KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

“Posisi saya, kalau tabungan, ya tabungan. Nama harus menyesuaikan fungsinya. Kalau mau wajib jangan pakai nama tabungan,” kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam rapat pembahasan program 3 juta rumah dengan BP Tapera di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (26/11/2026).

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.

“Jangan kerjanya kita maksa-maksa saja. Terkadang kita maksa tapi tidak ada manfaatnya, ya orang yang dipaksa marah lah. Jadi bapak tolong pikirkan bagaimana masyarakat mau menabung dengan Tapera dan keuntungan buat mereka apa,” kata dia.

Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu upaya dalam mewujudkan program tersebut adalah pemanfaatan lahan sitaan koruptor.

Lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Selain itu, Ara mengungkapkan hingga saat ini sudah ada setidaknya lima perusahaan yang berkomitmen mendukung program 3 juta rumah, di antaranya Agung Sedayu Group, Adaro Group, Salim Group, dan Astra melalui skema corporate social responsibility (CSR).

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tapera dari target 7.525 unit.

Jadi polemik

Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku kaget ketika isu iuran Tapera belum lama ini mencuat dan menjadi polemik di tengah masyarakat.

Hal itu karena program Tapera sendiri mewajibkan seluruh karyawan untuk membayar iuran seber 3 persen dari gajinya.

“Kita pahami bahwa pada akhir Mei 2024 lalu, informasi tentang Tapera ini sempat membuat heboh, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya," ujarnya dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Sleman -

Air bercampur lumpur dan batu sempat membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman. Penyebabnya diduga pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut. Pemkab Sleman turun tangan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Mirza Anfansury, memastikan perumahan tersebut telah mengantongi izin. Hanya saja pihaknya tetap akan melakukan pemanggilan atas kejadian longsoran.

"Izin perumahan sudah ada. Untuk kejadian longsoran akan kami tinjau ke lapangan. Nanti kita kami panggil pengembangnya," kata Mirza melalui sambungan telepon, Senin (25/11/2024).

Kabar kejadian ini diunggah di akun Instagram @merapi_uncover. Dituliskan dalam narasi terjadi longsor dari perbukitan Jering, Godean. Dalam unggahan tersebut diperlihatkan warga gotong royong melakukan pembersihan air lumpur yang masuk rumah.

"Min share info lokasi dusun jering 6 sidorejo godean sleman. Terdampak longsor akibat pembangunan perum godean mandiri," tulis narasi dalam unggahan tersebut, Senin (25/11).

detikJogja mendatangi lokasi longsor tersebut. Lokasinya berada di Padukuhan Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman. Letaknya berada di barat salah satu kompleks perumahan subsidi. Sementara calon perumahan baru terlihat di belakang ketiga rumah warga terdampak.

Rumah Suparjan paling terdampak atas kejadian tersebut. Air bercampur tanah dan batu masuk kediamannya dari pintu belakang dan samping. Bahkan material setinggi 50 sentimeter hingga 1 meter sempat masuk sampai ke dalam rumah.

"Itu kejadiannya Jumat jam 15.00 WIB hujan deras. Sekitar jam 16.00 WIB tiba-tiba air masuk. Setelahnya material tanah bercampur batu juga masuk sampai ke ruang tamu sisi depan. Ada kalau 1 meter," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Senin (25/11) siang.

Suparjan sempat menunjukkan lokasi masuknya air bercampur tanah dan batu. Pintu samping berdekatan dengan timbunan tanah. Jaraknya sekitar 2 meter dari kediamannya. Terlihat alat berat sedang bekerja pada tanah di atas kediaman Suparjan.

Sementara pintu belakang merupakan akses ke kandang ternak. Terlihat tanah lumpur berwarna cokelat muda di area lantai. Sementara pada sisi belakang dan samping kandang ternak adalah dinding tanah uruk perumahan.

