Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat," imbuh Tito, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2025).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG.

Hal ini, kata Tito, merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut. Tito menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, kata Tito, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG. Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, Pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

"Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat," tandas Tito.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Tito melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan Pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. Menurut Dadan hal ini merupakan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program MBG.

Ketiga, Pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. Dadan menyebut BGN ingin memadukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sebagai informasi rapat itu turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Tito didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung.

Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Lihat juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai bentuk dukungan konkret, Tito telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta meminjamkan tanah milik pemda kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diharapkan mengusulkan tiga titik lokasi lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi SPPG di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025), Tito menegaskan, program tersebut harus didukung agar bisa segera direalisasikan.

“Artinya, program-program Kepala Badan Gizi Nasional harus dipercepat pelaksanaannya,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Tito menjelaskan, selain untuk pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Setiap unit SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 50 orang relawan untuk penyelenggaraan kegiatan masak-memasak MBG.

“Ini bisa menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi,” kata Tito.

Lebih lanjut, program MBG dinilai mendukung pembentukan ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Mendagri meminta pemda mengalokasikan hasil efisiensi anggaran untuk mendukung program ini.

“Ini harus cepat direalisasikan agar terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Peran strategis pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan Mendagri terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya melalui pinjam pakai lahan milik pemda.

Ia menegaskan bahwa pemda memiliki peran strategis dalam menyukseskan program tersebut.

Menurut Dadan, setidaknya terdapat tiga peran utama pemda. Pertama, pengembangan infrastruktur dapur umum atau SPPG.

Kedua, pembinaan potensi sumber daya lokal untuk penyediaan bahan baku, seperti beras, telur, daging, sayuran, susu, dan buah. Ketiga, penyaluran makanan bergizi kepada kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan melibatkan kader Posyandu.

“Dengan SPPG yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar setiap hari. Ini bisa menjadi potensi ekonomi lokal,” ujar Dadan.

Ia juga menyampaikan, BGN akan memberikan insentif bagi kader Posyandu yang membantu dalam distribusi MBG kepada kelompok sasaran.

“Kami ingin program ini tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” ucap Dadan.

Sebagai informasi, rapat virtual tersebut juga dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi para pejabat tinggi madya Kemendagri.

Peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajarannya.

Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya saat ini masih menyusun skema jaminan asuransi untuk kasus keracunan dan kecelakaan terkait program makan bergizi gratis (MBG).

Tigor menjelaskan BGN berencana menambah biaya operasional agar bisa dialokasikan untuk asuransi. Namun, pihaknya masih menghitung besaran biaya asuransi yang proporsional untuk setiap pelaksana program."Di dalam biaya operasional itu kan kami berikan porsi biaya untuk pembiayaan karyawan, ada pembayaran listrik, air, gas," ujar Tigor di Jakarta Pusat, Sabtu (10/5)."Kami akan tambahkan porsi dari sana sekaligus juga untuk cover biaya asuransi. Nah, tentu kita harus hitung bersama-sama dengan perusahaan asuransi, sewajarnya berapa?" sambungnya.

Tigor mengaku pihaknya sudah dihubungi beberapa perusahaan asuransi yang tertarik untuk bermitra dalam program MBG. Mereka juga telah mengirim proposal, dan saat ini sedang ditinjau BGN.Setelah itu, BGN akan memutuskan perusahaan asuransi yang paling tepat dan besaran yang akan dialokasikan untuk jaminan tersebut. Asuransi itu pun akan disalurkan ke dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kami. Saat ini kami dalam proses review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat," ujarnya."Nanti begitu sudah selesai, kami sudah oke dengan ketentuannya, nanti akan diluncurkan ke dalam konteks perjanjian dengan seluruh SPPG," sambung Tigor.

Wacana penerapan perlindungan asuransi untuk MBG itu pertama kali diungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menjelaskan rencana itu setelah mendapati insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi MBG.Skema asuransi ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan."Beberapa risiko yang mungkin bisa di-support oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jakarta, Jumat (9/5).

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menyebutkan kasus keracunan merupakan momentum evaluasi untuk memperkuat dan meningkatkan perbaikan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.

Dia menilai program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting guna meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.

"Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," ujar Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Eddy pun mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus tersebut dan meyakini proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.

Secara khusus, ia memberikan perhatian penuh terhadap kasus itu karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur, yang merupakan daerah pemilihannya.

Dirinya mengaku siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dia turut mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim yang melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas serta berkoordinasi dengan rumah sakit tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik dengan standar kesehatan, keamanan, dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizi-nya juga meningkat," tuturnya.

Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional, termasuk dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tito mengatakan merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut.

“Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5).

Ia menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG.

Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Mendagri melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan, pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. “Jadi ini adalah potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis,” imbuhnya.

Ketiga, pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. “Kami ingin padukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat,” jelas Dadan.

Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyiapkan skema kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa pembiayaan asuransi akan dimasukkan ke dalam pos biaya operasional tanpa mengurangi jatah bahan baku makanan bagi peserta program.

“Memang biaya operasional akan kami berikan porsi biaya untuk pembiayaan karyawan, ada pembayaran listrik/air dan gas. Nah, nanti kami akan tambahkan porsi [asuransi] dari sana [anggaran yang sudah ada] untuk meng-cover biaya asuransi,” ujarnya kepada wartawan di Agreya Coffe, Menteng, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang meninjau sejumlah proposal dari perusahaan asuransi yang telah menyatakan minat untuk bekerja sama dengan BGN.

Menurutnya, proses review masih berjalan untuk menentukan pilihan yang paling tepat dan efisien, serta tetap menjaga kualitas gizi program.

Tigor melanjutkan, setelah proses term sudah disepakati, maka BGN akan meluncurkan ke dalam konteks perjanjian dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasional. Mereka nantinya akan diberi informasi jelas mengenai besaran biaya asuransi dan cakupan perlindungannya.

“Jadi satuan pelayanan itu akan kami bilang, biaya asuransi yang akan dikenakan sekian dan akan meng-cover apa saja. Jadi begitu, step-stepnya,” lanjutnya.

Terkait dengan yang akan menanggung biaya asuransi, Tigor menyebut bahwa jika pemotongan dilakukan dari biaya operasional, maka sejatinya pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Kalau dia [perusahaan asuransi membolehkan] kita memotong dari biaya operasional sebenarnya itu menjadi beban dari pemerintah, karena akan di-charge balik ke negara jadi prinsipnya dari negara juga karena biaya operasional. Tetapi berbeda kalau dari biaya sewa baru dibebankan ke SPPG, tetapi enggak karena kami akan bebankan dari biaya operasional.”

Lebih jauh, Tigor juga menyinggung bahwa perlindungan asuransi dalam program ini tidak terbatas pada kasus keracunan makanan. Dia mencontohkan kasus di Cianjur, di mana BGN turut menanggung biaya pengobatan anak yang sakit meskipun kemungkinan penyebabnya berasal dari makanan lain yang dikonsumsi sebelumnya.

“Bisa saja dia sudah makan sesuatu yang lain di tadi malam, tetap saja BGN membantu biaya pengobatan bahkan yang di Cianjur itu pak Kepala Badan sampai juga ikut mengkompensasi biaya dari orang tuanya yang menunggu anaknya di rumah sakit, karena orang tuanya jadi tidak bekerja,” ungkapnya.

Dalam kasus tersebut, BGN bahkan mengganti penghasilan harian orang tua yang harus menunggu anaknya di rumah sakit. “Jadi dua hari penghasilan orang tuanya ditransfer oleh BGN dalam hal itu ya,” ujar Tigor.

Saat ini, BGN juga sedang menyusun formulasi anggaran yang memungkinkan perlindungan asuransi diperluas untuk mencakup risiko-risiko lain seperti kebakaran dan kecelakaan. Hal ini menyusul kompleksitas pengantaran makanan bergizi yang membutuhkan jaminan keamanan menyeluruh.

“Kemudian juga sekarang ini BGN sedang mencari formulasi yang tepat, dari budget yang Rp15.000 itu bagaimana bisa mengcover juga asuransi-asuransi kebakaran, kecelakaan, karena kan ini pengantaran makan bergizi itu pak itu cukup ribet gitu, itu juga sedang kami cari formulasinya,” pungkas Tigor.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf atas insiden keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan maaf ini disampaikan setelah pemerintah menggelar rapat evaluasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (8/5/2025), yang turut membahas pelaksanaan program tersebut.

Rapat tersebut menjadi momen penting untuk mengevaluasi perjalanan MBG selama lima bulan terakhir. Pemerintah mengakui bahwa masih ada sejumlah catatan kecil dan kejadian yang perlu diperbaiki termasuk keracunan makanan tersebut agar pelaksanaan program berjalan lebih baik dan aman bagi masyarakat.

“Tentu mewakili pemerintah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kemudian menjadikan kejadian-kejadian tersebut sebagai catatan perbaikan,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (9/5/2025).

Komitmen pemerintah untuk mencegah terulangnya insiden serupa menjadi fokus utama dalam evaluasi.

Prasetyo menegaskan bahwa seluruh aspek pelaksanaan akan ditinjau ulang dan diperbaiki, termasuk memperhatikan titik-titik yang memerlukan perhatian khusus dalam rantai distribusi dan pengawasan mutu makanan.

