JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis (MBG) akan menelan anggaran Rp 25 triliun per bulan. Nominal anggaran ini sejalan upaya mengejar kebutuhan penerima program makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025 yakni 82,9 Juta orang.

Dadan menuturkan, selama ini target kebutuhan MBG baru menyasar 3 Juta orang siswa SD dan SMP. Sasaran tiga juta orang tersebut saat ini baru membutuhkan serapan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulannya.

“Ya, untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp 1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” jelas Dadan usai menghadiri rakor di kantor Kemenko Pangan, Senin (3/3/2025).

Lebih lanjut, Dadan menuturkan target penerima 82,9 Juta orang tersebut akan diharapkan terealisasi mulai September 2025. “Tapi nanti itu mulai di bulan September. (Mulai) September, Oktober, November, Desember,” terang Dadan.

Dia juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional juga sudah mendapatkan anggaran awal untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun. Selanjutnya, pihaknya akan menerima tambahan anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk mempercepat cakupan penerima program.

“Itu karena kenapa? Karena kami sudah memiliki anggaran 71 triliun di 2025. Jadi tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebutkan kini program MGB diprakirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1-2 triliun per bulan.

“Persiapan sudah hampir 2 bulan ini, diperkirakan Maret, Maret akan dilaksanakan (MBG) mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp 1-2 triliun, satu bulan,” jelas Zulhas saat jumpa pers selepas rakor.

Zulhas menjelaskan indikasi kebutuhan anggaran MBG per bulan ini baru diketahui setelah rampung dibahas perihal alokasi kebutuhan anggarannya. Dia menuturkan selama ini kebutuhan anggaran terlihat lebih kecil dibandingkan ke depannya karena dibantu oleh mitra-mitra dapur MBG.

“Kenapa selama ini masih kecil? Ya memang anggarannya akan baru selesai, urusan anggaran baru selesai. Baru seminggu. Jadi sebenarnya selama ini, dapur-dapur yang dibangun itu bermitra,” kata Zulhas.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) meminta agar Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat akun media sosial dan mengunggah menu makan bergizi yang mereka buat.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pembuatan akun media sosial itu perlu sebagai bentuk transparansi agar publik dapat mengawasi pekerjaan SPPG.

“Kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG untuk membuat media sosial, seperti Instagram dan Facebook, agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Ia mengatakan, keterbukaan media sosial merupakan langkah transparansi yang diharapkan dapat membantu masyarakat ikut memantau kualitas makanan yang disalurkan.

“Ini menjadi bagian dari pengawasan bersama agar kualitas makanan tetap terjaga,” kata Dadan.

Meskipun unggahan video dan foto lewat media sosial tidak sepenuhnya bisa memastikan pengawawan akan produk MBG tersebut, tetapi ini diharapkan menjadi sarana komunikasi kepada publik.

“Kalau untuk rasa, mereka yang menerima, (kalau kualitas soal basi atau tidak), itu biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, pasti,” ujar Dadan.

“Perlu diketahui bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, setiap bulan bahan kami dicek, baik bahan baku maupun makanan yang disajikan,” kata dia.

Kendati demikian, Dadan mengeklaim bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik.

“Alhamdulillah, secara umum berjalan lancar. SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu sudah terbiasa dengan sistemnya dan hampir tidak ada masalah lagi,” ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi harian untuk mengantisipasi kemungkinan makanan basi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi ini mencakup pengawasan terhadap Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG), serta klarifikasi terhadap berbagai laporan yang beredar di media.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh setelah makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

“Setelah makanan diberikan di pagi hingga siang hari, sorenya kami langsung evaluasi. Kami cek semua laporan, baik dari media maupun dari masyarakat, lalu kami cross-check dan klarifikasi,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menegaskan jika ada informasi yang tidak benar terkait makanan basi, pihaknya akan segera melakukan klarifikasi.

Namun, jika ditemukan laporan yang valid, maka BGN akan langsung menginstruksikan perbaikan keesokan harinya.

“Jika berita itu tidak benar, kami klarifikasi. Tapi kalau memang benar ada masalah, kami langsung mengimbau dan menginstruksikan perbaikan untuk hari berikutnya,” jelasnya.

“Biasanya, kalau ada masalah sehari, besoknya sudah aman,” tegas dia.

Sebagai informasi, peristiwa keracunan akibat MBG terulang di Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Rabu (19/2/2025).