"Sejak saya kecil tidak pernah kejadian seperti ini. Ya kalau hujan cuma air biasa lewat selokan air, kemarin itu sudah air lumpur campur batu masuk ke dalam rumah," katanya.

Akibat kejadian ini, sejumlah perkakas rumahnya rusak. Terutama barang-barang elektronik yang terendam lumpur. Sementara untuk ternak aman karena kandangnya berupa panggung.

Usai kejadian, Suparjan dan keluarganya memilih untuk mengungsi sementara waktu. Termasuk orang tuanya yang berusia 91 tahun. Ini karena seluruhnya takut akan terjadi longsor susulan.

"Simbah dipindah ke rumah adik. Rumah sementara kosong tidak ditempati karena tidak aman, takut juga untuk ditempati. Meski dari pihak proyek langsung bersihkan. Pembersihan itu sampai Sabtu tapi ya tetap takut," ujarnya.

Sukarman (50) juga mengalami kejadian serupa. Hanya saja rumahnya tidak separah milik Suparjan. Air bercampur lumpur setinggi 10 sentimeter sempat masuk ke dalam rumah.

Walau begitu, sumur tanah miliknya tidak kayak dikonsumsi. Ini karena sumur telah bercampur lumpur berwarna coklat. Bahkan hingga saat ini masih berwarna keruh kotor.

"Kena musibah tapi musibah buatan ini. Air sumurmya jadi kopi susu keruh, tidak bisa buat masak, kalau masak beli pakai galon," katanya.

Walau begitu, Sukarman dan keluarganya tidak mengungsi. Saat ini masih menempati rumah yang berada di sisi barat rumah Suparjan. Meski begitu tetap ada rasa waswas adanya longsor susulan.

"Dulu kalau hujan deras paling air tok yang mengalir, ya sewajarnya hujan lebat. Kalau kemarin itu tidak lumrah dan bahaya," keluhnya.

Rumah ketiga adalah milik Sugiyanto (67). Lokasinya berada di sisi bawah keduanya Sukarman dan Suparjan. Sama halnya dengan dua rumah sebelumnya, air lumpur masuk kediaman Sugiyanto. Bahkan sumurnya juga masih keruh hingga saat ini.

Berdasarkan pantauan, lumpur berwarna cokelat terlihat di sejumlah sudut rumah Sugiyanto. Selain itu ada pula tumpukan lumpur yang menabrak tembok rumah belakang. Tumpukan lumpur ini juga menutup selokan air lingkungan.

"Pokoke kejadiannya tidak terduga karena sebelumnya tidak pernah seperti ini. Lumpur nabrak tembok belakang rumah, lalu sumur keruh dan lantainya penuh lumpur. Baru kali ini kejadian, sebelumnya ya tidak pernah," katanya.

Dia berharap pihak penanggung jawab proyek perumahan lebih hati-hati dalam bekerja. Paling utama adalah membangun terlebih dahulu talut maupun saluran air. Sehingga mencegah longsor ke arah pemukiman warga.

"Dalam persiapannya nanti bagaimana air lalu lumpurnya, apalagi saat hujan dan pembangunan pasti masih lama. Saya petani, setiap harinya kerja di sawah malah bersih-bersih rumah sejak kejadian Jumat itu," ujarnya.

(rih/apu)

Jakarta -

Pengembang tengah berbahagia mendengar kabar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah resmi dihapus. Penandatanganan surat edaran (SE) terkait hal tersebut sudah dilakukan hari ini.

Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah mengungkapkan apresiasi mendalam kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang sudah mengesahkan SKB terkait penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

"Dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo melalui Menteri PKP memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghapusan BPHTB dan ini sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah," ujar Junaidi kepada detikProperti, Senin (25/11/2024).

Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan program 3 juta rumah dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pihaknya akan terus mendukung program pemerintah untuk memenuhi rumah bagi masyarakat menengah bawah.

