JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik keras rencana pengadaan asuransi untuk penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun rencana asuransi ini mencuat setelah beredar sejumlah kasus keracunan di berbagai wilayah. Menurut Agus, masalah itu seharusnya bisa diselesaikan dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.

"Kan ada BPJS. Kurang kerjaan itu namanya. Orang anggarannya terbatas mau bayar premi asuransi berapa. Terus yang bayar siapa? Pemerintah? Itu kan ketakutan pemerintah saja," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Agus menyarankan, BGN menyerahkan tugas tersebut kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasalnya selama ini, pengawasan pangan adalah tugas dan fungsi BPOM, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara BGN bertugas sebagai penyelenggara dari program MBG.

"Kalau BGN yang melakukan (pengawasan), itu namanya meng-overrule atau melangkahi BPOM. Untuk keselamatan pangan itu tugasnya BPOM. Jangan BGN yang ambil alih, serahkan pada BPOM," ucapnya.

"Kalau bukan tupoksinya jangan nanganin," imbuh Agus.

Lebih lanjut Agus menuturkan, hal ini berbeda dengan rencana pemberian asuransi kepada petugas dapur umum. Menurutnya, hal tersebut masih memungkinkan.

Namun, status petugas dan bentuk asuransinya harus diperjelas terlebih dahulu.

"Status yang bekerja di dapur itu apa. PNS, TNI/Polri kah? atau orang bebas? Itu mesti dicek dulu. Kalau TNI itu kan ada Asabri, ada segala macam tuh. Tapi kalau PNS, ya itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau bebas, ya siapa yang bayar? Pemprov? Atau pemerintahan daerah? Itu harus dibahas," tandasnya.

Sebelumya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.

Saat ini, BGN telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, koordinasi dengan OJK diperlukan karena ada dua asosiasi perusahaan asuransi yang akan dilibatkan dalam rencana pemberian asuransi ini.

“Untuk penerima manfaat, kami masih melakukan koordinasi dengan OJK,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2025).

Menurut dia, pemberian asuransi untuk karyawan SPPG akan bekerja sama dengan BPJS TK. Skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG.

Sementara untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS TK, yakni Rp 16.000.

"Kalau tidak salah Rp 16.000 per orang (premi per bulannya)," lanjut Dadan.

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membangun 1.000 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, mengungkapkan Kadin akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merealisasikan target tersebut. Tahap awal, Kadin membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG Gotong Royong dan akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program ini.

"Kadin memiliki empat quick win, yang pertama adalah MBG. Oleh karena itu, kami menyebutnya MBG Gotong Royong Kadin," ujar Anindya saat peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG, di Jakarta, Selasa (13/5).



Terkait Satgas MBG, Kadin berencana menyusun buku panduan operasional, menggelar pelatihan, dan sertifikasi bagi pengelola dapur SPPG di seluruh Indonesia. Pelatihan tersebut akan mencakup administrasi keuangan, perekrutan tenaga kerja, hingga keamanan pangan. Kadin juga akan menggandeng Kadin Institute dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan.

Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG

Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten/kota, sebagai unit pelaksana dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Usai menghadiri Rapat Koordinasi Dukungan Penyediaan Tanah untuk Pembangunan SPPG di Aula BLKI Provinsi Banten, Tangerang Selatan, Gubernur Andra Soni mengatakan akan menindaklanjuti penyediaan lahan untuk SPPG.

“Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG,” kata Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa.

Dalam rakor yang berlangsung Senin (12/5) tersebut, turut dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemprov Banten mengenai sinergi Program MBG serta perjanjian pinjam pakai lahan antara Pemprov Banten dan BGN.

Andra menyebutkan 24 SPPG ditargetkan akan dibangun di atas lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, hari ini juga kami menandatangani MoU dengan BGN. Kami juga menawarkan sejumlah aset lahan dan 33 SMK Tata Boga yang bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG,” ujar dia.

Menurutnya, seluruh daerah di Banten telah menyatakan kesiapan untuk mendukung program ini. “Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya. Nanti akan dilakukan verifikasi lahan oleh BGN,” ucapnya.

Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Banten dan seluruh kepala daerah di provinsi itu yang dinilai responsif dan proaktif dalam mendukung Program MBG.

“Di Banten ini target kita melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Kita butuh sekitar 1.388 SPPG. Saat ini baru tersedia 35,” ujar Dadan.

Ia optimistis dengan semangat dan koordinasi yang terbangun, target pembangunan SPPG di Provinsi Banten bisa segera tercapai. “Saya optimis Banten akan cepat terealisasi, karena semua kepala daerah sangat mendukung,” ujarnya.

Sebagai bagian dari tindak lanjut rakor, seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Banten turut mengusulkan minimal tiga lokasi pembangunan SPPG di masing-masing wilayah. Hal ini menjadi langkah konkret dalam menyukseskan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com,JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan asuransi bagi korban keracunan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari lembaga penyelenggara tersebut.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas setempat akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

“Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas [menanggung] seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN,” kata Tigor dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Tigor untuk menanggapi kasus keracunan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat, yang diduga akibat MBG.

Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak, untuk mengetahui penyebabnya.

“Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya? Sampel makanan selalu ada,” tuturnya.

Jika memang terbukti bahwa makanan tersebut menjadi pemicu keracunan, Tigor memastikan bahwa pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

Tak hanya sebatas memberikan teguran, Tigor juga mengungkap bahwa SPPG tersebut akan kembali diberikan pelatihan terutama bagian penjamah makanan. Harapannya, tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Selain itu, kata dia, BGN juga akan menelusuri pihak suplier bahan makanan. Tigor mengatakan, pihaknya akan menghentikan pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan kejanggalan lainnya.

“Begitu kita tahu suppliernya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut,” tegasnya.

Adapun dia mengharapkan agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisiapsi kasus serupa di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Bakteri E. Coli bisa menyebabkan gangguan Kesehatan pada pencernaan manusia. Bakteri ini juga sempat menjadi penyebab dugaan keracunan anak-anak sekolah melalui program makan bergizi gratis (MBG).

Pelaksanaan MBG sempat menjadi sorotan, karena insiden keracunan makanan di beberapa daerah seperti Bogor dan Cianjur, dengan temuan adanya bakteri dalam makanan.

Dilansir dari my.clevelandclinic.org, Selasa (13/5/2025) E. coli adalah kelompok bakteri yang umumnya hidup di saluran pencernaan manusia dan hewan sehat. Bakteri E. coli dapat menyebabkan penyakit serius karena mampu menempel pada sel tubuh dan menghasilkan racun.

Jenis Infeksi Akibat E. Coli

Infeksi E. coli dapat menyerang berbagai bagian tubuh, di antaranya:

* Infeksi saluran pencernaan (diare)
* Infeksi saluran kemih (ISK)
* Infeksi aliran darah
* Prostatitis (infeksi kelenjar prostat)
* Penyakit radang panggul (PID)
* Infeksi kantong empedu (kolesistitis)
* Infeksi luka
* Pneumonia (jarang)
* Meningitis (jarang)

Gejala Infeksi E. Coli

Menurut mayoclinic.org, Selasa (13/5/2025) gejala infeksi biasanya muncul dalam 1 hingga 7 hari setelah terpapar bakteri. Tanda-tandanya antara lain:
* Diare, mulai dari ringan hingga parah dan berdarah
* Kram atau nyeri perut
* Mual dan muntah (pada beberapa orang)

Cara Mencegah Infeksi E. Coli

Dilansir dari ask.usda.gov, beberapa langkah pencegahan yang penting dilakukan:

1. Cuci tangan setelah ke kamar mandi, mengganti popok, atau kontak dengan hewan. Juga sebelum menyiapkan dan mengonsumsi makanan.
2. Masak daging hingga matang sempurna, khususnya daging giling dengan suhu minimal 160°F (71,1°C).
3. Hindari konsumsi produk mentah, seperti susu dan jus yang belum dipasteurisasi.
4. Jangan telan air saat berenang di kolam, danau, atau sungai.
5. Cegah kontaminasi silang dengan membersihkan alat masak, talenan, dan permukaan dapur setelah menyentuh daging mentah.

