Istanbul (ANTARA) - Otoritas Israel telah membangun tujuh pos permukiman ilegal di dalam Area B Tepi Barat, yang seharusnya berada di bawah kendali administratif Otoritas Palestina, menurut laporan kelompok hak asasi Israel pada Minggu (22/12).

Pos-pos tersebut merupakan permukiman ilegal pertama yang didirikan di Area B sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada 1993.

"Untuk pertama kalinya sejak Perjanjian Oslo, tujuh pos permukiman didirikan di Area B Tepi Barat," kata organisasi hak asasi Peace Now dalam pernyataannya.

Peace Now juga menyebutkan bahwa "lima dari pos permukiman tersebut didirikan di area yang disebut Cadangan yang Disepakati (Agreed-Upon Reserve)" di timur dan tenggara kota Bethlehem, sementara dua lainnya didirikan di wilayah Ramallah, semuanya berada di Area B Tepi Barat.

Perjanjian Oslo II tahun 1995 membagi wilayah Tepi Barat menjadi tiga zona: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali sipil dan administratif Palestina namun dengan kendali keamanan Israel, dan Area C di bawah kendali penuh Israel, baik sipil, administratif, maupun keamanan.

Semua permukiman ilegal Israel berada di Area C Tepi Barat yang mencakup 60 persen wilayah tersebut.

Israel memberlakukan pembatasan ketat terhadap pembangunan oleh warga Palestina di area itu dan kerap menghancurkan rumah-rumah Palestina dengan alasan tidak memiliki izin bangunan.

Peace Now, kelompok pemantau anti-permukiman ini juga mencatat bahwa "puluhan keluarga Palestina telah meninggalkan rumah mereka di Area B akibat kekerasan oleh pemukim," yang membuka jalan bagi pendirian pos-pos permukiman di atas tanah mereka.

"Di seluruh Tepi Barat, jumlah pos permukiman mencapai angka luar biasa, yakni 52 pos yang didirikan pada tahun 2024. Tujuh pos permukiman di Area B ini mencakup 13,5 persen dari semua pos yang didirikan tahun lalu," ungkap Peace Now.

Menurut perkiraan Israel, lebih dari 720.000 warga Israel kini tinggal di permukiman dan pos ilegal di Tepi Barat yang diduduki, termasuk di wilayah Yerusalem Timur.

Pembangunan permukiman semakin meningkat sejak pemerintah sayap kanan Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berkuasa pada Desember 2022.

Komunitas internasional, termasuk PBB, menganggap permukiman itu ilegal menurut hukum internasional.

PBB berulang kali memperingatkan bahwa perluasan permukiman yang terus berlanjut mengancam kelangsungan solusi dua negara, kerangka kerja yang dianggap penting untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dalam perkembangan hukum yang signifikan pada Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun atas wilayah Palestina adalah "ilegal."

Pengadilan tersebut menyerukan evakuasi segera atas semua permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah menyiagakan pompa air untuk mengantisipasi air hujan meluap dan masuk ke rumah warga di Kecamatan Banjarsari, Solo tak jauh dari proyek underpass Joglo pada Minggu (22/12/2024).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Solo, Gatot Sutanto mengatakan, genangan air yang masuk ke pemukiman warga tak jauh dari proyek underpass Joglo akibat hujan yang sangat deras.

"Karena itu memang (proyek) belum selesai secara keseluruhan. Itu yang utara airnya tidak bisa ngalir ke selatan," kata Gatot di Solo, Jawa Tengah, Senin (23/12/2024).

Pihaknya akan berkoordinasi dengan lintas sektoral untuk mengatasi genangan air di kawasan proyek Underpass Joglo.

"Kita koordinasikan langkah apa yang akan diambil dengan lintas sektoral. Karena itu kan (proyek) pusat," ujarnya.

Penyebab air menggenang dan masuk ke rumah warga karena kapasitas saluran pembuangan air di kawasan itu kurang besar.

Gatot membantah genangan air yang masuk ke rumah warga disebabkan karena adanya proyek tersebut.

