Jakarta (ANTARA) - Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyatakan pentingnya mewajibkan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengambil atau membeli langsung bahan baku untuk makanan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendorong peningkatan perekonomian di tingkat lokal.

"Program MBG ini memang membutuhkan bahan baku yang cukup besar dan berkelanjutan seperti beras, telur, daging, ayam dan lain-lain. Ini menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM lokal, petani, peternak. Sebisa mungkin MBG bisa memberdayakan mereka dengan cara mewajibkan para mitra untuk mengambil atau membeli langsung dari UMKM," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dengan mengambil langsung produk dari petani atau peternak lokal, perputaran ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dapat terus berjalan di tingkat lokal.

Iwan juga menyarankan pentingnya mencari skema alokasi dana, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya menjalin kerja sama dengan dunia internasional untuk membiayai Program MBG.

"MBG ini kan memang program yang membutuhkan dana yang cukup besar. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2025 ini saja sebesar Rp71 triliun. Saya kira memang perlu mencari skema dana lain, seperti menjalin kerja sama dengan dunia internasional, yang melibatkan beberapa pihak dengan mekanisme-mekanisme tertentu," ujar dia.

Ia melanjutkan mekanisme kerja sama tersebut yakni melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan negara atau organisasi internasional secara bilateral dan multilateral untuk mendapatkan bantuan keuangan atau teknis.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program MBG dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program MBG memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Dadan juga menargetkan akan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima MBG s di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu penerima MBG untuk melayani 82,9 juta di November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan, yang artinya Rp1 triliun per hari," tuturnya.

...Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Setiap pekerja di dapur MBG, kini terlindungi jaminan BPJS Ketenagakerjaan, setidaknya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujarnya.

Selain menjamin perawatan medis pekerja MBG yang mengalami kecelakaan kerja, kata Dedek, jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan membiayai pendidikan anak dari para pekerja hingga lulus S1 serta klaim dari peserta yang meninggal saat bekerja.

Berbeda dengan skema umum di mana iuran dibayarkan bersama oleh perusahaan dan pekerja, dalam skema ini BGN menanggung seluruh iuran tanpa memotong gaji pekerja, kata Dedek menambahkan.

“Gaji pekerja tidak dipotong sepeser pun,” ujarnya.

Dikatakan Dedek, alokasi dana perlindungan kerja itu dihitung berdasarkan nominal premi sebesar Rp16.800 per pekerja per bulan, dengan angka sasaran 1,2 juta pekerja. Data dari BGN, diharapkan pada Mei 2025, sudah ada 1.533 dapur MBG beroperasi di seluruh provinsi.

“Bila rata-rata satu dapur mempekerjakan 40 sampai 50 orang, berarti sekitar 75.000 tenaga kerja itu sudah berhak mendapatkan perlindungan BPJS,” ujarnya.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditandatangani pada Senin (21/4).

Dedek menjelaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan misi ketiga Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi sirkular.

“Pertumbuhan dapur MBG akan menumbuhkan UMKM dan menciptakan ekonomi sirkular yang memperkuat masyarakat dari akar rumput,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penyerapan tenaga kerja usia muda melalui subsidi premi untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan tetap berusia 18–24 tahun.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti dugaan kelalaian dalam proses pengolahan bahan makanan sebagai penyebab utama insiden keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menekankan akan terus meninjau situasi di lapangan. Sementara saat ini dugaan kelalaian menjadi faktor utama

"Dugaan sementara kelalaian dalam processing [makanan]," katanya kepada Bisnis melalui pesan teks, Rabu (23/4/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengolahan bahan makanan dilakukan terlalu awal sebelum waktu konsumsi, sehingga berpotensi menyebabkan kontaminasi.

"Terlalu awal mengolah," ujar Dadan ketika ditanya soal titik kritis dari proses pengolahan makanan yang diduga menjadi penyebab.

Saat ini, pihak BGN belum menetapkan sanksi tegas, melainkan lebih mengedepankan langkah preventif. Dadan menyebut pihaknya akan segera menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas pengolahan makanan di wilayah terdampak.