Kasus keracunan pada program MBG menjadi pengingat pentingnya standar keamanan pangan, terutama dalam program berskala nasional. E. coli bukanlah bakteri asing, namun bila tidak ditangani dengan benar, dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Pengawasan ketat dan edukasi terhadap pengelola makanan menjadi langkah krusial agar tujuan program pemerintah dapat tercapai tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaat.

Jember -

Bupati Jember Muhammad Fawait meresmikan mulai beroperasinya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang. Dapur MBG ini dikelola pihak swasta dan akan menjangkau lebih dari 6.000 siswa. Mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.

Owner Dapur MBG Ahmad Sudiono mengungkapkan ada dua dapur MBG yang dia kelola. Dapur 1 akan mulai beroperasi pada 19 Mei. Sedangkan dapur 2 akan menyusul. Dapur 1 dan 2 masing-masing melayani 3.652 dan 3.682 siswa penerima manfaat.

"Angka ini jauh di atas standar minimum 3.000 siswa per dapur," katanya, Selasa (13/5/2025).

Sementara untuk dapur yang diresmikan memiliki potensi peningkatan hingga 4.000 siswa seiring dengan perkembangan program.

"SOP-nya jelas, bahan makanan tidak boleh dibeli dengan harga melebihi pasar," ujarnya.

Selanjutnya kata dia, setiap dapur akan diawasi secara langsung oleh kepala dapur. Takaran makanan yang disajikan juga disesuaikan dengan setiap jenjang pendidikan, dengan memperhatikan kebutuhan gizi yang seimbang.

Kata Sudiono, bahan baku untuk MBG diperoleh langsung dari pelaku usaha kecil, bukan dari tengkulak.

"Juga didukung oleh administrasi yang rapi dan tenaga ahli gizi untuk memastikan pengelolaan yang terorganisir. Menu yang disajikan juga harus mencakup karbohidrat, protein dan serat agar gizinya seimbang," paparnya.

"Sayur kamu ambil dari petani, ayam dari peternak. Semuanya dipilih dengan seleksi ketat untuk memastikan keberlanjutan pasokan sekaligus mendukung perputaran ekonomi UMKM," tambahnya.

Distribusi makanan nantinya akan dilakukan secara bertahap. Pada pukul 08:30 WIB, makanan akan diberikan ke TK, pukul 09:30 WIB untuk siswa kelas 1-3 SD, lalu pada pukul 11:00 WIB untuk kelas 4 SD hingga SMA.

Dapur MBG pertama yang diselenggarakan oleh pihak swasta ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait. Menurut Fawait, dapur tersebut membuktikan bahwa Jember siap bersinergi dalam menjalankan program pemerintah pusat.

"Dapur ini juga akan membuka lapangan pekerjaan, dan yang terpenting ialah memperbaiki gizi anak-anak Indonesia," ungkapnya.

Pria yang akrab siapa Gus Fawait itu menambahkan bahwa dapur itu akan memberikan efek ganda bagi ekonomi lokal. Yaitu dengan melibatkan para perajin tempe, tahu, peternak ayam dan pelaku UMKM lainnya.

"Ini merupakan bagian dari cita-cita besar bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dimana anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Ekonomi juga bergerak hingga ke pelosok desa," tandasnya.

(auh/abq)

Palembang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperbanyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kecamatan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dalam waktu dekat segera dibangun SPPG di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumsel," kata Staf Promosi dan Edukasi Gizi BGN Mohamad Fadil Alchoiri usai acara sosialisasi Program MBG di Tanjung Raja, Kabupaten OI, Sumsel, Selasa.

Dia menjelaskan, pihaknya terus berupaya mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga seluruh wilayah kecamatan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Khusus di wilayah Sumsel, dalam waktu dekat segera dibentuk SPPG di Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir agar Program MBG bisa semakin meluas," ujarnya.

Menurut dia, selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, petugas yang tergabung dalam SPPG juga berperan mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengelolaan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat.

