Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan Presiden Prabowo Subianto melarang pembangunan rumah di atas lahan sawah. Hal ini dikarenakan sawah merupakan lahan produktif yang kaya akan unsur hara.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengapresiasi kebijakan tersebut. Namun, ia juga memberikan beberapa catatan kepada pemerintah.

"Saya pikir dalam konteks pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo itu, pertama dari sisi kebijakan positif. Tetapi tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah tanah-tanah mana yang akan dijadikan target untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, ia melihat beberapa masalah yang ditemui adalah tidak ada perencanaan matang perihal pemilihan lokasi pembangunan perumahan. Hal ini sering menjadi salah satu penyebab konflik agraria karena beberapa perumahan di bangun di tanah adat atau perkebunan.

Menurutnya daripada mencari dan membuka lahan baru untuk perumahan, lebih baik melakukan revitalisasi permukiman yang terbengkalai dan mengubahnya menjadi kawasan baru yang lebih layak.

"Kalau pun tidak membangun dari nol, sebenarnya upaya revitalisasi permukiman komunitas miskin di kota, kemudian juga masyarakat-masyarakat miskin di pedesaan yang permukimannya belum diberikan haknya, diberikan jaminan hukumnya, penyelesaian konfliknya. Justru seharusnya diarahkan ke sana," ujarnya.

Banyak ia dapati masalah yang sebenarnya ada di masyarakat adalah mereka tidak mendapatkan bukti atas kepemilikan tanah yang mereka beli. Bahkan beberapa di antaranya telah menunggu bertahun-tahun. Risikonya pada saat ada proyek pembebasan lahan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak memiliki sertifikat lahan tersebut.

"Padahal sebenarnya tadi konflik-konflik agraria yang ribuan dari sejak 10 tahun terakhir itu, banyak termasuk kawasan pemukiman yang sebenarnya mereka itu tanahnya sudah dibangun, tetapi jaminan kepastian hukum dan hak atas tanahnya itu belum ada," ungkapnya.

Dewi mendesak agar pemerintah juga memperhatikan hal ini. Sebab, permukiman juga termasuk dalam agenda reforma agraria yang akan dijalankan oleh pemerintah ke depannya.

"Jangan melihatnya secara parsial seolah-olah itu program yang berdiri sendiri. Agenda reforma agraria juga tidak hanya bicara soal pertanian dan seterusnya. Tapi juga bicara soal pemukiman, fasum (fasilitas umum), fasos (fasilitas sosial), kampung, dan pedesaan," tekannya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Prabowo melarang masyarakat membangun rumah di atas lahan sawah.

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," ucap Fahri saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Fahri menjelaskan rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat," jelasnya.

(aqi/das)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan soal komitmen Jepang dan China untuk memberikan dukungan bagi program makan bergizi gratis (MBG).

Namun, Dadan menegaskan komitmen tersebut belum terealisasi dan masih dalam tahap pembahasan teknis, bahkan berpotensi baru terwujud dalam tiga tahun mendatang.

"Itu hal-hal yang secara teknis pun masih harus dibicarakan, belum tentu tahun ini. Bisa jadi tiga tahun lagi, kan hanya komitmen aja," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/1).

Dadan juga memastikan program MBG sepenuhnya didanai oleh pemerintah Indonesia melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Ia membantah pendanaan langsung dari negara asing untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Enggak ada namanya makan bergizi dari negara asing, enggak ada. Murni ini pemerintah Indonesia kepada rakyatnya," tegasnya.

Menurut Dadan, dukungan teknis dari Jepang dan China biasanya berupa bantuan peralatan atau pelatihan, meski hingga saat ini bantuan tersebut belum terealisasi.

"Itu paling technical assistant, bantuan peralatan, itu juga belum ada," ujarnya.

Ia menegaskan alokasi anggaran program ini telah dijamin oleh Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, hal ini memberikan kepastian BGN dapat menjalankan program tanpa kekhawatiran terkait pendanaan.

Sementara itu, Dadan juga menjelaskan dana corporate social responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak digunakan untuk mendanai program MBG. CSR, menurutnya, hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung program BGN.

"CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kita, dipastikan semua itu dari APBN ya," jelasnya.

Jakarta: Sebanyak 27 tower dari total 47 Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dan siap diresmikan.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Juni 2025.

Menteri Ara menambahkan untuk 20 tower rusun lainnya juga akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

Menteri Ara mengatakan, untuk 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujar dia.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan tower untuk ASN, Menteri Ara mengatakan, pemerintah juga telah menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri. "Kami laporkan di IKN kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka-bukan soal temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN). Maruarar pun mengungkap rencana pemerintah meninjau ulang kinerja investor di IKN.

Maruarar mengatakan saat ini banyak groundbreaking proyek yang sudah dilakukan di IKN. Hanya saja proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit sehingga menjadi pertanyaan pemerintah soal komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikFinance, Selasa (21/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan pemerintah akan memperjelas komitmen investor. Jika memang tidak ingin melanjutkan, maka kesempatan akan diberikan kepada pihak yang mau dan lebih produktif.

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," tambah dia.

Ara menyampaikan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan, harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," imbuhnya.

Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Ara menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," tutupnya.

(asm/hsr)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan tidak akan menyalurkan kredit kepada pengembang yang membangun proyek perumahan di atas lahan persawahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Sealsa (21/1/2025).

"Nah, kalau Perizinan Bagungan Gedung (PBG) induknya enggak ada, sertifikat induknya enggak ada, kita enggak akan PKS (penandatanganan kerja sama)," tegas Nixon.

Nixon mengungkapkan, Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sejak tiga tahun lalu.

Memang, penerapan LSD tersebut menimbulkan konflik dengan banyak pengembang pada awalnya.

Sehingga, PBG pun tidak bisa diurus oleh pengembang apabila proyek mereka memasuki kategori LSD.

"Tapi, by rule, by regulation (berdasarkan aturan, regulasi), itu sudah dilindungi sawah-sawah yang aktif, produktif, misalnya dekat dengan sumber air dan sebagainya, itu masuk kategori lahan sawah dilindungi, sehingga PBG-nya tidak akan keluar," tandas Nixon.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta BUMN berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf usai melihat pelaksanaan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa (22/1/2025).

Di mana Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Adapun dalam kunjungan ini, Amin mengajak para pejabat dari PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), dan PT. Pos Indonesia. Kunjungan ini untuk mengetahui secara utuh pelaksanaan MBG, dari proses penyiapan bahan baku makanan, pengemasan, hingga pendistribusian ke sejumlah sekolah.

"Hari ini, kami mengecek langsung ke dapur MBG yang cukup modern. Kami akan siapkan pilot project dapur untuk nantinya menjadi contoh saat BUMN mendirikan dapur di daerah-daerah," jelas Amin.

Amin mengatakan, saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG.

Kementerian BUMN juga mandata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, rencana Kementerian BUMN dan sejumlah BUMN tersebut merupakan respons atas keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat capaian Program MBG.

Menurut Adita, hal serupa juga memungkinkan dilakukan para kepala daerah. Mereka bisa menggunakan sumber pembiayaan dari APBD masing-masing sebagai pendamping atau yang sifatnya mendukung Program MBG.

"Kalau Pemda ini ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Sama halnya dengan pengawasan program yang dilakukan oleh pihak sekolah, itu ranahnya di Kementerian Pendidikan. Yang pasti semua dukungan akan diapresiasi sepanjang memenuhi tata kelola dan ketentuan yang berlaku," kata Adita.

Adita menegaskan, tahap awal pelaksanaan Program MBG menggunakan APBN sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Saat ini, sudah 238 SPPG atau Dapur MBG di 31 provinsi yang beroperasi. Sasaran penerima manfaat, mulai dari anak sekolah (PAUD hingga SMK dan SLB), ibu hamil, ibu menyusui dan balita, kian hari terus bertambah. Sejak dimulai 6 Januari hingga memasuki pekan ketiga ini, MBG sudah menyentuh lebih dari 650 penerima. manfaat

Adapun sebelumnya pada umat, 17 Januari, Presiden memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan implementasi program MBG.

Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran Program MBG. Presiden menaruh perhatian besar terhadap percepatan Program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.

(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan rumah susun (Rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap diresmikan dalam waktu dekat.

Maruarar menjelaskan, dirinya akan meresmikan 27 tower dari total 47 tower rusun ASN yang saat ini tengah dalam proses konstruksi.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa 20 tower rusun lainnya juga akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025.

Dia menegaskan pihaknya menargetkan penyelesaian konstruksi dapat dilakukan lebih cepat pada pertengahan tahun.

Adapun, 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya bakal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujarnya.

Untuk diketahui, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Perinciannya, terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan rumah susun atau rusun di IKN Nusantara jelang pemindahan para ASN yang rencananya bakal dilakukan pada April 2025.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa seluruh rusun untuk ASN telah rampung dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan.

“Kan sudah selesai dibangun oleh teman-teman Direktorat Jenderal Perumahan, harusnya tahun ini sudah 47 tower sudah ada Insya Allah,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (13/1/2025).

Diana memastikan tidak ada proyek molor dalam pembangunan IKN, Diana menjelaskan seluruh proses konstruksi dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).

“Pembangunan kalau kita sesuai dengan MYC-MYC yang lalu kita lanjutkan. Tapi kalau yang (kontrak) baru-baru nanti di OIKN,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan 47 Tower Rusun rata-rata progresnya telah mencapai 90%. Adapun, proyek itu dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

Perinciannya, enam paket itu terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02% dan Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84%.

Selanjutnya, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16% dan Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81%.

Terakhir, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91%, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44%.

"Saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sudah sebesar 91,36%," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan sanitasi layak dalam program 3 juta rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Imran mengatakan pelaksanaan pembangunan program 3 juta rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga. Selain itu, program 3 juta rumah juga diharapkan dapat memiliki sanitasi yang layak.

“Pelaksanaan pembangunan hunian dalam program 3 juta rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan masih banyak rumah tidak layak huni berada di desa karena perencanaan dan pembangunan rumah dilakukan secara informal dengan basis keaktifan keluarga masing – masing. Hal ini membuat masyarakat desa sangat memerlukan rumah tidak layak huni.

“Saya sedang berdiskusi apakah dana APBN bisa dialokasikan untuk membenahi rumah tidak layak huni, karena skema bisnis rumah desa ini tidak bertemu, berbeda dengan perkotaan yang skema bisnisnya ada karena ekonomiannya tercapai,” katanya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, saat ini jumlah rumah tidak layak huni di perdesaan mencapai 4 juta unit rumah. Angka itu sesuai dengan kepemilikan nama dan alamat atau by name by address.

“Kami terus menyisir rumah tidak layak huni di desa sesuai dengan data by name dan by address. Kami coba sisir pelan – pelan,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu upaya untuk membangun rumah di desa dengan menggunakan skema rumah berbasis komunitas. Nantinya, dengan rumah berbasis komunitas yang dibangun di perdesaan, pemerintah akan hadir sebagai fasilitator.

Nantinya, entitas struktur negara di tingkat bawah seperti rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas.

RT dan RW ini dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya. Terlebih, Indonesia memiliki 1,2 juta RT/RW sehingga akan lebih mudah memantau pembangunan rumah komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong.

Hal ini dilakukan karena kawasan perdesaan sudah memiliki banyak rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi oleh sanitasi.

“Paling cocok rumah di desa itu rumah komunitas, ini bisa masuk unsur koperasi, usaha kecil untuk bergotong royong. Nanti dengan konsolidasi dari pemerintah. Kami juga sebagai fasilitator untuk pengembang, stakeholder, bahan bangunan, komunitas, dan lainnya. Kami urus pengadaan rumah masyarakat bawah yang rusak juga,” tuturnya.

Dia menegaskan rencana pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan tidak semua berbentuk bangunan baru. Namun, juga terdapat perbaikan untuk rumah tidak layak huni dengan melengkapi akses sanitasi dan air bersih.

“Kami ingin 1 rumah punya 1 MCK agar sanitasi dan layak huni. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari program 3 juta rumah,” ujar Fahri.

Nantinya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi seperti sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

“Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi MCK dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya,” katanya.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan gotong royong membangun rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Hal ini sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Dia berharap agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mendukung pengelolaan sampah secara terpadu oleh masyarakat. Hal itu secara tidak langsung membuat lingkungan hunian lebih bersih dan sehat.

“Masyarakat di perdesaan bisa ikut mengelola sampah dari tempat tinggalnya masing-masing. Jadi mereka bisa menambah pendapatan serta membuka lapangan kerja dan tidak perlu berbondong-bondong pindah ke kota,” ucapnya.

Adapun salah satu pengelolaan sampah melalui program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Wantilan, Kecamatan Cipendeuy. Program ini menjadi salah satu wujud inovasi dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Subang.

Hasil dari pengelolaan sampah mulai dari pakan, suvenir serta kerajinan tangan lainnya. Pihak BUMDes juga membuat sejumlah produk lain seperti pupuk untuk tanaman jagung hibrida yang bisa menambah kesejahteraan serta perekonomian masyarakat.

SEMARANG, KOMPAS.com – Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp67 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, setiap kabupaten/kota di wilayah ini juga akan mencadangkan Rp 10 miliar untuk program tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan cadangan yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi.

"Rekomendasi Pak Mendagri di dalam APBD 2025, untuk menyediakan anggaran, rata-rata saya bilang kabupaten/kota itu Rp 10 miliar. Kalau di provinsi kita anggarkan Rp 67 miliar, masih cadangan, belum ada instruksi apapun karena di dalam edaran maupun surat keputusan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu ditanggung di PA-nya BGN," ungkap Harso saat dikonfirmasi pada Rabu (22/1/2025).

Meskipun demikian, Bappeda memastikan bahwa tidak ada anggaran yang dipangkas atau dirasionalisasi untuk Program MBG.

"Kalau di provinsi tidak ada (yang dipangkas untuk MBG), hanya memformulasikan kembali, tidak dipangkas. Tidak ada bahasa rasionalisasi, tidak ada," tegas Harso.

Dia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada arahan dari pusat terkait cadangan dana Rp 67 miliar tersebut.

Harso mengaku belum sempat bertemu dengan koordinator Program MBG.

"Tetapi pemerintah daerah paling tidak siap untuk penyiapan tempat, nanti kalau diperluas. Ini kan masih seperti prioritas pertama, belum semuanya. SMA Negeri, Swasta, pun belum semuanya ada. Misalnya Kota Semarang kan belum semuanya dapat. Sistemnya bergilir, kemarin mungkin waktu tanggal 6 kelas 1 SMA dulu, kemudian bertahap ke kelas 2, kelas 3. SD pun bertahap," jelasnya.

Menanggapi insiden keracunan di SDN Sukoharjo, Harso menyatakan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan oleh puskesmas.

"Kita disuruh, koordinator pun disuruh silent dulu, tidak ada statement apapun. Langsung otomatis sudah dikerjakan puskesmas, langsung ditangani, pemerintah daerah itu perlu menjamin bila ada hal yang tidak diinginkan seperti musibah (keracunan), itu kan bisa terjadi," imbuhnya.

Bappeda juga telah mengarahkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kanwil Kementerian Agama untuk membentuk tim khusus pendukung Program MBG guna mencegah kejadian serupa terulang.

"Paling tidak Dinkes juga menyiapkan sampai mengkoordinasikan hingga ke Puskesmas apabila ada hal-hal yang sifatnya urgen, seperti Puskesmas turun tangan jika ada yang keracunan. Nah kemarin kan terjadi di SDN Sukoharjo dan terjadi di mana-mana juga," pungkas Harso.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara resmi mengumumkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) digratiskan dari biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Menteri Ara mengatakan kebijakan itu akan menyasar masyarakat dengan kriteria penghasilannya di bawah Rp 8 juta. Hal tersebut juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membuat kebijakan prorakyat, khususnya kepada rakyat kecil.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil,” kata Ara dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pemerintah telah menghapuskan retribusi sebesar 0% untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ditujukkan khusus masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertama, berkenaan dengan PBG 0%, Ara mengatakan kebijakan itu sudah ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken pada 25 November 2024.

“Sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat Perkada (Peraturan Kepala Daerah) untuk PBG itu 0%, Rp 0, bagi MBR,” ungkap Ara.

Kedua, penghapusan BPHTB sebesar 0% untuk rumah-rumah yang dibeli oleh MBR. Sebelumnya, kata Ara, BPHTB dikenakan sebesar 5%. “Bagaimana BPHTB, itu biaya atas tanah dan bangunan, biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden, menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis dan itu buat rakyat kecil,” papar Menteri Ara.

Ketiga, penghapusan PPN sebesar 0% atau gratis untuk rumah-rumah yang nilainya di bawah Rp 2 miliar. Ara juga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memudahkan masyarakat, khususnya MBR untuk memiliki rumah melalui reformasi birokrasi yang dilakukan.

“PPN itu Rp 2 miliar ke bawah, Rp 0. Jadi gratis. Jadi, tadi sampaikan, ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu gak ada kebijakan ini. Dulu enggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0%, kemudian PBG-nya 0% dan waktunya dari 45 hari, jadi 10 hari secara rata-rata, tapi beberapa daerah bisa 17 menit,” pungkas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mulyadin Malik mengatakan, dana desa dapat dialokasikan untuk MBG melalui badan usaha milik desa (bumdes).

Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menyebutkan, belum ada petunjuk teknis untuk pelaksanaan program tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Gunawan Yudi Nugroho mengatakan, ketentuan yang disebut Mulyadin belum ada aturannya.

"Sampai saat ini belum ada juknis (petunjuk teknis) dari pemerintah terkait pengalokasian dana desa untuk MBG," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Gunawan menyampaikan, selama ini dana desa telah dialokasikan untuk kegiatan pertanian yang juga mencakup ketahanan pangan.

Misalnya, pembangunan jalan usaha tani, pengadaan bibit tanaman pangan, pengadaan pupuk, pengadaan ternak unggas dan hewan ternak, pembangunan kandang komunal, serta kegiatan bimbingan teknis untuk petani.

Terkait rencana bumdes sebagai pengelola dana desa untuk MBG, Gunawan menyatakan, juknisnya belum ada.

"Namun, kami sudah mendorong dan melakukan bimtek untuk bumdes dalam meningkatkan kapasitasnya agar meningkat predikat statusnya menjadi bumdes dengan kriteria maju atau mandiri," paparnya.

Adapun dana desa yang diterima Kabupaten Magelang pada tahun ini sebesar Rp 358.811.715.000.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertimggal Yandri Susanto meminta para kepala desa di Indonesia untuk mengalokasikan minimal 20 persen dana desa guna mendukung ketahanan pangan.

"Dengan 20 persen dari dana desa itu, maka Asta Cita Presiden Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan dapat kita wujudkan bersama-sama," ujarnya dikutip Kompas.com (15/1/2025).

Selain itu, Yandri menambahkan bahwa optimalisasi potensi pangan di desa akan berkontribusi pada MBG.

"Jadi, dengan bantuan optimalisasi Dana Desa untuk pangan itu, dengan sendirinya, pemerintah desa bukan hanya menjadi penonton untuk makan siang bergizi," katanya.

Yandri mencontohkan bahwa desa penghasil padi, jagung, ikan nila, atau ayam petelur yang berhasil memaksimalkan panennya, akan turut menyukseskan empat program utama Prabowo, yaitu swasembada pangan, swasembada energi dan air, MBG, dan hilirisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov Jakarta telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan program MBG jika mendapatkan instruksi langsung dari pemerintah pusat.

“Andai kata pemerintah pusat juga menugaskan kepada kami untuk penyiapan anggaran kami juga sudah siap dengan penganggaran untuk ikut support di dalam program MBG,” ujar Teguh di Gedung Balai Kota Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Teguh berujar, Pemprov Jakarta tahun ini menargetkan pembangunan 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG) sebagai bagian dari implementasi MBG.

Dengan estimasi anggaran sebesar Rp 3.000.000 per unit SPPG, Pemprov siap mengalokasikan total Rp 459 juta.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," ungkap Teguh.

Selain program MBG, Pemprov Jakarta juga mendukung inisiatif pemerintah pusat lainnya, termasuk renovasi rumah layak huni (RLH).

Saat ini, Pemprov bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merenovasi 81 rumah di RW 12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

“Kami harus mendukung setiap program strategis pemerintah pusat dalam berbagai hal, katakanlah kemarin misalnya dalam hal perumahan, kami support. Dalam hal MBF kami juga sangat support,” ungkap Teguh.