JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, akan menggunakan lahan yang disita negara dari kasus korupsi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan Maruarar atau biasa disapa Ara usai bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

"Betul, memang kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean," kata Maruarar.

Menurut dia, lahan sitaan dari kasus BLBI di Tangerang, Banten, relatif sudah clear and clean atau tidak dihuni warga.

Dia mengatakan, pihaknya akan membidik lahan tersebut untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus," ujarnya.

Maruarar menyebut, akan bersurat kepada KPK agar diizinkan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK.

"Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mengizinkan pengelolaan lahan hasil korupsi yang tidak laku dalam lelang.

"Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.

Johanis mengatakan, Pimpinan KPK mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah tersebut.

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macam-macamnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

Namun, dia tidak menyampaikan secara spesifik program kerja tersebut.

Selain Maruarar dan Gus Ipul, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para menteri dan kepala lembaga tersebut tiba di Gedung KPK secara bersamaan kemudian langsung berjalan ke dalam Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Pimpinan KPK menerima audiensi para pejabat tersebut terkait pencegahan korupsi.

"Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," kata Budi dalam keterangannya, Selasa.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengimbau warga permukiman padat di daerah setempat untuk tidak bermain atau menyalakan petasan, terutama saat Ramadhan karena hal itu dapat memicu bencana kebakaran rumah seperti di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Sebaiknya tidak usah main petasan. Itu berisiko buat diri sendiri dan lingkungan sekitar juga," kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sebaliknya, Uus meminta agar pada bulan suci ini dimanfaatkan warga untuk memperbanyak ibadah.

"Ramadhan ini kesempatan perbanyak ibadah. Main atau jual petasan, sebaiknya jangan," kata Uus.

Uus pun menginstruksikan jajarannya di kelurahan, kecamatan serta Satpol PP untuk mengawasi penjualan atau penggunaan petasan di wilayah setempat.

"Saya minta nanti Satpol PP, Pak Lurah, Pak Camat untuk mengawasi," kata Uus.

Sementara itu, Kasatpol PP Jakarta Satriadi menegaskan bahwa pembuatan, penjualan serta penyimpanan petasan jelas dilarang dalam Perda 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, khususnya pada pasal 19.

"Pasal 19, setiap orang atau badan dilarang yang pertama membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya. Kemudian membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin gubernur atau pejabat yang ditunjuk," kata Satriadi.

Petasan yang dimaksud adalah berbagai jenis petasan yang beredar di masyarakat seperti petasan banting maupun jenis kembang api luncur pada dasarnya berbahan dasar peledak yang berbahaya dan mudah terbakar.

"Bermain petasan lebih banyak ancaman yang merugikan daripada mendatangkan manfaat," kata dia.

Pihaknya menghimbau masyarakat tidak bermain petasan, karena selain membahayakan diri sendiri juga dapat membahayakan orang lain.

"Selain itu juga bisa berpotensi terhadap kebakaran dan bisa menghadirkan potensi gesekan tawuran antar kelompok," katanya.

Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan, beberapa daerah di Jakarta Barat yang dikenal sebagai permukiman padat penduduk dan sering mengalami kebakaran seperti Kecamatan Tambora, salah satu kecamatan terpadat di daerah ini dengan kepadatan penduduk mencapai 49.841 jiwa per km².

Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, memiliki kepadatan penduduk sekitar 95.191 jiwa per km², menjadikannya salah satu kelurahan terpadat di Asia Tenggara.

Kelurahan Kapuk, pernah suatu waktu mengalami 24 kejadian kebakaran, menjadikannya salah satu daerah rawan kebakaran di daerah ini dan terakhir Kelurahan Kalideres, juga pernah mengalami 20 kejadian kebakaran pada periode tertentu.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengimbau warga permukiman padat di daerah setempat untuk tidak bermain atau menyalakan petasan, terutama saat Ramadhan karena hal itu dapat memicu bencana kebakaran rumah seperti di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Sebaiknya tidak usah main petasan. Itu berisiko buat diri sendiri dan lingkungan sekitar juga," kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sebaliknya, Uus meminta agar pada bulan suci ini dimanfaatkan warga untuk memperbanyak ibadah.