"Bukan. Memang dari dulu daerah sana daerah banjir. Memang belum tuntas saluran-salurannya. Untuk antisipasi jangka pendek kita siapkan pompa-pompa," tandasnya.

Pompa yang disiapkan ada dari Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR).

Sementara penanganan jangka panjang, kata Gatot ke depan harus ada saluran yang kapasitasnya mampu membuang air yang masuk di wilayah tersebut saat turun hujan.

"Karena ini lintas sektoral. Ada Kemen PU, Kemenhub itu harus cari solusi di mana untuk lokasi pembuangan. Karena kebetulan di situ elevasinya rendah," tutur Gatot.

Menurut Gatot, genangan air masuk ke rumah warga di sisi utara Underpass Joglo. Ada dua RT yang terdampak. Kondisinya cukup parah.

"Dua RT yang terdampak. Ya cukup banyak. Seberangnya Unisri (Universitas Slamet Riyadi) itu memang terendamnya parah," ungkap dia.

ASPPRIN berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) bisa menyiapkan data dan lokasi rumah - rumah yang telah dibangun. Dirinya juga siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat.

"Tolong kasih saya data lengkap dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya di mana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya," ujar Menteri Maruarar saat menerima audiensi Asosiasi Pengembang REI dikutip Senin, 23 Desember 2024.

Maruarar menjelaskan, dirinya juga meminta data-data perumahan tersebut ke berbagai asosiasi pengembang perumahan selain REI. Hal itu bisa menjadi dasar Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun depan.
Saat ini, Kementerian PKP juga fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP.

"Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian," jelas dia.

Menurutnya, selama ini banyak pengembang perumahan melalui asosiasi pengembang yang menyatakan bahwa banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis.

"Jadi kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar di cek di lapangan sehingga kami rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang bisa jadi dasar pemerintah untuk data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi," kata dia.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (DPP REI) periode 2023-2027 Joko Suranto menyatakan akan berupaya menyiapkan data yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat. Selain itu juga berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinur dengan baik dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," ungkap Joko.

(KIE)

Makassar -

Banjir menerjang permukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), imbas cuaca ekstrem selama 5 hari terakhir. Banjir terparah melanda wilayah Antang di Kecamatan Manggala dengan ketinggian air mencapai atap rumah.

Diketahui, banjir di Makassar turut dipicu hujan deras yang terjadi sejak 18-22 Desember 2024 sesuai peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG. Laporan terakhir dari BPBD Makassar, ketinggian banjir mencapai 2 meter di Kecamatan Manggala pada Minggu (23/12) pagi.

"Sampai saat ini (ketinggian air) sudah mencapai 2 meter, sampai di atap (rumah). Bahkan, sudah lebih 2 meter," ujar Koordinator Wilayah Manggala BPBD Makassar Akbar kepada detikSulsel pada Minggu (23/12/2024).

Di wilayah tersebut banjir membuat mobilitas warga terputus. Akses jalan terendam air hingga hanya bisa dilalui menggunakan perahu karet yang melakukan evakuasi.

"(Ada warga) terjebak di rumahnya. Setiap yang kita jemput itu sudah kita kontak memang, baik dari RT/RW, bahwa segera kita evakuasi," tuturnya.

Foto: Wali Kota Makassar Danny Pomanto meninjau banjir di Kecamatan Manggala. tampak ketinggian air mencapai atap rumah warga. (dok. Humas Pemkot Makassar)

Tim BPBD Makassar secara berkala menyusuri wilayah terdampak banjir. Perahu karet berkeliling untuk memantau korban banjir yang membutuhkan evakuasi ke lokasi pengungsian.

"Sementara berjalan lagi anak-anak ini untuk menjemput. Kondisi air masih naik. Banyak rumah terendam di dalam itu," imbuh Akbar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto pun turun melakukan peninjauan ke lokasi banjir di Kecamatan Manggala pada Minggu (22/12) sore. Danny naik perahu karet menyusuri rumah yang terendam banjir yang ketinggian air mencapai atap di Blok 8 dan Blok 10 Perumnas Antang.

