JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau 6 juta penerima manfaat hingga Agustus 2025.

Namun, tantangan terkait efisiensi anggaran dan kenaikan harga bahan pokok menjadi perhatian utama dalam perencanaan program ini.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui bahwa kenaikan harga bahan pangan akan berdampak pada anggaran MBG.

Oleh karena itu, BGN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan rantai pasok tetap stabil.

“Ya, tentu saja. Nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Tapi itu rantai pasok harusnya jamin," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Antisipasinya melalui rapat ini supaya kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta (penerima)," lanjut Dadan.

Setelah Agustus, jumlah penerima akan meningkat signifikan.

Pada November 2025, MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima, yang berarti kebutuhan bahan pangan seperti telur dan beras akan melonjak drastis.

"Itu berapa kebutuhannya tadi disebutkan. Tapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam, apalagi di Desember," lanjut Dadan.

“Kalau target 82,9 juta sudah tercapai, kita butuh 82,9 juta butir telur per hari atau sekitar 5 juta ton. Ini membutuhkan rantai pasok khusus yang harus disiapkan dari sekarang,” tambahnya.

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan hanya menetapkan standar komposisi gizi.

Menu makanan akan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat di setiap daerah.

“Di Jawa Barat mungkin makan nasi, sementara di Papua lebih cocok papeda, dan di Halmahera mungkin singkong atau pisang rebus. Sumber protein pun berbeda, di Jawa telur dan ayam, di daerah pesisir lebih banyak ikan,” jelasnya.

BGN memastikan bahwa pengadaan bahan baku akan dilakukan melalui koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Iya, sekarang mitra kami, mayoritas koperasi, UMKM, BUMDes, dan lain-lain yang menjadi pemasok di SPPG-SPPG yang sudah jalan," jelas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedukasi siswa mengelola sampah dengan kantong guna ulang untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan 2025.

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin, Kepala BGN Dadan Hindayana juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," kata Dadan Hindayana.

Ia menyebutkan, BGN juga mengupayakan semua makanan yang dibagikan saat puasa terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama, sehingga masih layak dikonsumsi saat berbuka.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering fortifikasi. Kami hari ini juga sudah mencoba sayuran-sayuran yang bisa tahan 12 jam, nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang ada, dan kami harus pilih bahan-bahan yang memang tahan lama," ujar dia.

Ia menambahkan, setiap bulan selalu dilakukan pengecekan bahan-bahan di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kelayakan MBG.

"Itu biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, dan ada ahli gizi di tiap SPPG. Perlu diketahui juga, bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, setiap bulan bahan kami cek," ucapnya.

Dadan juga meminta setiap SPPG mengunggah hasil menu masakan MBG ke media sosial (medsos) agar mudah diawasi oleh seluruh masyarakat.

"Kami meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun yang lainnya, agar semua yang dimasak pada hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," katanya.

Saat ini, lanjut dia, sudah ada 726 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 2,05 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2,05 juta penerima, dan kami sedang mempersiapkan, memverifikasi sejumlah 300 penerima, sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedukasi siswa mengelola sampah dengan kantong guna ulang untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadhan 2025.

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin, Kepala BGN Dadan Hindayana juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," kata Dadan Hindayana.

Ia menyebutkan, BGN juga mengupayakan semua makanan yang dibagikan saat puasa terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama, sehingga masih layak dikonsumsi saat berbuka.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering fortifikasi. Kami hari ini juga sudah mencoba sayuran-sayuran yang bisa tahan 12 jam, nanti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tergantung bahan baku yang ada, dan kami harus pilih bahan-bahan yang memang tahan lama," ujar dia.

Ia menambahkan, setiap bulan selalu dilakukan pengecekan bahan-bahan di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kelayakan MBG.

"Itu biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, dan ada ahli gizi di tiap SPPG. Perlu diketahui juga, bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, setiap bulan bahan kami cek," ucapnya.

Dadan juga meminta setiap SPPG mengunggah hasil menu masakan MBG ke media sosial (medsos) agar mudah diawasi oleh seluruh masyarakat.

"Kami meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun yang lainnya, agar semua yang dimasak pada hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," katanya.

Saat ini, lanjut dia, sudah ada 726 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani lebih dari 2,05 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2,05 juta penerima, dan kami sedang mempersiapkan, memverifikasi sejumlah 300 penerima, sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) muncul dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi.

