekian perusahaan. Dari pemerintah fasilitasi lahannya kita siapkan, kemudian nanti komitmen dengan makan bergizi gratisnya kita siapkan, sehingga investor itu mendatangkan sapi hidup itu juga ada jaminan pembelian daging maupun susunya," katanya.