"Kami akan selenggarakan pelatihan peningkatan kualitas kemampuan," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan soal sanksi hukum, Dadan menekankan bahwa fokus BGN adalah pada pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Kami akan terus tingkatkan kualitas," tegas Dadan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muncul kasus puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) meresponsnya dengan mengirimkan sampel makanan ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat.

"Saat ini sampel MBG yang dimasak hari Senin (21/4/2025) telah dikirimkan ke labkesda provinsi setempat. Kami sedang menunggu hasil dari sampel yang sudah dikirimkan, dan kami tentu akan update informasinya pada kesempatan pertama setelah hasil laboratorium keluar," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Dadan menjelaskan hasil laboratorium maksimal akan keluar dalam rentang waktu sepuluh hari ke depan. Menurut keterangan dari perwakilan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) setempat, makanan yang diolah juga telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.

Ia juga menyampaikan empati dan kepedulian akibat insiden yang menimpa puluhan siswa tersebut, serta menegaskan keselamatan para siswa merupakan prioritas utama pemerintah dalam Program MBG ini.

"Kami turut menyampaikan rasa empati dan berharap seluruh siswa segera pulih. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan," ujar Dadan.

Sebagai langkah preventif, lanjut dia, BGN juga telah melakukan berbagai langkah antisipasi, yakni peningkatan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG, serta penyempurnaan sistem berskala nasional. Kemudian BGN juga mendorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital, juga meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

Diketahui sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur, diduga usai menyantap MBG, yang saat ini sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit. Kepala Dinkes Cianjur Yusman Faisal di Cianjur, Selasa, mengatakan tidak hanya puluhan siswa, sekitar 98 warga Kecamatan Mande, mengalami keracunan massal setelah menyantap hidangan yang disuguhkan dalam acara hajatan salah seorang warga.

"Sehingga, total warga yang mengalami keracunan selama dua hari terakhir sekitar 176 orang, dengan rincian 23 siswa SMP PGRI 1, 55 siswa MAN I Cianjur, dan 98 warga Kecamatan Mande," katanya.

Selama masa KLB, pihaknya memaksimalkan penanganan terhadap korban yang sudah terdata, baik yang masuk ke rumah sakit ataupun dirawat di rumah, serta meminta seluruh siswa yang memakan menu MBG ataupun warga yang mengkonsumsi hidangan hajatan untuk didata.

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerja yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4/2025).

Anggoro menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja. Upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini," ujar Anggoro.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut saat ini terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

"Kami tidak memotong gaji mereka tetapi kami membayar preminya untuk mereka sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi," ujar Dadan

Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, ke depan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.

"Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem BGN, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," jelas Anggoro.

Pihaknya optimistis sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasalnya saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta masih terdapat sekitar 61% yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.

Sementara, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua Mu'minati juga menegaskan kesiapannya dalam hal layanan dan perlindungan yang maksimal bagi seluruh pekerja tim BGN. "Mari kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik dan strategis ini. Kami selalu siap mendukung program ini," ujar Mu'minati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menanti hasil uji laboratorium sampel menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami keracunan.

“Kami sedang menunggu hasil Lab Kesda Provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan. Kami akan update infonya pada kesempatan pertama setelah hasil lab keluar,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (22/4/2025).

Sebab, ada dugaan para siswa keracunan setelah menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan,” kata Dadan.

Dadan turut menyampaikan empati dan kepeduliannya akibat insiden yang menimpa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat itu.

“Kami turut menyampaikan rasa empati dan berharap seluruh siswa segera pulih. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami," tuturnya.

Dadan mengaku belum dapat memastikan penyenab keracunan itu terjadi akibat menu makanan yang dibagikan dari program MBG atau bukan. Sebab, pihaknya masih menunggu hasil laboratorium yang tengah dilakukan timnya.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, saat ini sampel MBG yang dimasak hari Senin (21/04/2025) telah dikirimkan ke Laboratorium kesda provinsi setempat.

Hasil uji laboratorium baru akan keluar dalam rentang waktu sepuluh hari ke depan.

Lebih lanjut, menurut keterangan dari perwakilan SPPG, makanan yang diolah juga telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, BGN pun akan kembali menekankan langkah preventif guna mengantisipasi adanya kasus keracunan.

Pertama, BGN akan meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG, melakukan proses penyempurnaan sistem berskala nasional.