Sebanyak 28 siswa dari SDN 2 Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Para siswa tersebut mengalami pusing, mual, muntah, dan diare. Kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, antara lain di Sukoharjo, Jawa Tengah; Empat Lawang, Sumatera Selatan; dan Nunukan, Kalimantan Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) yang baru bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memasak dalam jumlah kecil terlebih dahulu, sebelum meningkatkan kapasitas produksi.

Langkah ini dilakukan guna mencegah makanan basi dan memastikan kualitas hidangan tetap terjaga bagi para penerima manfaat.

“Karena meskipun ibu-ibu sudah biasa masak untuk 5 sampai 10 orang. Tapi untuk bisa memasak lebih dari seribu itu butuh pembiasaan,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menjelaskan bahwa salah satu kendala yang muncul dalam pelaksanaan program MBG adalah kurangnya pengalaman mitra baru dalam memasak dalam skala besar.

Oleh karena itu, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dari 100-150 porsi terlebih dahulu.

“Jadi kami sekarang menyarankan kepada yang baru menginstruksikan agar kalau memulai program itu cukup dari 100-150,” ujar Dadan.

Setelah terbiasa, kapasitas bisa ditingkatkan secara bertahap menjadi 500, 700, 1.000, hingga 3.000 porsi per hari.

“Kami ingin mereka bisa beradaptasi dulu. Kalau langsung dalam jumlah besar, dikhawatirkan kualitas makanan tidak terjaga,” kata dia.

Dadan juga mengungkapkan bahwa kasus makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah minggu lalu sebagian besar berasal dari SPPG yang baru beroperasi.

Namun, ia memastikan bahwa masalah tersebut langsung dievaluasi dan diperbaiki keesokan harinya.

“Beberapa berita menyebut makanan basi hingga tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ada masalah, kami evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” kata Dadan.

Dadan mengatakan, saat ini, sudah ada 726 SPPG yang beroperasi dan melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

Dalam dua minggu ke depan, setelah verifikasi tambahan terhadap 300 SPPG baru, program MBG diperkirakan dapat menjangkau lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

“Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG, melayani lebih dari 2 juta, 2 juta 50 tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 SPPG,” kata Dadan.

“Sehingga 2 minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi laporan terkait dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui insiden tersebut sebagian besar terjadi karena mitra Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG) masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar.

“Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada mitra yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan menjelaskan, BGN telah melakukan evaluasi harian terhadap setiap SPPG yang terlibat dalam program MBG.

Menurutnya, penyebab utama makanan basi yang ditemukan di beberapa daerah adalah kurangnya pengalaman mitra dalam memasak dalam skala besar.

“Kami sudah melakukan kualifikasi dan evaluasi setiap hari. Masalah ini muncul karena SPPG baru belum terbiasa,” jelasnya.

“Ibu-ibu mungkin terbiasa memasak untuk 5-10 orang, tapi memasak untuk lebih dari 1.000 orang itu butuh pembiasaan,” lanjut Dadan.

Sebagai langkah perbaikan, BGN kini menginstruksikan mitra baru untuk memulai dengan jumlah kecil, sekitar 100-150 porsi, sebelum meningkatkan kapasitasnya secara bertahap hingga mencapai 3.000 porsi per hari.

“Kami sarankan mereka mulai dari 100-150 porsi, kalau sudah terbiasa naik ke 500, kemudian 700, lalu 1.000-1.500, sebelum akhirnya bisa melayani 3.000 orang,” ungkapnya.

“Dengan begitu, mereka bisa belajar mengelola produksi makanan dalam skala besar secara bertahap,” jelasnya.

Dadan juga menyoroti adanya berita yang tidak terkonfirmasi mengenai dugaan makanan basi hingga tiga hari.

Ia menegaskan bahwa dari hasil evaluasi BGN, kasus tersebut hanya terjadi dalam satu hari, dan perbaikan langsung dilakukan keesokan harinya.

“Beberapa berita mengatakan makanan basi sampai tiga hari, tetapi setelah kami cek, ternyata hanya sehari. Begitu ditemukan masalah, kami langsung evaluasi, dan besoknya sudah ada perbaikan,” tegas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG membutuhkan dana Rp 25 triliun per bulan apabila sudah menyasar 82,9 juta penerima.

“Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp 25 triliun per bulan,” ujar Dadan dalam rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI sepakat telah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis pada 2025. “Kami sudah memiliki anggaran 71 triliun pada 2025. Jadi, tambahannya nanti akan Rp 25 triliun per bulan,” ucap Dadan.

Saat ini, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk makan bergizi gratis.

