Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan dirinya berkomitmen menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT. Di sisi lain, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT meminta agar program MBG dikaji lagi.

"Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen penuh untuk mensukseskan program makan bergizi gratis," kata Melki Laka Lena saat memberi sambutan perdana sebagai gubernur NTT di hadapan jajaran DPRD dan Forkopimda NTT, Senin (3/3/2025).

Menurut Melki, program MBG bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup demi tumbuh kembang yang optimal. Ia menilai program tersebut bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Gizi yang baik adalah fondasi utama bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi masa depan. Anak-anak yang terpenuhi nutrisinya akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik, serta peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang cerah," imbuh politikus Partai Golkar itu.

Program MBG, dia berujar, akan diintegrasikan dengan sektor pertanian dan peternakan lokal. Ia berharap penggunaan bahan pangan yang berasal dari produk unggulan lokal memberi dampak bagi perekonomian warga NTT.

Anggota DPRD NTT Minta Program MBG Dikaji Lagi

Anggota DPRD NTT Fraksi Hanura, Refafi Gah, meminta program MBG kembali dikaji. Ia menilai masih ditemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program MBG selama ini.

"Persoalan makan bergizi gratis ini di mana-mana ada problemnya. Menurut saya, makan gizi gratis ini sebaiknya dikaji dulu supaya tepat sasaran," kata Refafi.

Refafi mengungkapkan program MBG merupakan program yang baik. Namun, dia melanjutkan, program itu perlu dijalankan agar tepat sasaran. Misalkan dengan memberikan anggaran makan bergizi itu kepada orang tua siswa yang membutuhkan.

"Sebenarnya program MBG ini program yang sangat bagus, tetapi tidak lewat kajian yang mendasar," imbuhnya.

Anggota DPRD NTT Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, setali tiga uang. Menurut Ana, pelaksanaan program MBG harus tepat sasaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini.

"Program MBG kami pikir harus bisa diperhatikan dengan baik sehingga bisa tepat sasaran. Hal ini perlu karena tidak semua anak-anak itu orang tuanya tidak mampu, tetapi (justru) menerima bantuan MBG," pungkas Ana.

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

"Kami memastikan UMKM-UMKM yang terlibat nanti dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan," ujar Maman di Jakarta, Senin.

Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

"Di Kementerian Perumahan Rakyat kan memang keterlibatan UMKM itu kan sudah berjalan, itu kan memang sudah ada. Nanti kita sambil kita monitoring, mana-mana yang kira-kira UMKM yang perlu dapat support, misalnya masalah pembiayaan, isu masalah kualitas manajemen, dan lain sebagainya, itu juga masuk di situ," kata Maman.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Helvy Moraza mengatakan UMKM perlu dilibatkan dalam program Pembangunan 3 Juta Rumah Masyarakat.

Hal ini menyusul kepastian dari Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait yang mengatakan kontraktor dan penyelia bahan bangunan yang digunakan untuk program nanti berasal dari UMKM setempat.

“Ya, sudah ngobrol dengan Pak Ara (Menteri PKP Mauarar) dan skemanya jelas, bahwa di mana pun proyek ini dibangun, UMKM lokal harus terlibat, baik sebagai kontraktor maupun penyedia bahan bangunan,” kata Wamen Helvy saat ditemui di SMESCO Indonesia, Jakarta, Jumat (20/2).

Selain itu, Helvy memastikan bahwa UMKM yang akan terlibat tapi memiliki kendala terkait pembiayaan akan dibantu pihaknya melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 proyek strategis nasional (PSN) yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang diteken Prabowo 10 Februari lalu.

"Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan," bunyi lampiran I Perpres 12/2025 dikutip Senin (3/3).

PSN dapat diprakarsai atau diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari pemerintah.

PSN yang ditetapkan Prabowo antara lain program makan bergizi gratis (MBG), food estate, IKN, sea wall, pengembangan Blok Masela, jalan tol, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK)

"Daftar PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi dan penilaian yang mengacu pada kesiapan proyek, ketersediaan pendanaan, serta berdasarkan persetujuan presiden," bunyi dokumen tersebut.

Dari total 77 PSN tersebut, sebanyak 29 merupakan program baru sedangkan 48 lainnya merupakan program carry over dari pemerintahan Jokowi.

