Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 40.000 orang. Sebagian besar yang bekerja di SPPG merupakan perempuan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan saat ini ada sekitar 1.081 SPPG untuk melayani program MBG. Dari total tersebut, sebanyak 40.000 orang telah bekerja di SPPG.

"Dan ini adalah peluang bagi ibu-ibu untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi dan kami punya data bahwa yang terlibat sekarang di program makan bergizi itu sudah ada 40.000 orang yang bekerja dengan 1.081-an SPPG dan 55%-nya adalah ibu-ibu. Jadi yang bekerja di program makan bergizi sekarang itu 55% ibu-ibu," kata Dadan dalam acara Kongres Pejuang Perempuan di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025)

Menurut Dadan, program MBG membutuhkan perempuan karena dapat memperhatikan nilai gizinya sedari awal. Jika program ini dapat berjalan dengan target sasaran 82,9 juta penerima dengan 30.000 SPPG, dapat membuka peluang lapangan pekerjaan hingga 1,5 juta orang.

"Perempuan sudah memberikan kontribusi 55% lebih dari para laki-laki, karena yang masak, ahli gizi, kemudian pimpinan SPPG itu 55% perempuan. Bahkan kami merekrut sarjana penggerak perempuan Indonesia tahap 1 dan tahap 2, 65% itu perempuan," jelas Dadan.

Dadan menerangkan 65% petugas di BGN merupakan perempuan. Meski begitu, saat ini dia membuka lowongan pekerjaan untuk sarjana penggerak laki-laki agar seimbang.

"Makanya jangan heran kalau sekarang pergi ke mana-mana ada petugas Badan Gizi di daerah yang 65% itu perempuan. Nah, baru yang tahap ketiga karena tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, akhirnya ada emansipasi laki-laki. Jadi ada pembatasan perempuan di dalam rekrutmen sarjana perempuan Indonesia tahap 3 karena perempuan sudah terlalu dominan," imbuh dia.

Sebelumnya, BGN menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di SPPG mendapatkan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa mendapatkan penghasilan.

Dadan menyebut IRT yang berusia 40-45 tahun dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program MBG.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Keracunan makanan masih membayangi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus terbaru, puluhan siswa di Cianjur mengalami mual, muntah, hingga diare setelah menyantap makanan dari program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan gizi pelajar itu.

Di tengah sorotan publik, Badan Gizi Nasional (BGN) terus berjuang mengejar satu target besar yaitu zero accident.

Tapi, mungkinkah mimpi itu tercapai saat masalah demi masalah masih terus muncul dari dapur-dapur sekolah?

Masalah food tray

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, kasus keracunan massal di MAN 1 dan SMP PGRI Cianjur terjadi karena tempat makanan atau food tray MBG masih menggunakan bahan dasar plastik.

Hal ini ditemukan Dadan dalam pengecekannya ke Cianjur usai adanya 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuh Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Dadan menduga, tempat makan plastik itu yang menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan.

"Dua sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," ucapnya.

SOP baru

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Namun demikian, Dadan belum mengetahui penyebab keracunan di Cianjur.

Ini karena sisa makanan telah dibersihkan pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan.

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di SPPG.

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Targetkan Zero Accident

Di tengah masalah keracunan MBG, Dadan ingin agar program MBG berjalan dengan zero accident.

“Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025). “Secara umum tentu baik ya (evaluasi MBG),” ujar Dadan.

Dia menegaskan, evaluasi yang dilakukan oleh BGN, SPPG, dapur MBG, dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat mencapai zero accident.

“Kita sedang berusaha agar zero accident,” tambah dia.

Dadan menegaskan, saat ini kejadian kuantitatif dari penyaluran MBG, termasuk masalah keracunan, sebesar 0,5 persen.

Selain melakukan evaluasi, BGN juga melakukan sejumlah langkah untuk mencapai zero accident.

Di antaranya dengan mengintensifkan pelatihan dan penyegaran penjamah makanan.

“Kami sedang intensifkan pelatihan dan penyegaran para penjamah makanan,” ujarnya.

“Ini dilakukan agar bisa meningkatkan kualitas pelayanannya,” tegas dia.

Saran evaluasi total

Kasus ini juga mengundang perhatian dari anggota Komisi IX DPR, Nurhadi.

