mewujudkan program 3 juta rumah itu membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah

Kudus (ANTARA) - Pemerintah menyatakan komitmennya mengatasi backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) sebanyak 9,9 juta rumah dengan berbagai strategi, kata Dirjen Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Aziz Andriansyah.

"Strategi itu di antaranya, dengan program 3 juta rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Tanah Air," ujarnya saat penyerahan secara simbolis bantuan rumah sederhana layak huni (RSLH) di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Untuk saat ini, kata dia, selama 2025 tercatat sudah 220.000 rumah terbangun. Pemerintah juga sedang mengupayakan menjadi dua kali lipat.

Ia mempersilakan masyarakat di Kudus memanfaatkan rumah subsidi tersebut.

Strategi lainnya, menurut Aziz, yakni dengan menambah likuiditas rumah bersubsidi.

Untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah, dia mengakui, membutuhkan gotong royong antara pemerintah pusat dan daerah.

Bahkan, kata dia, tanah negara yang terlantar juga diupayakan untuk dimanfaatkan oleh kontraktor agar bisa dibangun.

Selain itu, imbuh dia, ada upaya ekspansi ke luar negeri untuk menarik investor ke dalam negeri agar mau berinvestasi dalam pembangunan perumahan.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan terima kasih kepada PT Djarum yang telah membantu memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni (RTLH) menjadi layak huni.

PT Djarum bersama Polytron berencana membangun 300 rumah. Sedangkan saat ini terlaksana 92 hunian direnovasi dan dibangun ulang dengan biaya yang digelontorkan mencapai Rp5 miliar.

Sementara itu, di wilayah Jawa Tengah PT Djarum dan perusahaan afiliasinya tercatat sudah melakukan renovasi dan membangun ulang 362 rumah tak layak huni di wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2022.

Program tersebut telah menyasar beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Grobogan sebanyak lima rumah, Rembang lima rumah, Demak 10 rumah, Blora 15 rumah, Pemalang 20 rumah, dan Kudus sebanyak 307 rumah.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK, KOMPAS.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Depok menyegel terhadap 60 unit rumah yang sudah berpenghuni dan 40 unit lainnya yang siap diserahterimakan di Perumahan Al Fatih, Sawangan, Kota Depok.

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Depok, Tono Hendratno Hasan berujar, Penyegelan yang bersifat sementara ini dilakukan karena pengembang perumahan tersebut tidak mengantongi perizinan.

"Penyegelan ini bersifat sementara, jadi bukan langkah akhir, melainkan upaya mendorong pihak pengembang agar segera menyelesaikan proses perizinannya," ujar Tono, dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Penyegelan dengan total 100 rumah itu dilakukan karena pengembang diduga belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk proyek perumahan tersebut.

Sementara itu, Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan izin sebelum mendapatkan SP pertama, namun permohonan tersebut ditolak.

Menurut Prayanwar, lahan yang digunakan untuk perumahan itu diklaim akan dijadikan situ buatan sejak tahun 1938, dengan luas lahan delapan hektar. Namun, hanya lahan yang digunakan untuk perumahan Al Fatih yang disegel.

"Iya, IMB belum ada, tapi dengan alasan bukan kami tidak urus, tapi karena lahan ini mau dijadikan situ buatan, perencanaannya. Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada," kata Prayanwar.

Terkait masalah ini, pihak pengembang kini tengah melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status kepemilikan lahan tersebut.

(Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA - Pemerintah menggencarkan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sosialisasi program MBG digelar di GOR Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025) dengan mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia. Kegiatan ini dihadiri sekitar 300 peserta, termasuk tokoh legislatif dan pakar gizi nasional.