Berikut daftar 77 PSN 2025-2029 dalam dokumen RPJMN Perpres 12/2025:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG)2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota5. Penuntasan TBC6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan11. Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura12. Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi14. Bioetanol (Berbasis Tebu)15. Biorefinery Sumatera16. RDMP RU VI Balongan (Rescoping)17. Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu18. Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash19. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut20. Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, 21. Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi22. Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project23. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu24. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia.25. Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu26. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas27. Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua28. Pembangunan 3 Juta Rumah29. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

1. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Jawa Barat (PSN carry over).2. Bendungan Way Apu di Maluku3. Bendungan Jragung di Jawa Tengah4. Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur5. Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo6. SPAM Regional Wosusokas di Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum7. SPAM Regional Benteng - Kobema di Bengkulu8. Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku9. Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi di Jawa Timur10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur11. North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan.12. RDMP RU IV Cilacap di Jawa Tengah13. Biorefinery Cilacap14. Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan15. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe16. Pengembangan KEK Sei Mangkei17. Pengembangan KEK Galang Batang18. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang19. Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana20. Pengembangan Kawasan industri Kalimantan Industrial Park lndonesia (KIPI)21. Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay22. Kawasan Industri Bantaeng23. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS24. Kawasan Industri Tanah Kuning25. Kawasan Industri Pulau Ladi26. Kawasan Industri Fakfak27. Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park28. Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park29. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park30. Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park31. Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park32. Kawasan Industri ASPIRE Stargate33. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran34. Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara35. Kawasan lndustri Futong36. Kawasan lndustri Pulau Penebang37. Kawasan lndustri Kumai Multi Energi38. Kawasan lndustri Alumina Toba39. Kawasan Industri Indo Mineral Mining40. Kawasan Industri Tabuk41. Kawasan Industri Rimau42. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)43. Pembangunan Pelabuhan Patimban44. Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur - Barat45. Jalan Tol Serang - Panimbang46. Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi47. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban48. Jakarta Sewerage System

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG akan mencapai 6 juta orang pada Agustus 2025.

Target itu disampaikan Dadan dalam rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Tadi itu rapat, kami kan memperlihatkan target bahwa sampai Agustus, kami akan melayani 6 juta,” ujar Dadan.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

“Mulai dari akhir Agustus atau September itu akan melonjak tajam (jumlah penerimanya),” kata Dadan.

Dadan memproyeksikan, penerima manfaat MBG akan mencapai 82,9 juta pada November atau Desember 2025.

“Kalau 82,9 juta sudah tercapai pada November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton,” tutur Dadan.

Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis membutuhkan dana Rp 25 triliun per bulan apabila sudah menyasar 82,9 juta penerima.

“Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI sepakat telah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis pada 2025.

“Kami sudah memiliki anggaran 71 triliun pada 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ucap Dadan.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk makan bergizi gratis. Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat.

“Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden. Pada 2025, BGN sudah memiliki Rp 71 triliun untuk program MBG.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan. Sehingga, dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Dadan menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton. "Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Pemerintah bakal membuat payung hukum yang mengatur pembagian tugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya aturan itu dapat berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Perpres (Peraturan Presiden).

"Dan ini satu pekerjaan yang besar. Oleh karena itu perlu satu aturan, tadi kita disepakati yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang diatur," ujar Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Zulhas menyebut keberadaan payung hukum diperlukan agar masing-masing kementerian/lembaga tidak ragu-ragu dalam melakukan eksekusi. Kementerian/lembaga juga diharapkan tidak berjalan masing-masing jika payung hukumnya sudah terbit.

"Nanti impresi yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Ya, karena kalau tidak kan nanti kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing ya. Misalnya, nanti misalnya ada distribusi antara daerah. Itu kan perlu peraturan. Tugas-tugas nanti yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah itu apa," bebernya.

Adapun pelaksanaan MBG bakal dikebut dan membutuhkan anggaran Rp 1-2 triliun mulai bulan depan. Zulhas menyebut sebelumnya anggaran untuk program MBG tergolong kecil karena urusan anggarannya baru saja selesai.

"Diperkirakan Maret akan dilaksanakan mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya kan baru selesai, baru seminggu," ungkapnya.

Zulhas menambahkan, selama ini dapur yang menyediakan MBG merupakan mitra pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bakal menyiapkan rantai pasoknya karena membutuhkan bahan baku cukup besar.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya. Karena Maret ini akan berkali-kali lebih besar," tuturnya.

Bahkan nanti di akhir tahun jumlah penerima MBG diproyeksi mencapai 82,9 juta penerima. Menurutnya akan lebih banyak lagi pihak yang terkait selain Badan Gizi Nasional sehingga memerlukan kerja sama dan koordinasi.