Dia juga menyampaikan bahwa evaluasi ini dilakukan secara kolektif bersama kementerian terkait. Harapannya, langkah korektif ini dapat memastikan program MBG benar-benar memberi manfaat tanpa membahayakan penerima.

“Kami berkomitmen tadi untuk tidak boleh lagi ada kejadian yang terulang maka semua kita evaluasi, semua kita perbaiki mana yang harus kita berikan atensi lebih. Tadi kita rapat bersama-sama,” lanjutnya.

Selain soal evaluasi, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap percepatan pelaksanaan MBG agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dan cepat. Hal ini mengingat besarnya harapan publik terhadap program ini dalam meningkatkan gizi anak-anak sekolah di berbagai daerah.

Menurut Prasetyo, koordinasi lintas kementerian sangat penting untuk menjamin efektivitas dan kelancaran distribusi program.

Dia menyebut bahwa kerja sama menyeluruh dari berbagai pihak mutlak diperlukan agar tujuan pemerintah tercapai dengan baik.

“Target pemerintah untuk secepatnya, sebanyak-banyaknya penerima manfaat makan bergizi ini bisa bisa berjalan dengan baik, karena ini membutuhkan kerjasama dengan semua lintas kementerian,” pungkas Prasetyo Hadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kemungkinan industri asuransi turut mendukung program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini mengingat adanya kasus keracunan yang terjadi pada pelaksanaan program tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, industri asuransi yang diwakili asosiasi sedang menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk dapat turut mendukung program unggulan.

"Asosiasi industri dari AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal bagaimana industri asuransi dapat mendukung program pemerintah termasuk program untuk Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata dia dalam konferensi pers hasil rapat dewan komisioner bulanan, Jumat (9/5/2025).

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan salah satu langkah untuk mendorong penetrasi industri asuransi agar dapat berperan dalam mendukung program pemerintah.

"Untuk penyelenggaraan program MBG asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi baik penyediaan bahan baku, pengolahan dan distribusi dan konsumen," imbuh dia.

Ogi menjabarkan, terdapat beberapa risiko yang dapat dijamin dengan asuransi.

Salah satunya adalah risiko keracunan makanan bagi para pihak yang menerima MBG seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil menyusui.

Selain itu, ada pula risiko kecelakaan yang dapat menimpa pihak penyelenggara MBG seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesa (SPPI) dan risiko terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi terhadap program MBG," terang Ogi.

Nantinya, pihaknya juga akan membicarakan masalah besarnya uang pertanggungan dan santunan yang akan diberikan termasuk premi yang harus dibayarkan.

"Tapi kami ingin memastikan bahwa besarnya premi menurut kami mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memnuhi harapan bagia keracunan makanan maupun kecelakaan kerja," tutup Ogi.

Sebagai informasi, salah satu kasus keracunan MBG terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor menyebut, hingga Kamis (8/5/2025), jumlah siswa yang mengalami keracunan mencapai 171 orang sejak kasus tersebut pertama kali dilaporkan pada Rabu (7/5/2025).

Adapun, ratusan siswa yang mengalami keracunan itu berasal dari enam sekolah yang ada di Kota Bogor.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita mendapatkan perhatian pembaca pada Jumat kemarin (9/5) termasuk penambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang diproses dalam peraturan presiden (perpres).

Selain itu, terdapat pula kabar mengenai apresiasi atas pesan pertama Paus Leo XIV, respons Institut Teknologi Bandung (ITB) sehubungan penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, dan pemerintah daerah boleh memberikan dana hibah kepada perguruan tinggi meski pengelolaan pendidikan tinggi.

Berikut berita humaniora kemarin yang masih menarik dibaca pada hari ini:

BGN: Mekanisme tambahan anggaran MBG Rp50 triliun sedang disusun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

Selengkapnya baca di sini

Menag apresiasi pesan pertama Paus Leo XIV usai terpilih sebagai Paus

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia dan mengapresiasi pesan pertamanya seusai dikukuhkan sebagai Paus ke-267.

Selengkapnya baca di sini

Mendagri: Pemda boleh berikan dana hibah pada perguruan tinggi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah boleh memberikan dana hibah kepada perguruan tinggi meski pengelolaan pendidikan tinggi di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Selengkapnya baca di sini

ITB respons penangkapan mahasiswi terkait unggahan meme kepala negara

Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak sehubungan penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, terkait pengunggahan meme kepala negara melalui media sosial.

Selengkapnya baca di sini

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, tambahan anggaran MBG dan mahasiswi ITB ditangkap karena meme

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita mendapatkan perhatian pembaca pada Jumat kemarin (9/5) termasuk penambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang diproses dalam peraturan presiden (perpres).