"Ramadhan ini kesempatan perbanyak ibadah. Main atau jual petasan, sebaiknya jangan," kata Uus.

Uus pun menginstruksikan jajarannya di kelurahan, kecamatan serta Satpol PP untuk mengawasi penjualan atau penggunaan petasan di wilayah setempat.

"Saya minta nanti Satpol PP, Pak Lurah, Pak Camat untuk mengawasi," kata Uus.

Sementara itu, Kasatpol PP Jakarta Satriadi menegaskan bahwa pembuatan, penjualan serta penyimpanan petasan jelas dilarang dalam Perda 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, khususnya pada pasal 19.

"Pasal 19, setiap orang atau badan dilarang yang pertama membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya. Kemudian membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin gubernur atau pejabat yang ditunjuk," kata Satriadi.

Petasan yang dimaksud adalah berbagai jenis petasan yang beredar di masyarakat seperti petasan banting maupun jenis kembang api luncur pada dasarnya berbahan dasar peledak yang berbahaya dan mudah terbakar.

"Bermain petasan lebih banyak ancaman yang merugikan daripada mendatangkan manfaat," kata dia.

Pihaknya menghimbau masyarakat tidak bermain petasan, karena selain membahayakan diri sendiri juga dapat membahayakan orang lain.

"Selain itu juga bisa berpotensi terhadap kebakaran dan bisa menghadirkan potensi gesekan tawuran antar kelompok," katanya.

Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan, beberapa daerah di Jakarta Barat yang dikenal sebagai permukiman padat penduduk dan sering mengalami kebakaran seperti Kecamatan Tambora, salah satu kecamatan terpadat di daerah ini dengan kepadatan penduduk mencapai 49.841 jiwa per km².

Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, memiliki kepadatan penduduk sekitar 95.191 jiwa per km², menjadikannya salah satu kelurahan terpadat di Asia Tenggara.

Kelurahan Kapuk, pernah suatu waktu mengalami 24 kejadian kebakaran, menjadikannya salah satu daerah rawan kebakaran di daerah ini dan terakhir Kelurahan Kalideres, juga pernah mengalami 20 kejadian kebakaran pada periode tertentu.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengunjungi KPK. Kedatangan mereka untuk berkonsultasi terkait program penyocokan data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) guna penyaluran bantuan di sektor perumahan.

Ara mengatakan program DTSEN akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah. Pihaknya menerima pesan dari KPK agar penyelarasan data tersebut harus dipastikan tepat sasaran.

"Tadi kami mendapatkan masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial. Karena di program kami ada program BSPS buat masyarakat yang kalau di Desil 1 itu ada miskin ekstrim, kemudian juga Desil 2-nya yaitu miskin, dan juga yang ketiga yang rentan. Itu harus menjadi prioritas," kata Ara kepada awak media setelah pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Kemudian, keterlibatan KPK dalam program ini juga dikarenakan penyediaan rumah subsidi menggunakan APBN. Ke depannya, ia ingin melibatkan KPK dalam berbagai program-program Kementerian PKP terutama yang berhubungan dengan data dan penegakkan hukum di badan kementeriannya.

"Kami ingin melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk level lembaga. Dalam beberapa hal soal data, soal capacity building, SDM, soal pencegahan dan soal penegakan hukum," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak berpesan Program 3 Juta Rumah dan renovasi rumah harus tepat sasaran yakni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menyatakan keuangan negara tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Pembangunan 3 Juta Rumah dan bantuan sosial tepat sasaran sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," ucapnya.

Dalam pertemuan hari ini, Ara juga telah mendapat lampu hijau dari KPK perihal program-program CSR yang merupakan bagian dari Program 3 Juta. Beberapa program tersebut di antaranya program CSR bedah rumah bersama Aguan, Berau, Kadin Indonesia, dan lainnya.

"Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara, Gus Ipul, dan Amalia telah bertemu di kantor Kementerian PKP pada Senin (17/3/2025) untuk membahas program perumahan yang membutuhkan DTSEN. Salah satunya untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah.

Bantuan ini akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin meningkatkan kualitas rumah, baik dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih, maupun kekuatan bangunan.

"Ya itu tadi salah satu program yang beririsan dengan kami. Sebab, umumnya yang masuk miskin ekstrim atau miskin itu tidak punya rumah. Atau punya rumah tapi tidak layak huni," kata Gus Ipul.

Masyarakat yang diutamakan untuk mendapat bantuan perumahan tersebut adalah mereka yang berada di desil satu atau miskin ekstrem (pengeluaran tidak sampai Rp 400 ribu/bulan), desil dua atau miskin (pengeluaran tidak sampai Rp 600 ribu/bulan), desil tiga atau rentan (pengeluaran tidak sampai Rp 900 ribu/bulan), serta sebagian desil empat.

Selain bantuan bedah rumah, data tersebut juga bisa digunakan untuk bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar penerimanya lebih tepat sasaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan Badan Bank Tanah yang ada saat ini cukup untuk mengurus kebutuhan lahan di sektor perumahan.

Pasalnya, kebutuhan lahan untuk program 3 juta rumah memang banyak, namun dirasa tidak cukup besar untuk membentuk Badan Bank Tanah khusus perumahan.

"Kalau spin-off Bank Tanah khusus perumahan, terlalu ini pengolahannya (lingkupnya kecil), cukup dengan Bank Tanah," ujar Nusron saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025).

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan pentingnya pembentukan Badan Bank Tanah yang khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Jumat (07/03/2025).

"Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP," kata Fahri, dikutip dari keterangan resmi.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Fahri berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Lewat hal itu juga diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga rumah rakyat yang mahal akibat harga tanah yang juga tinggi.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ucapnya.

Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani cek dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk memastikan seluruh proses penyediaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari persiapan hingga distribusi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan.

"Kami melihat langsung berbagai fasilitas di sini, termasuk tempat penyimpanan bahan baku dan peralatan memasak, selain itu tahapan mulai dari persiapan menu, pengemasan, hingga distribusi, alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan SOP yang baik," kata Ipuk di Banyuwangi, Selasa.

Ipuk menyampaikan bahwa SPPG Kecamatan Sempu melayani 25 sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA dengan total 3.492 siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk menjalankan operasionalnya, SPPG Kecamatan Sempu ini didukung oleh 47 petugas yang bertanggung jawab atas seluruh proses dari persiapan hingga distribusi makanan bergizi.

Bupati Ipuk mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam program ini dan menekankan pentingnya menjaga higienitas di setiap tahap proses penyediaan makanan.

"Kami memastikan program MBG berjalan lancar dan berharap kebersihan serta keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama agar kesehatan anak-anak terjaga," ujarnya.

Selain SPPG Sempu, kata Ipuk, saat ini Banyuwangi memiliki dua SPPG lain yang sudah beroperasi yakni SPPG Rogojampi yang melayani 28 sekolah dengan total 2.913 siswa, serta SPPG Kebalenan yang menjangkau tiga sekolah dengan 1.379 siswa.

"Kami berharap jumlah SPPG terus bertambah agar semakin banyak siswa yang mendapatkan manfaat dari program ini," kata Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno mengemukakan bahwa saat ini beberapa dapur umum makan bergizi gratis lainnya masih dalam tahap pembangunan.

"Menurut informasi dari Kodim 0825 Banyuwangi yang menjadi koordinator program ini, sejumlah SPPG tengah dalam proses penyelesaian. Kami berharap dapat segera rampung sehingga cakupan program MBG semakin luas," katanya.

Suratno menambahkan, selama bulan Ramadhan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan beberapa penyesuaian. Makanan yang disediakan berupa makanan kering yang dapat dibawa pulang untuk menyesuaikan dengan waktu berbuka puasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanah telantar bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program 3 juta rumah.

Namun, tanah telantar yang bisa digunakan adalah yang bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025)

"Kalau yang diminatin ternyata LP2B, ya tidak bisa. Ini untuk kepentingan pangan," ujar Nusron.

Menurut Nusron, aturan tersebut penting, apalagi lahan sawah terbilang murah jika akan digunakan untuk membangun rumah subsidi.

"Itu menjadi PR (pekerjaan rumah)-nya Pak Menteri PKP (Maruarar Sirait). Jadi, nanti silakan lahannya dilihat. Kalau nanti lahannya dilihat, disodorkan kepada kami, ternyata enggak bisa, ya kita bilang enggak bisa," ungkapnya.

Ia juga mengeklaim Lahan Sawah Dilindungi (LSD) efektif mengurangi alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman.

Jelas Nusron, sebelum LSD ditetapkan, alih fungsi lahan mencapai 66.000 hektar. Sementara sejak LSD ditetapkan tahun 2021, alih fungsi lahan turun ke angka 5.600 hektar per tahun.

"Kenapa ada alih fungsi (setelah LSD ditetapkan)? Ya karena memang lahan tersebut belum ditetapkan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)," kata Nusron.

Karenanya, pemerintah menetapkan, 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus menjadi LP2B atau tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apa pun selamanya.

Ada pun saat ini, total ada 6,3 juta hektar LSD yang tersebar di 20 provinsi seluruh Indonesia.

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lumajang menyiapkan rehabilitasi sebanyak 193 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2025 untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Program RTLH dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah dialokasikan dalam anggaran tahun 2025," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Aris Pidekso di kabupaten setempat, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa program itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak dan sehat, sehingga melalui berbagai sumber pendanaan, Pemkab Lumajang menargetkan peningkatan kualitas tempat tinggal bagi warganya secara bertahap.

"Tahun ini Pemkab Lumajang mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi RTLH melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD dan Jasmas sebanyak 105 unit. Jumlah itu mengalami penyesuaian dari rencana awal setelah dilakukan verifikasi lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran," tuturnya.

Selain itu, Pemkab Lumajang juga memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) PPKT untuk merealisasikan program serupa dan berdasarkan verifikasi akhir akan dilakukan rehabilitasi RTLH serta pembangunan rumah bagi MBR sebanyak 88 unit.

"Program itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lanjut dia, program perumahan itu diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan.

"Pemkab Lumajang berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan program ini berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Pihaknya akan terus melakukan evaluasi serta koordinasi dengan berbagai pihak agar setiap bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Melalui program itu, Pemkab Lumajang berharap masyarakat dapat menikmati hunian yang lebih layak, sehat, dan nyaman, sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam menyediakan perumahan bagi rakyat Indonesia.

"Dengan dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah, Pemkab Lumajang siap berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warganya," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas pemerintah Indonesia mulai berjalan di Provinsi Papua, tepatnya Kabupaten Kepulauan Yapen pada Senin (17/3/2025). Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng Kitong Bisa Foundation (KBF) Indonesia untuk menjalankan MBG di tiga sekolah, yaitu SD Inpres Barawaikap, SD YPK Mariadei, dan SD PGRI Serui.

Program Manager Kitong Bisa Learning Center (KBLC) Kepulauan Yapen, Rachel Mambrasar menyampaikan, MBG sebagai upaya distribusi makanan dan program meningkatkan kualitas pendidikan. "Program ini dirancang tidak hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam mendukung peningkatan kualitas belajar mereka," ujar Rachel di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Program tersebut bertujuan untuk memberikan akses makanan bergizi bagi anak-anak sekolah guna mendukung kesehatan, kecerdasan, dan pencegahan stunting di Papua. "Dengan kondisi gizi yang baik, anak-anak dapat lebih fokus, memiliki energi yang cukup, serta meningkatkan motivasi dalam belajar," ucap Rachel.

Selain itu, KBF Indonesia telah memiliki pengalaman menjalankan program MBG, dengan hasil yang signifikan. Program itu berhasil meningkatkan motivasi belajar serta kemampuan baca tulis sebesar 33 persen. Rachel menyebut, pihak sekolah menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan pentingnya pola makan sehat dalam mendukung prestasi akademik siswa.

Ke depannya, menurut Rachel, KBF Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dapur dalam program itu. Sehingga cakupan penerima manfaat dapat diperluas dan keberlanjutan program tetap terjaga.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Erny Tania menjelaskan, pemerintah daerah mendukung penuh program MBG yang memberikan dampak positif bagi pendidikan dan kesehatan anak-anak. "Kami sangat mendukung inisiatif ini dan berharap Dapur KBF Yapen dapat menjangkau lebih banyak sekolah di masa mendatang guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas," ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh digunakan untuk pembangunan, termasuk program 3 juta rumah.

Pemerintah telah menetapkan 2,75 juta hektare (ha) lahan sawah yang dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Lahan sawah itu akan ditindaklanjuti menjadi LP2B.

"Kalau yang bisa dipakai itu ternyata tidak LP2B, silahkan, tapi kalau yang diminatin ternyata LP2B, ya tidak bisa, ini untuk kepentingan pangan," kata Nusron di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Dia menyadari banyak program yang membutuhkan lahan, seperti 3 juta rumah. Di sisi lain, pembelian lahan yang murah biasanya dari sawah. Hal itu yang menurutnya harus ditertibkan.

"Apalagi kalau 3 juta rumah itu rumah murah. Tanah paling murah itu apa sih? Kan pasti sawah. Nah karena itu, ini harus kita tertibkan. Janganlah lahan murah yang bisa dipakai untuk perumahan. Harus kita atur. Yang penting tidak mengganggu LP2B, tidak mengganggu panga," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan sebanyak 2,7 juta ha sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan.

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Simak Video 'Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet':

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PPK) Maruarar Sirait bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Ketiganya membahas penerimaan bantuan di sektor perumahan. #perumahan #maruararsirait #mensos #saifullahyusuf #bps #amalia #bantuan #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tasikmalaya (ANTARA) - Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Chandra menyatakan bahan baku untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) anak sekolah dapat memanfaatkan produk lokal sebagai upaya mengembangkan perekonomian di daerah itu.

"Diharapkan sebisa mungkin makanan bergizinya itu didapatkan asli dari Kota Tasikmalaya supaya ada perputaran ekonomi di Kota Tasikmalaya," katanya saat meninjau pembagian program MBG di SMP Negeri 12 Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa.

Ia menuturkan program MBG sudah berjalan di Kota Tasikmalaya, salah satunya sudah dilaksanakan pembagian produk makanan kemasan atau bahan kering yang dapat dikonsumsi saat buka puasa di SMP Negeri 12 Kawalu.

Saat ini, kata dia, program MBG yang dibagikan bukan produk makanan basah yang siap disantap oleh anak-anak pelajar, melainkan berupa produk makanan kering agar bisa dimakan pada waktu buka puasa.

Terkait dengan sajian makanan basah, kata dia, dapat memanfaatkan bahan baku, seperti telur, sayuran, maupun daging yang bisa dibeli dari peternak maupun petani setempat.

"Pascapuasa makannya makanan basah, otomatis ada telur segala macam yang bisa membantu para petani atau para peternak yang ada di Kota Tasikmalaya, kalau sekarang ini kan masih menggunakan makanan kering," katanya.

Ia menyampaikan program pemerintah pusat itu langkah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang harus dijalankan di setiap daerah, termasuk Kota Tasikmalaya, untuk menjadikan generasi bangsa yang pintar dan kuat.

Meski anak-anak sudah mendapatkan makanan bergizi di sekolah, kata dia, untuk sehari-harinya anak-anak tetap harus mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

"Saya sampaikan kepada anak-anak senantiasa memakan makanan yang bergizi terlepas dari yang sudah disediakan pemerintah," katanya.

Ia menyampaikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dalam program itu, akan ada evaluasi agar program tersebut berjalan sesuai harapan bersama dalam memenuhi kebutuhan gizi generasi bangsa.

Menurut dia, pemenuhan gizi bagi anak-anak dengan kondisi ekonomi yang mampu tentu sudah memperhatikan kebutuhan gizi, sedangkan kalangan ekonomi menengah ke bawah masih kurang, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Ini mungkin saya melihat pemerintah ingin memperbaiki sisi itu (yang kekurangan makanan)," katanya.

Kepala SMP Negeri 12 Kawalu Kota Tasikmalaya Ade Nuriadin mengatakan pembagian program MBG baru dilaksanakan dua hari yang berjalan lancar sesuai kebutuhan siswa.

Ia menyebutkan SMP Negeri 12 Kawalu memiliki 1.105 siswa yang semuanya mendapatkan program MBG dengan produk yang disajikan disesuaikan dengan kebutuhan gizi untuk buka puasa.

"Kami pihak sekolah hanya menerima saja, meski demikian kami juga mengamati, kemungkinan dari kualitas, dan standar ini sudah berlapis pengamanan bergizinya," katanya.