Kemudian ?endorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital, hingga meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat, keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang tengah dilakukan timnya untuk mengetahui penyebab keracunan tersebut.

Saat ini sampel MBG yang dimasak pada Senin (21/4) atau pada hari siswa keracunan telah dikirimkan ke Lab Kesda Provinsi Jawa Barat dan hasilnya akan keluar dalam 10 hari ke depan.

"Kami sedang menunggu hasil Lab Kesda Provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan. Kami akan update infonya pada kesempatan pertama setelah hasil lab keluar," ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (22/4).

Lebih lanjut, Dadan mengatakan berdasarkan keterangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), makanan yang diolah telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.

Dadan turut menyampaikan empati akibat insiden yang menimpa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur tersebut.

"Kami turut menyampaikan rasa empati dan berharap seluruh siswa segera pulih. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan" ujarnya.

Sebagai langkah preventif, sambung Dadan, BGN akan meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG, melakukan proses penyempurnaan sistem berskala nasional, mendorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital, serta meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Cianjur alami keracunan massal dengan keluhan pusing, mual, dan muntah, usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) Senin (21/4).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Cianjur Frida Laila Yahya di Cianjur Senin, mengatakan baru mendapat laporan sekitar 21 siswa yang mengalami keracunan massal usai menyantap MBG yang disajikan dan sudah mendapat perawatan medis.

"Baru 21 orang yang dilaporkan dibawa ke rumah sakit, sehingga kami masih melakukan pendataan karena seluruh siswa menyantap hidangan MBG pada hari ini, informasinya seluruh siswa MAN Cianjur sekitar 800," ujar Frida mengutip Antara.

Dia menjelaskan sebagian besar siswa yang mengeluhkan pusing, mual, dan muntah, menjalani perawatan di rumah, sehingga pihaknya akan melengkapi data total siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap MBG yang disajikan.

Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengirimkan sampel makanan ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menanggapi dugaan puluhan siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN 1) dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur yang mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saat ini sampel MBG yang dimasak hari Senin (21/4) telah dikirimkan ke labkesda provinsi setempat. Kami sedang menunggu hasil dari sampel yang sudah dikirimkan, dan kami tentu akan update informasinya pada kesempatan pertama setelah hasil laboratorium keluar," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Dadan menjelaskan hasil laboratorium maksimal akan keluar dalam rentang waktu sepuluh hari ke depan. Menurut keterangan dari perwakilan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) setempat, makanan yang diolah juga telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.

Ia juga menyampaikan empati dan kepedulian akibat insiden yang menimpa puluhan siswa tersebut, serta menegaskan keselamatan para siswa merupakan prioritas utama pemerintah dalam Program MBG ini.

"Kami turut menyampaikan rasa empati dan berharap seluruh siswa segera pulih. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan," ujar Dadan.

Sebagai langkah preventif, lanjut dia, BGN juga telah melakukan berbagai langkah antisipasi, yakni peningkatan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG, serta penyempurnaan sistem berskala nasional.

Kemudian BGN juga mendorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital, juga meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

Diketahui sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur, diduga usai menyantap MBG, yang saat ini sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Kepala Dinkes Cianjur Yusman Faisal di Cianjur, Selasa, mengatakan tidak hanya puluhan siswa, sekitar 98 warga Kecamatan Mande, mengalami keracunan massal setelah menyantap hidangan yang disuguhkan dalam acara hajatan salah seorang warga.

"Sehingga, total warga yang mengalami keracunan selama dua hari terakhir sekitar 176 orang, dengan rincian 23 siswa SMP PGRI 1, 55 siswa MAN I Cianjur, dan 98 warga Kecamatan Mande," katanya.

Selama masa KLB, pihaknya memaksimalkan penanganan terhadap korban yang sudah terdata, baik yang masuk ke rumah sakit ataupun dirawat di rumah, serta meminta seluruh siswa yang memakan menu MBG ataupun warga yang mengkonsumsi hidangan hajatan untuk didata.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi terkait puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN tengah mendalami penyebab keracunan massal tersebut.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan empati dan kepedulian akibat insiden yang menimpa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan pada program MBG.