Anggota Komisi IX DPR Surya Utama alias Uya Kuya, yang hadir sebagai pembicara utama, menegaskan pentingnya program MBG untuk masa depan Indonesia. "Program MBG bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, berlangsung dari Senin sampai Jumat, dan menjadi kunci dalam membangun generasi unggul menuju 2045," kata Surya dalam keterangannya dikutip, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan program MBG akan melibatkan masyarakat secara aktif, termasuk dalam pengadaan dapur dan penyediaan makanan, dengan memberdayakan UMKM lokal sebagai mitra. "Dengan begitu, selain menekan angka stunting, kita juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Surya berharap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat segera hadir di wilayah Jakarta Selatan dalam waktu dekat. "Mari kita dukung program MBG yang pertama kali diterapkan secara luas di Indonesia ini agar bisa berjalan sukses," katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Beny Sudarmaji memaparkan data perkembangan dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. "Hingga Januari 2025, telah berdiri 245 dapur MBG di 38 provinsi. Target kami adalah membangun 30.000 dapur MBG di seluruh Indonesia secara bertahap," katanya.

Beny menyebutkan, pada tahap awal Januari hingga Maret 2025, program telah diluncurkan di 937 titik SPPG dengan skema bantuan pemerintah yang dikelola yayasan. Jumlah ini akan meningkat menjadi 5.000 titik hingga akhir tahun. "Presiden menargetkan 30.000 titik dapur MBG dengan 80 juta penerima manfaat hingga akhir 2025," imbuhnya.

Program MBG juga melibatkan lintas sektor, termasuk instansi pemerintah daerah, TNI, dan Polri, demi kelancaran pelaksanaan dengan prinsip gizi B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman).

Dalam sesi edukasi, Anggota DPRD DKI Jakarta, Astrid Margaretha menekankan pentingnya pemahaman masyarakat akan konsep makan bergizi seimbang. Ia memperkenalkan pendekatan Isi Piringku sebagai pengganti konsep lama 4 Sehat 5 Sempurna.

"Gizi seimbang sangat penting bagi ibu hamil, anak-anak, dan remaja untuk mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif. Isi piring harus terdiri dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, dan buah-buahan," kata Astrid.

Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung dan menyukseskan program MBG sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh pada 2045.

DEPOK, KOMPAS.com - Satpol PP menyegel sementara 60 unit rumah berpenghuni dan 40 unit siap serah terima kunci di Perumahan Al Fatih, Sawangan, Kota Depok.

Penyegelan ini dilakukan setelah pengembang perumahan mengabaikan tiga surat peringatan (SP) dari Pemkot Depok.

“Penyegelan ini bersifat sementara, jadi bukan langkah akhir, melainkan upaya mendorong pihak pengembang agar segera menyelesaikan proses perizinannya,” kata Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok Tono Hendratno Hasan mengutip dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Penyegelan ini dilakukan karena diduga pengembang perumahan tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Sementara itu, Tim Legal Perumahan Al Fatih Prayanwar Wirama mengatakan, pihaknya sudah mengajukan izin sebelum mendapatkan SP 1.

Namun, perizinan ditolak lantaran lahan itu diklaim hendak dimanfaatkan sebagai situ sejak 1938.

Terlebih, lahan yang diklaim untuk situ disebut memiliki total luas delapan hektar, hanya lahan di Perumahan Al Fatih yang disegel.

“Iya, IMB belum ada tapi dengan alasan bukan kami tidak urus tapi karena lahan ini mau dijadikan situ buatan, perencanaannya. Tapi sejak perumahan dibangun, situ itu tidak pernah ada,” ujar Wirama saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

Saat ini, pihak pengembang tengah melakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) demi mendapatkan titik terang kepemilikan lahan.

BGN selalu melakukan evaluasi setiap hari setelah MBG tersalurkan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) membuat kebijakan baru agar sisa Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mencegah agar keracunan seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak berulang.

"Saya sudah meninjau ke Cianjur, hasilnya, penyebab utama masih di laboratorium, kita belum cek, hanya ada yang kurang pada saat mengecek itu karena sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu, sudah dibersihkan di sekolah sehingga kami tidak bisa ambil sampelnya, jadi kita menambah SOP bahwa sisa makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," kata Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Kamis.

Dari hasil peninjauannya ke Cianjur, ia juga memberikan dua saran kepada pengelola termasuk kepala SPPG, pertama, food tray (tempat makan) harus diganti bukan dari bahan plastik, dan yang kedua, proses barang masuk dan keluar mesti dibedakan.