"Ini termasuk banjir yang cukup parah, cukup tinggi. Ini (banjir) yang kedua kali di awal musim penghujan ini, dan kita harus bersiap kalau ini bisa berlangsung berkali-kali," ungkap Danny kepada wartawan usai meninjau banjir.

Danny mengimbau warga untuk tetap mengantisipasi kemungkinan terburuk saat Makassar masih dilanda hujan. Dia mengaku kondisi ini turut terjadi di sejumlah kota di dunia.

"Sekarang di dunia tidak bertanya lagi kenapa banjir, karena orang sudah tahu banjir itu karena cuaca ekstrem. Sekarang bagaimana menangani banjir secara maksimal," tuturnya.

Danny mengaku sudah menerima laporan sejumlah warga korban banjir mulai terserang penyakit. Namun dia memastikan Pemkot Makassar sudah turun melakukan penanganan.

"Tadi saya melihat kondisi masyarakat alhamdulillah rata-rata dalam keadaan sehat, sistem kesehatannya ter-cover dengan baik. Rata-rata (korban banjir mengalami) ada gatal ada sedikit demam," ucap Danny.

Dia juga berharap agar warga terdampak banjir beralih ke lokasi pengungsian. Hal ini karena masih ada warga yang memilih bertahan di rumahnya masing-masing meski sudah seharusnya dievakuasi.

"Ini yang mesti hati-hati karena banyak orang tidak mengungsi, padahal protap kita membantu itu di pengungsian. Walaupun seperti itu, saya suruh kirim dokter ke beberapa rumah yang mereka tidak mau mengungsi," paparnya.

Kebutuhan logistik warga, baik makanan hingga obat-obatan di lokasi pengungsian pun dipastikan terpenuhi. Tim medis juga disiagakan di tiap lokasi untuk mengontrol kondisi kesehatan warga.

1.969 Warga Mengungsi di 4 Kecamatan

BPBD Makassar mencatat sebanyak 1.969 warga terpaksa mengungsi akibat banjir di empat kecamatan. Korban banjir yang mengungsi didominasi dari Kecamatan Manggala.

Berdasarkan data Tim Kaji Cepat BPBD Makassar hingga pukul 19.30 Wita pada Minggu (23/12), total 1.969 warga atau 515 kepala keluarga (KK) dievakuasi ke 28 titik pengungsian. Lokasi pengungsian tersebar di Kecamatan Manggala, Biringkanaya, Panakkukang, dan Tamalanrea.

Di Kecamatan Manggala, 893 warga mengungsi di 12 titik pengungsian baik masjid hingga sekolah. Di Biringkanaya tercatat 904 warga dievakuasi ke 12 titik pengungsian.

Sementara di Panakkukang, pengungsi mencapai 80 orang yang tersebar di 3 titik pengungsian. Di Tamalanrea, BPBD Makassar mencatat ada 92 orang mengungsi yang terpusat di 1 titik pengungsian.

Danny mengimbau masyarakat mengantisipasi potensi banjir susulan. Dia mengakui cuaca ekstrem masih mengancam warga di Makassar.

"(Imbauan) Pertama jagai anak ta'. Anak mesti dijaga, sudah 3 anak-anak meninggal sekarang karena tidak dijaga, anak-anak masuk selokan, anak kena setrum, yang kedua jaga listrik di rumah," ucap Danny.

"Yang ketiga dokumen-dokumennya kita, yang keempat banyak di rumah. Kalau cuaca memburuk anak-anak tidak perlu sekolah, nanti diputuskan belajar di rumah saja," sambungnya.

Cuaca Ekstrem hingga 24 Desember

BMKG sempat mengumumkan peringatan dini cuaca ekstrem yang berlangsung sejak 18-22 Desember. Sejumlah wilayah di Sulsel termasuk Makassar dalam periode waktu itu terdampak hujan deras dan angin kencang.

Terbaru, BMKG Wilayah IV Makassar kembali merilis peringatan cuaca ekstrem hingga 24 Desember. Makassar dan wilayah sekitarnya berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir/kilat.