"Untuk mengoptimalkan peran SPPG itu, kami melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan memprioritaskan masyarakat lokal dalam wilayah kecamatan," katanya.

Sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN), serta Staf Promosi dan Staf Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Alwin Supriyadi sukses menggelar sosialisasi Program MBG untuk ratusan warga Ogan Ilir, Minggu (11/5).

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menyambut baik langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Melalui kegiatan sosialisasi MBG yang gencar dilakukan BGN, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan momentum itu sebagai langkah awal untuk membangun budaya hidup sehat dan bergizi, dimulai dari keluarga, sekolah, hingga ke seluruh lingkungan masyarakat.

“Program MBG merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya,” kata Irma Suryani.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan korban keracunan dari program makan bergizi gratis (MBG) dapat ditanggung asuransi. Hal ini dikarenakan BGN telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung biaya pengobatannya.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan saat merespon terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan dengan dugaan karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan untuk mengetahui penyebabnya dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak.

Lalu, pihaknya memberikan teguran peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," kata Tigor dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Kepada korban, BGN tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaannya. Tigor menerangkan pihaknya telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung seluruh biaya pengobatan.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," lanjut Tigor.

Kemudian SPPG-nya sendiri akan diberikan lagi pelatihan terutama bagian penjamah makanan sehingga mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG. Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya. Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," jelas Tigor.

Tigor menambahkan, misi Presiden Prabowo Subianto adalah agar pelaksanaan Program MBG ini sebisa mungkin tidak terjadi lagi kasus keracunan dan itu juga menjadi harapan BGN. Pihaknya terus berupaya agar kejadian ini tidak terulang lagi.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami sebenarnya misi pak presiden juga. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur. Dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita. Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu. Sebenarnya setiap SPPG itu kan ada ahli gizi, ada SPPI. Ahli gizinya itu dulu kita tanya sebenarnya seperti apa? Gitulah kira-kira prosesnya," terang Tigor.

Sebelumnya, siswa yang mengalami keracunan diduga usai mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah. Terbaru, total sebanyak 223 siswa TK hingga SMA tercatat mengalami keracunan.

"Korban yang terdata hari ini sebanyak 9 orang, sehingga total korban menjadi 223 orang," kata kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, Selasa (13/5/2025).

Data tersebut tercatat hingga hari Senin (12/5) kemarin, berdasarkan penyelidikan epidemiologi lanjutan terhadap 13 sekolah. Sebanyak lima orang menjalani rawat inap dan empat orang lainnya menjalani rawat jalan.

(rea/eds)

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Permukiman warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Pasar Cantik, Ciputat, Tangerang Selatan, kini dilanda masalah serius.

Air lindi hitam pekat dan belatung mulai menyerbu area tersebut, serta mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Air lindi adalah jenis limbah cair yang berasal dari air hujan yang menggenang pada timbunan sampah padat.

Pantauan Kompas.com pada Selasa (13/5/2025), cairan limbah dari tumpukan sampah mengalir ke jalanan di sekitar pasar, mengeluarkan bau tak sedap yang menyengat.

Kondisi ini mengundang banyak lalat dan belatung yang muncul dari tumpukan sampah yang diperkirakan tingginya mencapai enam meter.

Belatung tersebut bahkan terlihat berkeliaran hingga ke toko warga di sekitar lokasi TPS3R.

Sulistyowati (47), pemilik toko sembako yang letaknya berdekatan dengan area pembuangan sampah, mengungkapkan keluhannya.

"Saya suka ngomel itu sama petugas sampah untuk jangan ditempelin di dekat toko saya. Itu belatungnya, airnya kan sampai ke toko saya. Mana hitam," ujarnya.

Ia mengaku kondisi ini telah berlangsung selama tiga tahun terakhir. Selain berdampak pada kesehatan dan kebersihan, lingkungan yang buruk juga membuat pembeli enggan datang.

"Langganan banyak yang pindah, bilangnya bau dan jijik lihat belatung," tambahnya.

Zainal Arifin (32), seorang pedagang beras, juga menyampaikan keluhan serupa.