Dia mengatakan, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Senada, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," tegas Netty.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya tengah berupaya agar tidak ada lagi kejadian keracunan akibat makan bergizi gratis (MBG), meski kasus keracunan sudah terjadi di beberapa daerah.

Dadan menyebutkan, buntut kejadian-kejadian tersebut, BGM sudah melakukan evaluasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dapur MBG, dan pihak-pihak terkait, agar target nol kejadian dapaat tercapai..

“Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

“Kita sedang berusaha agar zero accident,” ujar dia.

Dadan mengeklaim, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG pun berjalan baik.

Ia menyebutkan, kasus keracunan yang terjadi hanya 0,5 persen darijumlah MBG yang sudah disalurkan.

“Kasus kejadian secara kuantitatif masih 0,5 persen,” kata Dadan.

Selain evaluasi, langkah lain yang diupayakan BGN untuk menekan kejadian keracunan adalah mengintensifkan pelatihan dan penyegaran penjamah makanan.

“Ini dilakukan agar bisa meningkatkan kualitas pelayanannya,” ujar Dadan.

Kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.

Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan.

Dadan menyebutkan, keracunan massal di Cianjur disebabkan tempat makanan atau food tray MBG yang masih menggunakan bahan dasar plastik.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," kata Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

“Food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," imbuh dia.

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," kata Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim, program makan bergizi gratis (MBG) terus dievaluasi meski kasus keracunan akibat MBG terus terjadi di berbagai daerah.

Menurut Dadan, evaluasi program andalan pemerintah itu berjalan baik dengan data menunjukkan kejadian keracunan berada di angka 0,5 persen.

“Secara umum tentu baik ya (evaluasi MBG),” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

“Kasus kejadian secara kuantitatif masih 0,5 persen,” kata dia melanjutkan.

Dadan menargetkan angka kejadian tersebut dapat ditekan hingga nol lewat evaluasi yang dilakukan oleh BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dapur MBG, dan pihak-pihak terkait.

“Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan.

Selain evaluasi, langkah lain yang diupayakan BGN untuk menekan kejadian keracunan adalah mengintensifkan pelatihan dan penyegaran penjamah makanan.

“Ini dilakukan agar bisa meningkatkan kualitas pelayanannya,” ujar Dadan.

Kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.

Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari 2 sekolah mengalami gejala keracunan makanan.

Dadan menyebutkan, keracunan massal di Cianjur disebabkan tempat makanan atau food tray MBG yang masih menggunakan bahan dasar plastik.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," kata Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

“Food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," imbuh dia.

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," kata Dadan.

Badan Gizi Nasional (BGN) membuat kebijakan baru yang melarang sisa Makanan Bergizi Gratis (MBG) dibersihkan di sekolah. Sisa makanan itu kini harus dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Langkah ini dibuat untuk mencegah agar keracunan seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak berulang.

"Saya sudah meninjau ke Cianjur, hasilnya, penyebab utama masih di laboratorium, kita belum cek. Hanya ada yang kurang pada saat mengecek itu karena sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu, sudah dibersihkan di sekolah sehingga kami tidak bisa ambil sampelnya," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Kamis (24/4) dikutip Antara.

"Jadi kita menambah SOP bahwa sisa makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," imbuhnya.

Dari hasil peninjauannya ke Cianjur, ia juga memberikan dua saran kepada pengelola, termasuk kepala SPPG. Pertama, tempat makan (food tray) harus diganti bukan dari bahan plastik. Kedua, proses barang masuk dan keluar mesti dibedakan.

Ia juga mengemukakan BGN selalu mengevaluasi setiap hari pada pukul 16.00, setelah MBG tersalurkan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Namun, tetap saja ada beberapa insiden.

"Mohon diingat juga bahwa SPPG yang sudah jalan itu kan 1.079 dan sudah melayani lebih dari 3 juta. Meski kita menginginkan zero incident, tetapi kejadian-kejadian itu selalu saja ada," ujarnya.

Khusus untuk kejadian keracunan di Cianjur, Badan Gizi akan melatih ulang para pegawai SPPG untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Yang di Cianjur itu sudah jalan dari 15 Januari 2024, jadi kelihatannya perlu penyegaran kembali. Untuk seluruh pegawai itu, kita training ulang pada Sabtu-Minggu agar meningkatkan kualitas layanannya," pungkasnya.

Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Cianjur alami keracunan massal dengan keluhan pusing, mual, dan muntah, usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) Senin (21/4).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur Frida Laila Yahya di Cianjur Senin, mengatakan baru mendapat laporan sekitar 21 siswa yang mengalami keracunan massal usai menyantap MBG yang disajikan dan sudah mendapat perawatan medis.

"Baru 21 orang yang dilaporkan dibawa ke rumah sakit, sehingga kami masih melakukan pendataan karena seluruh siswa menyantap hidangan MBG pada hari ini, informasinya seluruh siswa MAN Cianjur sekitar 800," katanya mengutip Antara.

BGN selalu melakukan evaluasi setiap hari setelah MBG tersalurkan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) membuat kebijakan baru agar sisa Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mencegah agar keracunan seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak berulang.

"Saya sudah meninjau ke Cianjur, hasilnya, penyebab utama masih di laboratorium, kita belum cek, hanya ada yang kurang pada saat mengecek itu karena sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu, sudah dibersihkan di sekolah sehingga kami tidak bisa ambil sampelnya, jadi kita menambah SOP bahwa sisa makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Kamis.

Dari hasil peninjauannya ke Cianjur, ia juga memberikan dua saran kepada pengelola termasuk kepala SPPG, pertama, food tray (tempat makan) harus diganti bukan dari bahan plastik, dan yang kedua, proses barang masuk dan keluar mesti dibedakan.

Ia juga mengemukakan, BGN selalu melakukan evaluasi setiap hari setelah MBG tersalurkan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi.

"Kami selalu evaluasi tiap hari, setiap jam 16.00 WIB kami melakukan evaluasi, jadi apapun yang terjadi, kami evaluasi tiap hari. Perbaikan-perbaikan kami lakukan dan mohon diingat juga, bahwa SPPG yang sudah jalan itu kan 1.079 dan sudah melayani lebih dari 3 juta, Meski kita menginginkan zero incident, tetapi kejadian-kejadian itu selalu saja ada," ujar dia.

Khusus untuk kejadian di Cianjur, BGN akan melatih ulang para pegawai SPPG untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Yang di Cianjur itu sudah jalan dari 15 Januari 2024, jadi kelihatannya perlu penyegaran kembali. Untuk seluruh pegawai itu, kita training ulang pada Sabtu-Minggu agar meningkatkan kualitas layanannya," ucapnya.

Dadan juga menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memperketat sistem pengawasan guna mewujudkan sistem pangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tetapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons siswa Sekolah Dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga keracunan usai menyantap menu dari program makan bergizi gratis (MBG).

Namun Dadan mengklaim siswa tersebut belum sempat menyantap MBG. Ia mengaku siswa baru mencium bau menu hingga kemudian muntah-muntah.

"Belum (disantap), baru mencium bau, makanya makanan segera ditarik. Atas koordinasi antara petugas dan guru, makanan tidak jadi dibagikan," kata Dadan saat dihubungi, Kamis (24/4).

Ia pun memastikan makanan yang dikeluhkan di SD itu akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN. Di sisi lain, Dadan mengatakan usai peristiwa itu, pada pengiriman makanan ke sekolah lain di Bombana berjalan lancar dan aman.

Dinas Kesehatan Bombana sebelumnya menduga kejadian muntah-muntah itu karena kualitas ayam dalam menu MBG tak bagus. Pihak dinas pun sudah mengambil sampel makanan tersebut untuk diperiksa.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwis mengatakan program MBG di Kabupaten Bombana telah berjalan selama tiga hari di tiga sekolah dasar dengan jumlah makanan untuk 1.043 orang.

"Ini hari ketiga, anak-anak ada yang muntah karena busuk itu ayamnya, maka kami ambil sampelnya, besok saya kirim ke BPOM," kata Darwis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin berharap, menu makannan bergizi gratis (MBG) di pondok pesantren tidak hanya bergizi, tetapi harus aman dari keracunan.