Adapun wilayah terdampak, yakni Makassar, Sidrap, Soppeng, Parepare, Bone, Luwu Timur, Barru, Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Toraja Utara, Tana Toraja, Palopo, Luwu, Enrekang, Pinrang, Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar.

"Peringatan dini cuaca potensi hujan lebat, angin kencang, dan potensi banjir/tanah longsor 3 harian di wilayah Sulawesi Selatan tanggal 22 Desember sampai dengan 24 Desember 2024 (berlaku 24 jam)," tulis BMKG dalam Instagram resminya, Minggu (22/12).

(sar/ata)

Jogja -

Ada sisa benteng Ambarketawang di kompleks Perumahan Metro Harmoni Ambarketawang, Gamping, Sleman. Cagar budaya ini seperti tembok tebal setinggi pinggang orang dewasa. Panjangnya sekitar 20 meter, lebarnya sekitar 2 meter. Berikut penampakannya.

Sisa benteng Ambarketawang ini disebut-sebut sebagai salah satu peninggalan cikal bakal berdirinya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selain Pesanggrahan Ambarketawang. Benteng ini berada di timur pesanggrahan tersebut, bisa diakses melalui Ring Road Barat Gamping atau Jalan Wates.

Pantauan detikJogja pada Jumat (20/12), benteng itu tampak tidak terawat. Semak belukar dan tanaman besar tumbuh di sisi kanan dan kirinya. Adapun di sisi barat benteng itu terdapat taman bermain komplek perumahan.

Salah seorang tokoh masyarakat Ambarketawang, Mulyono (49), menyebut cagar budaya Ambarketawang dalam wujud tembok benteng itu adalah yang tersisa dari formasi utuh.

Benteng tersisa dari Cagar Budaya Ambarketawang yang terletak di tengah perumahan Metro Harmoni Ambarketawang, Jumat (20/12/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

"Dari zaman kakek saya dulu yang tersisa ya tinggal itu saja. Tembok benteng sepanjang 20 meter, tingginya sepinggang orang dewasa dan lebarnya sekitar 2 meter," kata Mulyono saat ditemui di kediamannya, Jumat (20/12/2024) sore.

"Mau bersihkan takut, takutnya dianggap merusak karena saat ini sudah cagar budaya. Semak itu muncul 1 tahunan ini karena jarang dibersihkan," katanya.

Mulyono bilang, benteng ini jarang diketahui orang karena lokasinya berada di tengah perumahan. Tidak seperti Situs Gunung Gamping dan Pesanggrahan Ambarketawang yang bisa diakses secara bebas.

Menurut Mulyono, dulunya benteng itu berada di ruang terbuka. Adapun perumahan Metro Harmoni Ambarketawang baru berusia 5 tahun.

"Perumahan itu kan baru 5 tahunan ini berdirinya. Dulu di situ masih sawah dan benteng itu sudah ada. Kondisinya ya sama seperti sekarang, tidak ada yang berubah," katanya.

Mulyono tidak tahu sejak kapan benteng itu tergerus, hingga akhirnya hanya tersisa 20 meter. Sebelum ramai bangunan di sekitarnya, sempat terlihat serpihan runtuhan benteng berupa batu bata di area pemukiman. Membentang dari benteng ke Utara hingga Pasar Gamping di Jalan Wates.

"Awal mula dari Pesanggrahan Ambarketawang juga, dulu itu seperti sungai, cerita kakek saya. Dulu sampai dekat pasar di Utara itu tapi berserakan. Bentuknya sudah bata dan putusnya di situ. Kalau yang utuh yang cuma di dalam perumahan ini," ujarnya.

Walau berstatus cagar budaya dan peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono I, namun Mulyono memastikan tak ada ritual khusus di benteng tersebut.

Tapi Mulyono meyakini benteng tersebut dibangun pada era Pesanggarahan Ambarketawang. Selain dilihat dari ciri bangunannya, materialnya juga sama. Bangunan benteng itu mirip dengan tembok Pesanggrahan Ambarketawang.