Ia mengungkapkan, sejak adanya gunungan sampah, hewan-hewan seperti tikus, belatung, kecoa, hingga lalar hijau sering muncul.

"Di sini banyak tikus, banyak belatung. Jadi ini belatung-belatungnya aja nih, kalau kemarin aja tiga hari yang lalu sebelum diangkutin belatungnya sudah sampai rumah," jelas Zainal.

Kondisi fisik lingkungan pun menunjukkan dampak serius. Pembatas tembok antara TPS3R dan permukiman warga terlihat jebol sepanjang sekitar 10 meter.

Warga setempat berinisiatif menutupnya dengan seng dan kayu sebagai penyangga darurat.

"Tembok ini aja nih sampai jebol gara-gara sampah. Sudah dari setahun yang lalu karena sampahnya makin lama makin banyak, kan ditumpuk-tumpuk terus, enggak keluar gitu," ungkap Zainal.

Ia berharap agar tumpukan sampah yang kini sedang dipindahkan menggunakan alat berat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan bisa segera diangkut seluruhnya.

"Harapannya sih segera dibersihkan saja. Untuk pemerintah yang terkait ini segera dibersihin. Biar kami warga sini juga enak begitu hidup di sini, menghirup udara segar," tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel belum memberikan komentar terkait permasalahan sampah di TPS3R Pasar Cantik, Ciputat.

Bisnis.com, JAKARTA – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan adanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang membuka 90.000 lapangan kerja.

Tigor memerinci 90.000 tenaga kerja ini dibutuhkan untuk penempatan di 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seluruh provinsi di Indonesia.

"Jadi tadi kepala unit [SPPG] ada 30.000 yang bekerja. Otomatis sudah kita rekrut 30.000 sarjana [SPPI] di Indonesia untuk jadi kepala. Jadi 90.000 lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate," katanya melalui pesan teks, Selasa (13/5/2025).

Dalam struktural SPPG, kata dia, ada tiga lulusan sarjana yang dibutuhkan untuk mengisi posisi sebagai Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan.

Selain itu, dia mengatakan rentang usia karyawan yang dibidik oleh BGN untuk mengisi tiga posisi tersebut, yaitu 20-30 tahun.

"Jadi ini satu Ahli Gizi per satu satuan pelayanan (SPPG), berarti 30.000 Ahli Gizi nanti. Plus satu lagi nanti itu Akuntan lulusan Akuntansi per satu satuan pelayanan. Itulah yang nanti ada di seluruh provinsi di Indonesia, sebanyak 30.000," lanjutnya.

Dia memerinci hingga saat ini sudah terbentuk 1.295 SPPG di 38 provinsi. Apabila program MBG telah berjalan penuh maka dibutuhkan 30.000 SPPG untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025 ini.

Selain membuka lapangan kerja, program pemerintah berfokus terhadap makanan bergizi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga bakal menggerakkan perekonomian nasional.

"MBG membuat perputaran ekonomi di setiap tempat dimana satuan pelayanan itu ada. Karena yang tadi, membuka lapangan pekerjaan, membuka peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa. Kemudian juga membuat para pelaku pertanian itu jadi semangat," pungkas Tigor.

Kita membuat khusus Satgas, ini mulai aktif besok (Rabu (14/5)) sudah bisa dibilang ada training

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Kantor Satgas MBG Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong guna mendukung Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG untuk memperkuat pemenuhan gizi 80 juta anak di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan Satgas MBG merupakan bagian dari empat "quick wins" Kadin, yaitu MBG Gotong Royong, rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberdayaan tenaga kerja migran.

"Kita membuat khusus Satgas, ini mulai aktif besok (Rabu (14/5)) sudah bisa dibilang ada training. Supaya nanti semua orang yang ingin membuat SPPG atau dapur (umum MBG) itu bisa mendapat sertifikasi. Kenapa? Karena kita harus ingat, ini tujuannya mulia untuk 80 juta anak," kata Anindya ditemui di sela peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta, Selasa.

