pkp

5.409 item, 451 hal

Soal 4.000 Pengembang Nakal Temuan BTN, Fahri Hamzah: Evaluasi Halaman all

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa ditemukan 4.000 pengembang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2019. Halaman all [497] url asal

#btn #pengembang-nakal #fahri-hamzah

(Kompas.com) 24/01/25 18:00
v/22992/

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah buka suara soal 4.000 developer atau pengembang nakal temuan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Menurutnya, baik BTN maupun pengembang sebaiknya tidak saling menyalahkan. Sebaliknya, harus dilakukan evaluasi sistem.

"Kalau sistemnya baik, semua orang nanti jadi baik. Tapi kalau sistemnya kurang baik, kadang-kadang kita saling menyalahkan. Jadi ya lebih baik sekarang kita perbaiki sistemnya dulu," ujar Fahri, Jumat (24/1/2025).

Sistem yang dimaksud oleh Fahri mulai dari pengadaan tanah. Menurutnya, tak sedikit pengembang yang dituduh atau melakukan pembelian tanah untuk perumahan namun proyeknya tidak dijalankan dan malah menjadi spekulan.

"Nah, nanti kita mau pemerintah menyesuaikan harga tanah dengan cara tanah itu diberikan, bahkan mungkin murah atau gratis sesuai dengan kondisi," lanjut Fahri.

Kedua adalah perizinan yang melibatkan banyak pihak dan dinilai berbelit-belit oleh pengembang.

"Perizinan itu kan ada banyak pihak yang terlibat. Tapi kementerian mau take over supaya kementerian bisa berperan untuk memudahkan perizinan," ungkap Fahri.

Kemudian yang ketiga adalah terkait mekanisme pembiayaan serta pemilihan konsumen agar tepat sasaran.

"Karena orang yang harus mendapatkan rumah dan perbaikan rumah sesuai backlog yang kita punya, itu betul-betul bisa merata dan semua bisa kena, tepat sasaran," tuntas Fahri.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa ditemukan 4.000 pengembang tidak bertanggung jawab sejak tahun 2019.

Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang)," tegas Nixon.

Di sisi lain, sebanyak 120.000 rumah yang disalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum memiliki sertifikat tanah.

Oleh karena itu, kata Nixon, BTN terus melakukan perbaikan sebagai data sejak tahun 2019 hingga saat ini.

"Kami sudah menyelesaikan 80.000 sertifikat yang tidak jelas itu, oleh upaya BTN sendiri," sambung Nixon.

Upaya tersebut dilakukan oleh BTN dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan begitu, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Menurut dia, kasus-kasus dari pengembang tersebut bermacam-macam.

Sehingga, BTN sendiri telah membuat matriks pengembang berdasarkan rating (peringkat), mulai dari platinum, gold, silver, hingga non-rating.

"Dan kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini," tuntas Nixon.

Kementerian Perumahan Kirim Draf Peta Jalan Program 3 Juta Rumah, Ini Masukan Komisi V

Mayoritas publik belum sepenuhnya paham strategi realisasi program 3 juta rumah. [449] url asal

#program-3-juta-rumah #3-juta-rumah #kementerian-perumahan #kementerian-perumahan-dan-permukiman #draf-peta-jalan-3-juta-rumah #komisi-v-dpr

(Republika) 24/01/25 17:48
v/22102/

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengirimkan draf road map (peta jalan) program 3 juta rumah ke Komisi V DPR RI. Langkah ini dinilai akan memperjelas langkah dan tahapan realisasi salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

“Kami memang telah menerima draf road map realisasi program 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Tentu kami mengapresiasi langkah ini karena ini kebutuhan yang telah kami sampaikan dari awal agar program prioritas ini jelas tahapannya, targetnya, hingga sumber pendanaannya,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Huda mengatakan, mayoritas publik belum sepenuhnya memahami bagaimana strategi realisasi program 3 juta rumah ini per tahun. Bahkan sebagian mereka menilai proyek 3 juta rumah dalam setahun mustahil terealisasi mengingat keterbatasan lahan, skema pendanaan, hingga menilik program penyediaan perumahan di era sebelumnya yang realisasinya cuman ratusan ribu per tahun.

“Pandangan tersebut tentu wajar saja karena di era Presiden Jokowi rata-rata realisasi penyediaan rumah per tahun hanya berkisar 240 ribu hingga 300 ribu saja. Jadi kalau ada peningkatan target hingga 3 juta rumah per tahun maka perlu diperjelas strateginya,” katanya.

Apalagi, lanjut Huda, hingga tiga bulan masa kerja kabinet, pemerintah masih kesulitan menjelaskan sumber pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga skema kerja Program 3 juta rumah. Tak jarang terjadi kesimpang siuran informasi dari pejabat pemerintah baik dari Kementerian PKP maupun Satgas Perumahan seperti apakah rumah untuk masyarakat tersebut diberikan gratis atau harus kredit.

“Nah kita berharap dengan adanya rancangan road map tersebut kita bisa lebih memahami bagaimana program 3 juta rumah akan direalisasikan,” katanya.

Kendati demikian, Huda mengaku belum sepenuhnya mendapatkan gambaran utuh terkait strategi realisasi program 3 juta rumah dari road map yang disampaikan Kementerian PKP. Menurutnya, draf Road Map disampaikan kebanyakan adalah cuplikan-cuplikan data yang sudah pernah diberikan kepada Komisi V sebelumnya dan dapat diakses oleh publik dengan mudah.

“Nanti kami akan perdalam lagi dalam rapat kerja dengan Menteri PKP dalam waktu dekat karena setelah dibaca road map tersebut masih sangat mentah. Misalnya masih ada kesimpangsiuran target berdasarkan opsi sumber pembiayaan antara 1,5 juta per tahun dan bahkan 5 juta per tahun. Jadi nanti kita akan lebih perdalam lagi,” katanya.

Politisi PKB tersebut menegaskan setidaknya road map realisasi program 3 juta rumah harus memuat beberapa hal penting. Di antaranya indikator target, sumber pembiayaan, indikator dampak, indikator keberlanjutan, hingga model pengawasan.

“Draf road map yang disampaikan oleh Kementerian PKP ini belum memenuhi kriteria sebuah Road Map untuk program perumahan dengan skala proyek yang sangat besar. Saya menilai ada semacam keengganan, atau barangkali 'kebingungan' dalam membuat Road Map yang seharusnya bisa menjadi framework atau kerangka acuan bagi kerja besar Kementerian PKP ini,” ujar dia.