Selain itu, terdapat pula kabar mengenai apresiasi atas pesan pertama Paus Leo XIV, respons Institut Teknologi Bandung (ITB) sehubungan penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, dan pemerintah daerah boleh memberikan dana hibah kepada perguruan tinggi meski pengelolaan pendidikan tinggi.

Berikut berita humaniora kemarin yang masih menarik dibaca pada hari ini:

BGN: Mekanisme tambahan anggaran MBG Rp50 triliun sedang disusun

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

Selengkapnya baca di sini

Menag apresiasi pesan pertama Paus Leo XIV usai terpilih sebagai Paus

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik dunia dan mengapresiasi pesan pertamanya seusai dikukuhkan sebagai Paus ke-267.

Selengkapnya baca di sini

Mendagri: Pemda boleh berikan dana hibah pada perguruan tinggi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah daerah boleh memberikan dana hibah kepada perguruan tinggi meski pengelolaan pendidikan tinggi di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Selengkapnya baca di sini

ITB respons penangkapan mahasiswi terkait unggahan meme kepala negara

Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak sehubungan penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, terkait pengunggahan meme kepala negara melalui media sosial.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Total siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 171 orang. Badan Gizi Nasional turun tangan.

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Kasus keracunan ini sedang diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Dadan menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel.

"Menunggu hasil lab," jelasnya.

Belum diketahui kapan hasil lab tersebut keluar. "Menunggu dari Dinkes," sambung Dadan.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan total pelajar di Bogor yang keracunan makanan program MBG menjadi 171 siswa. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Sri.

Sejauh ini data tersebut berasal dari 13 sekolah di Kota Bogor. Dinkes Kota Bogor tengah menginvestigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel, dan edukasi ke masyarakat.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengusulkan agar kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat intensif secara maraton untuk merampungkan regulasi percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Percepatan tersebut dilakukan agar MBG dapat segera menjangkau seluruh sasaran penerima sebanyak 82,9 juta orang.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) terkait evaluasi dan tindak lanjut teknis pelaksanaan program MBG. Ia mengatakan perlu perbaikan tata kelola program MBG agar lebih efektif dan efisien, mengingat target penerima manfaat program mencapai 82,9 juta orang.

Dia menyoroti meskipun program telah berjalan cukup baik sejauh ini, tetap ada catatan penting, terutama terkait dengan insiden-insiden yang harus dihindari di masa mendatang, seperti kasus keracunan yang belakangan marak terjadi.

"Ini rakor mengenai makan bergizi gratis atau MBG. Tentu yang pertama kita melakukan evaluasi yang selama ini sudah berjalan baik tapi ada catatan-catatan kecil yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (Dadan Hindayana) yang akan berusaha keras untuk tidak ada accident seperti satu orang-dua orang dari 3,4 juta (penerima)," ujarnya di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).

Menurutnya, tata kelola program perlu disempurnakan agar percepatan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Untuk itu, ia menyarankan agar proses perumusan peraturan presiden (perpres) atau instruksi presiden (inpres) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program dilakukan dengan diskusi mendalam dan tidak terburu-buru.

"Itu hasilnya seperti ini, kemudian akan ada pembahasan mengenai perpres. Jadi kesimpulannya kita memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait, memang enggak bisa satu jam-dua jam. Mungkin perlu waktu, enggak apa-apa konsinyering atau sering mungkin dua hari-tiga hari enggak apa-apa, sampai tuntas," tambah Zulhas.

Ia menekankan pentingnya merinci target penerima program secara detail, termasuk jumlah sekolah yang terlibat, serta kebutuhan logistik dan sumber daya pendukung lainnya. Setelah draft regulasi dirampungkan, rapat lanjutan akan digelar untuk mengambil keputusan final.

Sementara itu, Dadan Hindayana menjelaskan alasan mengapa aturan terkait program MBG belum diterbitkan meski sudah berjalan sejak Januari 2025. Ia menjelaskan proses kerja dan evaluasi lapangan justru menjadi dasar penting dalam penyusunan regulasi yang tepat.

"Ya namanya kan begini. Kita ini kan harus bekerja, berjalan. Kemudian melihat setelah dijalankan itu. Awalnya orang berpikir ini tidak akan jalan. Sebenarnya setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," ujar Dadan.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto secara langsung sering menyampaikan keprihatinannya karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh program MBG. Hal ini, menurutnya, menjadi dorongan untuk mempercepat perluasan cakupan program.

"Karena banyak.. Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, beliau merasa miris karena lebih banyak yang belum bisa terima dibanding yang terimanya. Makanya kita membutuhkan percepatan seperti ini," ucap Dadan.