Menurut Anindya, konsep MBG menggabungkan pendekatan koperasi yang terukur dan pemberdayaan daerah, karena jaringan Kadin tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Peluncuran Satgas MBG juga didukung penuh oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Kadin pada Maret 2025.

Kadin menyiapkan kantor operasional Satgas MBG dan memulai pelatihan awal untuk mendukung proses sertifikasi bagi para pelaku penyedia makanan sehat untuk anak-anak sekolah.

Anindya menekankan pentingnya sertifikasi karena dana pemerintah yang dialokasikan untuk program tersebut sangat besar, mencapai Rp170 triliun, sehingga harus dijalankan secara hati-hati dan profesional.

Pilot project program SPPG akan dimulai di enam titik awal, dengan harapan bisa dikembangkan menjadi 1.000 titik menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.

Selain enam titik awal, Kadin Provinsi juga telah memulai inisiatif serupa yang kini telah mencapai 280 titik, dengan pelatihan yang difasilitasi oleh Kadin Institute.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi menjelaskan, pihaknya telah menyusun buku panduan sebagai acuan seluruh anggota Kadin dalam menjalankan proyek SPPG di berbagai daerah.

Pilot project tahap pertama akan dilaksanakan di 16 lokasi yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi bekerja sama dengan Tempo Scan.

Target program itu membentuk 30.000 dapur penyedia makanan bergizi dan menyiapkan 1.000 mitra SPPG dari kalangan pelaku usaha anggota Kadin.

Kadin Institute juga akan melatih administrasi keuangan, perekrutan tenaga kerja, hingga pemenuhan standar keamanan pangan untuk memastikan kualitas layanan SPPG.

Handojo berharap semua pihak mendukung inisiatif ini, agar SPPG bukan hanya menjamin gizi anak-anak tetapi juga membuka peluang industrialisasi agrikultur di seluruh tanah air.

"Tadi ada pertanyaan mengenai 'food safety'. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang, sekarang bagaimana kita memperbaiki ke depannya masalah food safety," kata Handojo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Kasus keracunan diduga akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat.

Tidak tanggung-ranggung, ratusan siswa dari beberapa sekolah menjadi korban. Berikut ini fakta-fakta kasus keracunan MBG di Bogor.

1. Jumlah korban mencapai 210 orang

Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan Kota Bogor, tercatat hingga 9 Mei 2025 total korban mencapai 210 orang yang tersebar di delapan sekolah.

Korban yang masih dirawat di rumah sakit yakni berjumlah 34 orang, sedangkan korban rawat jalan 47 orang dan 129 mengalami gejala ringan.

2. Asuransi bagi korban

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan perawatan para korban.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas dengan menanggung seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ujar Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan.

Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga menegaskan biaya pengobatan korban keracunan MBG ditanggung oleh pemda. Adapun siswa yang belum menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ataupun asuransi, akan dibiayai Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

3. Ditemukan bakteri E.Coli dan Samonella pada menu MBG

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan keracunan diduga karena adanya temuan bakteri E.coli dan Salmonella pada menu makanan yang dikonsumsi oleh para siswa.

Hal itu diketahui dari hasil uji laboratorium pada sisa makanan MBG. "Hasil pemeriksaan dari Labkesda Kota Bogor, terkait beberapa sampel pemeriksaan. Sisa makanan yang pada saat kejadian terjadinya keracunan itu masih tersisa," kata Dedie.

Makanan yang diperiksa di laboratorium, antara lain nasi, telur ceplok, tahu serta toge tumis.

Dedie mengatakan hasil laboratorium menunjukkan beberapa bahan tersebut mengandung bakteri E.coli dan Samonella. Dugaan kuat mengarah pada telur ceplok berbumbu yang dimasak pada malam hari kemudian baru didistribusikan keesokan harinya.

"Intinya bakteri ini datang dari ceplok telur yang dikasih bumbu barbeque. Ada tumis tahu dan toge, yang terindikasi mengandung Samonella," tegas Dedie.

4. Pemasok makanan terancam sanksi

BGN mengancam akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya," jelas Tigor.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," sambungnya.

(PRI)