"Ritual tidak ada, kalau belakak itu di Gunung Gamping. Tapi benteng memang masuk dalam kawasan Pesanggrahan. Bangunannya mirip, pakai bata merah dan dibangunnya bersamaan," ujarnya.

"Dipasang plakat cagar budaya itu semenjak berdiri perumahan, agar tidak ada yang masuk atau naik benteng. Aktivitas ya normal, tidak ada cerita yang aneh-aneh," sambung Mulyono

Penjelasan Kundha Kabudayan DIY

Kepala Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan Pesanggrahan Ambarketawang dibangun era Sri Sultan Hamengku Buwono I masih bergelar Pangeran Mangkubumi. Pesanggarahan mulai didiami pada tahun 1755.

Berdasarkan data ini, besar kemungkinan bangunan benteng dibangun sebelum tahun 1755. Tepatnya saat Pangeran Mangkubumi hijrah ke Ambarketawang. Hingga akhirnya kembali ke kota setelah pembangunan istana Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selesai.

"Pesanggrahan Ambarketawang digunakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I sebagai tempat tinggal sementara sembari menunggu pembangunan Karaton selesai. Mulai ditempati 1755 Masehi sebelum akhirnya pindah 1756," ujarnya.

Menurut sumber kepustakaan, lanjutnya, pesanggrahan ini dibangun sebelum perjanjian Giyanti. Hal ini diperkuat dengan adanya cerita lisan turun temurun. Disebutkan bahwa pesanggrahan ini dulu dikenal dengan nama Purapara.

Pembangunan Pesanggrahan Ambarketawang layaknya Ndalem Pangeran. Selain bangunan utama adapula benteng yang mengelilinginya. Inilah yang tersisa pada sisi terluar bangunan utama.

"Kalau Purapara itu mempunyai arti istana sebagai tempat untuk persinggahan pada waktu orang tengah berpergian atau berburu. Untuk kapan tahun pembangunannya memang masih dikaji," katanya.

(dil/dil)

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengintegrasikan jaringan gas kota (jargas) dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Hal itu dinilai mampu menghemat subsidi LPG.

"Jika dilaksanakan, KPPU mengestimasi adanya penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun, guna mempercepat swasembada energi dalam Asta Cita," kata Fanshurullah dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

Usulan ini disampaikan Ketua KPPU saat menerima Menteri PKP dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah kemarin di Gedung KPPU Jakarta, Jumat (22/12/2024).

Kedua menteri tersebut datang ke KPPU guna mendalami saran dan pertimbangan yang disampaikan KPPU pada 4 Desember 2024 terkait prioritas pembangunan Jargas sesuai amanat Perpres No. 6 Tahun 2019. Melalui surat yang disampaikan kepada Menteri PKP tersebut, KPPU menilai bahwa tidak berjalannya pembangunan Jargas sesuai dengan RPJMN 2020-2024, mengakibatkan peningkatan konsumsi LPG 3kg yang mendapatkan APBN selama lima tahun terakhir mencapai Rp461 triliun sehingga mengakibatkan inefisiensi dalam perekonomian Indonesia.

Fanshurullah menjelaskan KPPU menggarisbawahi agar Program Pembangunan 3 Juta Rumah sebagaimana amanat Asta Cita Presiden Prabowo serta pengadaan terkait pembangunan rumah harus sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha besar, menengah, dan kecil agar tercipta kesempatan berusaha yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"KPPU juga menggarisbawahi skema investasi pembangunan Jargas memenuhi kriteria kelayakan secara finansial dan ekonomi dan mengacu pada prinsip open access yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Bahkan guna mendorong urgensi penggunaan Jargas tersebut, sebelumnya pada 28 Agustus 2024 juga telah menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk berdiskusi mengenai penghematan APBN dan devisa negara sekitar Rp 870 triliun melalui optimalisasi penggunaan Jargas kota," tuturnya.