Ia juga mengemukakan, BGN selalu melakukan evaluasi setiap hari setelah MBG tersalurkan guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi.

"Kami selalu evaluasi tiap hari, setiap jam 16.00 WIB kami melakukan evaluasi, jadi apapun yang terjadi, kami evaluasi tiap hari. Perbaikan-perbaikan kami lakukan dan mohon diingat juga, bahwa SPPG yang sudah jalan itu kan 1.079 dan sudah melayani lebih dari 3 juta, Meski kita menginginkan zero incident, tetapi kejadian-kejadian itu selalu saja ada," ujar dia.

Khusus untuk kejadian di Cianjur, BGN akan melatih ulang para pegawai SPPG untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Yang di Cianjur itu sudah jalan dari 15 Januari 2024, jadi kelihatannya perlu penyegaran kembali. Untuk seluruh pegawai itu, kita training ulang pada Sabtu-Minggu agar meningkatkan kualitas layanannya," ucapnya.

Dadan juga menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memperketat sistem pengawasan guna mewujudkan sistem pangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tetapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Katering yang membuat masakannya harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek higienitas

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau katering soal keamanan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehubungan kejadian keracunan makanan di Cianjur beberapa waktu lalu.

"Ke depan para penyelenggara harus lebih berhati-hati. K​​​atering yang membuat masakannya harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek higienitas, keamanan siswa yang akan mengkonsumsi itu. Sebelum dimakan siswa diperiksa dulu," kata Dedi dikutip di Bandung, Kamis.

Namun demikian, Dedi menekankan bahwa evaluasi terkait dengan program MBG termasuk soal katering penyedia makanannya, bukanlah wewenang provinsi, tapi merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

"MBG kan program dari pemerintah pusat jadi yang mengevaluasinya adalah dari lembaganya itu yakni Badan Gigi Nasional," tuturnya.

Sebelumnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur usai menyantap MBG, yang sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Kepala Dinkes Cianjur Yusman Faisal di Cianjur, mengatakan total 79 siswa terdiri dari siswa MAN I sebanyak 60 orang dan SMP PGRI I sebanyak 19 orang yang keracunan akibat menyantap hidangan MBG.

Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang terkait keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali ke atas level Rp 1.000/saham. Dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (24/4), emiten berkode BBTN itu diperdagangkan dalam rentang Rp 1.010 - Rp 1.050/saham.

Saham bank yang fokus pada pembiayaan kepemilikan rumah ini sempat menyentuh harga terendahnya Rp 770/saham. Dengan kembalinya ke level Rp 1.000/saham, menjadikan total penguatan saham BBTN mencapai 230 poin atau 29,30% selama sebulan.

Lantas, apakah penguatan ini hanya sementara atau berlanjut? Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengatakan prospek saham BBTN ke depan cukup bagus karena ada program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Jika proyek itu sudah berjalan seluruhnya, maka BTN bisa diuntungkan.

"Prospek BTN ini cukup menarik karena pemerintah ada proyek pembangunan 3 juta rumah itu. Proyeknya memang masih belum jalan banget, tapi kalau nanti proyek pembangunan properti ini berjalan, orang untuk beli rumah diarahkan KPR-nya ke BTN, jadi BTN bisa diuntungkan dalam hal itu, jadi menarik dia," kata Teguh kepada detikcom, Kamis (24/4/2025).

Meski harga saham BBTN sudah kembali ke level Rp 1.000/saham, Teguh menyebut harganya masih turun dibandingkan tahun sebelumnya yang pernah berada di level Rp 1.400-an. Secara 6 bulanan saham BBTN memang masih turun 31,10% dan secara year to date turun 13,87%.

"Kenapa dalam jangka 1-2 tahun terakhir turun karena memang industri properti di kita itu lesu banget, orang beli rumah itu jumlahnya berkurang, otomatis pendapatan kinerjanya BTN turun," ucap Teguh.