"Kami turut menyampaikan rasa empati dan berharap seluruh siswa segera pulih. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyebab keracunan, apakah berasal dari MBG atau bukan" ujar Dadan dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

Dadan belum dapat memastikan apakah keracunan terjadi akibat menu makanan yang dibagikan dari program pemerintah tersebut. Kendati demikian, pihaknya masih menunggu hasil lab yang tengah dilakukan timnya untuk mengetahui penyebab keracunan tersebut.

Berdasarkan laporan, saat ini sampel MBG yang dimasak hari Senin (21/4) telah dikirimkan ke Lab Kesda Provinsi setempat dan hasilnya akan keluar dalam rentang waktu 10 hari ke depan. Lebih lanjut, menurut keterangan dari perwakilan SPPG, makanan yang diolah juga telah memenuhi standar dan telah melewati proses sebagaimana mestinya.

"Kami sedang menunggu hasil Lab Kesda Provinsi dari sampel yang sudah dikirimkan. Kami akan update infonya pada kesempatan pertama setelah hasil lab keluar," tambah Dadan.

Sebagai langkah pencegahan, Dadan menerangkan akan melakukan beberapa hal. Pertama, meningkatkan pengawasan standar penyimpanan makanan di dapur MBG.

Kedua, melakukan proses penyempurnaan sistem berskala nasional. Ketiga, mendorong transparansi jadwal menu harian melalui kanal digital. Keempat, meningkatkan kapasitas pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG.

Sebelumnya, Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur keracunan massal usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (21/4). Bahkan 38 siswa dirawat di rumah sakit.

Muhammad Reyhan, siswa MAN 1, mengatakan dirinya mulai mengalami gejala keracunan pada pukul 14.30 WIB. Sebelumnya pada pukul 12.00 WIB, dia bersama para siswa lainnya mengonsumsi nasi dengan lauk dari program MBG.

"Tadi siang sekelas makan MBG, isinya nasi dan ayam potong seperti ayam suwir. Setelah itu, sekitar jam setengah tiga mulai pusing, mata juga kunang-kunang. Saya kan pulang, begitu sampai rumah langsung muntah," kata Reyhan, Senin (21/4/2025), dikutip dari detikJabar.

Menurut siswa kelas 10 itu, ayam suwir tersebut berbau, namun para siswa tetap memakannya. "Sedikit berbau, seperti asam begitu. Tapi tetap dimakan karena dikiranya bumbunya begitu," jelasnya.

(rea/ara)

JAKARTA, investor.id - Sebagai langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program pemenuhan gizi nasional  atau yang sering dikenal makan bergizi gratis (MBG).

Sinergi antara kedua badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin (21/4/2025) di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

Dalam keterangannya Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja. 

“Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,” ujar Anggoro dikutip dari keterangan resmi, Selasa (22/4/2025). 

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading Ivan Sahat H Pandjaitan mendukung kerja sama yang dilakukan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BGN. 

Menurutnya, seluruh pekerja di Indonesia harus terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Termasuk yang bekerja dalam program MBG. 

Ivan memastikan, edukasi dan sosialisasi diwilyahnya akan terus gencar dilakukan agar pekerja memahami hak dan manfaat perlindungan yang mereka miliki melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para pekerja MBG membuktikan bahwa negara hadir melindungi para pekerja," katanya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Sebanyak 1,2 juta pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini ditandai oleh penandatangan nota kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi Badan Gizi Nasional yang telah berinisiatif melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Implementasi program MBG disebut dapat menyerap jutaan tenaga kerja di daerah secara inklusif.

"Ini merupakan wujud negara hadir dengan memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi, kami mengapresiasi tim BGN atas inisiatif hari ini karena kita menyambut baik. Kita sama-sama menyukseskan program yang sangat baik, program strategis, dan kami siap mendukung program ini," kata Anggoro dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Anggoro menyebut berdasarkan peta jalan BGN, ada 1,2 juta tenaga kerja di SPPG. Setiap SPPG mampu menampung 3 pekerja BGN dan 47 pekerja lokal dengan beragam latar belakang, rentang usia yang luas, serta tidak ada batasan gender.