Fanshurullah menjelaskan dari total anggaran mencapai Rp 650 triliun sambungan Jargas perumahan, total devisa yang tidak termanfaatkan mencapai Rp 370 triliun. Selama lima tahun terakhir, anggaran sebesar Rp 830 triliun menguap. Padahal, sesuai dengan amanat Asta Cita Presiden Prabowo, akan dibangun 3 juta rumah.

KPPU mengestimasi, Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan instalasi Jargas dapat mengefisiensi perekonomian melalui penghematan subsidi LPG sebesar Rp 3,5 triliun per tahun dan penghematan biaya impor LPG sebanyak Rp 1,4 triliun per tahun. Melalui Jargas rumah tangga, negara dapat melakukan penghematan yang dapat berimplikasi pada efisiensi negara," terang Fanshurullah.

Dia menjelaskan bahwa sektor konstruksi telah mendapat perhatian khusus KPPU sejak awal periode kepemimpinannya.

"Dalam Indeks Persaingan Usaha (IPU) Nasional 2024, sektor konstruksi mendapat nilai rendah daripada sektor lainnya, yakni sebesar 4,89, jauh di bawah sektor dengan IPU tinggi seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat tingkat persaingan usaha yang tinggi pada sektor konstruksi dan perumahan," jelasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi maupun prioritas yang disampaikan Ketua KPPU. Sehingga kunjungannya ke KPPU untuk memperdalam rekomendasi dimaksud. Dia menyampaikan program utama kementeriannya sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dengan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

"Kami perlu dukungan KPPU mewujudkan program ini, agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat di dalam prosesnya," tutup Maruarar Sirait.

(akd/akd)

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun,” jelasnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Adapun nantinya, program 3 juta rumah bakal diwujudkan lewat skema gotong royong. Di mana, sebanyak 2 juta rumah yang dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir bakal dibangun oleh kontraktor UMKM yang ada di desa.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny.

Dengan demikian, efek program 3 juta rumah nantinya diharapkan tak hanya mampu menghadirkan hunian layak bagi masyarakat saja, melainkan juga mampu menstimulus perbaikan ekonomi bagi rakyat sekitar.

Sebelumnya, itu menyukseskan implementasi program 3 juta rumah itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ara mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Bima -

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja (kunker) perdana ke Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketum DPP Gelora itu tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Minggu (22/12/2024) sore.

"Kedatangan Wamen PKP dalam rangka meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Muhktar Landa, kepada detikBali, Minggu malam.

Muhktar mengungkapkan Fahri Hamzah akan meresmikan rumah layak huni di Kelurahan Rabadompu Barat dan Kelurahan Paruga Senin (23/12/2024) besok. Selain itu, Fahri juga dijadwalkan akan meninjau perumahan khusus Apernas di Kelurahan Sambinae.

"Ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Bima," imbuh Muhktar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Faruk, menyebutkan ada 13 unit rumah layak huni yang akan diresmikan Fahri di Kelurahan Rabadompu Barat. Sementara, di Kelurahan Sambinae sebanyak 23 unit.

"Kami berharap Wamen dapat memperjuangkan penambahan unit rumah layak huni di Kota Bima," harap Faruk.

(iws/iws)

Jakarta, Investor.id – Program Tiga Juta Rumah diharapkan ikut menekan angka kemiskinan di Indonesia.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program Tiga Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program Tiga Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” tutur Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, dalam siaran pers Forwapera dikutip Minggu (22/12/2024).

Rincian Program Tiga Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Lalu, sebanyak satu juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk dua juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny.

Dia meyakini, Program Tiga Juta Rumah akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan dua juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” tutur Bonny.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Terkait pembiayaan perumahan, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar,” kata dia.

Menurut Junaidi, pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN.

Sementara itu, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mencatat, sebanyak 77% nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR FLPP. Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” kata Aviv Mustaghfirin, wakil ketua umum DPP Himperra.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sleman -

Cikal bakal berdirinya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak hanya Pesanggrahan Ambarketawang. Berada di sisi timurnya, terdapat pula cagar budaya Ambarketawang, tepatnya di dalam Perumahan Metro Harmoni Ambarketawang, Gamping, Sleman.