Dengan adanya program 3 juta rumah, Teguh memperkirakan kinerja BTN akan ikut terkerek dan berpengaruh positif terhadap harga sahamnya.

"Mungkin tahun 2025 ini ada peluang kinerjanya membaik," imbuhnya.

'Lihat juga video: BTN Meraih Apresiasi sebagai Bank Pionir Pembiayaan Rumah Rendah Emisi'

(aid/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, dapur di pondok pesantren akan dijadikan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan bergizi gratis (MBG) bagi para santri.

"Ya betul, dapur pesantren seperti di Lamongan, di Persis, di Cirebon, di Kudu, itu dapur yang kami upgrade kualitasnya, kemudian dijadikan SPPG," kata Dadan saat ditemui awak media di UPT Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Namun, tidak semua dapur di setiap pesantren dijadikan SPPG.

Dapur di ponok pesantren besar akan menopang pendistribusian MBG ke pesantren kecil.

"Nanti ada dapur yang sentral, nanti pesantren yang sedikit (kecil) disupport dari yang sentralnya itu," ucap Dadan.

Dadan menyebutkan, MBG bagi para santri juga hanya akan dibagikan sekali sehari, yakni pada siang hari, meski santri mendapatkan tiga kali makan di pondok pesantren.

"Jadi kalau mereka makan tiga kali, maka yang siang di-handle oleh Badan Gizi Nasional, yang mengelola tetap BGN," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin berpesan agar menu MBG di pesantren tidak membuat santri keracunan.

"Kami harapkan selain bergizi, itu juga aman dari kemungkinan adanya keracunan. Kemudian selera juga menjadi perhatian," ucap Ma'ruf Amin.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini juga mengingatkan, hidangan MBG harus sesuai selera anak-anak agar mereka juga lahap ketika menyantapnya.

"Kalau bergizi, aman, sehat, tetapi tidak memenuhi selera, nanti tidak dimakan," kata Ma'ruf.

Karawang (ANTARA) - Polres Karawang, Jawa Barat, masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus temuan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jabar.

Kepala Seksi Humas Polres Karawang Ipda Solikhin, di Karawang, Kamis mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus temuan limbah medis di area permukiman warga Desa Karangligar.

"(Saat ini) masih proses pendalaman. Nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut dikabari," katanya.

Polres Karawang sejak Jumat (11/4) menyatakan telah menyelidiki temuan tumpukan limbah medis yang bercampur limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar, Karawang.

"Temuan tumpukan limbah medis di Dusun Kampek RT 07/02, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, itu ditangani oleh Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang," kata Solikhin.

Dalam pemeriksaan itu, jajaran Satreskrim Unit 3 Tipiter Polres Karawang telah melakukan pemeriksaan pengelola tempat dan penanggung jawab tempat lokasi yang dijadikan penampungan sampah tercampur limbah medis di Desa Karangligar.

Temuan tumpukan limbah medis yang bercampur dengan limbah domestik di area permukiman warga Desa Karangligar itu sebelumnya telah diinformasikan oleh masyarakat. Kemudian pihak kepolisian langsung ke lokasi, untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara langsung.

Lokasi ditemukannya tumpukan limbah medis bercampur dengan domestik itu merupakan tanah garapan yang diserahkan kepada warga Desa Karangligar.

Dari informasi yang diperoleh, kata dia, lokasi ditemukannya limbah medis bercampur limbah domestik merupakan tempat penampungan sampah domestik.

Sampah domestik itu berasal dari rumah sakit yang ada di wilayah Karawang, yakni Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina Karawang.

"Saat pemeriksaan, sampah domestik itu tercampur dengan sampah medis. Itu diperkuat dari keterangan pengelola sampah domestik," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap, penyebab puluhan siswa keracunan usai makan bergizi gratis di Cianjur sulit dideteksi.

Menurutnya, sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu telah dibersihkan oleh pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu, sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Usai pengecekan langsung di Cianjur, Dadan juga memberikan dua saran kepada pengelola termasuk kepala SPPG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuhnya.