"Selanjutnya kami menunggu blueprint 3 juta rumah, sehingga kami bisa seiring, seirama, dan sejalan apa yg dimau pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya di bidang perumahan untuk masyarakat MBR," ucapnya.

Sebagai informasi, penghapusan retribusi PBG dan BPHTB sudah ditetapkan hari ini melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB). Surat tersebut disahkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PU Dody Hanggodo, dan Mendagri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Adapun peraturan tersebut akan mulai berlaku setelah diturunkan dalam peraturan kepala daerah. Tito mengatakan pihaknya menargetkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bisa selesai pada bulan Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito.

Tito menambahkan jika aturan ini sudah berlaku, maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menghapuskan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Dengan adanya kebijakan ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memprediksi harga rumah bakal turun sampai dengan Rp 10,57 juta.

Tito mencontohkan perhitungan rumah untuk tipe rumah seluas 36 meter persegi (tipe 36). Bila dilakukan penghapusan BPHTB akan menurunkan biaya rumah sebesar Rp 6,25 juta.

Kemudian ditambah dengan penghapusan PBG, maka biaya rumah juga akan dipangkas lagi sebesar Rp 4,32 juta.

"Jadi untuk rumah tipe 36 meter persegi itu sebetulnya bisa hemat Rp 10,57 juta, ini yang diuntungkan masyarakat," kata Tito dalam konferensi pers di kantornya, dikutip dari Kontan, Senin (25/11/2024).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan penurunan harga rumah tapak dan rumah susun ini secara langsung akan menguntungkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Karena biayanya akan turun kan? Nah, kalau biaya turun, yang diuntungkan berarti kan konsumen. Konsumennya siapa MBR? Ya rakyat, rakyat yang mana? Ya rakyat kecil. MBR itu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah ini kebijakan bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi," jelasnya.

Penghapusan BPHTB dan PBG dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada, Senin (25/11/2024).

Nantinya SKB tersebut akan diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Keberadaan aturan itu juga secara langsung akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Maruarar menambahkan kebijakan ini telah disepakati bersama. Bahkan sebelum penghapusan pungutan dilakukan dirinya telah menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk Pemda.

"Karena itu nanti, kita juga sangat terima kasih kepada Bupati, Walikota, Gubernur Indonesia yang jujur saja, ini berarti PAD mereka berkurang ya,” tandas Maruarar.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

Jakarta, investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengapresiasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagaimana diberitakan, pemerintah menelorkan SKB tiga menteri, Senin (25/11/2024), dengan substansi menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga mengamanatkan agar pengurusan PBG dipercepat menjadi 10 hari kerja.

SKB bertajuk Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah itu ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

“Saya selaku Ketua Umum Apersi memberikan apresiasi yang sangat mendalam kepada menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan menteri PUPR,” tutur Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily, Senin (25/11/2024).

Junaidi mengatakan, dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri PKP, memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghapusan BPHTB.

“Ini sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah,” ujar dia.

Junaidi berharap pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan Program Tiga Juta rumah banyak memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Kami selaku asosiasi yang sudah berusia 26 tahun tetap konsisten men-support program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah,” kata Junaidi.

Selanjutnya, tambah dia, pihaknya menunggu blueprint Program Tiga Juta Rumah.

“Sehingga kami bisa seiring, seirama, dan sejalan dengan apa yang dimau pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya di bidang perumahan untuk MBR,” tutur Junaidi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sleman -

Air bercampur lumpur dan batu sempat membanjiri tiga rumah warga di Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, SLeman. Penyebabnya diduga pembangunan perumahan di belakang ketiga rumah tersebut.

Kabar kejadian ini diunggah di akun Instagram @merapi_uncover. Dituliskan dalam narasi terjadi longsor dari perbukitan Jering, Godean. Dalam unggahan tersebut diperlihatkan warga gotong royong melakukan pembersihan air lumpur yang masuk rumah.