Cagar budaya yang dimaksud berbentuk seperti tembok tebal setinggi pinggang orang dewasa. Panjangnya kini hanya sekitar 20 meter dengan lebar sekitar 2 meter.

detikJogja mendatangi lokasi benteng yang masih utuh. Lokasinya berada di tengah perumahan Metro Harmoni Ambarketawang. Untuk mengakses bisa melalui Ring Road Barat Gamping atau Jalan Wates.

Kondisinya saat ini tidak terawat. Terlihat dari banyaknya semak belukar dan tanaman besar di sisi kanan dan kiri benteng. Sementara pada sisi baratnya sudah berdiri taman bermain komplek perumahan.

Mulyono (49), tokoh masyarakat Ambarketawang menyebut cagar budaya Ambarketawang dalam wujud tembok benteng itu adalah yang tersisa dari formasi utuh.

"Dari zaman kakek saya dulu yang tersisa ya tinggal itu saja. Tembok benteng sepanjang 20 meter, tingginya sepinggang orang dewasa dan lebarnya sekitar 2 meter," jelasnya saat ditemui di kediamannya, Jumat sore (20/12/2024).

"Mau bersihkan takut, takutnya dianggap merusak karena saat ini sudah cagar budaya. Semak itu muncul 1 tahunan ini karena jarang dibersihkan," katanya.

Mbah Mul, sapaannya, mengakui memang tak banyak yang tahu akan keberadaan Cagar Budaya Ambarketawang. Ini karena lokasinya yang berada di tengah perumahan. Berbeda dengan Situs Gunung Gamping dan Pesanggrahan Ambarketawang yang bisa diakses secara bebas.

Walau begitu, dia menceritakan bahwa benteng itu dulunya berada pada ruang terbuka. Ini karena perumahan Metro Harmoni Ambarketawang baru berusia 5 tahun. Sebelum perumahan itu berdiri, warga masih bisa melewati kawasan tersebut secara bebas.

Tokoh masyarakat Ambarketawang, Mulyono, saat ditemui di kediamannya, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Jumat (20/12/2024). Foto: Dwi Agus/detikJogja

"Perumahan itu kan baru 5 tahunan ini berdirinya. Dulu di situ masih sawah dan benteng itu sudah ada. Kondisinya ya sama seperti sekarang, tidak ada yang berubah," katanya.

Dia sendiri tak mengetahui persis mulai kapan benteng tersebut tergerus. Hingga akhirnya hanya tersisa 20 meter seperti saat ini.

Hanya saja sebelum ramai bangunan di sekitarnya, sempat terlihat serpihan runtuhan benteng. Berupa reruntuhan batu bata di area pemukiman warga. Membentang dari benteng ke Utara hingga Pasar Gamping di Jalan Wates.

"Awal mula dari Pesanggrahan Ambarketawang juga, dulu itu seperti sungai cerita dari kakek saya. Dulu sampai dekat pasar di Utara itu tapi berserakan. Bentuknya sudah bata dan putusnya di situ. Kalau yang utuh yang cuma di dalam perumahan ini," ujarnya.

Walau berstatus cagar budaya dan peninggalan Sri Sultan Hamengku Buwono I, namun Mbah Mul memastikan tak ada ritual khusus di benteng tersebut. Adapun upacara adat Saparan Bekakak juga tidak melalui rute Cagar Budaya Ambarketawang.

Namun, dia meyakini bahwa bangunan tersebut dibangun era Pesanggarahan Ambarketawang. Selain ciri bangunan, juga materialnya yang masih sama. Terbukti dari kemiripan bangunan benteng dengan tembok Pesanggrahan Ambarketawang.

"Ritual tidak ada, kalau belakak itu di Gunung Gamping. Tapi benteng memang masuk dalam kawasan Pesanggrahan. Bangunannya mirip, pakai bata merah dan dibangunnya bersamaan," ujarnya.