"Mudah-mudahan program ini mulai Maret akan lari dengan kencang," tutup Zulhas.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi laporan terkait dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui insiden tersebut sebagian besar terjadi karena mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar.

“Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada mitra yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menjelaskan, BGN telah melakukan evaluasi harian terhadap setiap SPPG yang terlibat dalam program MBG.

Menurutnya, penyebab utama makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah adalah kurangnya pengalaman mitra dalam memasak dalam skala besar.

“Kami sudah melakukan kualifikasi dan evaluasi setiap hari. Masalah ini muncul karena SPPG baru belum terbiasa,” jelasnya.

“Ibu-ibu mungkin terbiasa memasak untuk 5-10 orang, tapi memasak untuk lebih dari 1.000 orang itu butuh pembiasaan,” lanjut Dadan.

Sebagai langkah perbaikan, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dengan jumlah kecil, sekitar 100-150 porsi, sebelum meningkatkan kapasitasnya secara bertahap hingga mencapai 3.000 porsi per hari.

“Kami sarankan mereka mulai dari 100-150 porsi, kalau sudah terbiasa naik ke 500, kemudian 700, lalu 1.000-1.500, sebelum akhirnya bisa melayani 3.000 orang,” ungkapnya.

“Dengan begitu, mereka bisa belajar mengelola produksi makanan dalam skala besar secara bertahap,” jelasnya.

Dadan juga menyoroti adanya berita yang tidak terkonfirmasi mengenai dugaan makanan basi hingga tiga hari.

Ia menegaskan bahwa dari hasil evaluasi BGN, kasus tersebut hanya terjadi dalam satu hari, dan perbaikan langsung dilakukan keesokan harinya.

“Beberapa berita mengatakan makanan basi sampai tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ditemukan masalah, kami langsung evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” tegas Dadan.

Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Ia menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton.

"Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan pemerintah menargetkan Program MBG dapat menyerap anggaran sekitar Rp1-2 triliun per bulan. Untuk itu saat ini tengah disusun Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai MBG. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret 2025 akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun tiap satu bulan," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Untuk itu ia menegaskan perlu mempersiapkan rantai pasok bahan makanan untuk MBG karena setiap daerah tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

"Memang urusan anggarannya kan baru selesai, baru seminggu. Jadi kalau sekarang, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu lebih terang. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan karena kebutuhannya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur, oleh karena itu kita butuh persiapan," ucapnya.

Menurutnya, perlu persiapan yang ketat untuk ketersediaan bahan-bahan MBG karena kebutuhan mulai pada Maret akan berkali-kali lebih besar.

"Bahkan nanti sampai akhir tahun akan dibagikan 82,9 juta penerima manfaat, karena begitu banyak yang terlibat, daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu BGN kan tidak bekerja sendiri, perlu kerja sama dari semua," tutur Menko Zulkifli Hasan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden.

"Untuk tiga juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan, tetapi nanti mulai di bulan September sampai Desember, karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Jakarta, Senin.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, ia menyatakan BGN akan berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menjaga rantai pasok bahan makanan, sehingga dapat melayani target 6 juta penerima manfaat sampai Agustus 2025.

"Kami tadi berdiskusi, ada target bahwa sampai Agustus kami akan melayani 6 juta penerima manfaat, itu beberapa kebutuhannya tadi disebutkan, tetapi mulai dari akhir Agustus atau September, itu akan melonjak tajam karena kebutuhannya akan lebih besar," ujar Dadan.

Ia menegaskan apabila pemerintah ingin mencapai target 82,9 juta sudah tercapai pada November 2025, maka akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau sekitar 5 juta ton.

"Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tetapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," ucapnya.

Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan pemerintah menargetkan Program MBG dapat menyerap anggaran sekitar Rp1-2 triliun per bulan. Untuk itu saat ini tengah disusun Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai MBG. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret 2025 akan dilaksanakan, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun tiap satu bulan," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Untuk itu ia menegaskan perlu mempersiapkan rantai pasok bahan makanan untuk MBG karena setiap daerah tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

"Memang urusan anggarannya kan baru selesai, baru seminggu. Jadi kalau sekarang, selama ini dapur-dapur yang dibangun itu lebih terang. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan rantai pasok persiapan karena kebutuhannya besar sekali. Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera, Sumatera juga tentu akan berbeda dengan Indonesia Timur, oleh karena itu kita butuh persiapan," ucapnya.

Menurutnya, perlu persiapan yang ketat untuk ketersediaan bahan-bahan MBG karena kebutuhan mulai pada Maret akan berkali-kali lebih besar.