Jumlah tersebut melayani sekitar 2 juta penerima manfaat. “Kami sedang memverifikasi sejumlah 300 (SPPG), sehingga dua minggu lagi mungkin sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia,” kata Dadan.

Dengan melayani 3 juta penerima manfaat itu, Dadan memperkirakan pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memperkirakan dana yang diserap sekitar Rp 1-2 triliun per bulan dengan kondisi 3 juta penerima manfaat mulai Maret 2025.

“Kenapa selama ini (anggarannya) masih kecil? Ya, memang anggarannya kan baru selesai,” kata Zulhas usai memimpin rapat koordinasi terkait program MBG di kantor Kemenko Pangan, Senin.

“Diperkirakan Maret, dijelaskan mungkin bisa menyerap anggaran sampai Rp 1triliun-Rp 2 triliun per bulan,” tutur Zulhas.

Intinya (tambahan anggaran) untuk menyelenggarakan program makan bergizi, di situ ada bahan baku, operasional, dan lain-lain

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp75 triliun sampai Rp100 triliun untuk makan bergizi gratis (MBG) guna melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG yang ditargetkan terwujud pada akhir 2025.

Dadan menyebut tambahan anggaran itu di antaranya untuk membiayai operasional, belanja bahan baku, pelatihan, dan memperluas jaringan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas mengoperasikan dapur-dapur umum MBG.

“Nanti (pencairannya) kami proses kalau infrastruktur sudah siap,” kata Kepala BGN saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia menyebut ada mekanisme anggaran yang harus dilewati Badan Gizi Nasional sebelum akhirnya menerima tambahan anggaran, di antaranya mencakup persetujuan dari DPR RI.

Dadan menyatakan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas tambahan anggaran itu. “Ya itu kan memang sudah dianggarkan,” kata Dadan.

Jika nantinya infrastruktur pendukung MBG, termasuk tambahan SPPG dan dapur-dapur umumnya mulai beroperasi September 2025, maka BGN dapat menerima tambahan anggaran sampai Rp100 triliun. Tetapi jika siapnya Oktober, maka tambahan anggarannya Rp75 triliun.

“Intinya (tambahan anggaran) untuk menyelenggarakan program makan bergizi, di situ ada bahan baku, operasional, dan lain-lain,” kata Dadan Hindayana.

Anggaran untuk makan bergizi gratis dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

“Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan saat ditemui selepas sidang kabinet di Istana pada 22 Januari.

Dia melanjutkan ke depannya, yaitu pada periode Januari—Desember 2026, anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan, makanan yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap aman dan tidak cepat basi, terutama bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya telah menyesuaikan jenis makanan yang dibagikan agar tetap layak konsumsi saat waktu berbuka puasa.

“Kami usahakan semua makanan yang tahan lama, misalnya susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Hari ini kami juga sedang menguji sayuran yang bisa bertahan hingga 12 jam,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Selain itu, pemilihan makanan akan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung pada ketersediaan bahan baku dan karakteristik lingkungan.

Agar makanan tetap segar hingga waktu berbuka, BGN menerapkan strategi dalam pengemasan dan distribusi.

“Distribusi makanan akan dilakukan menjelang siang atau sore, sehingga saat sampai ke penerima manfaat, kondisinya tetap baik," ujar dia.

"Kami juga memastikan penggunaan bahan baku yang tahan lama agar kualitas makanan tetap terjaga,” jelasnya.

Untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

“Dan di daerah-daerah yang mayoritas puasa, kami menyarankan satu kali minimal buka puasa bersama," jelas Dadan.

"Kalau untuk yang puasa, ya nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka," tegas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir melanda permukiman warga RT 15/RW 08 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).

Akibatnya, sejumlah warga terpaksa mengungsi ke SDN Kampung Melayu 01 untuk mencari tempat aman.

Pantauan Kompas.com di lokasi, tampak ruang-ruang kelas berubah fungsi menjadi tempat pengungsian darurat. Anak-anak hingga lansia terlihat memenuhi kelas-kelas tersebut.

Sebagian duduk terdiam, sementara lainnya tidur beralaskan matras. Tangisan anak-anak terdengar riuh.

Beberapa warga tampak sibuk membawa barang-barang yang mereka selamatkan, seperti pakaian, surat-surat berharga, hingga kipas angin.

Eti (43), salah seorang korban mengatakan, banjir terjadi akibat luapan Bendung Katulampa di Sungai Ciliwung. Air mulai masuk ke rumah Eti sekitar pukul 01.00 WIB.