Hal ini disampaikan Ma'ruf merespons banyaknya temuan kasus keracunan usai menyantap MBG, terakhir terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

"Kami harapkan selain bergizi, itu juga aman dari kemungkinan adanya keracunan," ucap Ma'ruf di UPT Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Ma'ruf mengingatkan, jangan sampai program yang seharusnya memberikan makan bergizi justru membahayakan untuk anak-anak.

"Jadi bagaimana dia bergizi, kedua adalah aman, jangan sampai ada keracunan," kata mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini.

Ma'ruf juga menyarankan agar hidangan MBG harus sesuai selera anak-anak agar mereka lahap menyantapnya.

"Kemudian selera juga menjadi perhatian. Kalau bergizi, aman, sehat, tetapi tidak memenuhi selera, nanti tidak dimakan," ucapnya.

Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam beberapa pekan ini terdapat tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG di banyak daerah.

Kasus terakhir ditemukan di Cianjur di mana terdapat 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare pada Senin (21/4/2025).

Dinas Kesehatan Cianjur juga menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk menangani kasus ini secara terkoordinasi dan menyeluruh.

Dengan terus bertambahnya jumlah kasus, desakan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menjadi penting menggema dari para anggota DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menuturkan, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, kasus-kasus keracunan ini akan menjadi evaluasi

"Kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem (pelaksanaan MBG) ke depan," kata Dadan dalam keterangan persnya, Rabu (23/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dapur di pondok pesantren akan dijadikan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan bergizi gratis (MBG) bagi para santri.

"Ya betul, dapur pesantren seperti di Lamongan, di Persis, di Cirebon, di Kudu, itu dapur yang kami upgrade kualitasnya, kemudian dijadikan SPPG," kata Dadan saat ditemui awak media di UPT Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Namun, tidak semua dapur di setiap pesantren dijadikan SPPG.

Dapur di ponok pesantren besar akan menopang pendistribusian MBG ke pesantren kecil.

"Nanti ada dapur yang sentral, nanti pesantren yang sedikit (kecil) disupport dari yang sentralnya itu," ucap Dadan.

Dadan menyebutkan, MBG bagi para santri juga hanya akan dibagikan sekali sehari, yakni pada siang hari, meski santri mendapatkan tiga kali makan di pondok pesantren.

"Jadi kalau mereka makan tiga kali, maka yang siang di-handle oleh Badan Gizi Nasional, yang mengelola tetap BGN," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin berpesan agar menu MBG di pesantren tidak membuat santri keracunan.

"Kami harapkan selain bergizi, itu juga aman dari kemungkinan adanya keracunan. Kemudian selera juga menjadi perhatian," ucap Ma'ruf Amin.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini juga mengingatkan, hidangan MBG harus sesuai selera anak-anak agar mereka juga lahap ketika menyantapnya.

"Kalau bergizi, aman, sehat, tetapi tidak memenuhi selera, nanti tidak dimakan," kata Ma'ruf.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap, penyebab puluhan siswa keracunan usai makan bergizi gratis di Cianjur sulit dideteksi.

Menurutnya, sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu telah dibersihkan oleh pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu, sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Usai pengecekan langsung di Cianjur, Dadan juga memberikan dua saran kepada pengelola termasuk kepala SPPG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuhnya.

Ia menyebut, tempat makan plastik yang digunakan itu diduga menjadi penyebab keracunan.

"Kedua kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Adapun dari catatan Kompas.com, setidaknya terdapat tujuh kasus dugaan keracunan makanan karena MBG sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025 lalu.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana menemukan adanya tempat makanan atau food tray MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menggunakan bahan dasar plastik.

Hal ini ditemukan Dadan dalam pengecekannya ke Cianjur usai adanya 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuh Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Dadan menduga, tempat makan plastik itu yang menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan.

"Dua sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," ucapnya.

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Sampai saat ini, Dadan belum mengetahui penyebab keracunan di Cianjur.

Soalnya, sisa makanan telah dibersihkan pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan.

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di SPPG.

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Dari catatan Kompas.com beberapa pekan terakhir sejak MBG ini diterapkan, setidaknya tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan program ini mencuat ke publik.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengatakan, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya.

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

Bisnis.com, JAKARTA - Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis masih menunjukan sejumlah catatan dalam pelaksanaanya selama hampir 4 bulan sejak diluncurkan awal tahun.