"Bahkan nanti sampai akhir tahun akan dibagikan 82,9 juta penerima manfaat, karena begitu banyak yang terlibat, daerah-daerah, pemerintah daerah terkait, tentu BGN kan tidak bekerja sendiri, perlu kerja sama dari semua," tutur Menko Zulkifli Hasan.

Banjir menerjang permukiman warga di wilayah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Perumahan Puri Harmoni 8.

"Data sementara Perumahan Puri Harmoni 8, jumlah KK 880, jiwa 1.890. Ketinggian air untuk saat ini kira-kira 135 cm," kata Danki Anggota BPBD Kabupaten Bogor, Jalaluddin kepada wartawan, Senin (3/3).

Jalaluddin mengatakan imbas banjir tersebut ratusan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah titik pengungsian.

"Jumlah pengungsi ada beberapa titik, Masjid Al ikhlas 85 KK dan Aula Blok I 120 KK," ucap dia.

Banjir yang merendam permukiman warga tersebut terekam video dan beredar di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @bogor_update, terlihat banjir hampir merendam seluruh wilayah di perumahan itu.

"Kali ini perumahan Puri Harmoni yang berada di Parungpanjang terendam banjir pada 3 Maret 2025. Terlihat dari pantauan udara seluruh area perumahan terendam banjir akibat diguyur hujan deras," demikian keterangan dalam unggahan itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan menu makan bergizi gratis atau MBG dapat dibawa pulang selama bulan Ramadan untuk dinikmati pada saat berbuka puasa.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, skema ini berlaku untuk daerah-daerah yang mayoritas melaksanakan ibadah puasa.

“Untuk tahap awal ini, mekanismenya yang di daerah mayoritas puasa makanannya dibawa untuk buka [puasa],” kata Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).

Dadan menuturkan, menu MBG nantinya akan dibagikan pada saat pulang sekolah. Terkait hal ini, Dadan menyebut bahwa menu makan yang akan disiapkan adalah menu-menu yang tahan lama seperti susu, telur, buah, kurma, kue kering, atau disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Selanjutnya, kantong-kantong menu MBG tersebut nantinya akan dibawa kembali untuk kemudian ditukar dengan kantong yang sudah terisi menu baru. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir sampah.

“Kami harus pilih bahan-bahan yang memang tahan lama,” ujarnya.

Selain membuka peluang untuk membawa pulang menu MBG, Dadan juga menyarankan agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menggelar buka puasa bersama minimal satu kali.

Kendati begitu, Dadan tidak menuturkan lebih lanjut mengenai saran tersebut.

Sementara itu, untuk daerah-daerah yang mayoritas tidak melaksanakan ibadah puasa, Dadan mengatakan pelayanan program MBG akan berjalan normal seperti biasanya.

“Untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa,” ungkapnya.

Sejak pertama kali berjalan pada Januari 2025, program makan bergizi gratis telah diberikan kepada 770.000 anak.

Dalam sambutannya pada HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo memperkirakan, jumlah tersebut akan meningkat hingga 1 juta anak pada akhir Februari 2025. Adapun saat ini jumlah penerimah telah mencapai 2,5 juta.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengharapkan hingga akhir Juli 2025 sudah ada minimal 6 juta anak yang turut menikmati program tersebut.

“Akhir Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal,” ujar Prabowo, Sabtu (15/2/2025).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG ke depannya akan memiliki tugas baru. Ini karena Badan Gizi Nasional (BGN) meminta setiap SPPG membuat akun media sosial untuk mengunggah menu makan bergizi gratis setiap harinya.

"Kami selanjutnya meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, Instagram, Facebook. Agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Dadan menambahkan, meskipun nantinya yang tersebar ke masyarakat adalah hanya dalam bentuk foto di media sosial, dirinya memastikan bahwa rasa, aroma, dan keamanan makanan tetap menjadi prioritas utama.

"Biasanya akan ada laporan dari lokasi (MBG) masing-masing. Perlu diketahui bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, itu setiap bulan bahan kami dicek. Baik bahan baku dan makanan yang disajikan," kata Dadan.

Di bulan puasa seperti saat ini, Dadan menambahkan bahwa SPPG akan mengganti menu-menu makanan yang bisa tahan lama.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering. Kami hari ini mencoba sayur-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nantinya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung dengan bahan baku yang ada," tambahnya.

"Dibagikan pada saat pulang sekolah kemudian dibawa pulang. Dimakan pada saat buka (puasa), kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang (ada) isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," lanjut dia.

BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional