Jakarta: Desa Sooko, Kabupaten Gresik, menjadi saksi lahirnya inisiatif pembangunan 50 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini hadir berkat kolaborasi antara sebuah perusahaan material bangunan terkemuka dan Habitat for Humanity Indonesia dalam mendukung program pemerintah untuk membangun tiga juta rumah layak huni.

Dengan visi menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, proyek ini bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga simbol pemberdayaan dan penguatan kualitas hidup.

Bahan-bahan bangunan yang digunakan dalam proyek ini dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas dan ketahanan. Produk seperti semen acian, perekat bata ringan, dan perekat keramik mendukung konstruksi rumah yang kokoh, sehat, dan nyaman.
Baca juga: BI Beri Insentif untuk Bank yang Dukung Program 3 Juta Rumah

Standar tinggi yang diterapkan adalah memastikan setiap rumah mampu memberikan rasa aman sekaligus menjadi tempat bertumbuhnya harapan bagi penghuninya.

Direktur Sales & Marketing PT Aplus Pacific, Stevefanus Tedjasukmana, menyatakan pihaknya mendukung mimpi keluarga berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Rumah merupakan fondasi awal untuk masa depan yang lebih baik.

“Kami percaya, bahan material yang baik bukan hanya membuat rumah lebih kuat dan tahan lama, tapi juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap keluarga. Dengan akses ke hunian layak, kami yakin setiap orang punya kesempatan membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya yang dikutip Kamis 21 November 2024.

Direktur Habitat for Humanity Indonesia Handoko Ngadiman menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi bukti nyata bagaimana sektor swasta dapat memainkan peran penting dalam mengatasi persoalan sosial. Ia berharap sinergi seperti ini dapat menjadi teladan bagi banyak pihak untuk ikut ambil bagian dalam mendukung pembangunan rumah layak huni di berbagai wilayah Indonesia.

"Kemitraan ini merupakan bentuk nyata bagaimana dunia usaha peduli serta dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Handoko.

Proyek ini juga menggambarkan hubungan erat antara dunia usaha dan masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada penerima manfaat langsung, tetapi juga sebagai inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta dalam upaya serupa. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, target pemerintah untuk menyediakan tiga juta rumah layak huni dapat terwujud lebih cepat.

Di tengah upaya tersebut, proyek di Desa Sooko ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Bagi keluarga penerima manfaat, rumah ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Bagi pihak yang terlibat, ini adalah langkah menuju visi bersama: Indonesia yang lebih sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

(DHI)

Jakarta -

Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menemui warga Kampung Bayam Madani. Dalam pertemuan ini, RK mendengarkan langsung persoalan yang dialami oleh warga Kampung Bayam, warga yang berasal dari kawasan dekat Jakarta International Stadium (JIS), Papanggo, Tanjung Priok.

Di sela-sela diskusi, RK mengaku sempat mendengar rumor berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh warga Kampung Bayam Madani. Dia mengaku mendapat rumor bahwa pertandingan FIFA internasional tidak bisa digelar jika arenanya berdekatan dengan permukiman warga.

Sebagaimana diketahui, hunian yang dijanjikan bagi warga Kampung Bayam Madani yakni Kampung Susun Bayam bersebelahan langsung dengan stadion Jakarta International Stadium (JIS) yang biasa dijadikan tempat pertandingan FIFA internasional.

"Saya pernah mendengar rumor, ini masih rumor ya, bahwa katanya kalau ada perumahan terlalu dekat stadion itu pertandingan FIFA internasional itu tidak bisa dilaksanakan, katanya. Ini masih katanya ya, saya dengarnya gitu, Bang, internasional, ini sih katanya. Saya akan cek dulu," ungkap RK saat berbincang dengan warga Kampung Bayam Madani di Hunian Sementara, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

Dia lantas menegaskan jika memang rumor ini benar adanya maka akan tetap disiapkan solusinya bagi warga Kampung Bayam Madani. Dia menyebut tidak akan membiarkan ada satu gelaran acara yang justru malah merugikan warganya.

"Sehingga kalaupun iya pun, ya tetap saya akan cari solusi. Itu semangat saya itu. Saya tidak akan membiarkan ibaratnya, demi satu event terus selamanya warga dirugikan, kan ibaratnya, ya mending enggak usah ada event internasional kalau warga berada di atas penderitaan warga yang jumlahnya tidak sedikit gitu ya," terang RK.