Benteng tersisa dari Cagar Budaya Ambarketawang yang terletak di tengah perumahan Metro Harmoni Ambarketawang. Foto: Dwi Agus/detikJogja

Mbah Mul juga memastikan tak ada berita mistis di sekitar benteng tersebut. Terbukti dengan penghuni perumahan yang adem ayem. Bahkan anak-anak juga kerap beraktivitas di sekitar taman bermain.

"Dipasang plakat cagar budaya itu semenjak berdiri perumahan, agar tidak ada yang masuk atau naik benteng. Aktivitas ya normal, tidak ada cerita yang aneh-aneh," katanya.

Satu Komplek Pesanggrahan Ambarketawang

Kepala Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dian Lakshmi Pratiwi menuturkan Pesanggrahan Ambarketawang dibangun era Sri Sultan Hamengku Buwono I masih bergelar Pangeran Mangkubumi. Pesanggarahan mulai didiami pada tahun 1755.

Berdasarkan data ini, besar kemungkinan bangunan benteng dibangun sebelum tahun 1755. Tepatnya saat Pangeran Mangkubumi hijrah ke Ambarketawang. Hingga akhirnya kembali ke kota setelah pembangunan istana Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat selesai.

"Pesanggrahan Ambarketawang digunakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I sebagai tempat tinggal sementara sembari menunggu pembangunan Karaton selesai. Mulai ditempati 1755 Masehi sebelum akhirnya pindah 1756," ujarnya.

Menurut sumber kepustakaan, lanjutnya, pesanggrahan ini dibangun sebelum perjanjian Giyanti. Hal ini diperkuat dengan adanya cerita lisan turun temurun. Disebutkan bahwa pesanggrahan ini dulu dikenal dengan nama Purapara.

Pembangunan Pesanggrahan Ambarketawang layaknya Ndalem Pangeran. Selain bangunan utama adapula benteng yang mengelilinginya. Inilah yang tersisa pada sisi terluar bangunan utama.

"Kalau Purapara itu mempunyai arti istana sebagai tempat untuk persinggahan pada waktu orang tengah berpergian atau berburu. Untuk kapan tahun pembangunannya memang masih dikaji," katanya.

(afn/aku)

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif sumber pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar. Pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN,” kata Junaidi dalam keterangannya, di Tangerang, Banten, Sabtu.

Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin menambahkan sebanyak 77 persen nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” katanya.

Corporate Secretary PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Primasari Setyaningrum mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat utang sebagai sumber likuiditas pembiayaan perumahan.

“Sampai dengan November 2024 kemarin, PT SMF (Persero) adalah penerbit obligasi sektor perumahan terbesar di Indonesia yakni sebesar Rp 25 triliun. PT SMF tidak hanya mengandalkan APBN untuk sumber dana pembiayaan perumahan, tapi juga dari pasar modal,” kata dia.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto mengandalkan instrumen penyediaan hunian melalui program Tiga Juta Rumah. Pemerintah berharap program penyediaan rumah dapat menekan angka kemiskinan sebesar 1,8 persen di tahun depan.

“Pengentasan kemiskinan melalui program 3 Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya program 3 Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang dalam acara Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera), di Jakarta, Jumat (20/12).

Rincian program 3 Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata dia.

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah. Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen. Maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujar Bonny pula.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Edward Abdurrahman mengatakan program tersebut beranjak dari problem sosial yakni kemiskinan.

“Konsep pembangunan perumahan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan digagas oleh Satgas Perumahan. Perlu ada pelibatan pemerintah daerah sebagai regulator di tingkat lokal sebagai upaya memperkuat ekosistem perumahan,” katanya lagi.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Apabila sebelumnya komposisi pendanaan 75:25, yakni dari APBN dan perbankan, maka di tahun depan skemanya diubah menjadi 50:50.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha.

Imam menjelaskan, pada Senin (23/12), BP Tapera bersama seluruh bank pelaksana akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

“Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata Imam.

Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT Bank Tabungan Negara Budi Permana mengatakan tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

“Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25,” katanya pula.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering.

“Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5 persen. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6 persen hingga maksimal tujuh persen,” ujarnya lagi.