"Min share info lokasi dusun jering 6 sidorejo godean sleman. Terdampak longsor akibat pembangunan perum godean mandiri," tulis narasi dalam unggahan tersebut, dilihat detikJogja, Senin (25/11/2024).

detikJogja mendatangi lokasi longsor tersebut. Lokasinya berada di Padukuhan Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman. Letaknya berada di barat salah satu kompleks perumahan subsidi. Sementara calon perumahan baru terlihat di belakang ketiga rumah warga terdampak.

Rumah Suparjan paling terdampak atas kejadian tersebut. Air bercampur tanah dan batu masuk kediamannya dari pintu belakang dan samping. Bahkan material setinggi 50 sentimeter hingga 1 meter sempat masuk sampai ke dalam rumah.

"Itu kejadiannya Jumat jam 15.00 WIB hujan deras. Sekitar jam 16.00 WIB tiba-tiba air masuk. Setelahnya material tanah bercampur batu juga masuk sampai ke ruang tamu sisi depan. Ada kalau 1 meter," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Senin (25/11) siang.

Suparjan sempat menunjukkan lokasi masuknya air bercampur tanah dan batu. Pintu samping berdekatan dengan timbunan tanah. Jaraknya sekitar 2 meter dari kediamannya. Terlihat alat berat sedang bekerja pada tanah di atas kediaman Suparjan.

Kondisi rumah Suparjan warga Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, usai tertimbun longsoran air lumpur dari pembangunan rumah di belakang rumahnya, Senin (25/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Sementara pintu belakang merupakan akses ke kandang ternak. Terlihat tanah lumpur berwarna cokelat muda di area lantai. Sementara pada sisi belakang dan samping kandang ternak adalah dinding tanah uruk perumahan.

"Sejak saya kecil tidak pernah kejadian seperti ini. Ya kalau hujan cuma air biasa lewat selokan air, kemarin itu sudah air lumpur campur batu masuk ke dalam rumah," katanya.

Akibat kejadian ini, sejumlah perkakas rumahnya rusak. Terutama barang-barang elektronik yang terendam lumpur. Sementara untuk ternak aman karena kandangnya berupa panggung.

Kondisi rumah Suparjan warga Dusun Jering VI, Sidorejo, Kapanewon Godean, Sleman, usai tertimbun longsoran air lumpur dari pembangunan rumah di belakang rumahnya, Senin (25/11/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

Usai kejadian, Suparjan dan keluarganya memilih untuk mengungsi sementara waktu. Termasuk orang tuanya yang berusia 91 tahun. Ini karena seluruhnya takut akan terjadi longsor susulan.

"Simbah dipindah ke rumah adik. Rumah sementara kosong tidak ditempati karena tidak aman, takut juga untuk ditempati. Meski dari pihak proyek langsung bersihkan. Pembersihan itu sampai Sabtu tapi ya tetap takut," ujarnya.

Sukarman (50) juga mengalami kejadian serupa. Hanya saja rumahnya tidak separah milik Suparjan. Air bercampur lumpur setinggi 10 sentimeter sempat masuk ke dalam rumah.

Walau begitu, sumur tanah miliknya tidak kayak dikonsumsi. Ini karena sumur telah bercampur lumpur berwarna coklat. Bahkan hingga saat ini masih berwarna keruh kotor.

"Kena musibah tapi musibah buatan ini. Air sumurmya jadi kopi susu keruh, tidak bisa buat masak, kalau masak beli pakai galon," katanya.

Walau begitu, Sukarman dan keluarganya tidak mengungsi. Saat ini masih menempati rumah yang berada di sisi barat rumah Suparjan. Meski begitu tetap ada rasa waswas adanya longsor susulan.

"Dulu kalau hujan deras paling air tok yang mengalir, ya sewajarnya hujan lebat. Kalau kemarin itu tidak lumrah dan bahaya," keluhnya.

Rumah ketiga adalah milik Sugiyanto (67). Lokasinya berada di sisi bawah keduanya Sukarman dan Suparjan. Sama halnya dengan dua rumah sebelumnya, air lumpur masuk kediaman Sugiyanto. Bahkan sumurnya juga masih keruh hingga saat ini.

Berdasarkan pantauan, lumpur berwarna cokelat terlihat di sejumlah sudut rumah Sugiyanto. Selain itu ada pula tumpukan lumpur yang menabrak tembok rumah belakang. Tumpukan lumpur ini juga menutup selokan air lingkungan.

"Pokoke kejadiannya tidak terduga karena sebelumnya tidak pernah seperti ini. Lumpur nabrak tembok belakang rumah, lalu sumur keruh dan lantainya penuh lumpur. Baru kali ini kejadian, sebelumnya ya tidak pernah," katanya.

Dia berharap pihak penanggung jawab proyek perumahan lebih hati-hati dalam bekerja. Paling utama adalah membangun terlebih dahulu talut maupun saluran air. Sehingga mencegah longsor ke arah pemukiman warga.

"Dalam persiapannya nanti bagaimana air lalu lumpurnya, apalagi saat hujan dan pembangunan pasti masih lama. Saya petani, setiap harinya kerja di sawah malah bersih-bersih rumah sejak kejadian Jumat itu," ujarnya.

Pemerintah Turun Tangan

detikJogja mengonfirmasi soal perizinan pembangunan perumahan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti. Hanya saja kewenangan tersebut berada di ranah Pemkab Sleman.

Terkait penindakan maupun teguran, Anna juga menegaskan menjadi wewenang instansi wilayah. Khususnya atas kondisi longsoran yang menimpa ketiga rumah warga.

"Izin pembangunan perumahan itu di Kabupaten (Pemkab Sleman). Untuk teguran tentunya dari Pemkab yang akan menindaklanjuti," tegasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (25/11).

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Sleman Mirza Anfansury, memastikan perumahan tersebut telah mengantongi izin. Hanya saja pihaknya tetap akan melakukan pemanggilan atas kejadian longsoran.

"Izin perumahan sudah ada. Untuk kejadian longsoran akan kami tinjau ke lapangan. Nanti kita kami panggil pengembangnya," kata Mirza melalui sambungan telepon, Senin (25/11).

(rih/ams)

Jakarta -

Pemerintah tengah gencar menjalankan program 3 juta rumah per tahun. Salah satu caranya dengan menyediakan rumah gratis yang dibangun dari dana CSR perusahaan swasta.

Namun, hal itu justru mendapat protes dari para pengembang karena banyak masyarakat yang membatalkan booking pembelian rumah. Mereka menyebut bahwa masyarakat banyak yang mengira akan mendapat rumah gratis.

Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, program tersebut disambut baik oleh masyarakat yang membutuhkan rumah. Terlebih lagi saat ini pemerintah sedang membuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Jadi menurut saya harus bersyukur ya dengan kebijakan yang seperti ini. Dan kami juga akan berusaha mengkonkretkan rencana kerja kami di bidang perumahan di tengah keterbatasan anggaran, misalnya melakukan efisiensi. Harus dilakukan dengan misalnya perbelanjaan-belanja terpusat," kata Ara di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurutnya sudah ada beberapa kebijakan yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan rumah rumah murah, seperti menggunakan lahan kosong bekas koruptor, dari CSR perusahaan swasta, penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), hingga penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Tentu dalam pikiran saya sebagai Menteri, bagaimana industri bisa jalan, tapi bagi rakyat kecil yang dulu tidak punya mimpi punya rumah, mudah-mudahan dengan kebijakan Pak Mendagri, Pak Menteri PU, kami, sekarang punya harapan," ujar Ara.

"Jadi di pikiran kita itu harus bagaimana mempermudah rakyat. Mempermudah rakyat dan prorakyat," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya bahkan telah mengalami laporan penurunan calon konsumen yang ingin booking beli rumah. Diperkirakan, terjadi penurunan booking rumah sekitar 30%.

"Sudah banyak, sudah banyak (yang batal booking). Dari 10 yang membatalkan itu ada 1-3. (berarti 30%?) iya, kamu yang hitung," kata Joko di kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Ia mengatakan, kondisi tersebut tidak hanya berlaku pada anggotanya saja, tetapi pelaku industri properti juga. Tak hanya itu, masyarakat juga bertanya-tanya mengenai rumah gratis tersebut.

"Kondisi sekarang itu bukan hanya pada REI saja, semuanya pelaku itu bingung dan bingung. Karena real-nya masyarakat juga bertanya dan mempertanyakan, konsumen dan calon konsumen juga bertanya dan mempertanyakan," tuturnya.

"Artinya ini kan kondisi mental menjadi jadi ada tadi menjadi dispute (diperdebatkan)," tambahnya.

(abr/zlf)

Jakarta: Pemerintah telah resmi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, .

Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait penghapusan BPHTB dan PBG tersebut untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar dikutip dari Antara, Senin, 25 November 2024.
Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi bakal menghapus pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam waktu dekat.

Keputusan tersebut telah disepakati dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, yakni menteri dalam negeri (Mendagri), menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP), serta menteri pekerjaan umum (PU) yang ditandatangani pada hari ini, Senin (25/11/2024).

Secara terperinci, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan implementasi penghapusan BPHTB diharapkan dapat mulai berlaku pada Desember 2024 usai kepala daerah mengeluarkan peraturan teknis pelaksanaan penghapusan BPHTB lewat Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Sesuai arah Pak Presiden. Ya mohon doanya. Perkada [ditargetkan] selesai bulan Desember dan bisa dilaksanakan langsung [penghapusan BPHTB] pada Desember,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/11/2024).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa keputusan penghapusan pengenaan BPHTB itu dilakukan guna mendukung implementasi program 3 juta rumah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program 3 juta rumah itu bisa dirasakan oleh masyarakat kecil.

Pada saat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Khusus untuk wilayah Papua, batas penghasilan yang ditetapkan untuk tergolong sebagai MBR yakni masyarakat yang berpenghasilan Rp7,5 juta per bulan (single). Apabila telah menikah, pendapatan maksimal yakni Rp10 juta.

Sementara untuk di luar Papua, masyarakat yang masuk klasifikasi MBR yakni yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta (single) dan Rp8 juta (menikah).

Tito menuturkan, dengan adanya kebijakan ini maka potensi penghematan yang bakal dirasakan masyarakat dapat mencapai Rp10 juta.

Perinciannya, pembebasan biaya BPHTB sekitar Rp6,25 juta untuk rumah subsidi dan pemangkasan retribusi PBG sebesar Rp4,32 juta.

“Kalau BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 [rumah subsidi] lebih kurang Rp6,25 juta. Kemudian untuk PBG itu akan berkurang sebanyak Rp4,32 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 itu bisa dihemat dikurangi sekitar Rp10 juta,” tegasnya.

Pemerintah akan memangkas harga rumah untuk rakyat miskin Rp10,5 juta per unit mulai Desember ini. Pemangkasan akan dilakukan dengan menghapus pungutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk menghapus dua pungutan itu, mereka akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penghapusan retribusi 

SKB ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Adapun langkah penghapusan ini ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Tadi baru saja kami bertiga menandatangani Surat Keputusan Bersama yang intinya untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kira ringankan biayanya dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTP, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Aturan itu juga berlaku untuk pembelian dan pembangunan rumah luas 36 meter persegi untuk rumah umum dan rumah susun serta rumah luas 48 meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya atau rumah tapai yang dibangun masyarakat.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan adanya aturan ini.