Beberapa permasalahan mulai muncul ketika kurangnya antisipasi dari pemerintah mulai dari sejumlah mitra dapur makan bergizi gratis yang tidak dibayar hingga kejadian keracunan massal para siswa.

Peristiwa keracunan massal para siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis sebetulnya sudah pernah terjadi pada Januari 2025, tidak lama setelah program tersebut diluncurkan.

Sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis yang disajikan.

Namun, kejadian keracunan massal siswa kembali terulang. Kali ini peristiwa keracunan Makan Bergizi Gratis menimpa puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur Frida Laila Yahya mengatakan total korban keracunan dari dua sekolah, yakni MAN I Cianjur dan SMP PGRI I Cianjur , mndapat perawatan di RSUD Sayang dan Bhayangkara Cianjur sebanyak 79 orang.

"Total 79 siswa terdiri atas siswa MAN I sebanyak 60 orang dan SMP PGRI I sebanyak 19 orang. Saat ini, seluruhnya sudah pulang ke rumah masing-masing dan tetap mendapat pengawasan dari tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat," katanya dilansir dari Antara, Rabu (23/4/2025).

Kondisi puluhan siswa tersebut terus membaik sehingga diperbolehkan pulang. Namun, selama pemulihan mereka tetap mendapat pengawasan dan kunjungan dari tenaga kesehatan guna memastikan kondisi kesehatannya kembali normal dan dapat beraktivitas seperti semula.

Pihak Dinas Kesehatan, tutur dia, sudah memberikan data ke masing-masing puskesmas terkait siswa yang mengalami keracunan, sehingga petugas dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan setiap harinya guna mengantisipasi gejala lain setelah mendapat perawatan.

"Saat ini kami masih menunggu hasil uji laboratorium dari sampel makanan dan muntahan untuk memastikan penyebab keracunan dibantu tim dari dinkes provinsi. Harapan kami dalam beberapa pekan ke depan dapat keluar hasilnya," kata dia.

Mitra Dapur Gulung Tikar

Salah satu mitra dapur MBG yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan tutup. Dapur tersebut tutup dan berhenti beroperasi akibat pembayaran yang tidak kunjung dilakukan oleh Yayasan Makan Bergizi Gratis.

Penasihat Hukum korban, Danna Harly mengatakan bahwa kliennya atas nama Ira tidak mendapatkan uang sepeser pun dari Yayasan MBG.

Padahal, menurut Danna, kliennya telah mengeluarkan uang hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000. Namun hingga saat ini, tidak ada sepeser uang pun yang masuk ke kliennya dari Yayasan MBG.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," tuturnya di Jakarta, Selasa (15/4).

Danna membeberkan bahwa kliennya sejak Februari-Maret 2025 lalu, telah membuat masakan untuk 65.025 porsi di Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Merujuk kontrak yang disepakati, kata Danna, perjanjian dengan yayasan MBG dicantumkan seharga Rp15.000 per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13.000 per porsi.

"Setelah mengetahui ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 tadi, dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong lagi senilai Rp2.500 per porsinya," jelasnya.

Mengetahui ada hal yang tidak wajar, dia mengatakan bahwa kliennya langsung melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar ditindaklanjuti hingga kliennya mendapatkan hak-nya.

Pelaporan tersebut juga telah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN juga untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," ujarnya.

Respons BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti dugaan kelalaian dalam proses pengolahan bahan makanan sebagai penyebab utama insiden keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan akan terus meninjau situasi di lapangan. Sementara saat ini dugaan kelalaian menjadi faktor utama

"Dugaan sementara kelalaian dalam processing [makanan]," katanya kepada Bisnis melalui pesan teks, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengolahan bahan makanan dilakukan terlalu awal sebelum waktu konsumsi, sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi.

"Terlalu awal mengolah," ujar Dadan ketika ditanya soal titik kritis dari proses pengolahan makanan yang diduga menjadi penyebab.

Saat ini, pihak BGN belum menetapkan sanksi tegas, melainkan lebih mengedepankan langkah preventif. Dadan menyebut pihaknya akan segera menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas pengolahan makanan di wilayah terdampak.

"Kami akan selenggarakan pelatihan peningkatan kualitas kemampuan," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan dapur yang tutup, Dadan mengatakan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kami juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” pungkas Dadan.