"Apabila melihat dari roadmap-nya Pak Dadan tadi kurang lebih 1,2 juta pekerja, minimal 1,2 juta pekerja yang akan terlindungi," tambah Anggoro.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemberian jaminan ini tidak akan memotong upah pekerja. "Kami tidak akan memotong gaji mereka, sehingga semua yang terlibat di dalam program Makan Bergizi Gratis secara sosial terlindungi," ucap Dadan.

Dadan menambahkan bahwa dalam program MBG ada biaya operasional yang digunakan. Biaya operasional tersebut termasuk untuk membayar premi para tenaga kerja.

"Nah, biaya operasional itu salah satunya selain untuk gaji, juga untuk melindungi pekerja tersebut dari berbagai hal yang bisa dialami pekerja," terang Dadan.

MoU yang disepakati antara kedua pihak ini memiliki ruang lingkup berupa penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada ekosistem Program Makan Bergizi Gratis, sinergi pemanfaatan data dan informasi, serta koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan lainnya. Dadan juga menilai pemberian perlindungan kepada tenaga kerja di SPPG merupakan sebuah bentuk apresiasi dan perhatian dari pemerintah yang diharapkan mampu memotivasi pekerja untuk lebih optimal.

Lihat juga Video: KSAU Bakal Tambah Dapur MBG di Lanud Adisutjipto

(rea/ara)

Bogor -

Pemerintah meresmikan Rumah Susu Unit Sentul di Babakanmadang, Bogor, Jawa Barat. Rumah pengolahan susu tersebut dibangun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Susu ini penting untuk pertumbuhan anak dan Pak Presiden menginginkan murni. Dan kita berpikir bagaimana cara mendistribusikannya. Alhamdulillah ini yang kedua, karena yang pertama sudah ada di Cimahi langsung di SPPG-nya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Tapi itu untuk SPPG saja dan kemasannya dalam botol," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Bogor, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, inovasi rumah pengolahan susu tersebut cukup baik. Susu langsung dikemas dan bisa dibawa langsung ke sekolah-sekolah untuk Makan Bergizi Gratis.

"Ini inovasi yang luar biasa, langsung di dalam cup yang bisa dibawa ke mana-mana dan kemudian beliau mengirimkan sealer-nya atau cooler-nya ke sekolah-sekolah. Jadi nanti distribusinya luar biasa," ujarnya.

Dadan mengatakan pemerintah menginginkan ada 1,5 juta sapi perah di Indonesia. Pemerintah mengatakan masih dibutuhkan 1 juta ekor sapi untuk memenuhi target itu.

"Kita menginginkan populasi sapi itu di Indonesia minimal 1,5 juta. Sekarang baru ada 560 (ribu), jadi kita masih kurang sekitar 1 juta. To be honest, sekitar 2 juta agar seluruh penduduk Indonesia minum susu," ujarnya.

Dadan menginginkan susu menjadi menu wajib makan bergizi gratis di daerah yang memiliki sapi perah. Dia menginginkan susunya berasal dari dalam negeri.

"Kami sekarang menetapkan di dalam program makan bergizi, susu menjadi wajib di daerah-daerah di mana ada sapi perahnya. Di daerah yang tidak ada sapi perahnya tidak kita paksakan. Karena kita tidak ingin orang kemudian minum susu dengan peningkatan nilai impor yang signifikan. Jadi kami ingin susunya dari dalam negeri," kata dia.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, yang hadir dalam acara itu, menceritakan pengalaman soal pengolahan susu di Boyolali. Dia mengatakan susu di sana tidak terserap industri sehingga dibuang para peternak.

"Saya punya pengalaman waktu kemarin peternak sapi di Boyolali itu membuang hasil susunya. Saya datang ke sana, ternyata memang hasil susu dari peternak sapi perah dengan koperasi di Boyolali itu tidak terserap di industri pengolahan susu. Saya agak-agak marah lihat peristiwa itu," kata Ferry.

Dia mengaku bertekad agar koperasi mempunyai industri pengolahan susu sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan diresmikannya rumah susu.

"Harapannya ke depan bukan hanya unitnya yang diperbanyak. Kemudian bisa ke pabrik susunya menjadi UHT dan lain sebagainya, kami dari Kementerian Koperasi akan mendukung penuh. Apalagi ke depan kami mendapatkan instruksi dari Presiden untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih sebanyak 80 ribu di seluruh Indonesia," ujarnya.

(rdh/haf)