“Banjir datang itu sekitar jam 01.00 WIB, langsung naik air sampai dada orang dewasa. Karena sering banjir, jadinya saya sudah siapin itu surat-surat yang penting,” ujar Eti saat diwawancarai Kompas.com, Senin.

Eti menyebut, sejumlah bantuan telah berdatangan, tapi sejauh ini lebih banyak ditujukan untuk anak-anak.

“Kalau bantuan ini banyaknya untuk anak-anak. Kita orang dewasa belum dapat bantuan,” ungkap dia.

Senada dengan Eti, warga lainnya bernama Devi (38) bercerita, ia harus bergegas menyelamatkan barang-barang berharga ketika air banjir mulai naik.

“Sudah sahur, air sudah naik ke atas. Saya buru-buru langsung itu surat-surat berharga sudah dibawa,” ungkap Devi.

Devi pun berharap agar banjir yang kerap terjadi di wilayahnya segera teratasi.

"Sebagai warga sini berharap gak banjir lagi, kan kasihan banjir setiap hari. Biar enggak banjir lagi, sudah rencananya dari tahun lalu ada pelebaran kali, tapi sampai sekarang kan belum," ucap Devi.

Devi mengaku, ia dan pengungsi lainnya masih membutuhkan berbagai bantuan, seperti obat-obatan, selimut, popok bayi, dan makanan.

“Butuh obat-obatan, selimut, popok buat bayi juga, sekarang sudah ada makanan,” ungkap Devi.

PKK harus bersinergi dengan program pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak PKK dan posyandu kabupaten/kota meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan penurunan angka stunting, serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fokus utama pada tahun ini.

"PKK harus bersinergi dengan program pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG. Tentunya hal ini juga perlu didukung oleh bupati dan wali kota agar kedua program tersebut sukses di Jawa Timur," ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

Khofifah menyebutkan baik program penurunan stunting maupun MBG berkaitan erat dengan peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu koordinasi antara PKK, pemda, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN)< sangat diperlukan.

Ia juga menyoroti perbedaan data stunting antara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Bulan Timbang yang dilakukan di daerah. Menurutnya, perlu ada kesepahaman bersama agar data yang digunakan menjadi acuan yang valid dan akurat.

"Perlu ada evaluasi dan koreksi bersama agar Bulan Timbang bisa menjadi referensi yang sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan pelantikan dilakukan secara serentak mengingat keterbatasan waktu, sementara kebutuhan layanan masyarakat harus segera dipenuhi.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh Ketua TP PKK dan Ketua TP Posyandu Kabupaten/Kota yang baru dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik," katanya.

Sementara itu Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak meminta Ketua TP PKK kabupaten/kota untuk lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

Ia menegaskan program PKK harus berfokus pada isu-isu prioritas yang berdampak langsung, seperti kesehatan mental anak, pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, serta ketahanan keluarga.

"Harapan saya, seluruh program dapat dimaksimalkan. Saya optimistis kita bisa mengatasi berbagai permasalahan tersebut," ujar Arumi.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin (3/3/2025).

Permukiman Kebon Pala dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Bencana banjir ini setidaknya berdampak terhadap 300 rumah warga.

Meski banjir yang melanda kawasan tersebut cukup tinggi, beberapa warga terlihat masih berada di kediamannya. Warga yang memilih menetap daripada berfungsi terlihat memanfaatkan ruang lantai atas miliknya.

Foto: Aldhi Chandra Setiawan

Baca juga : Banjir Kiriman Rendam Pejaten Timur, Ketinggian Air Capai 3 Meter

JAKARTA - Permukiman di Jalan Kebon Pala II, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter hingga Senin (3/3/2025). Banjir merendam 300 rumah warga.

Meski hampir 12 jam, banjir tak kunjung surut. Akibatnya aktivitas masyarakat terganggu. Bahkan untuk menuju rumahnya masing-masing, warga harus menggunakan perahu karet atau baju pelampung.

Beberapa warga masih bertahan di rumahnya. Mereka memilih bertahan daripada memanfaatkan ruang lantai atas miliknya.

Kemudian, petugas berusaha mengevakuasi warga yang hendak pindah ke pengungsian. Tim dari kepolisian dan BPBD terlihat bersiaga dengan perahu karet untuk mengevakuasi warga.

Sementara, warga korban banjir mengungsi ke SDN 01 Kampung Melayu. Mayoritas ibu-ibu dan anak-anak berada di tempat pengungsian tersebut.