Ia menyebut, tempat makan plastik yang digunakan itu diduga menjadi penyebab keracunan.

"Kedua kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Adapun dari catatan Kompas.com, setidaknya terdapat tujuh kasus dugaan keracunan makanan karena MBG sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025 lalu.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana menemukan adanya tempat makanan atau food tray MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menggunakan bahan dasar plastik.

Hal ini ditemukan Dadan dalam pengecekannya ke Cianjur usai adanya 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuh Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Dadan menduga, tempat makan plastik itu yang menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan.

"Dua sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," ucapnya.

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Sampai saat ini, Dadan belum mengetahui penyebab keracunan di Cianjur.

Soalnya, sisa makanan telah dibersihkan pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan.

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di SPPG.

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Dari catatan Kompas.com beberapa pekan terakhir sejak MBG ini diterapkan, setidaknya tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan program ini mencuat ke publik.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengatakan, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya.

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

Jogja -

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Jogja berhenti berjalan. Pihak sekolah juga mengonfirmasi kabar tersebut.

Program MBG yang mandek hanya di sekolah yang masuk dalam naungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kotagede. Diketahui, SPPG Kotagede menaungi 12 sekolah untuk program MBG, salah satunya yakni SMP Negeri 9 Jogja.

Dimintai konfirmasi mengenai kabar ini, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Negeri 9 Jogja Wahidi mengatakan pihaknya terakhir menerima MBG sebelum lebaran.

"Tempat kami setelah lebaran itu sudah berhenti, terakhir difasilitasi MBG 20 Maret sebelum lebaran," jelas Wahidi saat ditemui wartawan di SMPN 9 Jogja, Kamis (24/4/2025).

Sejak saat itu, lanjut Wahidi, tak ada lagi pengiriman MBG dan informasi lanjutan terkait kelanjutan program ini. Hingga pada Rabu (23/4) informasi muncul melalui grup WhatsApp koordinasi SPPG Kotagede.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, kegiatan operasional SPPG Kecamatan Kotagede dinyatakan dihentikan sepenuhnya terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan ini," bunyi pemberitahuan yang dibacakan Wahidi.

Dalam pemberitahuan itu dijelaskan penghentian dilakukan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku di BGN RI. Selain itu juga adanya permasalahan administrasi yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut.

Dengan alasan itu, disebutkan bahwa seluruh kegiatan pelayanan gizi yang sebelumnya dilaksanakan melalui SPPG Kotagede untuk sementara tidak dilanjutkan hingga adanya kebijakan terbaru.

"Saat ini BGN RI sedang dalam proses pencarian titik layanan SPPG terbaru yang akan ditugaskan untuk membackup wilayah Kotagede dan sekitarnya," lanjut Wahidi membaca pemberitahuan itu.

"Informasi itu dishare di grup sejak Rabu kemarin (24/4), saya bacanya sekitar siang hari," ungkap Wahidi.

Lebih lanjut Wahidi menilai pelaksanaan MBG sebelum dihentikan sudah relatif baik. Ia pun berharap program MBG ini bisa berjalan kembali.

"Kalau kami harapannya MBG bisa dilanjutkan lagi, karena pelaksanaan kemarin sudah baik. Lha anak-anak pas nggak ada MBG malah menanyakannya pada kami," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Disdikpora DIY Suhirman menjelaskan program MBG yang mandek hanya di sekolah yang masuk dalam naungan SPPG Kecamatan Kotagede.

"SMK Kasihan Bantul masih, SMK 4 Jogja masih, kami kan kewenangannya SMA-SMK. Kayaknya ya cuma Kotagede itu," jelasnya saat dihubungi wartawan, Kamis (24/4).

Suhirman mengaku tak mengetahui secara detail alasan berhentinya program ini. Namun ia menduga, masalah administrasi menjadi penyebabnya.

"Kemungkinan administrasi, yang lebih tahu SPPG-nya. Ya sekolah cuma menginformasikan sementara berhenti dulu, tapi secara detail ya intern mereka ya, saya kok anu (tidak tahu)," imbuhnya.

(rih/rih)