"Nilainya untuk rumah ukuran 36 meter persegi itu lebih kurang Rp6,2 juta (BPHTB yang dibebaskan) kemudian untuk izin persetujuan PBG itu akan berkurang Rp4,3 juta (dibebaskan). Jadi untuk rumah tipe 36 itu bisa dihemat lebih kurang Rp10,5 juta," ungkapnya.

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan.

Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.

Agar tahu saja, biaya PBG untuk membangun rumah bisa bervariasi, tergantung sejumlah faktor seperti luas bangunan, biaya administrasi, pengukuran dan pemetaan, konsultasi hingga retribusi daerah yang berkisar Rp1 juta-Rp5 juta.

Sementara tarif BPHTB sendiri mencapai 5 persen dari nilai transaksi dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis citra satelit untuk memetakan daerah kumuh di perkotaan.

Peneliti di Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN Satrio Adi Priyambada melalui keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan pemanfaatan teknologi citra satelit dapat mendukung program dan rencana strategis pemerintah dalam peningkatan permukiman yang berkualitas.

"Rendahnya kualitas permukiman muncul sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, salah satunya laju urbanisasi. Oleh karena itu, pemetaan terhadap daerah kumuh bermanfaat agar pemerintah dapat menentukan rencana tata ruang daerah perkotaan," kata Satrio.

Dia mengatakan dua wilayah metropolitan di Jawa dan Sumatera yakni Jakarta dan Medan dipilih sebagai uji coba riset ini.

Pemilihan terhadap dua wilayah ini dilakukan berdasarkan perwakilan kota besar di pulau besar di Indonesia, dengan pertimbangan jumlah populasi dan kepadatan penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Di samping itu, riset ini juga dilakukan dengan mengombinasikan data yang dimiliki oleh BPS dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengenai kriteria, indikator, dan kategori kumuh.

"Kami menentukan definisi permukiman kumuh sebagai acuan dalam melakukan anotasi yaitu keteraturan bangunan, area bantaran sungai dan rel kereta, kerapatan bangunan, kondisi jalanan, perbedaan nilai spectral secara visual, material bangunan, serta ketersediaan drainase dan pembuangan sampah," ujarnya.

Satrio menerangkan dalam riset ini, pihaknya menggunakan teknologi Geo Informatika Multi Input Multi Output (Geomimo), yang dapat mengintegrasikan data citra satelit untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang strategis.

Ia menyebut pihaknya kini masih terus mengembangkan dan memperbaiki riset ini, sehingga ke depannya dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait untuk dapat membuat kebijakan yang tepat berbasiskan data.

"Diharapkan penelitian ini membantu program pemerintah untuk mengurangi daerah kumuh dan meningkatkan kualitas masyarakat," tuturnya.*

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, dapat mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 Juta rumah ini seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim untuk melakukan kebijakan yang pro rakyat yang cepat, inovatif, dan berani," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Penghapusan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR tersebut merupakan terobosan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang memihak rakyat kecil.

"Jadi ini adalah suatu kemauan bersama dan ini sangat pro rakyat," kata Ara.

Menurut dia, kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG tersebut dapat membuat harga rumah menjadi turun, sehingga terjangkau bagi rakyat kecil yang ingin memiliki hunian pertama.

"Kebijakan ini bukan buat masyarakat berpenghasilan tinggi atau bukan buat masyarakat berpenghasilan sedang, namun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden RI dan Wakil Presiden RI," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri di Jakarta, Senin (25/11).

SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani terkait untuk pembebasan BPHTB, pembebasan retribusi PBG dan percepatan proses penerbitan PBG untuk MBR, dalam rangka percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun.

SKB ini kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah (Perkada) oleh masing-masing kepala daerah, dan diharapkan SKB dapat dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini.

Dalam penandatangan SKB 3 Menteri tersebut, Ara menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri PU dan jajarannya, serta para gubernur, walikota, bupati dan penjabat (Pj) gubernur, walikota dan bupati yang telah mendukung kebijakan tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024