“Jadi kalau kita perhatikan masalah-masalah yang muncul di minggu kemarin itu, adalah muncul dari SPPG yang baru beroperasi,” kata Dadan saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Oleh karena itu, BGN meminta kepada SPPG yang baru beroperasi agar memasak makanan sedikit terlebih dulu. “

Kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil, karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk 5 sampai 10 orang, tapi untuk bisa memasak lebih dari 1.000 itu butuh pembiasaan,” kata Dadan.

“Kalau memulai program itu cukup dari 100-150 (menu), kemudian kalau sudah terbiasa, naik ke 500, naik ke 700, naik ke 1.000, naik 1.500 sebelum akhirnya bisa melayani 3.000,” tambah dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (19/2/2025).

Terdapat 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare.

Kasus keracunan MBG juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengusulkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengadakan buka puasa bersama dengan penerima manfaat di daerah mayoritas penduduk muslim.

Dadan menjelaskan bahwa selama bulan Ramadhan, mekanisme pembagian Makanan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

“Bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang berpuasa, BGN menyarankan untuk mengadakan minimal satu kali buka puasa bersama antara penerima manfaat dan pihak pengelola program,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan mengatakan, di daerah mayoritas muslim, makanan akan diberikan untuk berbuka puasa.

Sementara itu, di daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa, pelayanan akan berjalan seperti biasa.

Selain itu, pembagian MBG untuk anak sekolah akan dilakukan dengan sistem kantong makanan yang bisa ditukar setiap hari.

“Makanan yang tahan lama akan dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang untuk berbuka puasa,” jelasnya.

“Kantong makanan tersebut bisa ditukar keesokan harinya dengan yang baru, sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan sampah berlebih,” tambahnya.

Untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

“Kalau untuk yang puasa, ya nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka,” tegas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan peningkatan jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang mulai September 2025.

Seiring dengan percepatan tersebut, kebutuhan anggaran juga akan melonjak menjadi Rp 25 triliun per bulan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, saat ini program MBG melayani 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Namun, untuk mencapai target 82,9 juta penerima, tambahan anggaran besar akan diperlukan.

“Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, kebutuhan anggaran akan naik menjadi Rp 25 triliun per bulan. Peningkatan ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun saat ini telah dialokasikan untuk tahun 2025, dengan tambahan Rp 25 triliun per bulan untuk memenuhi target percepatan.

Saat ini, ada 726 Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 3 juta orang.

Dadan juga menyebutkan bahwa evaluasi selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil positif.

“Secara umum, program ini berjalan lancar. SPPG yang sudah beroperasi lebih dari empat minggu kini terbiasa dengan sistemnya, dan hampir tidak ada kendala berarti,” jelasnya.

Sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan, BGN kini menginstruksikan semua SPPG untuk membuat akun media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Setiap hari, mereka diminta mengunggah foto makanan yang dimasak agar masyarakat dapat ikut memantau kualitas program.

“Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat social media, seperti Instagram (IG), Facebook, agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama,” tegas Dadan.

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadhan akan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang berpuasa di sebuah daerah.

Dadan mengatakan, MBG akan dilaksanakan seperti biasa di daerah-daerah yang penduduknya banyak tak berpuasa, tetapi menu MBG akan dibawa pulang di daerah yang penduduknya banyak berpuasa.

"Untuk tahap awal ini mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya (MBG) dibawa untuk buka," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

"Kemudian untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa," ujar dia melanjutkan.

Dadan mengatakan, untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

Ia mencontohkan, menu MBG disesuaikan supaya mengandung makanan yang tahan lama dan akan dibagikan di jam pulang sekolah agar dapat dibawa pulang dan disantap saat waktu berbuka.

Selain itu, sistem tukar kantong juga akan diterapkan guna mengurangi sampah plastik.

“Kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang isi. Sehingga tidak berserakan, tidak buka sampah," ujar dia.

Dadan menambahkan, bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang berpuasa, BGN menyarankan untuk mengadakan minimal satu kali buka puasa bersama antara penerima manfaat dan pihak pengelola program.

"Di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," kata Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan aturan yang mengatur tugas masing-masing kementerian/lembaga dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, hal tersebut perlu diatur mengingat banyak kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah (pemda) yang terlibat dalam program tersebut.

“Oleh karena itu, perlu satu aturan yang kita sepakati dan akan dirumuskan bersama, entah dalam bentuk Inpres [Instruksi Presiden] atau Perpres [Peraturan Presiden],” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (3/3/2025).