"Nah, jadi intinya, bapak-ibu, karena persoalan ini harus baik dan lancar yang bisa saya komitmen kan adalah, saya akan mengecek rumor itu, apakah benar atau tidak," imbuhnya.

Sebelumnya, RK turut menjanjikan persoalan hunian bagi warga Kampung Bayam Madani selesai pada 100 hari kerja jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. RK menyebut penyelesaian berupa penyerahan kunci hunian bagi warga menjadi atensi.

"Saya komit 100 hari pertama mau jadi Gubernur, ini, masalah ini, harus beres secepatnya. Ini jadi atensi utama agar masuk (hunian). Jadi dirapatin, balik lagi ke sini, diobrolin, diomongin, pasti. Saya orangnya cari solusi," ungkap RK di kawasan hunian sementara Kampung Bayam Madani, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2024).

RK menjelaskan sudah memahami persoalan yang dialami warga Kampung Bayam Madani. Dia mengatakan akar masalahnya berada pada gubernur yang mau atau tidak untuk memutuskan bahwa warga Kampung Bayam Madani berhak menghuni rumah susun yang telah dibangun.

"Kayak gini nggak boleh di lama-lama, apalagi kewenangannya. Tinggal mau apa nggak mau dari political will, dari pemimpin kan, saya kira itu, bukan masalah lain-lain, ternyata hanya masalah mau apa tidak gubernurnya melaksanakan," jelas RK.

RK mengatakan telah mendengar cerita warga soal awal mula bisa dipindahkan. Dia menyebut semula warga sudah difasilitasi saat Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Namun, kata dia, setelah itu komitmen di Peraturan Gubernur memiliki ada kendala sehingga tidak dilaksanakan oleh Pj Gubernur.

"Nah, tapi saya harus adil jadi pemimpin. Saya belum paham alasan Pj tidak melaksanakannya, sehingga itu akan saya teliti dulu. Karena saya baru, saya ingin mendengarkan penjelasan dulu dari PJ kenapa tidak melaksanakan persetujuan yang sudah disetujui," ungkap RK.

"Jadi poinnya, komitmen saya di 100 hari pertama nanti, saya akan kembali mengurai, dari Jakpronya, dari alasan Pj-nya, (balik) ke sini. Supaya harusnya bisa beres. Dan menurut saya nggak terlalu dalam bayangan saya, cuma saya harus tabayun. Nggak bisa saya langsung bilang A di hari ini tanpa tahu perspektif-perspektif dari yang lain," pungkasnya.

(dnu/dnu)

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum DPP Asosiasi Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menilai kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) ke level 12% akan menghambat upaya untuk menekan backlog perumahan atau kesenjangan hunian yang terjadi di Indonesia. Terdapat sebanyak 185 industri turunan di sektor properti yang akan terdampak langsung dan tak langsung dari kebijakan itu.

“Backlog rumah di Indonesia ini masih besar terakhir sesuai dengan data zonasi itu 9,9 juta. Namun, di akhir 2024 ini kecenderungannya sudah di atas 10 juta lagi,” beber Joko Suranto dalam Investor Market Today di IDTV, Kamis (21/11/2024).

Dia mengatakan, para pelaku usaha di sektor ini perlu melakukan penghitungan ulang untuk merespons dampak negatif dari PPN 12% yang dimulai tahun 2025. Hitung-hitungan ini juga yang akan memberi dampak terhadap ketersediaan hunian di Indonesia.

Joko menerangkan, tentu peningkatan pajak layaknya PPN menjadi 12% akan mempersempit akses masyarakat untuk bisa membeli rumah. Kondisi ini akan dirasakan masyarakat terlebih di tengah kondisi sektor properti yang belum pulih sepenuhnya, sekalipun pemerintah telah menggelontorkan stimulus PPN DTP hingga akhir 2024.

“Namun, kemudian ini ada kenaikan (PPN), jadi ada anomali, kontraproduktif. Apalagi bahwa program tiga juta rumah itu dimaksudkan untuk memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi dari sektor properti,” tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan segera menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Adapun skema kenaikan PPN berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Tarif PPN telah berangsur naik sejak 2020 dari level 10%. Kemudian menjadi 11% yang berlaku pada 1 April 2022 lalu dan akan kembali ditingkatkan pada 1 Januari tahun 2025 menjadi sebesar 12%.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Gizi Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Perpres tersebut diterbitkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 15 Agustus 2024.

Badan Gizi Nasional ini untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, guna membangun sumber daya manusia berkualitas dan sebagai perwujudan hak asasi manusia.

Berdasarkan salinan Perpres tersebut, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional, pemerintah juga akan mengupayakan pengaturan tata kelola konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh wakil kepala, sekretaris utama, serta beberapa deputi yang menangani bidang-bidang strategis.

Saat ini, Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang dilantik pada 19 Agustus 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah mengumumkan jajaran eselon I saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Oktober lalu.

Jajaran ini didominasi purnawirawan TNI yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Berikut daftar jajaran pejabat Badan Gizi Nasional:

• Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
• Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung
• Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Sarwono
• Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting
• Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional: Tigor Pangaribuan (sebelumnya direktur SDM PT Timah)
• Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Suwardi
• Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional: Nyoto Suwignyo (sebelumnya di Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas))
• Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

ANTARA - Hujan deras yang berlangsung selama tiga jam mulai pukul 12:00 sampai 15:00 WIB, pada Rabu (20/11) membuat sejumlah permukiman warga di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten terendam banjir setinggi 20-80 cm. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak pun mengimbau agar warga waspada dan menjaga kebersihan drainase untuk mencegah banjir. (Susmiatun Hayati/Mansyur Suryana/Arif Prada/Rijalul Vikry)

Jakarta -

Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma menyiapkan dapur untuk mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. Dapur ini diproyeksikan bisa memproduksi 11 ribu porsi setiap harinya.

Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, menjelaskan dapur untuk Makan Bergizi Gratis ini merupakan bangunan dapur milik Lanud Halim yang diperbesar ukurannya. Dia mengungkap durasi pengerjaan dapur ini diperkirakan selesai dalam 40 hari.

"Untuk dapur ini, karena memang bangunannya sudah ada, kita memangkas waktu pembangunan fisik sehingga 40 hari sudah siap untuk beroperasi. Karena memang dapur ini harus diinstalasi seperti cool storage, chiller untuk bahan makanan, kemudian pembersihannya juga. Yang terpenting itu IPAL (instalasi pengolahan air limbah)," jelas Marsma Muzafar kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yakni harus bisa memproduksi minimal 4.000 porsi setiap harinya. Dia mengatakan dapur ini ditargetkan dapat membuat dan mendistribusikan 11 ribu porsi makanan bergizi untuk para pelajar setiap harinya.

Danlanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Muzafar, mengatakan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis ini mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional. (Kurniawan F/detikcom)

Dia mengatakan pembangunan dapur disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk verifikasi IPAL oleh BGN.

"Untuk distribusinya sendiri, ini memang di titik tengah. Karena memang tidak boleh lebih dari 15 menit untuk pendistribusian. Itu sesuai persyaratan dari BGN. Kemudian juga untuk dapur ini tidak boleh kurang dari 4.000 porsi. Jadi harus minimum 4.000 baru dia akan diizinkan oleh BGN," kata Marsma Muzafar.

"Jadi kita mencoba memenuhi itu semua. Untuk siswa di seputaran Lanud ini sudah hampir sampai 11 ribu. Jadi ini kemampuannya nanti akan menyesuaikan kondisi siswa yang ada," sambungnya.

Lanud Halim akan mengundang pihak BGN untuk melihat langsung kesiapan dapur. Dia berharap dapur ini bermanfaat mendukung program Prabowo Subianto.

"Tanggal 24 Desember kita sudah siap mengundang dari pihak BGN untuk sekalian memverifikasi ini. Kita berdoa bersama supaya ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," tutur Marsma Muzafar.

Lanud Halim Perdanakusuma berharap pihak BGN datang meninjau dan memverifikasi dapur Makan Bergizi Gratis pada akhir tahun ini (Kurniawan F/detikcom)

Dia juga mengatakan pihaknya akan mengajak keterlibatan masyarakat sekitar Lanud Halim. Dia menyebut masyarakat nantinya akan dilibatkan dalam kegiatan yang bersifat umum, seperti membantu dalam penyajian.

Dia mengatakan personel-personel TNI AU juga sudah disiapkan. Namun dia memastikan pekerjaan seperti juru masak akan diambil dari orang profesional.

"Jadi untuk proses pemasakan bisa dilihat sendiri sudah ada proses rekrutmen. Kita sudah siap untuk personel-personel yang untuk masak. Sebelumnya kita memang akan merekrut pekerja lokal di Lanud Halim ini sendiri, misalnya penyaji," ujar Marsma Muzafar.

"Kalau untuk yang sifatnya kemampuan khusus seperti chef itu memang kita harus dari luar. Karena kita hanya mungkin untuk pendistribusian, pengemasan, dan lain-lain," imbuhnya.

Lihat juga Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/jbr)

Semarang -

Warga Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, mengeluhkan rembesnya tanggul laut (sheet pile) yang menyebabkan munculnya genangan air di permukiman.

Pantauan detikJateng di lokasi siang tadi, sisa genangan air masih terlihat di jalan perkampungan Tambak Rejo. Sejumlah warga tampak membersihkan sisa air itu di depan rumah masing-masing.

Salah satu warga setempat, Nur Ahmad (29) mengatakan sheet pile itu bocor sejak seminggu lalu.

"Air merembes itu dari sela-sela (bangunan), dari tanah. Parah itu kalau airnya pasang, jadi sampai sini," kata Ahmad saat ditemui detikJateng, Rabu (20/11/2024).

Ahmad mengatakan, sheet pile itu dibangun untuk menahan banjir rob.

"Titik rembesnya itu dari jajaran rumah yang di sebelah barat kampung. Airnya dari tanggul yang lama. Bisa sampai 30 sentimeter (ketinggian genangannya)," ujar dia.

"Kalau 4 hari ini sudah agak reda, Minggu kemarin dari jam 03.00 WIB, baru surut jam 09.00 WIB," sambungnya.

Menurut Ahmad, genangan air itu cukup menghambat aktivitas warga. Terlebih, waktu pasang air laut tak menentu.

"Kadang pasang malam, nanti banjir sampai pagi. Kadang juga pasang siang. Dampaknya semua merasakan, contohnya untuk aktivitas tiap hari anak sekolah jadi susah," ucap dia.

Menurut Ketua RT 4 RW 16, Imam Suyuti (50), faktor penurunan tanah juga memengaruhi munculnya genangan air dari rembesan sheet pile. Salah satu solusi agar terbebas dari banjir rob ialah meninggikan bangunan rumah, tapi biayanya tidak murah.

Suasana permukiman di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Rabu (20/11/2024). Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng

Terlihat beberapa rumah di kawasan tersebut sudah tenggelam. Hanya tampak atapnya dan sepertiga dinding yang tersisa.

"Menurut saya tiap tahun sudah ada penurunan 7-10 sentimeter. Rumah saya yang dulu dikunjungi Jokowi saat pertama menjabat jadi Presiden itu sudah habis, itu 10 tahun," kata Imam.

"Penurunan tanah di sini sangat mengkhawatirkan. Nggak tahu ini sudah ada tanggul baru apakah bisa berpengaruh maksimal. Meski dampak rob sudah nggak ada, tetep ada rembesan," imbuhnya.

Sementara itu Ketua RW 16 Kelurahan Tambakrejo, Slamet Riyadi mengatakan genangan rob itu biasa dibuang menggunakan mesin pompa.

"Kebetulan beberapa hari ini rob besar, jadi ketinggian rembesan mencapai 10 sentimeter. Tapi setelah pompa dihidupkan rembesan air rob cepat surut," kata Slamet.

"Sekarang dampak rob itu bisa ditandai, kalau lihat motor karatan itu bisa jadi punya orang sini, orang Pantura (pantai utara)," pungkasnya.

(dil/apu)

Jakarta: Pelaku usaha properti yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) berkeyakinan program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto akan tetap berjalan sesuai rekomendasi Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, program mulia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut telah disampaikan RI-1 kepada masyarakat, bahkan di forum internasional. Begitu pun Satgas Perumahan berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas perumahan.
“Program 3 juta rumah ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” kata dia di Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Meski memantau beberapa kebijakan baru yang mengemuka seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong, program rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah masih belum berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah dan berbeda dari arah yang selama ini disampaikan, tetapi asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan.

“REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meski pun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah,” jelas Joko Suranto.

Terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Anggota Satgas Perumahan itu mengatakan seharusnya program FLPP tetap berkelanjutan karena di 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220 ribu unit dan Tapera 40 ribu unit. Bahkan, ungkap Joko, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300 ribu unit.

Anggaran untuk program perumahan di dalam APBN 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp53 triliun. Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran akan masuk ke pos yang mana, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.

“REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah. Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” jelas dia.

Mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35 persen hingga 55 persen,” jelas dia.

Berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau setara dengan USD7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp120 triliun-Rp145 triliun.

Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.

“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” ungkap dia.

(KIE)

Badung -

Polisi menggerebek sebuah vila di Jalan Cempaka Gading, Unggasan, Uluwatu, Bali. Vila itu digerebek polisi karena dijadikan laboatorium pembuatan alias produksi narkotika jenis hasis dan pil happy five. Pabrik narkoba itu sengaja beroperasi di tengah permukiman penduduk untuk menyamarkan kejahatan tersebut.

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, baru kali pertama ada laboratorium narkoba yang memproduksi hasis di Indonesia. Laboratorium serupa yang sudah digerebek di sejumlah daerah di Indonesia, rerata hanya memproduksi ganja sintetis.

"Kami melakukan joint operation pengungkapan clandestine laboratory hasis pertama di Indonesia, di daerah Uluwatu, Bali," kata Wahyu di lokasi, Sabtu (19/11/2024).

Empat Orang Ditangkap

Polisi menyita sejumlah peralatan laboratorium dan mesin produksi yang digunakan untuk mengolah hasis, ganja, dan pil happy five. Ada juga bahan kimia dan lainnya yang digunakan untuk meracik hasis dan pil happy five hingga siap diedarkan.

"Dari informasi pengiriman mesin cetak, pods system, dan precursor atau bahan kimia, dapat diprediksi bahwa mesin tersebut digunakan untuk produksi besar," kata Wahyu.

Tak hanya barang bukti berupa hasis dan pil happy five siap edar, serta peralatan produksinya. Sebanyak empat orang turut diamankan dalam pengungkapan kasus itu.

Mereka adalah MR (30), RR (25), NP (27), dan Denny Akbar Hidayat alias DA (28). Selain mereka, ada lagi mpat rang lagi berinsial DOM, MAN, RMD, dan IC. Polisi masih memburu mereka hingga kini.

Bahan Baku dan Peralatan Dibeli dari China

Pabrik narkoba di vila Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, yang digerebek polidi mendapatkan bahan baku dan alat dari China. Bahan baku dan peralatan itu dipakai untuk memproduksi hasis 1.000 kilogram (kg) lebih dan 3,2 juta butir pil koplo happy five.

Bahan kimia serta alat-alat laboratorium lainnya yang sebagian besar didatangkan dari Cina dikirim dari luar negeri melalui cargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sebagian lainnya dari dalam negeri," kata Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada di lokasi, Selasa (19/11/2024).

Dengan bahan baku dan peralatan itu, pabrik tersebut mampu memproduksi memproduksi narkoba dengan total nilai Rp 1,5 triliun. Namun, Wahyu menduga kapasitas pabrik narkotika itu lebih tinggi.

Sebab, karena masih ada peralatan yang tidak sempat terpakai karena keburu digerebek. Beberapa mesin pengolah atau pencacah daun ganja menjadi bubuk ganja yang bahkan masih dibuka segelnya karena belum digunakan.

"Masih ada segelnya. Maka, daripada mesin yang belum dipakai, akan memproduksi yang lebih besar lagi, kami lakukan preventive strike," kata Wahyu.

Mampu Hasilkan 4.000 Pil Happy Five per Jam

Wahyu mengungkapkan laboratorium narkoba rahasia (clandestine drugs laboratory) di vila Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, mampu memproduksi 4.000 pil happy five per jam. Ribuan pil haram itu dihasilkan dari dua alat cetak yang mampu mencetak 0,3 gram bahan baku menjadi pil happy five.

"Ada dua unit alat pencetak tablet happy five. Dengan kemampuan satu alat itu, bisa mencetak 4.000 butir per jam," kata Wahyu.

Dengan kapasitas produksi tersebut, lab narkoba itu mampu memproduksi sebanyak 3,2 juta butir happy five. Ekstasi itu diproduksi dari 107 kilogram (kg) bahan baku. Selain itu, juga mampu memproduksi 1.063,9 kg hasis dan 29 kg ganja sebagai bahan baku hasis.

Semua narkotika yang diproduksi di pabrik itu akan diedarkan di kafe-kafe di Bali, Jawa, dan luar negeri. Rencananya juga akan diedarkan saat malam Tahun Baru 2025.

"Rencananya akan diedarkan di Bali, beberapa tempat di Jawa, termasuk dikirim ke luar negeri. Ada indikasi mereka berencana memproduksi (narkotika) dengan jumlah yang besar, untuk menghadapi perayaan tahun baru," ungkapnya.

Ada Hasis Cair Dicampur ke Rokok Elektrik

Wahyu menjelaskan Mr dan kawan-kawan mengesktraksi setiap 1.000 gram atau 1 kg ganja menjadi 200 gram hasis. Tiap 1 gram hasis dibanderol US$ 220 atau Rp 3,5 juta.

Hasis murni dan pil happy five itu rencananya akan diedarkan di sejumlah kafe di Bali. Barang haram itu juga akan diedarkan ke sejumlah tempat di Jawa dan di luar negeri.

Namun, ada juga hasil olahan berupa hasis cair yang dicampur ke dalam cairan rokok elektrik atau vape liquid.

"Yang menarik di sini adalah pengisian cartridge pods (untuk rokok elektrik atau vape)," kata Wahyu.

Dia tidak menjelaskan berapa harga liquid vape yang dijual setelah dicampur hasis cair. Yang pasti, harga liquid vape yang sudah dicampur hasis harganya lebih mahal ketimbang liquid biasa di pasaran.

Para pengedar sengaja memanfaatkan liquid vape untuk menyamarkan peredaran hasis itu sendiri. Menurut mereka, penggunaan vape di Indonesia tidak dilarang.

Sehingga, cara mencampurkan hasis cair ke dalam liquid vape itu menjadi cara aman pengedar dalam mengedarkan narkobanya. Mereka menyasar para pemuda melalui modus itu.

"Pods system yang biasanya digunakan sebagai lat untuk vaping dengan tampilan yang modern dan praktis, seringkali dianggap sebagai barang biasa yang tidak mencurigakan. Tapi justru ada yang sudah dimodifikasi menjadi media untuk mengkonsumsi narkoba," katanya.

Karenanya, dia mengimbau masyarakat agar berhati-hati dengan produk liquid vape yang beredar. Konsumsi narkoba dalam bentuk apapaun akan tetap terdeteksi dengan alat tes urine.

Diintai Selama Dua Bulan

Wahyu menuturkan, penggerebekan laboratorium narkotika di Uluwatu, Bali, itu berawal dari pengungkapan kasus serupa di Yogjakarta pada September 2024. Hasil dari penggerebekan itu diperoleh informasi bahan baku yang dipakai untuk memproduksi 25 kg hasis, salah satunya didapat dari Bali.

Berbekal informasi itu, polisi lalu bergerak ke Bali. Tak lama, korps baju hijau menemukan lokasi laboratorium rahasia yang berada di sebuah tempat di Jalan Gatot Subroto, Denpasar Utara.

"Namun, belum sempat digerebek, MR dan kawan-kawan sudah memindahkan laboratoriumnya ke Kelurahan Padangsambian, Denpasar Barat," ungkapnya.

Hingga ketika MR dan kawan-kawan Kembali memindahkan laboratoriumnya di Uluwatu, saat itulah polisi akhirnya bergerak menggerebek mereka, setelah dua bulan beroperasi di Bali.

"Modus operandi produksi narkoba dengan membangun clandestine lab di tengah pemukiman penduduk, bertujuan menyamarkan perbuatannya," katanya.

(hsa/nor)

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) berharap pemerintah dapat melanjutkan pemberian insentif pajak seiring dengan makin dekatnya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut keputusan tersebut bakal berdampak pada pasar perumahan, meskipun kenaikannya hanya sebesar 1%.

“Sebenarnya kalau dari nilainya kenaikannya kan hanya 1%, tapi yang di khawatirkan multiplier effect nya. Khususnya sektor perumahan, building material pasti naik,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (19/11/2024).

Di samping itu, Bambang juga menjelaskan bahwa keputusan mengerek PPN menjadi 12% bakal berdampak pada meningkatnya biaya logistik dan transportasi bahan-bahan konstruksi.

Apabila tak dilakukan mitigasi dengan tepat, dikhawatirkan bakal berdampak pada makin tingginya harga rumah. Sehingga, makin memberatkan masyarakat untuk dapat memiliki hunian sekaligus menjadi getah bagi pasar properti.

“Imbasnya, transportasi naik, tenaga kerja konstruksi akan naik juga. Harga juga ujung-ujungnya naik, di tambah konsumen harus menanggung PPn 12%,” imbuhnya.

Dengan demikian, REI berharap pemerintah dapat merumuskan insentif pajak tambahan bagi sektor perumahan. Terlebih, hingga saat ini pasar perumahan belum kunjung membaik pasca-Pandemi Covid-19.

“Karena kenaikan PPN menjadi 12% berimbas ke semua sektor, otomatis dikhawatirkan calon pembeli menahan diri dulu untuk membeli properti. Semoga nanti ada solusi dan insentif properti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa tidak akan ada penundaan implementasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Dia menegaskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 sudah mengamanatkan bahwa PPN harus naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

"Kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024).

KOMPAS.com - Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah memerlukan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) di provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebab, terdapat beberapa urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang juga menjadi kewenangan Pemda, seperti penerbitan perizinan hingga penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.

Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan komitmen dan bentuk dukungan Pemda agar dapat menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Hal tersebut tertuang dalam materi paparannya dalam acara gathering bersama pengembang bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" pada Jumat (8/11/2024).

Pertama, Pemda melakukan dan sinkronisasi dokumen teknis yang terkait sebagai bentuk dukungan perencanaan dalam penyelenggaraan bidang PKP di daerah, antara lain:

• Perumahan: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
• Sanitasi: Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP), Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK);
• Persampahan: Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS);
• Air Minum: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM);

Kedua, melakukan optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Ketiga, melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni pada kawasan kumuh, serta melakukan pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh.

Kemudian, melakukan percepatan penerbitan perizinan dan sertifikasi pembangunan perumahan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Lalu, Pemda juga memastikan penyediaan PSU perumahan atau permukiman agar akses air minum/air limbah domestik/jalan/sarana persampahan dapat terpenuhi.

Berikutnya, melakukan kerja sama dalam rangka penyediaan rumah layak huni. Inovasi sumber pembiayaan di luar APBN/D seperti CSR, Ziswaf, BASNAS, dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

Terkahir, peran kelompok kerja (Pokja) dan Forum PKP (dapat melibatkan perorangan atau lembaga di luar pemerintahan) untuk membantu tugas kepala daerah meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan para pihak dalam percepatan Program 3 Juta Rumah.

Sebagai informasi, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun meliputi 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan.

Adapun 1 juta di perkotaan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah tapak baru di sub-urban melalui FLPP, dan pembangunan 500.000 unit hunian vertikal di pusat kota (sewa ataupun milik).

Sementara untuk 2 juta di pedesaan mencakup renovasi 1,5 juta unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 500.000 rumah baru dengan harga di bawah Rp 100 juta.

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan memberikan dukungan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu tentunya akan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam materi paparan Tito saat acara gathering bersama pengembang bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" pada Jumat (8/11/2024).

Pertama, Kemendagri akan melakukan kolaborasi dan Inovasi antar kementerian/lembaga Pemda, dan stakeholder yang terlibat pada penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Kedua, akan melaksanakan sinkronisasi, pembinaan, pengawasan umum, fasilitasi, perumusan kebijakan, evaluasi, dan bimbingan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program 3 juta rumah pada lokasi prioritas.

Kemudian, Kemendagri akan memastikan Pemda dalam pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta anggaran yang menunjang Program 3 Juta Rumah dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Terakhir, memfasilitasi daerah untuk mengharmonisasi pengaturan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Sebagai informasi, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun meliputi 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan.

Adapun 1 juta di perkotaan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah tapak baru di sub-urban melalui FLPP, dan pembangunan 500.000 unit hunian vertikal di pusat kota (sewa ataupun milik).

Sementara untuk 2 juta di pedesaan mencakup renovasi 1,5 juta unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 500.000 rumah baru dengan harga di bawah Rp 100 juta.