Nantinya melalui aturan tersebut, kementerian/lembaga hingga pemda diharapkan dapat mempercepat realisasi Program Makan Bergizi Gratis, dengan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ditemui terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan Muhri menyebut, telah meminta deputi di lingkungan Kemenko Pangan untuk memastikan aturan yang paling tepat untuk mendukung percepatan Program Makan Bergizi Gratis.

Dia mengharapkan, aturan yang mengatur tugas kementerian/lembaga dalam program tersebut dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat.

“Harus segera [diterbitkan],” ujarnya.

Sejak pertama kali berjalan pada Januari 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah diberikan kepada 770.000 anak.

Salam sambutannya pada HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo memperkirakan jumlah tersebut akan meningkat hingga 1 juta anak pada akhir Februari 2025.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengharapkan hingga akhir Juli 2025 sudah ada minimal 6 juta anak yang turut menikmati program tersebut.

“Akhir Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal,” ujar Prabowo, Sabtu (15/2/2025).

TULUNGAGUNG – DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia. Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi asupan gizi.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Balai Desa Campurdarat, Tulungangung, pada Selasa, 15 Februari 2025. Sosialisasi yang dimulai pada pukul 13.00 WIB ini dihadiri kurang lebih 300 peserta yang merupakan warga setempat.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. 

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi IX Heru Tjahjono, dan Tenaga Ahli Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Meida Octarina.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin akses nutrisi bagi pelajar dan kelompok rentan. Di Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu lokasi percontohan pelaksanaan MBG sejak 6 Januari 2025.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi, mendukung pendidikan karakter, dan menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM. Meski demikian, pelaksanaannya di Tulungagung menghadapi tantangan teknis dan koordinasi yang perlu diatasi,” tutur Anggota DPR RI Komisi IX Heru Tjahjono dalam sosialisasi program MBG.

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa di daerah Tulungangung sekitar 1.386 siswa dan siswi sudah mendapatkan menu sehat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pada tahap awal, MBG di Tulungagung menyasar 1.386 pelajar di Pondok Pesantren Al Azhar, Kedungwaru, dengan menu terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur wortel, buah semangka, dan susu,” ungkapnya.

Program MBG dirancang untuk menjangkau anak usia dini, pendidikan dasar hingga menengah, serta lembaga pendidikan agama seperti pesantren.

“Target jangka pendek adalah melayani 3.470 siswa di 25 sekolah sekitar Al Azhar, namun keterbatasan tenaga juru masak menyebabkan capaian hari pertama hanya 40% dari kuota ideal 3.480 porsi,” ungkapnya.

Pemkab Tulungagung telah mengalokasikan 15 miliar rupiah dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mendukung program MBG, meski peran pemerintah daerah belum sepenuhnya jelas.

“Tiga dapur umum direncanakan beroperasi di Tulungagung (Al Azhar, Kalidawir, dan Beji), tetapi baru satu dapur di Al Azhar yang aktif dengan kapasitas 3.480 porsi/hari,” ujar Heru.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kolaborasi melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Kodim 0807 Tulungagung, dan UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku seperti beras, sayur, dan lauk. Program ini menyerap 47 tenaga kerja di dapur Al Azhar dan melibatkan 28 UMKM sebagai pemasok bahan,” tutup Heru Tjahjono.

Editor : Ali Masduki

Pemerintah tengah merancang aturan baru terkait program makan bergizi gratis (MBG) untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif antar kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan aturan tersebut akan disusun guna mengatur peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan program yang berskala besar ini.

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai makan bergizi gratis. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret akan dilaksanakan. Mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun," ujar dia dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Menurutnya, program MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang karena cakupannya luas dan kebutuhan pangan tiap daerah berbeda-beda.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kita perlu persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya," tambahnya.

Selain itu, ia menegaskan program ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, serta sektor perdagangan dan logistik. Oleh karena itu, lanjutnya, aturan khusus perlu disusun untuk memastikan kelancaran koordinasi dan implementasi.

"Diharapkan pemerintah daerah, kementerian terkait, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) kan enggak bisa sendiri. Perlu semua kerja sama, termasuk tadi suplai bahan-bahannya, kemudian juga ada yang antar pelabuhan, antar daerah perdagangannya, dan seterusnya," jelasnya.

Aturan tersebut nantinya akan dirumuskan bersama dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

"Oleh karena itu perlu satu aturan tadi kita sepakati, yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng. Apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres nanti, sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur," kata Zulhas.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari program ini. Hal itu mengingat besarnya skala distribusi makanan yang akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat.

"Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik agar dampak lingkungan juga tidak terjadi," tutur dia lebih lanjut.